Monitorday.com — Pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi nasional akan berdampak langsung pada sistem kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Mulai April 2026, sekolah di berbagai daerah akan menerapkan penyesuaian metode pembelajaran, termasuk kombinasi daring dan tatap muka.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional menyusul kenaikan harga minyak dunia. Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama selain kesehatan dan layanan publik lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa penyesuaian metode pembelajaran akan dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan karakteristik setiap mata pelajaran.
“Penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring akan dilakukan sesuai karakteristik mata pelajaran,” ujar Pratikno dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran yang membutuhkan praktik langsung tetap dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas dan capaian kompetensi siswa.
Meski pembelajaran daring akan diperluas, pemerintah memastikan kualitas pendidikan tidak akan dikorbankan. Mata pelajaran berbasis praktikum akan tetap berlangsung secara langsung di sekolah.
Menurut Pratikno, kebijakan ini dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan berbasis data konsumsi energi dan tingkat mobilitas di tiap sektor.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang meminta kementerian dan lembaga menyusun strategi penghematan energi lintas sektor secara responsif dan berbasis data.
Pembahasan teknis dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring dan melibatkan sejumlah kementerian terkait.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi, yaitu:
- Penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN)
- Optimalisasi platform digital dalam layanan publik
- Pembatasan mobilitas perjalanan dinas
- Efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah
- Penyesuaian pembelajaran daring dan luring
Khusus sektor pendidikan, implementasi pembelajaran daring akan mempertimbangkan kebutuhan tiap jenjang serta jenis mata pelajaran.
Pemerintah juga mencermati sejumlah isu lanjutan, seperti kemungkinan penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah.
Selain itu, opsi skema pembiayaan alternatif tengah dikaji guna memastikan akses internet bagi peserta didik tetap terjamin selama penerapan pembelajaran daring.
Koordinasi lintas kementerian disebut menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat akan dirumuskan dalam laporan resmi kepada Presiden yang memuat analisis konsumsi energi sektor pembangunan manusia serta rekomendasi langkah penghematan dari masing-masing kementerian.
Pemerintah menargetkan kebijakan penghematan energi lintas sektor ini mulai diterapkan pada April 2026. Sejumlah kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Dengan pendekatan berbasis data serta pengalaman pengaturan mobilitas selama pandemi COVID-19, pemerintah optimistis efisiensi energi dapat berjalan tanpa mengorbankan mutu pendidikan nasional.