Monitorday.com – Pemerintah Rusia tengah gencar mempromosikan aplikasi pesan instan bernama Max melalui kampanye besar-besaran kepada warganya. Upaya ini dibarengi dengan pemblokiran aplikasi populer seperti WhatsApp dan Telegram, yang selama ini banyak digunakan masyarakat.
Langkah tersebut memicu kekhawatiran dari kalangan kritikus dan kelompok hak digital. Mereka menilai penggunaan Max berpotensi membuka jalan bagi pemerintah Rusia untuk meningkatkan pengawasan terhadap warganya sekaligus memperlebar jarak digital dengan negara-negara Barat.
Peneliti keamanan siber Baptiste Robert, CEO perusahaan Prancis Predicta Lab, menyebut bahwa data pengguna dalam aplikasi tersebut berisiko sepenuhnya berada di bawah kendali negara. Ia menilai setiap informasi yang dikirim melalui platform itu dapat diakses oleh otoritas Rusia.
Max diluncurkan pada 2025 oleh perusahaan teknologi Rusia VK. Aplikasi ini dirancang sebagai platform terpadu yang menggabungkan layanan pesan instan, media sosial, hingga akses ke layanan publik seperti identitas digital, perbankan, dan pembayaran—mirip dengan WeChat milik China.
Meski tidak diwajibkan secara resmi, pemerintah memberi sinyal bahwa aktivitas sehari-hari akan semakin sulit tanpa menggunakan aplikasi tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mempromosikan Max sebagai platform yang lebih aman dan mendukung “kedaulatan teknologi” negara.
Menurut Marielle Wijermars, akademisi tata kelola internet dari Universitas Maastricht, langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Rusia untuk membangun internet yang lebih terkontrol oleh negara.
Sejak September 2025, Max telah dipasang secara otomatis pada perangkat ponsel dan tablet yang dijual di Rusia. Secara tampilan, aplikasi ini menyerupai Telegram dengan fitur pesan pribadi, kanal publik, dan berbagai elemen interaktif.
Namun berbeda dengan pesaingnya, Max masuk dalam daftar layanan digital yang tetap aktif saat pemerintah menerapkan pembatasan internet, yang kerap dilakukan untuk alasan keamanan nasional.
Awalnya, aplikasi ini hanya tersedia untuk pengguna dengan nomor Rusia dan Belarus. Kini, aksesnya diperluas ke sekitar 40 negara yang dianggap sebagai mitra, termasuk Kuba dan Pakistan. Meski demikian, Max tidak tersedia di kawasan Uni Eropa dan Ukraina.
Sejumlah laporan menyebut perusahaan besar di Rusia mendorong bahkan memaksa karyawan untuk mengunduh Max. Di sektor pendidikan, sekolah-sekolah mulai memindahkan komunikasi dengan orang tua siswa ke platform tersebut.
Selain itu, figur publik seperti selebritas dan kreator konten juga mulai beralih ke Max, mempercepat adopsi aplikasi di kalangan masyarakat luas.
Pendiri lembaga analitik Rusia GRFN, Dmitry Zakharchenko, menilai kampanye promosi ini sangat agresif, bahkan menyerupai propaganda era Soviet.
Di balik dorongan penggunaan Max, muncul kekhawatiran bahwa pemerintah Rusia berupaya mengonsolidasikan kontrol atas arus informasi digital. Selain faktor keamanan, alasan lain di balik pembatasan platform asing adalah penggunaannya oleh pihak Ukraina untuk aktivitas yang dianggap mengancam keamanan Rusia.
Situasi ini memperlihatkan upaya Rusia dalam membangun ekosistem digital yang lebih tertutup dan terpusat. Para pengamat menilai kebijakan tersebut dapat berdampak besar terhadap kebebasan digital serta hubungan teknologi Rusia dengan dunia internasional.