Monitorday.com – Ketika gempuran Indomaret, Alfamart, hingga perang dagang Amerika mengguncang perekonomian, ada satu kekuatan ekonomi rakyat yang tetap berdiri dengan santai: Warung Madura. Tanpa subsidi, tanpa buzzer, tapi selalu ramai pelanggan.

Kalau Amerika sibuk perang dagang, China main tarif impor, dan elit-elit ekonomi debat soal makro dan mikro, Warung Madura cuma nyengir sambil ngitung kembalian. Di tengah ketidakpastian global, mereka punya satu strategi yang tak pernah gagal: buka 24 jam, senyum 24 jam, dan stok mi instan yang tak pernah putus. Ya, kalau dunia ini game strategi, Warung Madura sudah auto win dengan modal receh dan semangat ngopi.

Coba saja tanya anak kos, ojek online, atau bapak-bapak yang kehabisan rokok tengah malam. Pasti jawabannya satu: “Untung ada Warung Madura.” Nggak peduli jam berapa, hari apa, bahkan saat lebaran, warung ini tetap siaga seperti prajurit militer yang setia menjaga pos. Tapi jangan salah, penjaga warungnya bukan tentara. Biasanya suami istri yang kerja bergantian. Siang giliran istri, malam giliran suami. Jadi kalau kamu lihat ada ibu-ibu ngantuk di balik etalase, atau bapak-bapak yang sibuk video call tengah malam, itu bukan drama Korea—itu strategi shift warung level keluarga.

Di balik kesederhanaannya, Warung Madura punya filosofi yang lebih dalam dari skripsi ekonomi manapun: efisiensi, ketekunan, dan keberanian. Coba bayangkan, mereka tidak punya tim riset pasar, tapi tahu pasti stok yang dibutuhkan masyarakat. Mereka tidak butuh data big data, tapi hafal siapa yang suka utang dan siapa yang bayar kontan. Bahkan, mereka tidak perlu gimmick diskon palsu, karena harga mereka memang real tanpa embel-embel “hemat sekian persen”.

Yang lebih menarik, banyak warung Madura kini merangkap jadi SPBU mini. Kamu bisa beli telur, kopi, rokok, sekaligus ngisi bensin motor. Lengkap, kan? Kadang rasanya kayak semesta berkonspirasi bikin kamu tetap hidup walau dompet tipis. Bahkan, kalau nanti negara-negara besar memutuskan embargo ekonomi, jangan khawatir—Warung Madura tetap buka dan tetap ada stok Indomie.

Mereka juga bukan sekadar toko. Warung Madura adalah pusat interaksi sosial. Tempat nongkrong gratis, tempat curhat tetangga, bahkan kadang jadi tempat ngumpet dari pacar. Mereka adalah simpul dari ekonomi lokal yang sering dilupakan, tapi justru paling bisa diandalkan.

Lucunya, di tengah semua krisis global dan gelombang digitalisasi, Warung Madura seperti tidak terpengaruh. Mereka tidak punya aplikasi, tidak menerima QRIS (meskipun sekarang mulai merambah), dan kadang masih nulis utang pakai buku kecil sobek-sobekan. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Di saat semuanya berlari menuju otomatisasi, mereka tetap manusiawi. Ada senyum, ada sapa, ada kepercayaan.

Mungkin sudah waktunya kita belajar dari mereka. Kalau elite ekonomi berpikir keras tentang bagaimana menyelamatkan UMKM, ya jawabannya sudah ada di ujung gang—Warung Madura. Bahkan, konsep “Warung Madurarisasi” harusnya jadi kebijakan nasional: warung kecil yang kuat, dikelola keluarga, buka 24 jam, dan tahan banting menghadapi apa pun, dari cuaca ekstrem sampai krisis global.

Warung Madura adalah bukti bahwa lokal tidak kalah dari global. Mereka tidak hanya bertahan—mereka mendominasi. Jadi, kalau kamu masih bingung cari strategi bisnis yang anti-resesi, jawabannya sederhana: belajar dari warung kecil yang selalu terang di tengah malam, dan tak pernah takut dengan gempuran siapa pun.

Monitorday.com – Dunia digital bergerak cepat, dan media sosial menjadi panggung utama bagi ekspresi diri. Satu foto atau narasi yang diunggah dapat menyebar luas dalam hitungan detik, memengaruhi opini publik, bahkan mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Namun, apakah semua yang kita lihat di linimasa benar adanya?

Era post-truth membuat batas antara fakta dan manipulasi semakin kabur. Foto bisa diedit, konteks bisa dipelintir, dan narasi bisa dikonstruksi sedemikian rupa untuk membentuk opini tertentu. Ketika emosi lebih dominan daripada fakta, informasi yang viral sering kali bukan yang paling benar, melainkan yang paling menggugah perasaan.

Bijaklah dalam berbagi! Periksa sumber, pahami konteks, dan tanyakan pada diri sendiri: “Apakah ini fakta atau sekadar rekayasa opini?” Jangan sampai kita menjadi bagian dari rantai penyebar misinformasi.

Diketahui, sebuah unggahan di media sosial membuat geger warganet. Seorang perwira pertama Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, Iptu CS, dituding terlibat pesta narkoba dan jaringan peredaran barang haram. Unggahan yang pertama kali muncul di akun Facebook Putri Tanjung itu menuai perhatian, meski akhirnya dihapus. Namun, narasi tersebut kembali menyebar setelah akun Facebook Lacin Lacin mengunggah ulang informasi serupa dan mendesak pihak berwenang untuk bertindak.

Kabar ini pun cepat menyebar ke berbagai media lokal, menciptakan gelombang pertanyaan dan spekulasi di masyarakat. Polisi pun segera merespons. Kasi Propam Polres Labusel, AKP DP Tarigan, didampingi Kasi Humas AKP Sujono, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut. Hasilnya, Iptu CS dinyatakan tidak terbukti mengonsumsi narkoba.

Tes urine langsung dilakukan untuk memastikan kebenaran isu yang beredar. “Hasil tes urine yang kita lakukan terhadap oknum yang bersangkutan menunjukkan negatif narkoba,” ungkap AKP DP Tarigan, Kamis (3/4) malam. Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolres Labusel, AKBP Aditya SP Sembiring, yang meminta klarifikasi menyeluruh atas tuduhan tersebut.

Dalam langkah awal penyelidikan, Kasi Propam Polres Labusel memanggil Iptu CS dan istrinya, HP, untuk dimintai keterangan. Tak hanya itu, Unit Paminal Polres Labusel juga melakukan patroli cyber pada Rabu (2/4/2025) dan menemukan unggahan akun Facebook Putri Tanjung yang menyudutkan Iptu CS. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, foto-foto yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata merupakan foto lama dan tidak relevan dengan tuduhan yang dibuat.

Pada Kamis (3/4) siang, Iptu CS kembali menjalani tes urine di ruang Provos Propam Polres Labusel. Hasilnya tetap sama: negatif amphetamine. Fakta lain yang terungkap adalah bahwa pada Selasa (1/4/2025), Iptu CS sedang menangani pengembangan kasus dugaan pembunuhan di wilayah hukum Polsek Silangkitang. Bahkan, pelaku berhasil diamankan, yang semakin memperjelas bahwa keterlibatan Iptu CS dalam pesta narkoba hanyalah tuduhan tanpa dasar.

Tak hanya menelusuri dugaan keterlibatan Iptu CS, polisi juga meminta klarifikasi dari HP, istri Iptu CS. Menariknya, HP tidak mempermasalahkan viralnya unggahan tersebut, meski isu ini sempat mencoreng nama baik suaminya. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa unggahan yang menyebar di media sosial hanya didasarkan pada asumsi dan bukan bukti konkret.

Kasus ini menyoroti bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang kuat dalam menyebarkan informasi—baik yang benar maupun yang keliru. Di era digital, sebuah unggahan bisa dengan mudah memicu reaksi berantai, menciptakan opini publik yang terkadang tak sesuai dengan fakta. Kecepatan penyebaran informasi sering kali tidak diiringi dengan verifikasi yang memadai, sehingga bisa merugikan pihak-pihak tertentu.

Meskipun Iptu CS telah dinyatakan tidak terbukti bersalah, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi di dunia maya. Polisi sendiri berkomitmen untuk tetap melakukan pengawasan dan penyelidikan secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik korban fitnah maupun masyarakat yang menginginkan kejelasan. Fakta harus selalu dikedepankan di atas spekulasi.

Monitorday.com – Keputusan tegas telah diambil! Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti resmi membubarkan Program Sekolah Penggerak. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Mendikdasmen Nomor 14/M/2025, mencabut aturan sebelumnya yang mengikat program warisan Nadiem Makarim. Langkah ini memicu pertanyaan besar: bagaimana nasib sekolah yang telah bertransformasi?

Program Sekolah Penggerak lahir dengan semangat perubahan. Visi besar tentang pendidikan bermutu dan pelajar Pancasila menjadi pijakan utama. Sejak diterapkan pada 2021, ribuan sekolah di berbagai jenjang telah beradaptasi dengan model pendidikan yang lebih dinamis. Namun, pada 18 Maret 2025, perjalanan program ini resmi dihentikan. Menteri Abdul Mu’ti menilai kebijakan ini tak lagi selaras dengan perkembangan hukum serta upaya peningkatan layanan pendidikan yang lebih luas.

Pembubaran ini menimbulkan riak di berbagai pihak, terutama sekolah yang telah menjalankan program ini selama tiga tahun terakhir. Banyak pihak bertanya-tanya, apakah pencabutan ini akan berdampak pada kualitas pendidikan yang telah dibangun dengan pendekatan baru? Kepala BPMP Provinsi Bali, I Made Alit Dwitama, menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang telah menjalani Program Sekolah Penggerak diharapkan mampu berdiri sendiri tanpa perlu pendampingan kementerian.

“Sejak tahun lalu, kami telah melatih sekolah-sekolah ini agar dapat mandiri. Harapannya, mereka tidak hanya mampu meningkatkan mutu pendidikan sendiri, tetapi juga menginspirasi sekolah lain untuk melakukan perubahan serupa,” ungkapnya.

Meski demikian, ada kekhawatiran bahwa tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat, sekolah-sekolah ini bisa kehilangan arah. Program Sekolah Penggerak awalnya hadir sebagai akselerator perubahan. Sekolah-sekolah yang terlibat telah berinvestasi besar dalam pelatihan guru, pengembangan kurikulum, hingga peningkatan kualitas manajemen sekolah. Kini, mereka harus melanjutkan perjalanan tanpa pendampingan intensif.

Di satu sisi, keputusan ini juga membuka peluang baru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini berfokus pada program prioritas baru, meskipun belum ada detail lebih lanjut mengenai kebijakan pengganti. Bagi sekolah-sekolah eks Program Sekolah Penggerak, inilah saatnya membuktikan kemandirian mereka. Tidak lagi bergantung pada regulasi khusus, tetapi mampu menjadi pionir perubahan dalam ekosistem pendidikan nasional.

Tantangan terbesar adalah memastikan transisi ini berjalan mulus. Tanpa strategi yang jelas, bukan tidak mungkin sekolah-sekolah yang sebelumnya berkembang pesat justru mengalami stagnasi. Oleh karena itu, keterlibatan dinas pendidikan daerah menjadi krusial dalam memastikan bahwa momentum perubahan tetap terjaga.

Keputusan ini menutup satu babak dalam sejarah pendidikan Indonesia, tetapi membuka peluang untuk eksperimen baru dalam sistem pembelajaran. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari pemerintah. Apakah ini menjadi awal dari sistem pendidikan yang lebih fleksibel, atau justru sebuah kemunduran? Hanya waktu yang bisa menjawab.

Monitorday.com – Indonesia merdeka sudah 79 tahun, tapi kenyataannya masih bergantung pada impor pangan, terutama bahan kebutuhan pokok. Ironi ini semakin tajam ketika melihat luasnya lahan pertanian, kayanya hasil laut, dan melimpahnya sumber daya alam di negeri ini. Pertanyaannya, mengapa masih impor? Siapa yang diuntungkan? Dan mampukah pemerintahan baru mengubah keadaan?

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari–Juni 2022 saja, Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas pangan seperti kedelai, beras, gula, hingga kopi. Bahkan, kedelai yang menjadi bahan utama tahu dan tempe—makanan rakyat—mayoritas masih didatangkan dari luar negeri. Sementara itu, beras yang menjadi makanan pokok rakyat Indonesia juga harus didatangkan dari negara lain. Padahal, Indonesia pernah mencapai swasembada beras di era Orde Baru. Apa yang berubah sejak saat itu?

Salah satu penyebab utama adalah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Populasi Indonesia yang terus meningkat menuntut kebutuhan pangan yang juga semakin besar. Namun, produktivitas pertanian dalam negeri masih tertinggal. Petani sering kali menghadapi kendala seperti harga pupuk yang mahal, infrastruktur yang kurang memadai, hingga sistem distribusi yang berbelit. Belum lagi kebijakan impor yang sering kali lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan mendorong produksi lokal.

Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi faktor krusial. Harga barang impor biasanya dibanderol dalam dolar, dan dengan kurs rupiah yang fluktuatif—seperti saat ini yang bergerak di kisaran Rp14.700 per dolar AS—harga barang impor otomatis semakin mahal. Namun, tetap saja impor terus berjalan, seolah-olah ada pihak yang tak ingin Indonesia mandiri dalam hal pangan.

Perang dagang antara negara-negara besar sebenarnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan. Amerika Serikat, misalnya, mulai membatasi ekspor beberapa komoditas, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong produksi dalam negeri. Namun, realitanya, kebijakan yang ada masih lebih mengakomodasi kepentingan segelintir pihak yang menikmati keuntungan besar dari impor.

Kini, harapan tertuju pada Presiden Prabowo yang akan segera memimpin Indonesia. Mampukah ia menghentikan praktik-praktik yang menghambat kemandirian pangan? Mampukah ia menekan para pejabat yang selama ini menikmati manisnya bisnis impor? Rakyat menanti gebrakan nyata yang bisa membuktikan bahwa janji kampanye bukan sekadar angin lalu.

Dulu, di era Soeharto, Indonesia bisa mencapai swasembada beras. Apakah mungkin untuk mengulang kesuksesan tersebut? Dengan teknologi pertanian yang semakin maju dan sumber daya manusia yang lebih mumpuni, seharusnya bukan hal mustahil bagi Indonesia untuk kembali berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pangan. Namun, tanpa keberanian untuk mengambil keputusan tegas, semua hanya akan menjadi retorika belaka.

Indonesia punya segalanya: lahan subur, sumber daya alam melimpah, dan tenaga kerja yang siap berjuang. Namun, jika kebijakan lebih berpihak pada impor ketimbang produksi lokal, maka selamanya kita akan menjadi bangsa yang bergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan. Saatnya perubahan dimulai! Jika tidak, 79 tahun merdeka hanya akan menjadi angka tanpa makna.

Monitorday,com – Pejabat pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Amazon telah mengajukan tawaran untuk membeli platform media sosial TikTok.

Penawaran tersebut datang menjelang tenggat waktu yang semakin dekat untuk memutuskan masa depan TikTok di AS.

Amazon, sebagai raksasa teknologi dan e-commerce asal AS, menolak memberikan komentar terkait kabar tersebut. Sementara itu, TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang disampaikan oleh Reuters.

Setelah kabar tersebut beredar, saham Amazon tercatat mengalami lonjakan sebesar 1,3% dengan volume perdagangan yang signifikan, menurut laporan Reuters.

Tawaran akuisisi ini menjadikan Amazon sebagai nama terbaru dalam daftar panjang calon pembeli TikTok yang sebelumnya telah mencuat.

Presiden AS, Donald Trump, mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah berkomunikasi dengan empat kelompok berbeda mengenai kemungkinan penjualan TikTok, meskipun ia tidak mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut.

Selain Amazon, perusahaan ekuitas swasta Blackstone juga sedang bernegosiasi dengan pemegang saham ByteDance yang bukan berasal dari China.

Laporan Reuters pekan lalu menyebutkan bahwa Blackstone, bersama dengan Susquehanna International Group dan General Atlantic, berencana untuk menyuntikkan modal baru dan mengajukan tawaran atas bisnis TikTok di AS.

Perusahaan modal ventura AS, Andreessen Horowitz, dilaporkan juga sedang melakukan pembicaraan untuk berinvestasi lebih jauh dengan membeli TikTok.

Pembicaraan mengenai masa depan TikTok ini, yang dipimpin oleh Gedung Putih, mengharuskan adanya rencana untuk memisahkan entitas TikTok di AS dan mengurangi kepemilikan China dalam bisnis tersebut hingga di bawah ambang batas 20%, sesuai dengan peraturan yang berlaku di AS.

Laporan pertama mengenai keterlibatan Amazon dalam upaya akuisisi TikTok muncul dari The New York Times pada Rabu (2/4). Namun, berbagai sumber yang terlibat dalam pembicaraan menyebutkan bahwa tawaran Amazon tidak dianggap serius.

Tawaran tersebut dikirim melalui surat penawaran yang ditujukan kepada Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif baru terhadap impor barang ke AS pada Rabu (2/4) waktu setempat.

Dalam daftar yang dirilis oleh pemerintah AS, produk ekspor Indonesia dikenakan tarif imbal balik sebesar 32 persen, yang belum termasuk tarif global 10 persen yang berlaku untuk semua barang yang masuk ke AS.

Tarif baru ini dipicu oleh defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang mencapai belasan miliar dolar. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Indonesia, Indonesia tercatat mengalami surplus perdagangan sebesar 14,34 miliar dolar AS pada Januari-Desember 2024.

Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan data dari Badan Statistik AS yang menunjukkan defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke-15 dengan defisit perdagangan terbesar bagi AS.

Defisit perdagangan ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya ekspor Indonesia ke AS, terutama dalam sektor mesin dan perlengkapan elektronik, yang pada 2024 tercatat mencapai 4,18 miliar dolar AS. Sektor tekstil juga menjadi salah satu kontributor besar, dengan total ekspor pakaian, alas kaki, dan aksesori lainnya mencapai 7 miliar dolar AS.

Selain itu, Indonesia juga mengekspor produk-produk olahan alam seperti lemak dan minyak hewani/nabati, karet, dan barang dari karet, serta berbagai jenis perabotan dan alat penerangan.

Berikut adalah daftar 10 produk ekspor Indonesia ke AS yang berpotensi paling terdampak kebijakan tarif baru ini:

1. Mesin dan perlengkapan elektronik: 4,18 miliar dolar AS
2. Pakaian dan aksesorinya (rajutan): 2,48 miliar dolar AS
3. Alas kaki: 2,39 miliar dolar AS
4. Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan): 2,12 miliar dolar AS
5. Lemak dan minyak hewani/nabati: 1,78 miliar dolar AS
6. Karet dan barang dari karet: 1,685 miliar dolar AS
7. Perabotan dan alat penerangan: 1,432 miliar dolar AS
8. Ikan dan udang: 1,09 miliar dolar AS
9. Mesin dan peralatan mekanis: 1,01 miliar dolar AS
10. Olahan dari daging dan ikan: 788 juta dolar AS

Kebijakan ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mengingat volume ekspor yang besar ke AS dan potensi peningkatan biaya bagi eksportir Indonesia.

Para pelaku usaha dan pemerintah Indonesia kini harus memantau dampak kebijakan ini dengan seksama.

Monitorday.com – Mohamed Salah dikabarkan semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya bersama Liverpool. Bintang asal Mesir itu sebelumnya santer dikaitkan dengan kemungkinan hengkang, mengingat kontraknya bersama The Reds akan habis pada akhir musim ini.

Spekulasi mengenai masa depan Salah sempat berkembang, dengan klub Arab Saudi, Al Ittihad, disebut-sebut berminat mendatangkan pemain berusia 32 tahun itu. Namun, laporan terbaru dari Express menyebutkan bahwa Salah kini justru semakin dekat untuk menandatangani kontrak baru bersama Liverpool.

Menurut klaim Foot Mercato, Salah akan menyepakati perpanjangan kontrak berdurasi dua tahun hingga 2027. Negosiasi antara pihak Salah dan manajemen Liverpool disebut telah mencapai tahap akhir.

Meskipun detail mengenai nilai kontrak barunya belum terungkap, laporan menyebutkan bahwa Salah mendapatkan kesepakatan yang telah lama ia inginkan. Saat ini, eks pemain AS Roma tersebut merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Liverpool, yakni sekitar 350 ribu poundsterling atau setara Rp7,7 miliar per pekan.

Kabar mengenai kontrak baru Salah semakin menguat setelah ia terlihat menjalani proses syuting dengan mengenakan seragam Liverpool di sebuah dermaga. Syuting ini disebut melibatkan tim media resmi klub, yang memicu spekulasi bahwa pengumuman resmi akan segera dilakukan.

Di musim ini, Salah kembali menunjukkan performa impresif dengan mencetak 32 gol serta menyumbangkan dua assist di semua kompetisi. Kontribusinya yang luar biasa menjadikannya bagian krusial dari skuad Liverpool dalam perburuan gelar.

Dengan perpanjangan kontrak ini, Liverpool tampaknya berusaha mempertahankan salah satu ikon mereka demi terus bersaing di level tertinggi.

Monitorday.com – Langkah tegap mereka menggema di landasan, menyiratkan tekad yang bulat. Sebanyak 450 prajurit Yonif 126/KC di bawah komando Kodam I/Bukit Barisan bersiap menjalankan tugas mulia: menjaga perbatasan RI-Papua Nugini. Dengan seragam loreng dan senjata di genggaman, mereka bukan sekadar penjaga wilayah, tetapi juga pembawa harapan bagi masyarakat di tanah Papua.

Keberangkatan ini bukan sekadar rutinitas militer, melainkan panggilan untuk memastikan stabilitas dan keamanan perbatasan. Mayor Jenderal TNI Rio Firdianto menegaskan, misi ini mencakup lebih dari sekadar patroli. Mereka juga akan melakukan pembinaan teritorial dengan pendekatan humanis, membantu warga sekitar dalam berbagai aspek kehidupan. Dari pertanian hingga edukasi, prajurit tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menanamkan bibit kemajuan di tanah perbatasan.

Selama 12 bulan ke depan, para prajurit akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari medan berat hingga potensi ancaman dari kelompok separatis. Namun, persiapan matang telah dilakukan, termasuk pelatihan khusus di Baturaja, Sumatera Selatan. Dengan strategi yang terukur dan dukungan dari berbagai pihak, optimisme mengiringi langkah mereka.

Tak hanya fokus pada keamanan, tugas prajurit juga mencerminkan semangat manunggal TNI dan rakyat. Mereka membangun jembatan kepercayaan dengan masyarakat, menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk stabilitas dan ketahanan wilayah. Kedekatan ini menjadi senjata utama dalam meredam konflik dan memperkuat ketahanan sosial di Papua.

Mayor Jenderal Rio Firdianto menyoroti bahwa situasi di Papua saat ini cukup kondusif. Keberadaan satuan tugas yang melakukan patroli intensif telah mengurangi ruang gerak kelompok kriminal bersenjata. Indikasi positif ini terlihat dari menurunnya angka kontak bersenjata di wilayah tersebut.

Pelepasan pasukan ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol dari dedikasi dan pengorbanan. Keluarga yang mengantar dengan doa, komandan yang memberikan wejangan terakhir, dan rekan sejawat yang saling memberi semangat, semuanya menjadi bagian dari perjalanan ini. Mereka berangkat bukan untuk berperang, tetapi untuk menjaga perdamaian dan memastikan bahwa perbatasan negeri ini tetap aman.

Dengan keberangkatan ini, harapan besar disematkan di pundak para prajurit. Papua bukan hanya tentang batas negara, tetapi juga tentang keberlanjutan kehidupan masyarakatnya. Mereka berangkat sebagai prajurit, tetapi kembali sebagai pahlawan yang membawa ketenangan bagi rakyatnya. Langkah mereka adalah bukti bahwa negara selalu hadir di setiap jengkal tanahnya.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Sebagai respons, Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC guna melakukan negosiasi langsung dengan pihak AS.

“Mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” ujar Kemlu dalam keterangan resminya, Kamis (3/4).

Selain langkah diplomasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk merespons kebijakan tersebut. Salah satu perhatian utama adalah isu-isu yang disoroti dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah strategis, termasuk melakukan perbaikan struktural dan kebijakan deregulasi.

“Yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier,” jelasnya.

Pemerintah juga berupaya memperbaiki iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, Indonesia aktif berkoordinasi dengan Malaysia, sebagai pemegang Keketuaan ASEAN, untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi kebijakan tarif baru ini.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang mencakup lebih dari 180 negara. Kebijakan ini memicu eskalasi perang dagang antara AS dan berbagai negara di dunia.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak, dengan tarif impor baru sebesar 32 persen. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi keenam di ASEAN dalam hal besaran tarif, sementara Kamboja menjadi negara dengan tarif tertinggi di kawasan, yaitu sebesar 49 persen.

Monitorday.com – Kabar kurang baik datang dari Persib Bandung jelang laga melawan Borneo FC dalam lanjutan Liga 1 2024/2025. Striker andalan mereka, David da Silva, harus menepi karena cedera yang dialaminya saat sesi latihan sebelum Lebaran.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengonfirmasi bahwa Da Silva mengalami cedera ligamen akibat benturan saat latihan. Akibatnya, ia dipastikan absen dalam laga melawan Borneo FC pada 11 April mendatang.

“Dia (David) mendapat benturan di latihan. Mungkin cedera ini ada di ligamen, tapi saya rasa dia bisa kembali dalam 2-3 pekan ke depan,” ujar Bojan Hodak, dikutip dari BolaSport.com.

Pelatih asal Kroasia ini memperkirakan bahwa Da Silva baru bisa kembali bermain saat Persib menghadapi Bali United pada 18 April 2025 dalam laga kandang.

Selain David da Silva, Gervane Kastaneer dan Zulkifli Lukmansyah juga mengalami cedera. Kastaneer mengalami cedera dalam sesi latihan yang sama, sementara Zulkifli mengalami cedera di bagian rusuk.

Situasi ini tentu menjadi tantangan bagi Maung Bandung, yang tengah bersaing di papan atas untuk meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Kehadiran Da Silva sebagai ujung tombak tim sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang Persib dalam persaingan ketat di klasemen.

“Dia akan siap bermain melawan Bali,” tambah Bojan Hodak, optimistis dengan pemulihan Da Silva.

Di tengah absennya beberapa pemain kunci, Persib mendapatkan kabar baik dengan kembalinya Ferdiansyah, Febri Hariyadi, dan Dimas Drajad ke sesi latihan setelah pulih dari cedera. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan bagi Persib untuk mengarungi sisa musim.

Dengan persaingan yang semakin ketat, Persib harus memastikan semua pemain dalam kondisi terbaik agar tetap kompetitif dalam perburuan gelar juara.