Monitorday.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengumumkan bahwa hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.

Fraksi PDIP juga diminta untuk mendorong revisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2024 terkait Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

“Mencermati gejolak di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi yang drastis, Rakernas V menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” kata Puan Maharani di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5).

Selain menyoroti UKT, Rakernas V PDIP juga mengeluarkan rekomendasi lain yang menyentuh berbagai isu nasional. PDIP mendorong seluruh jajaran partai untuk solid menjalankan program kerakyatan dengan fokus pada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat.

“Rakernas V mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Kebijakan Kedaulatan Pangan yang telah direkomendasikan pada Rakernas IV tahun 2023,” tambah Puan.

Rakernas V PDIP juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah serius menghadapi krisis iklim dan pemanasan global, dengan mengimplementasikan kebijakan Net Zero Emission dan menghentikan deforestasi.

Selain itu, Puan menyampaikan bahwa Rakernas mendesak pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi guna menghindari keputusan pragmatis jangka pendek yang dapat mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.

“Rakernas V mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan mendesak pemerintah menyelesaikan sengketa tanah adat dengan adil,” pungkas Puan.