Monitorday.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap kokoh dan konsisten dalam membela hak-hak bangsa Palestina berdasarkan prinsip-prinsip universal. 

“Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih kokoh dan konsisten untuk terus membela bangsa Palestina. Karena kekokohan dan prinsip inilah, Indonesia dihormati oleh internasional,” kata Retno dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (3/6).

Retno mengakui bahwa mempertahankan prinsip ini bukanlah hal yang mudah di tengah situasi global yang penuh dengan tantangan dan tekanan.

“Sangat tidak mudah untuk memegang sebuah prinsip secara konsisten di tengah situasi dunia yang karut-marut, penuh dengan tekanan di sana sini dengan iming-iming transaksi yang macam-macam,” ujarnya.

Meski demikian, Indonesia berhasil mempertahankan prinsip tersebut, yang membuat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memberikan mandat kepada Menlu Indonesia untuk berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina, bersama dengan negara lain seperti Saudi Arabia, Qatar, Yordania, Mesir, Turki, Nigeria, dan Palestina.

Dalam pertemuan antara beberapa negara anggota OKI dan sejumlah negara Eropa di Brussels, Belgia, Indonesia menjadi satu-satunya negara non-Arab yang duduk bersama dengan Uni Eropa untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.

“Indonesia adalah wakil dari Asia, dan ini bukan sesuatu yang diraih dengan gampang ini adalah kepercayaan dan penghormatan terhadap Indonesia,” kata Retno.

Retno berharap keteguhan dan konsistensi memegang prinsip ini terus dipertahankan karena perjuangan Indonesia dan dunia internasional untuk membantu Palestina masih panjang.

“Yang diperlukan adalah ketegaran dan konsistensi dalam memegang prinsip. Saya yakin pemerintahan ke depan juga akan konsisten dalam memberikan dukungan terhadap Palestina. Diperlukan keberanian untuk berpihak pada keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan,” ujarnya.

Menurut Retno, sikap ini sesuai dengan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Dalam diplomasi yang kita lakukan, saya selalu mengatakan kita memiliki kewajiban untuk membela keadilan dan kemanusiaan karena ini sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945. Saya kira siapa pun yang akan memegang pemerintahan ke depan tidak akan keluar dari amanah konstitusi kita,” tegasnya.