Monitorday.com – Elon Musk dikabarkan akan segera mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala Kementerian Efisiensi Pemerintahan (DOGE) dalam beberapa minggu mendatang.

Kabar ini mencuat setelah Presiden Donald Trump menyiratkan hal tersebut dalam pernyataannya kepada media pada Senin (31/3), sebagaimana dilaporkan The Guardian pada Rabu (2/3).

“Dia harus menjalankan perusahaan besar… pada suatu saat dia akan kembali,” ujar Trump. “Saya akan mempertahankannya selama saya bisa mempertahankannya.”

Spekulasi semakin menguat karena Musk hanya diperbolehkan menjabat sebagai pegawai pemerintah khusus selama 130 hari. Jika dihitung sejak pelantikannya pada Januari 2025, masa jabatan Musk kemungkinan akan berakhir pada akhir Mei.

Meski begitu, Gedung Putih membantah rumor pengunduran diri Musk, menegaskan bahwa ia “akan tetap di sini.” Namun, sumber dalam pemerintahan yang dikutip Politico pada Rabu (2/3) menyebutkan bahwa Musk memang akan segera meninggalkan jabatannya sebagai “tukang gergaji anggaran” dalam waktu dekat.

Menanggapi laporan tersebut, Musk membantah klaim tersebut sebagai berita “palsu.” Sekretaris Gedung Putih, Karoline Leavitt, juga menyebut laporan itu sebagai “sampah.”

“Elon Musk dan Presiden Trump sama-sama menyatakan secara terbuka bahwa Elon akan meninggalkan layanan publik sebagai pegawai pemerintah khusus saat pekerjaannya yang luar biasa di DOGE selesai,” jelas Leavitt.

Terlepas dari kepergian Musk, departemen yang ia pimpin, DOGE, akan tetap beroperasi hingga 2026 sesuai dengan instruksi dari Presiden Trump. Beberapa pejabat yang ditunjuk Musk di berbagai lembaga pemerintah juga kemungkinan akan tetap menjabat lebih lama dari dirinya.

Sejak Musk bergabung dengan DOGE pada Januari 2025, lembaga ini telah melakukan pemangkasan besar-besaran di berbagai departemen pemerintah AS. Pekan ini saja, DOGE telah memberhentikan 10 ribu pegawai Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta berupaya menghapus lembaga seperti USAID dan media pemerintah Voice of America.

Menurut New York Times, sekitar 56 ribu pegawai pemerintah pusat telah diberhentikan sejak 20 Januari, dengan 75 ribu lainnya menerima pesangon sukarela. Target pengurangan tenaga kerja ini diperkirakan akan mencapai setidaknya 171 ribu pegawai di masa mendatang.

Musk mengklaim bahwa langkah-langkah efisiensi ini telah menghemat anggaran sebesar $140 miliar, meskipun sejumlah media menyoroti adanya kesalahan dalam perhitungan tersebut. Kepada Fox News, Musk menyatakan ambisinya untuk “mengurangi defisit sebesar $1 triliun” sebelum masa jabatannya berakhir.

Namun, keberadaan Musk di pemerintahan telah menimbulkan kekhawatiran terkait konflik kepentingan, terutama mengingat kontrak pemerintah yang melibatkan perusahaannya. Selain itu, sebagai pegawai pemerintah khusus, rincian keuangan Musk tetap dirahasiakan, menambah kontroversi dalam masa kepemimpinannya di DOGE.

Monitorday.com – Lebaran selalu menghadirkan suasana kebahagiaan. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan: menjaga hati tetap bersih dan mengendalikan diri dari amarah.

Inilah pesan utama yang disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus Mendikdasmen, Prof Abdul Mu’ti, dalam khutbah Idulfitri 1446 H. Ia menekankan bahwa keberhasilan seseorang dalam menahan hawa nafsu merupakan kunci kehidupan yang lebih berkah dan harmonis.

Dalam khutbahnya, Prof Mu’ti mengingatkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tin ayat 4. Namun, kemuliaan ini tidak hanya berasal dari fisik, melainkan juga dari akal dan kemampuannya untuk berpikir serta bertindak dengan bijak. Ia juga mengutip QS. Al-Isra’ ayat 70, yang menegaskan bahwa manusia dimuliakan dengan ilmu dan keistimewaan yang tidak dimiliki makhluk lain.

Meski demikian, potensi kemuliaan ini bisa tercoreng jika seseorang tidak mampu mengendalikan nafsu. “Nafsu bisa menjadi sumber kebaikan, tetapi jika dibiarkan lepas kendali, ia juga bisa menjadi pintu keburukan,” tegas Mu’ti. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk terus membersihkan hati dan menata jiwa agar tetap berada di jalan yang diridai Allah.

Tantangan zaman modern pun tak luput dari perhatiannya. Prof Mu’ti menyoroti betapa derasnya arus informasi di era digital, di mana kebenaran dan kebohongan sering kali bercampur. Hoaks dan ujaran kebencian bertebaran di media sosial, mengancam persatuan dan memicu perpecahan. “Di era ini, antara haq dan hoaks sulit dibedakan jika kita tidak terbiasa melakukan tabayun (klarifikasi),” ungkapnya.

Sebagai bentuk solusi, ia mengajak umat Islam untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi. Tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang populer itu baik. Dalam Islam, menjaga lisan dan tulisan merupakan bagian dari akhlak mulia. Mu’ti mengingatkan akan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagai pendidik, Prof Mu’ti juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Menurutnya, membangun karakter tidak cukup hanya dengan ceramah atau perintah, melainkan harus melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan kecil seperti menepati janji, berkata jujur, dan menghormati orang lain dapat membentuk karakter yang kuat dan unggul. “Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong,” tambahnya.

Prof Mu’ti juga menegaskan bahwa umat Islam harus saling mendukung dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Persatuan dan solidaritas menjadi faktor utama dalam menghadapi tantangan zaman. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan Ramadan bukan diukur dari seberapa banyak ibadah yang dilakukan, tetapi dari seberapa istiqamah seseorang dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan setelah Ramadan berlalu.

Menutup khutbahnya, ia mengajak jamaah untuk menjadikan Syawal sebagai momentum evaluasi diri. “Jangan sampai kita kembali kepada kebiasaan buruk setelah Ramadan usai. Mari kita terus berbuat baik dan menjadi pribadi yang lebih bertakwa,” pungkasnya.

Monitorday.com – Bayangkan sebuah sekolah tanpa batasan tahun ajaran, di mana siswa bisa masuk dan keluar sesuai dengan kesiapan mereka. Inilah konsep Sekolah Rakyat yang diusung dengan model multi-entry dan multi-exit.

Seperti sebuah pintu yang selalu terbuka, konsep ini memungkinkan anak-anak untuk masuk sekolah tidak harus di awal tahun ajaran, melainkan bisa secara bergelombang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu’ti menyebut bahwa kurikulum Sekolah Rakyat akan dirancang khusus, berbeda dari kurikulum sekolah formal, namun tetap memberikan fasilitas setara bagi semua siswa.

“Kita menyebutnya tailor-made, karena kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa,” kata Mu’ti. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan fleksibilitas, tetapi juga pengalaman belajar yang lebih personal dan sesuai dengan kemampuan mereka.

Model multi-entry dan multi-exit (MEME) sebelumnya sudah diterapkan di dunia pendidikan politeknik untuk memberikan akses lebih luas bagi masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan pendekatan ini, siswa dapat mulai belajar kapan saja dan menyelesaikan pendidikan mereka berdasarkan pencapaian yang telah mereka selesaikan.

Bayangkan seorang anak yang harus bekerja membantu keluarga, tetapi masih memiliki keinginan untuk belajar. Dengan model ini, ia tidak harus menunggu tahun ajaran baru untuk kembali ke sekolah. Ia bisa masuk kapan saja dan melanjutkan pendidikan tanpa harus merasa tertinggal. Begitu pula dengan siswa yang sudah memiliki cukup bekal untuk masuk ke dunia kerja lebih awal, mereka bisa menyelesaikan pendidikan tanpa harus menunggu sampai tahun ajaran berakhir.

Dalam penerapannya, setiap siswa akan diasramakan begitu mereka masuk ke dalam sistem. Dengan begitu, lingkungan belajar dapat lebih terkontrol, dan mereka bisa fokus pada pengembangan diri tanpa harus terbebani faktor eksternal. Selain itu, sistem ini juga diharapkan bisa menekan angka putus sekolah, yang sering kali menjadi tantangan utama dalam dunia pendidikan Indonesia.

Namun, penerapan model ini tentu tidak tanpa tantangan. Penyesuaian kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun siswa masuk dan keluar dalam waktu yang berbeda, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.

Di sisi lain, model ini membuka peluang lebih besar bagi inovasi dalam metode pengajaran. Dengan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis proyek, siswa bisa lebih mudah memahami materi tanpa harus terpaku pada sistem klasikal yang kaku. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi tenaga pengajar untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa.

Jika konsep ini berhasil diterapkan, bukan tidak mungkin Sekolah Rakyat akan menjadi model pendidikan masa depan, di mana fleksibilitas dan aksesibilitas menjadi prioritas utama. Dengan sistem yang lebih inklusif, pendidikan tidak lagi menjadi sesuatu yang eksklusif bagi mereka yang bisa mengikuti jadwal konvensional, tetapi menjadi hak bagi siapa saja yang ingin belajar.

Seperti sebuah perjalanan, setiap anak memiliki ritme dan jalannya sendiri dalam mengejar ilmu. Dengan multi-entry dan multi-exit, pendidikan bisa lebih adaptif, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

Monitorday.com – Mia Schem, seorang wanita Israel, sebelumnya disandera oleh faksi-faksi perlawanan Palestina di Gaza.

Setelah dibebaskan, Mia diduga mengalami pemerkosaan oleh instruktur gym Israel bernama Nati Avidan.

Hadi Nasrallah, aktivis Palestina, mengungkapkan dugaan pemerkosaan tersebut melalui sebuah postingan di media sosial.

Mia diduga dibius oleh Avidan sebelum tindakan keji tersebut terjadi.

Hadi menyebutkan bahwa ini mencerminkan kondisi buruk masyarakat Israel yang lebih berbahaya daripada Hamas.

Mia Schem sempat terkenal karena video permohonannya untuk dibebaskan bersama para sandera lainnya.

Dalam video itu, Mia mengatakan bahwa dirinya dibawa ke Gaza dari Sderot pada pagi hari.

Dia mengaku terluka di tangannya saat dibawa ke Gaza dan menjalani operasi selama tiga jam.

Mia mengungkapkan bahwa para pejuang Palestina merawatnya dengan baik setelah ia terluka.

Dia memuji kebaikan para pejuang Palestina yang memberinya perawatan medis dan makanan yang baik.

Namun, setelah dibebaskan, Mia mengalami kekerasan dari seorang warga Israel sendiri.

Netizen menanggapi insiden ini dengan mengkritik masyarakat Israel yang dianggap bobrok.

Beberapa warganet berpendapat bahwa Mia merasa lebih aman selama ditawan oleh Hamas.

Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana masyarakat Israel dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan pejuang Palestina.

Warganet lainnya menyebut kejadian ini sebagai bukti dari obsesi buruk sebagian orang Israel terhadap kekerasan seksual.

Kasus ini menciptakan kecaman luas terhadap perilaku buruk yang terjadi di masyarakat Israel.

Monitorday.com – Gempa bumi dahsyat mengguncang Myanmar pada saat umat Muslim tengah melaksanakan shalat Jumat di bulan Ramadhan, menewaskan banyak jamaah yang sedang berkumpul di masjid-masjid. Htet Min Oo, salah satu korban, terperangkap di antara reruntuhan masjid yang runtuh, sementara dua bibinya terperangkap sepenuhnya di rumah mereka. Meskipun ada usaha dari tetangga untuk mengevakuasi, hanya satu bibi yang berhasil selamat.

Di wilayah Mandalay, banyak masjid mengalami kerusakan parah, dengan lebih dari 50 masjid dilaporkan hancur. Seorang penduduk yang mencoba menyelamatkan korban yang terjebak di bawah puing-puing masjid mengatakan bahwa setidaknya 10 orang syahid di desa Sule Kone, dan lebih banyak korban mungkin jatuh di tiga masjid yang hancur di desa tersebut. Pembatasan dari pemerintah Myanmar menghambat usaha penyelamatan lebih lanjut.

Muslim merupakan minoritas di Myanmar, dan sering menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, pemerintah Myanmar juga mempersulit perbaikan atau pembangunan masjid baru, menyebabkan banyak masjid bersejarah rusak tanpa perawatan yang memadai.

Monitorday.com – Zakat diwajibkan hanya atas harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh secara haram, seperti dari riba, perjudian, korupsi, atau pencurian, tidak bisa disucikan dengan zakat.

Ayat Al-Quran dan hadis juga menegaskan bahwa Allah hanya menerima harta yang halal. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 267, Allah memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang halal dan baik. Rasulullah ﷺ juga bersabda bahwa Allah tidak menerima kecuali yang baik.

Zakat dari harta haram tidak akan mendapat pahala, bahkan dosa tetap ditanggung oleh pemiliknya. Oleh karena itu, zakat tidak bisa dikeluarkan dari harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Sebagai gantinya, pemilik harta haram wajib mengembalikannya kepada pemilik yang sah atau menyalurkannya untuk kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan syariat.

MUI juga menyarankan agar umat Islam bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Zakat hanya berlaku pada harta yang halal, dan harta haram harus disalurkan untuk kepentingan yang sesuai syariat.

Monitorday.com – Syeikh Usamah al-Rifai baru-baru ini diangkat kembali sebagai Mufti Agung Suriah, posisi otoritas keagamaan tertinggi di negara tersebut.

Pengangkatan ini dilakukan setelah Presiden sementara Ahmad al-Sharaa memulihkan jabatan tersebut setelah jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024.

Al-Rifai, yang juga Ketua Rabithah Ulama Syam, sebelumnya diangkat oleh oposisi pada 2021 setelah Bashar al-Assad mencabut jabatan Mufti Agung.

Pengangkatan kembali al-Rifai ditegaskan oleh pemerintah Suriah sebagai bagian dari upaya membangun kembali lembaga negara pasca-rezim Assad.

Dewan Fatwa baru yang dibentuk bersamaan dengan pengangkatan al-Rifai mencakup sejumlah ulama terkemuka, termasuk Abdul Fattah al-Bazm dan Wahbi Suleiman.

Presiden al-Sharaa menjelaskan bahwa pemulihan jabatan mufti penting untuk membangun kembali institusi yang hancur akibat rezim yang jatuh.

Al-Rifai kembali memimpin komunitas Islam Suriah pada saat penting transisi politik di negara tersebut.

Meskipun demikian, pengangkatan ini menuai kontroversi, terutama terkait pandangannya tentang peran gender dan organisasi internasional di Suriah.

Pada 2011, al-Rifai menuduh PBB dan LSM menyebarkan gagasan pembebasan perempuan yang dianggapnya mengancam nilai-nilai keluarga Suriah.

Lahir di Damaskus pada 1944, al-Rifai adalah putra dari ulama terkenal, Syeikh Abdul Karim al-Rifai, dan memulai pendidikan agama di Universitas Damaskus.

Pada akhir 1970-an, al-Rifai bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan meninggalkan Suriah pada 1981 setelah pengawasan pemerintah terhadap aktivitasnya.

Di Arab Saudi, ia melanjutkan kegiatan ilmiah dan kembali ke Suriah pada 1993 setelah beberapa tahun di pengasingan.

Setelah pembunuhan PM Lebanon Rafic Hariri pada 2005, Suriah mengalami periode keterbukaan politik yang singkat, yang memungkinkan al-Rifai memulai proyek sosial.

Proyek “Maintain the Grace” yang dipelopori oleh al-Rifai bertujuan membantu orang miskin di Damaskus namun terbatas pada 2008.

Al-Rifai menjadi pendukung aktif oposisi Suriah sejak 2011, menggunakan masjid untuk menyampaikan pesan perlawanan terhadap pemerintah Assad.

Pada 27 Agustus 2011, masjid yang ia kelola diserang oleh pasukan keamanan Suriah, menyebabkan dirinya dan jamaah lainnya terluka.

Setelah pindah ke Turki pada 2012, al-Rifai membentuk Rabithah Ulama Syam, yang mencakup lebih dari 40 badan Islam dan syariah dari berbagai faksi Suriah.

Di Turki, ia melanjutkan pengajaran dan mendirikan lembaga pendidikan, serta ditunjuk sebagai kepala Dewan Islam Suriah oleh Presiden Erdoğan pada 2014.

Sebagai Mufti Agung Suriah, al-Rifai dikenal karena kritiknya terhadap ideologi takfiri dan sektarianisme, khususnya yang melibatkan ISIS dan Iran.

Setelah jatuhnya rezim Assad, al-Rifai diangkat kembali sebagai Mufti Agung pada 28 Maret 2025 oleh Presiden Ahmad al-Sharaa.

Monitorday.com – Pengelola jalan tol Jasa Marga memberlakukan sistem contraflow di ruas Tol Jagorawi arah Puncak, Jawa Barat, mulai dari KM 44+500 hingga KM 46+500 pada Rabu (2/4/2025). Kebijakan ini diterapkan atas diskresi kepolisian untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama libur Lebaran.

“Untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas wisata dan silaturahmi di Ruas Tol Jagorawi arah Puncak pada masa libur Lebaran 2025/1446 H, Jasa Marga menerapkan contraflow mulai pukul 06.35 WIB,” ujar Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Alvin Andituahta Singarimbun, di Jakarta.

Jasa Marga mengimbau para pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan mengikuti rekayasa lalu lintas yang berlaku. Selain itu, pengendara diingatkan untuk memastikan kecukupan saldo kartu elektronik guna menghindari antrean di gerbang tol serta selalu mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.

Sementara itu, kondisi jalur utama Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada hari kedua Lebaran, Selasa (1/4/2025), terpantau ramai lancar. Pemudik bercampur dengan warga lokal yang melakukan perjalanan silaturahmi, sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan di beberapa titik.

Kepadatan lalu lintas terutama terlihat di jalur Puncak-Cianjur, Jalan Raya Bandung-Cianjur, dan Jalan Raya Cianjur-Sukabumi. Kendaraan yang melintas didominasi oleh pemudik yang terlambat pulang kampung serta warga lokal yang mengunjungi sanak saudara atau tempat wisata.

Di beberapa titik rawan macet, seperti Pertigaan Hanjawar, Kebun Raya Cibodas, dan Pasar Cipanas, arus kendaraan tersendat sehingga petugas melakukan rekayasa lalu lintas dan penyekatan guna mencegah kemacetan total.

Untuk mengurai kepadatan, petugas mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif seperti Pacet-Cianjur yang tembus ke Cipanas dan Hanjawar atau sebaliknya.

Tingginya aktivitas warga yang melakukan silaturahmi serta kunjungan ke tempat wisata, seperti Kebun Raya Cibodas, Taman Bunga Nusantara, dan berbagai destinasi wisata di kawasan Puncak, turut berkontribusi terhadap peningkatan volume kendaraan di jalur utama Cianjur.

Dengan adanya rekayasa lalu lintas dan sistem contraflow, diharapkan arus kendaraan tetap terkendali selama periode libur Lebaran.

Monitorday.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memuji Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau yang akrab disapa Didit Prabowo, putra Presiden Prabowo Subianto, sebagai sosok pemersatu berbagai tokoh di Indonesia.

“Saya lihat Mas Didit, selaku putra Presiden Prabowo, harus kita apresiasi. Beliau punya semangat mengumpulkan semua tokoh, baik tokoh-tokoh besar maupun tokoh-tokoh muda,” ujar Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (1/4/2025).

Menurutnya, upaya Didit dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak merupakan langkah luar biasa yang patut diapresiasi.

“Saya kira itu luar biasa sekali. Beliau sowan ke sana kemari menggandeng semua, terutama anak-anak muda. Saya kira itu patut diapresiasi,” tambahnya.

Gibran juga menyambut baik wacana pertemuan antara para presiden Indonesia dari periode sebelumnya, yang menurutnya bisa difasilitasi oleh Didit Prabowo.

“Boleh banget, dan saya kira Mas Didit ini tokoh yang bisa diterima oleh semua pihak,” katanya.

Terkait kunjungan Didit ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang juga ayahanda Gibran, pada hari pertama Lebaran, Wapres mengaku telah mendengar langsung rencana tersebut dari Didit.

“Kemarin waktu open house di Jakarta, memang beliau ingin mampir ke Sumber, malah keduluan,” ujarnya.

Sebelum berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Didit Prabowo juga sempat bertemu dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jakarta pada hari yang sama.

Langkah Didit dalam membangun komunikasi dengan berbagai tokoh dinilai sebagai upaya positif dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika politik yang berkembang.

Monitorday.com – Pengesahan revisi UU TNI menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ada kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru. Di sisi lain, ada argumen bahwa revisi ini justru bertujuan memperkuat peran TNI dalam mendukung jalannya pemerintahan tanpa mengabaikan batasan aturan yang ada.

Sayed Mustafa Usab, mantan Panglima GAM, menilai bahwa polemik ini terlalu dibesar-besarkan dengan sentimen historis. Menurutnya, tidak ada upaya sistematis untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Justru, revisi ini mengatur dengan lebih jelas bagaimana prajurit TNI bisa ditempatkan di lembaga sipil tanpa membawa struktur militer mereka.

“Penempatan TNI di lembaga sipil tentunya berdasarkan kemampuan dan kelayakan mereka,” ujar Sayed. Ia menegaskan bahwa mekanisme seleksi tetap berlaku, dan mereka yang ditunjuk harus mengundurkan diri dari status militer aktif.

Sayed juga menyoroti bahwa kekhawatiran tentang TNI menguasai ranah sipil terlalu berlebihan. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah, bukan di TNI itu sendiri. “Pemerintah yang menerima atau menolak, bukan TNI yang menentukan sendiri,” katanya.

Bahkan di Aceh, daerah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan, Sayed melihat bahwa isu ini tidak terlalu mempengaruhi masyarakat. Menurutnya, yang lebih penting bagi rakyat Aceh saat ini adalah kesejahteraan, bukan perdebatan yang bernuansa politis.

“Pemikiran pemberontakan seperti dahulu sudah tamat,” ujar Sayed. Ia menekankan bahwa tuntutan rakyat kini lebih kepada pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia, bukan pada perdebatan ideologis.

Dinamika perdebatan soal revisi UU TNI mencerminkan bagaimana sejarah masih menjadi faktor besar dalam melihat kebijakan saat ini. Namun, seperti yang disampaikan Sayed, kebijakan harus dilihat dalam konteksnya saat ini, bukan hanya melalui lensa masa lalu.