Monitorday.com – Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mengatakan PDIP adalah pihak yang berkuasa saat ini, memiliki kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, termasuk perangkat pemerintahan.

Hal ini memungkinkan untuk mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan paslon tertentu.

PDIP lantas mengaitkan Presiden saat ini seperti perilaku orde baru, padahal yang mengusung Jokowi adalah Partai Moncong Putih itu sendiri, rasanya seperti menampar muka sendiri.

“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai mereka kemudian menuduh ada perilaku orba dan lain sebagainya,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).

Ia menjelaskan sistem seperti orde baru hanya terjadi jika ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat dan tuduhan seperti yang diutarakan Megawati tidak mungkin ada.

“Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan, Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” ucapnya.

Selain itu, Nusron menyatakan perilaku orde baru mungkin terjadi bila instrumen negara digunakan untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.

“Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk menakuti, bahkan membuat pakta integritas PJ-PJ bupati atau walikota untuk memenangkan paslon tertentu,” tuturnya.

Kemudian, ia menambahkan sistem orde baru bisa terjadi ketika pendamping desa, petugas-petugas PKH, dan Kemensos juga digunakan untuk menakuti kelompok-kelompok penerima manfaat sosial.

“Seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu, hanya karena kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan,” katanya.

Lebih lanjut, Nusron menyebut ada pula fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan kemudian mengarahkan agar memilih pasangan tertentu. Lalu, pendamping Pekerja Migran Indonesia juga melakukan hal serupa.

“Jadi sebenarnya yang menerapkan orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” pungkasnya.