Monitorday.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya selalu menghormati prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk menghormati hak prerogatif presiden dalam melakukan perombakan kabinet.

Terkait isu yang menyebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sebagai salah satu menteri yang mungkin terkena perombakan kabinet, Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

“Sejak awal dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden memiliki hak prerogatif. Kami menghormati hak prerogatif presiden itu,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Rabu (14/8).

Hasto juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi, meskipun telah berperan dalam kemenangan dua kali pemilu.

Partai tersebut, menurut Hasto, selalu siap bekerja sama dengan partai lain di kabinet tanpa menekan atau menuntut posisi tertentu.

“Sejak awal kami tidak pernah meminta banyak. Setelah kami mengantarkan kemenangan, kami tidak meminta semua posisi menteri. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik lain tanpa tekanan dan tanpa dendam terhadap masa lalu. Kami fokus menatap masa depan,” ujarnya.

Hasto juga mengingatkan bahwa politik harus dijalankan dengan memenuhi kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan janji-janji kampanye.

Ia mengutip ajaran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahwa ketika kepercayaan rakyat menurun, partai harus memperbaiki diri.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa belum ada kabar resmi mengenai rencana perombakan kabinet.

Yusuf menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan, dan itu adalah hak prerogatif presiden.

“Presiden memiliki hak prerogatif terkait perombakan kabinet. Beliau sudah mengatakan sejak awal bahwa reshuffle hanya akan dilakukan jika diperlukan,” jelas Yusuf dalam pernyataannya.