Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengusulkan pemangkasan anggaran non-pertahanan sebesar US$163 miliar atau sekitar Rp2,68 triliun untuk tahun 2026. Langkah ini mencakup pengurangan anggaran pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, bantuan luar negeri, perumahan, dan bantuan publik.

Menurut laporan CNN, pemotongan anggaran ini akan digunakan untuk mendanai pos keamanan dan pertahanan perbatasan yang menjadi prioritas utama pemerintahan Trump. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa anggaran untuk keamanan dalam negeri akan meningkat hampir 65 persen dibandingkan dengan tahun 2025, seiring dengan kebijakan ketat terhadap imigrasi ilegal yang menjadi fokus utama kebijakan Trump.

Pemotongan besar ini akan berdampak pada berbagai lembaga pemerintah, seperti Internal Revenue Service (IRS), yang akan kehilangan lebih dari US$2 miliar. Selain itu, Kementerian Luar Negeri akan mengalami pemotongan anggaran sebesar US$50 miliar, sementara Kementerian Pendidikan akan mengalami pemangkasan sekitar 15 persen dari anggarannya. Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan juga akan kehilangan hampir 50 persen dari anggarannya.

Namun, Trump menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak akan menyentuh program jaminan sosial besar seperti Social Security dan Medicare, serta pembayaran bunga utang nasional.

Salah satu bagian penting dari anggaran yang diusulkan adalah alokasi dana tambahan sebesar US$500 juta untuk memperkuat keamanan perbatasan dan mendukung rencana deportasi massal.

Trump juga mengusulkan pengadaan teknologi pengawasan perbatasan senilai US$766 juta serta mempertahankan 22.000 personel patroli perbatasan dan merekrut lebih banyak petugas bea cukai.

Sementara itu, lembaga-lembaga penting seperti National Institutes of Health (NIH) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) akan mengalami pemangkasan anggaran lebih dari 40 persen. NASA, FBI, serta lembaga penegak hukum lainnya juga akan terdampak.

Anggaran yang diusulkan ini, yang dikenal dengan sebutan “skinny budget,” merupakan kerangka awal yang akan dijadikan panduan bagi anggota Kongres dari Partai Republik dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang resmi.

Meskipun Kongres seringkali melakukan revisi besar terhadap proposal anggaran Gedung Putih, pengaruh Trump di kalangan Partai Republik memberikan peluang besar untuk meloloskan sebagian besar kebijakan yang diinginkan.

Trump sebelumnya juga mengungkapkan rencananya untuk menambah dana pertahanan nasional hingga mencapai US$1 triliun (Rp16,47 triliun), lebih besar dari anggaran yang telah disetujui sebelumnya sekitar US$893 miliar (Rp14,7 triliun).

Presiden AS ini berjanji untuk mendukung investasi terbesar dalam sejarah pertahanan nasional, termasuk proyek pertahanan rudal Golden Dome yang akan dimasukkan dalam anggaran tersebut.

“Saya akan mendukung rekor investasi US$1 triliun dalam pertahanan nasional kita,” ujar Trump saat berbicara di Pangkalan Garda Nasional Udara Selfridge, Michigan, pada pekan lalu. “Kita memiliki anggaran US$1 triliun untuk militer tahun ini, terbesar yang pernah ada di dunia,” tambahnya.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5). Mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, peringatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan dan memperkuat tekad serta komitmen dalam memajukan pendidikan nasional.

Upacara peringatan Hardiknas dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemendikdasmen. Dalam pidatonya, Mendikdasmen menegaskan bahwa sesuai amanat konstitusi, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Usaha untuk mewujudkan tujuan dan fungsi pendidikan tersebut, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kami memerlukan partisipasi semesta untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” tutur Mendikdasmen yang pada pagi itu bertindak sebagai pembina upacara dan mengenakan pakaian adat Pangsi dari Jawa Barat.

Mendikdasmen juga menyoroti bagaimana manusia adalah mahluk pendidikan (homo educandum). Manusia memiliki potensi yang memungkinkan mereka meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan berbagai keahlian untuk kesejahteraan dirinya, masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia.

“Dalam rangka memajukan pendidikan nasional, Kemendikdasmen senantiasa berusaha untuk meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu adalah prasyarat agar kita menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang bermartabat. Karena itu, anak-anakku sekalian, kalian adalah harapan masa depan bangsa,” tuturnya.

Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, Mendikdasmen mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong-royong mewujudkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua” untuk Indonesia Maju. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan Koperasi Merah Putih di Dusun Tanjungsari, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Meskipun terletak di daerah terpencil, Zulhas memberi apresiasi besar kepada masyarakat yang telah berhasil membentuk koperasi desa melalui musyawarah desa, sebagai bukti nyata bahwa semangat untuk membangun desa dan ekonomi nasional tidak mengenal batasan.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas hadir bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana (Purn) TNI Madya Didit Herdiawan, serta Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Zulhas menilai koperasi yang digagas ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian masyarakat desa. “Koperasi Merah Putih ini luar biasa. Meski di daerah terpencil, semangat membangun desa sangat terasa. Ini bukti desa juga bisa jadi penggerak ekonomi nasional,” ujar Zulhas dengan penuh semangat.

Koperasi Desa Merah Putih yang didirikan dengan kepemilikan desa ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Zulhas menekankan peran strategis koperasi desa (Kopdes) dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Mulai dari distribusi sembako, gas 3 kilogram, transportasi hasil panen, hingga penyediaan layanan perbankan seperti BRI Link dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kami ingin memastikan bahwa tidak hanya warga kota yang makmur, tetapi warga desa juga berkesempatan untuk menikmati kesejahteraan yang setara,” jelasnya.

Menurut Zulhas, program ini sejalan dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menginginkan desa menjadi pusat kesejahteraan rakyat. Melalui koperasi desa, masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan usaha seperti budidaya ayam dan pertanian. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung koperasi desa agar berjalan sesuai dengan prinsip yang benar. “Koperasi ini bukan milik segelintir orang, tapi milik desa bersama. Kita harus memperbaikinya, agar koperasi desa dapat benar-benar memberdayakan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah juga memberi keleluasaan bagi musyawarah desa untuk menentukan model koperasi yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal. Zulhas menambahkan, “Pemerintah akan memfasilitasi. Semua keputusan kembali ke warga, apakah koperasi desa bergabung dengan koperasi yang ada atau membentuk koperasi baru.”

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Indayana, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah desa. “Alhamdulillah, kita telah menyepakati bahwa setiap desa harus memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Ini adalah bagian dari implementasi Instruksi Presiden Tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan koperasi desa,” katanya. Mimik menegaskan bahwa koperasi ini tidak hanya menjadi wadah untuk pemberdayaan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat daya saing desa.

Beberapa desa di Sidoarjo sudah memulai pembentukan koperasi desa ini dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat terus diperkuat untuk memastikan keberhasilan program ini. “Koperasi Desa Merah Putih akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo, oleh karena itu, kita harus melaksanakan ini dengan penuh komitmen dan semangat,” tambah Mimik.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia memulai langkah signifikan untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan melakukan pembukaan blokir anggaran bagi Kementerian/Lembaga (K/L). Kebijakan ini, yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, merupakan bagian dari upaya efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pembukaan blokir anggaran dilakukan untuk menajamkan belanja dan memastikan bahwa anggaran yang ada bisa lebih fokus pada prioritas-prioritas pemerintah. Dalam kebijakan efisiensi ini, pemerintah menargetkan efisiensi belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun, yang akan diterapkan pada 99 K/L di seluruh Indonesia. Selain itu, efisiensi transfer ke daerah ditargetkan mencapai Rp 50,6 triliun. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan efisien.

Suahasil menambahkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2025, Menteri Keuangan telah melaporkan progres pelaksanaan Inpres 1/2025 kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan tersebut, Menkeu telah meminta izin untuk melakukan refocusing, relokasi, serta pembukaan blokir anggaran di berbagai K/L untuk memastikan belanja pemerintah dapat lebih tepat sasaran. “Pembukaan blokir ini bertujuan agar belanja kementerian lebih tajam dan sesuai dengan prioritas pemerintah,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Rabu (30/4).

Proses efisiensi anggaran ini telah berjalan dengan melibatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan seluruh K/L di Indonesia. Hingga 25 April 2025, telah dilakukan penajaman relokasi anggaran dan pembukaan blokir sebesar Rp 86,6 triliun. Pembukaan blokir ini bertujuan agar belanja kementerian yang sempat terhambat dapat kembali berjalan, khususnya di kementerian-kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih yang membutuhkan alokasi anggaran lebih fleksibel untuk program-program yang mendesak.

Sebanyak 23 K/L yang mengalami restrukturisasi dalam Kabinet Merah Putih mendapatkan pembukaan blokir sebesar Rp 33,11 triliun, sementara 76 K/L lainnya menerima pembukaan blokir dengan total sebesar Rp 53,49 triliun. Pembukaan blokir anggaran ini merupakan bagian dari langkah besar pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran yang tidak hanya mengutamakan penghematan, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Menurut Suahasil, langkah-langkah efisiensi ini juga mencakup pemotongan anggaran pada belanja yang tidak esensial dan penajaman alokasi untuk program-program prioritas. Efisiensi ini bertujuan agar anggaran yang tersedia benar-benar mampu mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta menjawab tantangan-tantangan yang ada di sektor pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan adanya pembukaan blokir dan efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan, pemerintah berharap dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih responsif dan dapat mendukung program-program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga stabilitas ekonomi negara di tengah tantangan global yang kian kompleks.

Monitorday.com –  Pada Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungan penuh terhadap usulan serikat buruh untuk menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. Usulan ini datang langsung dari pimpinan serikat buruh yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam pidatonya, Prabowo mengajak para buruh untuk berpikir bersama, “Saya tanya, kalian ada saran enggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh,” ucap Prabowo di hadapan ribuan buruh. Salah satu usulan yang muncul adalah menjadikan Marsinah, seorang buruh perempuan yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja, sebagai pahlawan nasional.

Prabowo merespons usulan tersebut dengan menyatakan bahwa ia akan mendukung penuh, asalkan seluruh pimpinan buruh, mewakili kaum buruh, sepakat dengan keputusan tersebut. “Asal seluruh pimpinan buruh, mewakili kaum buruh, sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” tegas Prabowo. Pernyataan ini disambut antusias oleh ribuan buruh yang hadir di Monas, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan seorang Marsinah yang telah memperjuangkan hak pekerja hingga mengorbankan nyawanya.

Siapakah Marsinah dan mengapa perjuangannya begitu bersejarah? Marsinah adalah seorang buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, yang dikenal karena keberaniannya menyuarakan hak-hak pekerja pada masa Orde Baru. Lahir pada 10 April 1969, Marsinah kehilangan ibunya sejak usia tiga tahun dan dibesarkan oleh neneknya. Pada akhir 1980-an, Marsinah merantau ke Surabaya dan bekerja di pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo. Di sana, ia aktif dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan menjadi penggerak utama dalam berbagai aksi buruh.

Marsinah dikenal sebagai sosok yang tidak takut memperjuangkan hak-hak buruh. Pada 4 Mei 1993, ia memimpin aksi tuntutan kenaikan upah, dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250. Ketika tidak ada kesepakatan, buruh pun melakukan mogok kerja. Sayangnya, aksinya berujung tragis. Pada 5 Mei 1993, Marsinah dilaporkan diculik. Empat hari kemudian, jasadnya ditemukan di sebuah gubuk di Dusun Jegong, Nganjuk. Hasil visum menunjukkan bahwa Marsinah disiksa secara brutal, diperkosa, dan ditembak. Kasus ini memicu gelombang protes dan kecaman dari berbagai kalangan, namun hingga kini, kasus kematiannya belum tuntas.

Perjuangan Marsinah terus dikenang hingga hari ini. Meskipun kasus pembunuhannya tak terungkap, nama Marsinah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan bagi kaum buruh. Dengan pernyataan dukungan dari Presiden Prabowo, harapan untuk memberikan penghargaan kepada Marsinah semakin mendekati kenyataan. Keputusan ini membuka peluang bagi Marsinah untuk dikenang secara resmi sebagai pahlawan nasional, yang telah mengorbankan segalanya demi memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia.

Peristiwa ini bukan hanya tentang mengingat Marsinah sebagai sosok individu, tetapi juga sebagai simbol perjuangan kelas pekerja Indonesia. Keterbukaan Presiden Prabowo untuk mendukung usulan ini mengingatkan kita pada pentingnya menghargai perjuangan mereka yang telah memperjuangkan hak-haknya dengan harga yang sangat mahal. Marsinah adalah pahlawan yang bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan buruh Indonesia.

Monitorday.com – Ketegangan dalam keluarga Kerajaan Inggris kembali mencuat. Pangeran William dikabarkan berencana mencabut gelar ‘His/Her Royal Highness’ (HRH) dari Pangeran Harry dan Meghan Markle jika ia kelak naik takhta menggantikan sang ayah, Raja Charles III.

Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh The Daily Beast, mengutip sumber anonim yang mengklaim bahwa keputusan ini dipicu oleh kemarahan William terhadap tindakan Meghan Markle. Baru-baru ini, Meghan disebut menggunakan kembali gelar HRH dalam beberapa kesempatan, meski secara resmi sudah tidak diperbolehkan sejak 2020.

Salah satu pemicu kontroversi adalah unggahan Meghan yang menunjukkan dirinya dan Harry menerima hadiah dari Wakil Perdana Menteri Pertama Ukraina. Dalam surat tersebut, Meghan disebut sebagai ‘HRH The Duchess of Sussex’. Hal serupa terjadi saat pembawa acara podcast Jamie Kern Lima memperlihatkan kartu ucapan dari Meghan yang juga mencantumkan gelar HRH.

Padahal, sesuai Perjanjian Sandringham yang disepakati pada 2020 saat mereka memutuskan mundur sebagai anggota senior kerajaan, Harry dan Meghan tidak diperbolehkan menggunakan gelar HRH dalam kapasitas apa pun. Istana kala itu menegaskan, “Keluarga Sussex tidak akan menggunakan gelar HRH mereka karena mereka bukan lagi anggota keluarga Kerajaan Inggris yang bekerja.”

Sumber yang dikutip The Daily Beast mengungkapkan bahwa Pangeran William sangat terganggu dengan tindakan tersebut. “Charles mungkin tidak terlalu mempersoalkan hal itu, tapi William berbeda. Ia merasa sangat dikhianati dan marah kepada Harry dan Meghan,” ujar sumber tersebut.

Gelar HRH dalam tradisi kerajaan Inggris bukan sekadar sapaan kehormatan, melainkan simbol status resmi sebagai anggota aktif keluarga kerajaan. Penggunaan gelar ini tanpa izin dianggap melanggar etika dan kesepakatan internal kerajaan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kerajaan Inggris maupun dari pasangan Duke dan Duchess of Sussex mengenai isu pencabutan gelar tersebut.

Monitorday.com — Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5), menjadi sorotan publik sebagai simbol kuat dukungan pemerintah terhadap perjuangan buruh di Indonesia.

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, menyebut kehadiran Presiden Prabowo sebagai momen bersejarah. Ia mencatat bahwa Prabowo menjadi kepala negara kedua setelah Presiden Soekarno yang hadir langsung di tengah massa buruh pada perayaan May Day.

“Saya kira ini momen bersejarah karena Presiden Prabowo menjadi kepala negara kedua setelah Bung Karno yang hadir langsung di tengah massa buruh pada perayaan Hari Buruh,” ujar Yusak, Kamis (1/5/2025).

Yusak juga menyoroti upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penetapan formula upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan hak-hak dasar pekerja seperti cuti dan perlindungan dari diskriminasi. Meski demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal.

Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan cukup berat, terutama dengan adanya tekanan global dan perang dagang yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

“Angka pengangguran bisa meningkat, dan ancaman PHK massal menjadi momok. Pemerintah harus menyiapkan strategi mitigasi, termasuk menciptakan lapangan kerja baru serta menjamin upah minimum yang sesuai dengan biaya hidup, khususnya di Jabodetabek yang terdampak inflasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusak menilai bahwa tuntutan buruh mengenai penghapusan sistem outsourcing dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) merupakan isu penting yang harus segera direspons serius oleh pemerintahan Prabowo.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi kehadiran Presiden dalam acara tersebut. Ia menyampaikan bahwa undangan dari panitia Serikat Buruh telah diterima, dan Presiden berkenan hadir dalam peringatan May Day.

“Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut,” kata Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Monitorday.com – Pemerintah Pakistan menegaskan tidak akan menjadi pihak pertama yang meningkatkan ketegangan dengan India menyusul serangan brutal di wilayah Kashmir yang dikelola India pada 22 April lalu, yang menewaskan 26 orang. Namun, Pakistan memperingatkan akan merespons dengan tegas jika India mengambil langkah eskalatif.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, dalam konferensi pers di Islamabad pada Kamis (1/5), seperti dilaporkan kantor berita Anadolu.

“Para pemimpin dunia telah menyerukan penahanan diri dalam beberapa hari terakhir. Saya ingin menegaskan, atas nama pemerintah dan rakyat Pakistan, bahwa kami tidak akan menjadi pihak pertama yang meningkatkan ketegangan,” kata Dar.

Namun, Dar menegaskan bahwa angkatan bersenjata Pakistan saat ini berada dalam kondisi siaga penuh dan siap menghadapi segala kemungkinan. “Jika terjadi eskalasi oleh India, kami akan merespons dengan sangat keras,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri itu juga membantah keras tudingan bahwa Pakistan terlibat dalam serangan di Pahalgam, Kashmir. “Pakistan tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut. Titik,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa negaranya bukan pihak yang akan memperoleh keuntungan dari serangan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Dar mengecam penangguhan sepihak Perjanjian Perairan Indus oleh India, yang selama ini difasilitasi oleh Bank Dunia. Ia menyebut langkah tersebut sebagai tindakan provokatif.

“Setiap upaya untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang,” katanya memperingatkan.

Dar juga menuding India memanfaatkan serangan terbaru untuk menekan perjuangan rakyat Kashmir dalam memperjuangkan kemerdekaan, serta menyebarkan sentimen Islamofobia terhadap penduduk Muslim di wilayah itu.

Ketegangan antara India dan Pakistan kembali meningkat tajam setelah insiden serangan di Kashmir, memperburuk hubungan yang memang sudah lama memburuk akibat sengketa wilayah Himalaya tersebut.

Monitorday.com — Pemerintah Inggris tengah mempertimbangkan langkah untuk mengakui negara Palestina, seiring dengan intensifnya pembicaraan diplomatik dengan Prancis dan Arab Saudi menjelang konferensi PBB di New York pada Juni 2025.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Rabu (30/4) menegaskan bahwa pengakuan tersebut tidak boleh menjadi tindakan simbolis semata, melainkan bagian dari proses menuju solusi dua negara guna mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

“Pengakuan bukanlah tujuan akhir. Dua negara adalah tujuan. Kami ingin memastikan bahwa langkah ini mendukung kemajuan nyata menuju solusi tersebut,” ujar Lammy dalam sesi dengar pendapat di House of Lords, seperti dikutip dari The Guardian.

Pernyataan Lammy muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya mungkin akan memanfaatkan konferensi PBB untuk mengakui Palestina secara resmi. Langkah ini sejalan dengan meningkatnya dorongan dari negara-negara Eropa dan Arab untuk mengakhiri krisis yang dipicu perang antara Israel dan Hamas.

Konferensi internasional tersebut akan dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi, dua negara yang selama ini aktif membentuk koalisi global guna mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan hidup berdampingan dengan Israel.

“Kami terus berdiskusi dengan mitra-mitra kami, termasuk Prancis dan Saudi. Tidak bisa diterima jika sekelompok orang hidup tanpa negara lebih lama dari usia saya,” kata Lammy.

Lammy juga menanggapi gelombang pengakuan resmi terhadap negara Palestina yang dilakukan sejumlah negara Eropa seperti Irlandia, Spanyol, dan Norwegia. Ia menyebut langkah-langkah tersebut penting, namun menegaskan bahwa perubahan konkret di lapangan tetap menjadi prioritas utama.

Hingga saat ini, mayoritas anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara. Namun, bila Inggris dan Prancis — dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB — turut mengambil langkah serupa, hal ini diperkirakan akan memberi dorongan diplomatik yang lebih kuat bagi perjuangan Palestina di forum internasional.

Monitorday.com – Dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu’ti mengumumkan rencana ini dengan antusiasme yang sulit disembunyikan.

“Dalam rangka Hardiknas itu launching program prioritas Pak Presiden, pertama adalah untuk pembangunan sekolah. Kita rencanakan tahun ini akan direnovasi 10.440 sekolah,” ujar Mu’ti.

Anggaran jumbo pun digelontorkan—Rp16,9 triliun. Tapi ini bukan soal besaran dana, melainkan tentang bagaimana investasi tersebut menyentuh langsung nadi pendidikan Indonesia yang lama tersumbat. Ribuan sekolah yang selama ini berdiri di bawah bayang kerusakan fisik, ruang kelas tak layak, toilet tak manusiawi, dan akses minim, akan mendapatkan nafas baru.

Namun, gebrakan tak berhenti di dinding dan atap. Presiden Prabowo juga menyiapkan perhatian khusus bagi para guru honorer yang kerap dipinggirkan dalam sistem. Bantuan langsung tunai sebesar Rp300 ribu per bulan akan mulai ditransfer. Ini bukan angka yang mengubah hidup, tapi sinyal bahwa negara hadir untuk mereka yang selama ini hadir tanpa pamrih.

Lebih dari itu, Presiden juga mencanangkan bantuan dana pendidikan sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana atau D4. Sebuah langkah konkret untuk memutus rantai pendidikan setengah jalan di kalangan pengajar. Karena bagaimana mungkin anak didik kita berlari jauh, jika gurunya tertatih di tengah jalan?

Mu’ti menegaskan bahwa pencanangan program akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bogor, tepatnya dekat Hambalang—kampung halaman sang presiden. Pilihan lokasi ini bukan tanpa makna. Dekat rumah, dekat rakyat. Simbol bahwa pendidikan dimulai dari rumah, dan perubahan dimulai dari yang paling dekat.

“Pagi upacara, siangnya pencanangan program. Di salah satu SD di Bogor, dekat dengan Hambalang,” tutur Mu’ti.

Langkah ini adalah angin segar bagi dunia pendidikan yang terlalu lama berjalan dengan ritme lambat. Di tengah krisis kualitas dan akses, hadirnya agenda masif ini jadi momentum untuk menata ulang masa depan pendidikan Indonesia. Ini bukan sekadar proyek, tapi janji politik yang diikat dalam tindakan.

Dengan framing yang tegas dan narasi yang menyentuh akar masalah, Prabowo menunjukkan bahwa pendidikan bukan lagi urusan pinggiran birokrasi. Ini tentang masa depan bangsa, yang mulai dibangun dari ruang kelas dan para guru yang tak lelah berdiri di depan papan tulis.

Hardiknas 2025 menjadi tonggak baru. Bukan hanya dirayakan dengan lagu wajib atau seremoni di halaman sekolah, tapi dengan gebrakan nyata yang bisa dihitung dan dilihat hasilnya. Revolusi pendidikan tak lagi sekadar jargon. Ini waktunya bergerak bersama, menyusun ulang harapan, dan mengantar anak-anak Indonesia ke gerbang masa depan yang lebih pasti.