Medan [Monitorday] – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) resmi menggelar Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Sumatera Utara di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis 20 Agustus 2026.

Langkah strategis ini diambil sebagai jembatan bagi wirausaha hasil inkubasi untuk mengakses pembiayaan, pasar, teknologi, perizinan, sertifikasi, hingga kemitraan usaha demi mendorong UMKM naik kelas.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar seminar atau pameran biasa. Acara ini merupakan proses berkelanjutan untuk memastikan wirausaha yang telah melalui pelatihan dan inkubasi dapat mengembangkan bisnisnya secara produktif. Melalui wadah ini, kementerian menargetkan sekitar 500 UMKM mendapatkan pemberdayaan komprehensif.

“Kita mencoba menjadikan lembaga-lembaga inkubasi ini untuk menyiapkan sekitar 500 UMKM agar mendapatkan pelatihan dan pemberdayaan secara komprehensif, mulai dari perizinan, legalisasi, teknologi, peningkatan produksi, pelatihan, hingga akses pemasaran,” ujar Menteri Maman.

Pemerintah menerapkan tiga tahapan terintegrasi dalam penguatan ekosistem ini. Tahap pertama dimulai dengan memperkuat fondasi usaha lewat program PRO-KESRA Produktif untuk menyamakan kurikulum pusat dan daerah. Tahap kedua membuka akses pertumbuhan melalui Bursa Wirausaha Unggulan berbasis business matching. Tahap terakhir ditutup dengan pendampingan pascainkubasi melalui program SAPA UMKM.

“Targetnya, sesuai Arah Presiden, sekitar 10 juta wirausaha dan pekerja,” tambah Menteri Maman terkait output jangkauan program tersebut.

Untuk mendukung permodalan, Menteri Maman membeberkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Utara yang telah mencapai Rp11 triliun untuk 168 ribu debitur, dengan Rp7,56 triliun mengalir ke sektor produksi.

Khusus melalui Bank Sumut, penyaluran telah menyentuh Rp954 miliar. Kementerian UMKM kini berupaya menaikkan kuota KUR Bank Sumut hingga Rp2 triliun demi memperluas jangkauan modal.

Penguatan nasional ini juga telah dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi ini membidik target rasio kewirausahaan sebesar 3,6 persen pada tahun 2029 dan melesat hingga 8 persen pada tahun 2045.

“Kolaborasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan, rapat, dan logo bersama. Kolaborasi harus membuka akses, melahirkan transaksi, memperluas pasar, menghadirkan pembiayaan, dan menciptakan lapangan kerja,” tegas Maman.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memaparkan tantangan nyata di wilayahnya. Saat ini, Sumut memiliki 1,4 juta UMKM dengan rasio kewirausahaan 4,1 persen yang menyerap 2 juta tenaga kerja. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebesar 99,55 persen di antaranya masih berstatus usaha mikro.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendukung program pemerintah pusat agar UMKM terus bertumbuh, dari mikro menjadi kecil dan dari kecil menjadi menengah,” kata Bobby.

Ia menilai perbaikan pembukuan dan studi kelayakan menjadi kunci agar UMKM lebih mudah dilirik investor.

Monitorday.com– New Delhi menjadi pusat perhatian dunia AI setelah India-AI Impact Summit 2026 dijadwalkan mempertemukan pemimpin dari sekitar 20 negara pada 16–20 Februari 2026. Pertemuan tersebut disebut sebagai tonggak penting karena menjadi salah satu forum AI global pertama yang diselenggarakan di kawasan Global South, sekaligus mempertegas ambisi India untuk memainkan peran lebih besar dalam menentukan arah pengembangan AI dunia.

Sejumlah pemimpin negara dijadwalkan hadir, antara lain Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Swiss Guy Parmelin, Perdana Menteri Belanda Dick Schoof, serta Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Perdana Menteri Mauritius Navinchandra Ramgoolam, Presiden Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka, Wakil Presiden Seychelles Sebastien Pillay, dan Perdana Menteri Bhutan Tshering Tobgay juga masuk dalam daftar peserta.

Menurut Kementerian Luar Negeri India, pertemuan tersebut juga akan melibatkan pemimpin atau perwakilan tingkat tinggi dari Bolivia, Kroasia, Estonia, Finlandia, Yunani, Guyana, Kazakhstan, Liechtenstein, Serbia, dan Slovakia. Selain itu, delegasi tingkat menteri dari lebih dari 45 negara dijadwalkan mengikuti rangkaian pertemuan selama lima hari.

Dimensi internasional forum semakin kuat dengan kehadiran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa serta pejabat senior dari berbagai organisasi internasional. Forum ini mempertemukan negara-negara Global North dan Global South untuk membahas sejumlah agenda konkret, termasuk konsep AI Commons, pengembangan perangkat AI tepercaya, infrastruktur komputasi bersama, serta kompendium penggunaan AI di berbagai sektor.

Agenda summit mencakup lebih dari 700 sesi yang membahas keamanan AI, tata kelola, penerapan AI secara etis, perlindungan data, hingga visi India mengenai sovereign AI. Banyaknya agenda tersebut menunjukkan bahwa diskusi AI global telah bergeser dari sekadar persoalan kemampuan teknologi menuju persoalan yang jauh lebih strategis: siapa yang menguasai infrastruktur AI, bagaimana data dikelola, dan bagaimana manfaat AI dapat dibagi secara lebih adil.

India juga akan memperkenalkan berbagai program peningkatan keterampilan digital dan AI, termasuk Yuva AI for All. Program tersebut dirancang sebagai inisiatif gratis dan mudah diakses untuk membangun pemahaman dasar AI di kalangan pelajar maupun profesional. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa India tidak hanya ingin menjadi pengguna teknologi AI, tetapi juga membangun ekosistem sumber daya manusia yang mampu mengembangkan dan memanfaatkannya.

Bagi negara-negara Global South, penyelenggaraan forum tersebut memiliki arti strategis. Selama ini perkembangan AI global banyak didominasi perusahaan teknologi dan negara maju yang memiliki akses besar terhadap talenta, data, chip, pusat data, dan komputasi berkapasitas tinggi. Dengan menjadi tuan rumah forum global, India berupaya mendorong agenda yang lebih inklusif agar negara berkembang tidak sekadar menjadi pasar teknologi AI.

India-AI Impact Summit pada akhirnya membawa pesan bahwa masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan model dan perusahaan teknologi, tetapi juga oleh tata kelola global, akses komputasi, keterampilan manusia, keamanan, dan pemerataan manfaat. Bagi Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, forum tersebut layak dicermati karena dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan AI nasional yang berdaulat, inklusif, aman, sekaligus tetap terbuka terhadap kolaborasi internasional.

Monitorday.com– Google mencatat Juli 2026 sebagai salah satu periode penting dalam pengembangan kecerdasan artifisial (AI), dengan serangkaian pembaruan yang mencakup model Gemini, AI agent, robotika, perangkat Android, riset, kreativitas digital hingga mitigasi bencana. Dalam rangkuman yang dipublikasikan 4 Agustus 2026, Google menempatkan perkembangan tersebut sebagai bagian dari upaya membuat AI semakin praktis, efisien, dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari.

Salah satu perkembangan utama adalah hadirnya tiga model Gemini baru, yakni Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite, dan Gemini 3.5 Flash Cyber. Google menyebut model-model tersebut dirancang untuk pengembangan AI agent dalam skala produksi, dengan perhatian pada efisiensi token, latensi yang lebih rendah, serta keandalan performa. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran AI dari sekadar chatbot menuju sistem yang mampu menjalankan rangkaian tugas secara lebih otonom.

Langkah besar lainnya datang dari Gemini Robotics ER 2, model embodied reasoning yang ditujukan untuk menghubungkan kemampuan penalaran digital dengan dunia fisik. Model ini memungkinkan sistem robot memahami lingkungan, berkomunikasi dengan manusia, serta menyelesaikan tugas kompleks yang terdiri atas beberapa tahapan. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa persaingan AI semakin bergerak dari layar komputer menuju perangkat dan mesin yang berinteraksi langsung dengan lingkungan.

Di sisi perangkat konsumen, Google juga memperluas integrasi Gemini Intelligence melalui perangkat Samsung Galaxy Z Series yang diperkenalkan dalam Galaxy Unpacked 2026. Bersamaan dengan itu, Android 17 memperoleh pengalaman migrasi data dari iPhone yang memungkinkan lebih banyak jenis data dipindahkan secara nirkabel tanpa aplikasi tambahan. Integrasi AI dengan sistem operasi memperkuat kecenderungan bahwa AI akan semakin melekat pada perangkat yang digunakan masyarakat setiap hari.

Dalam bidang pendidikan dan riset, Google memperkenalkan Gemini Notebook, pengembangan dari NotebookLM yang diperluas ke ekosistem Google, termasuk Gemini dan Google Search. Kehadiran komputer awan yang diklaim aman juga diarahkan untuk membantu pengguna melakukan penelitian dan mengolah informasi. Bagi dunia pendidikan, perkembangan ini berpotensi mengubah cara siswa, mahasiswa, guru, dan peneliti mencari, mengorganisasi, serta memahami sumber pengetahuan.

Google juga memperluas kemampuan AI untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Melalui Gemini Spark, pengguna dengan izin tertentu dapat memberikan akses kepada AI untuk menangani pekerjaan web yang kompleks, seperti mencari informasi penerbangan atau memulai proses pemesanan. Sementara itu, integrasi aplikasi dengan Search memungkinkan layanan seperti YouTube Music diakses melalui AI Mode. Perkembangan tersebut menandai pergeseran dari AI yang sekadar memberikan jawaban menuju AI yang dapat melakukan tindakan atas nama pengguna.

Di ranah kreativitas, Google memperkenalkan pembaruan Google Vids melalui Gemini Omni dan personal avatars. Pengguna dapat menghasilkan dan mengedit video menggunakan bahasa sehari-hari sekaligus membuat avatar digital personal. Google juga memperkenalkan Lyria 3.5 untuk menghasilkan musik dengan peningkatan pada musikalitas, lirik, dan kualitas vokal. Teknologi AI dengan demikian semakin memperpendek jarak antara gagasan kreatif dan produk digital yang dihasilkan.

Sementara itu, AI juga diarahkan untuk menghadapi persoalan lingkungan dan keselamatan manusia. Google Cloud bekerja sama dengan NOAA untuk modernisasi sistem komputasi prakiraan cuaca, sementara Google mengembangkan teknologi AI untuk mendukung sistem peringatan dini berbagai bencana. Tiga satelit FireSat juga berhasil diluncurkan dari Vandenberg Space Force Base, California, sebagai bagian dari inisiatif untuk mendeteksi kebakaran hutan lebih dini.

Rangkaian inovasi tersebut memperlihatkan bahwa arah perkembangan AI Google pada 2026 semakin luas: dari model, menuju agen; dari agen, menuju perangkat; dan dari perangkat, menuju dunia fisik. AI tidak lagi hanya diposisikan sebagai teknologi untuk menghasilkan teks atau gambar, tetapi sebagai infrastruktur kecerdasan yang dapat melakukan pekerjaan, membantu manusia belajar, mengendalikan perangkat, mengoperasikan robot, menghasilkan karya kreatif, hingga membantu menghadapi bencana.

Namun, ekspansi tersebut sekaligus memperkuat pertanyaan mengenai tata kelola, keamanan, privasi, ketenagakerjaan, dan integritas manusia. Semakin besar kemampuan AI untuk bertindak secara mandiri, semakin penting pula memastikan manusia tetap memiliki kendali, memahami keputusan sistem, dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan teknologi tersebut. Juli 2026 karena itu bukan sekadar bulan peluncuran produk AI baru, tetapi juga menjadi gambaran semakin dekatnya era AIoT—ketika kecerdasan artifisial mulai menyatu dengan benda, layanan, lingkungan, dan aktivitas manusia.

Monitorday.com – Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun. Angka tersebut mengalami penyesuaian dari proyeksi sebelumnya yang mencapai sekitar Rp268 triliun.

Meski turun sekitar Rp27,8 triliun, alokasi untuk program yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut tetap tergolong sangat besar. Kondisi ini memunculkan perhatian terhadap efektivitas program, dampaknya terhadap perekonomian, serta ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program prioritas lainnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, sebagaimana dikutip Kompas, menilai penurunan anggaran MBG dapat menjadi sinyal positif bagi perekonomian apabila diikuti dengan peningkatan efektivitas belanja.

Menurut Rizal, anggaran sekitar Rp240 triliun masih sangat besar. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjadi persoalan sepanjang belanja tersebut mampu menghasilkan efek pengganda yang kuat bagi perekonomian domestik.

Ia menjelaskan, MBG seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah. Program tersebut juga memiliki potensi menjadi instrumen untuk menggerakkan sektor produksi pangan nasional.

Kebutuhan bahan makanan dalam jumlah besar dapat membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, sektor transportasi dan logistik, hingga tenaga kerja di daerah.

Karena itu, menurut Rizal, ukuran keberhasilan MBG bukan semata-mata terletak pada besarnya anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi pada value for money atau seberapa besar manfaat yang diperoleh dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Program yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 tersebut, lanjutnya, harus mampu menghasilkan dua manfaat sekaligus, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif.

Pandangan serupa mengenai pentingnya dampak ekonomi lokal juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Ia menilai rantai pasok MBG perlu memberikan ruang yang besar bagi UMKM, koperasi, petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lokal.

Menurut Bhima, efek pengganda MBG akan lebih kuat apabila pengadaan bahan pangan tidak terlalu terkonsentrasi pada pemasok besar, tetapi melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi di daerah.

Dengan model tersebut, dana pemerintah tidak berhenti pada proses pengadaan makanan, tetapi dapat berputar di berbagai lapisan ekonomi masyarakat.

Namun, Bhima juga mengingatkan adanya potensi persoalan pada sisi pasokan. Peningkatan permintaan bahan pangan akibat MBG harus diimbangi dengan peningkatan produksi. Jika tidak, program tersebut justru berpotensi memberikan tekanan terhadap harga pangan.

Persoalan tersebut menjadi penting karena MBG membutuhkan pasokan pangan dalam skala sangat besar dan berkelanjutan. Ketersediaan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, susu dan komoditas lainnya harus mampu mengikuti peningkatan permintaan.

Dari sisi fiskal, sejumlah ekonom juga mengingatkan agar besarnya anggaran MBG tidak mengurangi ruang bagi belanja fundamental lainnya, terutama pendidikan dan kesehatan.

Rizal sebelumnya menekankan bahwa MBG perlu berjalan beriringan dengan penguatan kualitas pendidikan. Program pemenuhan gizi akan memberikan manfaat lebih besar apabila anak-anak juga memperoleh pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, serta lingkungan belajar yang mendukung.

Dengan demikian, MBG tidak seharusnya dipandang sebagai program yang berdiri sendiri. Program tersebut idealnya menjadi bagian dari ekosistem pembangunan sumber daya manusia.

Pertanyaan penting yang kemudian muncul bukan sekadar apakah anggaran MBG 2027 turun atau naik, melainkan apakah penyesuaian anggaran tersebut mencerminkan efisiensi atau justru berkurangnya cakupan program.

Pemerintah perlu membuka indikator yang lebih terukur, mulai dari jumlah penerima manfaat, biaya per porsi, kualitas makanan, perubahan status gizi, tingkat keterlibatan UMKM dan produsen lokal, hingga dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Jika indikator tersebut dapat dipantau secara transparan, masyarakat dapat menilai apakah anggaran Rp240,2 triliun benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh seberapa besar angka yang tercantum dalam APBN. Tantangan utamanya adalah memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi gizi anak, kualitas sumber daya manusia, sekaligus perekonomian masyarakat.

Dengan anggaran Rp240,2 triliun, MBG memiliki peluang untuk menjadi lebih dari sekadar program pemberian makanan. Jika rantai pasoknya melibatkan ekonomi lokal, tata kelolanya efisien, dan dampak gizinya terukur, program ini berpotensi menjadi instrumen investasi sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi nasional.

Sebaliknya, apabila anggaran besar tidak diikuti dengan peningkatan kualitas, ketepatan sasaran, dan dampak ekonomi yang terukur, maka pertanyaan mengenai value for money dan prioritas fiskal akan terus menjadi sorotan.

Monitorday.com – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf mengonfirmasi bahwa pertemuan para sekretaris jenderal (sekjen) partai koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka salah satunya membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertemuan tersebut berlangsung sehari sebelum sidang tahunan MPR.

Meskipun tidak mengungkap secara spesifik isi perbincangan dalam pertemuan yang terjadi pada Rabu (13/8) itu, Dede Yusuf menyatakan bahwa para sekjen turut membawa masukan dari masing-masing ketua umum partai koalisi.

"Nah tentu para sekjen ini mengatasnamakan atau juga mendapat apa mendapat masukan dari para ketua umum," kata dia di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/8).

Dede Yusuf, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan DPR untuk memulai pembahasan RUU Pemilu. Ia menekankan bahwa pembahasan mendesak belum diperlukan dalam waktu dekat.

"Undang-undang lama kan sebetulnya masih berlaku. Ya, jadi kita sementara ini masih menunggu keputusan pimpinan untuk kita bisa memulai panja," katanya.

Dede Yusuf berharap hasil pertemuan para sekjen koalisi pemerintah akan menjadi masukan berharga terhadap proses pembahasan RUU Pemilu di Komisi II DPR RI. Ia menambahkan bahwa proses tahapan pemilu secara resmi baru akan dimulai pada Juni 2027, sehingga proses seleksi panitia penyelenggara pemilu pada Oktober mendatang masih akan menggunakan undang-undang lama.

Monitorday.com – Indonesia dan China sepakat menghidupkan kembali sekaligus memperluas kerja sama bilateral di sejumlah sektor strategis. Kesepakatan itu mencakup energi, mineral, perdagangan maritim, karantina, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Dialog Strategis Komprehensif (CSD) perdana Indonesia-China yang digelar di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Pertemuan itu menjadi pijakan baru untuk memperkuat arsitektur hubungan bilateral sekaligus menyusun agenda kerja sama kedua negara untuk beberapa tahun mendatang.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan Indonesia dan China menyambut pembahasan rencana aksi kerja sama 2027-2031. Rencana tersebut akan menjadi kelanjutan dari rencana aksi periode 2022-2026.

“Kami juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026,” kata Sugiono dalam Joint Press Statement bersama Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Jakarta.

Selain menyusun agenda kerja sama baru, kedua negara sepakat mengaktifkan kembali sejumlah mekanisme strategis yang sebelumnya telah berjalan.

“Kami juga sepakat untuk menghidupkan kembali mekanisme strategis di bidang energi, mineral, dan perdagangan maritim, serta menciptakan mekanisme baru, antara lain, di bidang karantina dan di bidang kecerdasan buatan,” ujar Sugiono.

Sektor energi, mineral, dan perdagangan maritim menjadi bagian penting dalam pembahasan CSD. Di saat yang sama, Indonesia dan China mulai membuka ruang kerja sama baru di bidang karantina dan AI.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat dari kedua negara. Dari China, delegasi antara lain melibatkan Wakil Menteri Luar Negeri Hua Chunying, Wakil Ketua National Development and Reform Commission (NDRC) Zhou Haibing, Wakil Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Zhang Zhili, serta Wakil Menteri Perdagangan Yan Dong.

Sementara dari Indonesia hadir Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Melalui CSD perdana ini, Jakarta dan Beijing tidak hanya memperbarui mekanisme kerja sama yang ada, tetapi juga menyiapkan agenda baru yang mencakup sektor-sektor strategis untuk memperkuat hubungan bilateral ke depan.

Monitorday.com – Pemerintah membuka jalur pengembangan karier yang lebih jelas bagi guru PPPK. Mulai 2027, guru berstatus PPPK paruh waktu mendapat kesempatan mengikuti proses untuk menjadi PPPK penuh waktu.

Tak berhenti di sana, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu juga diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS yang pendaftarannya dijadwalkan mulai dibuka pada awal 2027.

Kebijakan tersebut disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Pimpinan DPR RI, Selasa (18/8/2026).

Meski demikian, perubahan status dan seleksi CPNS tetap mengikuti mekanisme, persyaratan, kebutuhan formasi, serta ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyambut kebijakan tersebut sebagai langkah untuk memberikan kepastian lebih besar terhadap masa depan profesi guru.

“Ini tentu kabar baik bagi para guru kita. Kami berterima kasih atas arahan dan dukungan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan kesejahteraan dan kepastian karier guru sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” ujar Mu’ti, Kamis (20/8/2026).

Menurut Mu’ti, pemerintah akan terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga agar guru memperoleh ruang untuk berkembang sekaligus mendapatkan perlindungan. Penguatan tersebut mencakup kesejahteraan, perlindungan profesi, pengembangan kompetensi, hingga penghargaan terhadap dedikasi guru.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencatat terdapat 908.617 guru berstatus PPPK saat ini. Dari jumlah tersebut, 231.246 guru masih berstatus PPPK paruh waktu.

Kemendikdasmen selanjutnya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.

Guru dan masyarakat diminta mengikuti informasi mengenai mekanisme, persyaratan, jadwal, formasi, serta tahapan seleksi CPNS 2027 melalui kanal resmi KemenPANRB dan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga terus menggenjot kesejahteraan dan kompetensi guru melalui berbagai program. Sepanjang semester I 2026, Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah disalurkan sebesar Rp37,9 triliun kepada 1,68 juta guru.

Tunjangan Khusus Guru (TKG) mencapai Rp1,5 triliun untuk lebih dari 65 ribu guru, sedangkan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp25 miliar telah disalurkan kepada lebih dari 25 ribu guru.

Dari sisi kompetensi, Kemendikdasmen menjalankan sejumlah program pelatihan sepanjang 2026, antara lain Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSDMBI), Pembelajaran Mendalam (PM), Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA), STEM, peningkatan kompetensi guru Bimbingan dan Konseling, serta pendidikan inklusif.

Pemerintah menempatkan penataan status kepegawaian, kepastian karier, kesejahteraan, dan peningkatan kompetensi sebagai satu rangkaian kebijakan. Dengan skema baru tersebut, guru PPPK paruh waktu memiliki jalur menuju status penuh waktu, sementara guru PPPK penuh waktu berpeluang mengikuti seleksi untuk menjadi CPNS sesuai ketentuan yang berlaku.

Monitorday.com – NATO meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan Iran ke fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Sejumlah negara anggota pun memperketat keamanan, termasuk Bulgaria yang mengamankan Pangkalan Udara Bezmer, fasilitas yang digunakan untuk mendukung operasi militer AS.

“NATO siap menghadapi ancaman apa pun dan akan selalu melakukan apa yang diperlukan untuk membela semua Sekutu,” kata seorang pejabat NATO dalam pernyataan pada Rabu.

Dikutip dari Al Jazeera, pejabat tersebut mengatakan NATO telah mencegat empat rudal balistik yang diluncurkan Iran ke arah Turki sepanjang tahun ini. Menurutnya, langkah itu menunjukkan postur pertahanan dan pencegahan NATO masih kuat dalam menghadapi ancaman eksternal.

Kewaspadaan tersebut meningkat setelah Financial Times melaporkan Iran mempertimbangkan serangan terhadap sejumlah lokasi militer AS di berbagai wilayah Eropa. Laporan itu memicu kekhawatiran lebih besar di Eropa tenggara, kawasan yang memiliki sejumlah instalasi untuk mendukung operasi militer Washington.

Bulgaria menjadi salah satu negara yang meningkatkan langkah pengamanan. Parlemen negara itu pada Juli menyetujui penggunaan Pangkalan Udara Bezmer sebagai stasiun pengisian bahan bakar bagi pesawat militer AS. Keputusan tersebut juga memungkinkan sekitar 250 personel militer AS ditempatkan di pangkalan itu hingga Oktober.

Menteri Dalam Negeri Bulgaria Ivan Demerdzhiev mengatakan pemerintah telah mengambil “semua tindakan yang mungkin” melalui koordinasi dengan Kementerian Pertahanan.

Ia menegaskan langkah pencegahan dilakukan dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi dibandingkan ancaman yang terindikasi saat ini.

“Kami terus memantau situasi dan perkembangan serta akan terus mengambil langkah-langkah pencegahan yang jauh lebih luas dan intensif daripada tingkat ancaman yang ditunjukkan oleh informasi yang tersedia saat ini,” ujar Demerdzhiev kepada kantor berita Bulgaria, BTA.

Situasi tersebut menempatkan fasilitas militer AS di Eropa dalam sorotan, sementara NATO berupaya memastikan kemampuan pertahanannya tetap siap menghadapi kemungkinan eskalasi dari Iran.

Monitorday.com – Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh akan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) IV di Sinabang, Kabupaten Simeulue, 24–26 Agustus 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti dijadwalkan hadir sebagai pembicara utama sekaligus membuka Rakorwil IV. Kehadirannya diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah kepulauan Simeulue.

Ketua Panitia Pelaksana, Hisqil Apandi, mengatakan rombongan Mendikdasmen dijadwalkan tiba di Sinabang pada Senin, 24 Agustus 2026, menggunakan penerbangan Wings Air dari Medan menuju Bandara Lasikin.

Setibanya di Simeulue, rombongan dijadwalkan mengikuti jamuan makan di Pendopo Bupati. Agenda kemudian dilanjutkan dengan kegiatan internal Majelis Dikdasmen dan PNF yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional PWM Aceh serta pembukaan Rakorwil IV.

Pada malam harinya, rombongan akan melaksanakan salat Magrib dan mengikuti ceramah di Masjid Tgk. Khalilullah sebelum beristirahat di Hotel David.

Agenda berlanjut pada Selasa, 25 Agustus 2026. Rombongan dijadwalkan salat Subuh dan mengikuti ceramah di Masjid At Taqwa Muhammadiyah Sinabang, sebelum sarapan dan check-out dari hotel.

Selanjutnya, Mendikdasmen dijadwalkan mengunjungi SD Plus Muhammadiyah Sinabang sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan 7 KAIH di sekolah tersebut.

Kunjungan kemudian berlanjut ke SD Negeri 7 Simeulue Timur untuk meninjau rehabilitasi sekolah. Rombongan juga dijadwalkan mengunjungi SMK Negeri 1 Sinabang untuk melihat kondisi dan perkembangan sekolah.

Selain agenda pendidikan, rombongan akan menghadiri kegiatan Maulid di Masjid Agung Tgk. Khalilullah dan menyampaikan ceramah sebelum bertolak ke Bandara Lasikin.

Hisqil mengatakan seluruh rangkaian kunjungan kerja dijadwalkan berakhir pada Selasa siang. Rombongan akan melakukan boarding sekitar pukul 12.15 WIB dan kembali ke Medan menggunakan penerbangan Wings Air pada pukul 12.20–13.30 WIB.

Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Aceh, Iskandar Hasibuan, mengatakan keputusan membawa Rakorwil IV ke Simeulue didasari keinginan untuk memberi motivasi langsung kepada insan pendidikan di daerah kepulauan tersebut.

Menurut Iskandar, kehadiran pejabat pemerintah pusat di Simeulue diharapkan tidak berhenti sebagai kunjungan seremonial. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong perhatian sekaligus peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

“Semoga kehadiran Bapak Menteri ini menjadi motivasi besar bagi insan pendidikan di Kabupaten Simeulue untuk berkarya lebih baik lagi. Kita berharap kunjungan ini juga membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Simeulue,” kata Iskandar.

Ia menegaskan, Rakorwil IV tidak hanya ditujukan sebagai forum koordinasi internal Muhammadiyah. Kegiatan tersebut juga diharapkan membuka ruang kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan pendidikan Aceh.

Dari Sinabang, Muhammadiyah Aceh berharap semangat kolaborasi itu tidak berakhir setelah Rakorwil. Momentum tersebut diharapkan berlanjut menjadi langkah nyata untuk menghadirkan pendidikan Aceh yang lebih bermutu, berkemajuan, dan merata.

Monitorday.com – Rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 belum diputuskan pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, distribusi Pertalite masih berjalan seperti biasa.

“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Rabu (19/8/2026).

Bahlil mengatakan, selama belum ada keputusan final, tidak ada perubahan terhadap mekanisme distribusi Pertalite yang berlaku saat ini.

Menurut dia, aturan yang berjalan menetapkan batas konsumsi Pertalite sebesar 200 liter per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.

Namun, Bahlil kembali menegaskan bahwa BBM bersubsidi semestinya hanya dinikmati masyarakat yang memang berhak.

“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” katanya.

Desil 9-10 Diarahkan ke BBM Nonsubsidi

Wacana pembatasan sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan pengendalian subsidi BBM, khususnya Pertalite, akan dilakukan secara bertahap.

Purbaya menyebut masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite dan harus beralih ke BBM nonsubsidi.

Menurut dia, sistem yang dimiliki Pertamina dinilai sudah cukup memadai untuk menjalankan skema tersebut. Pemerintah kini masih membahas mekanisme dan menyiapkan sistem sebelum kebijakan diterapkan.

“Pengendalian subsidi BBM” tersebut ditargetkan dapat diimplementasikan setelah seluruh sistem dinyatakan siap.

Siapa yang Masuk Desil 9 dan 10?

Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Acuannya antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.

Desil 9 mencakup keluarga yang berada pada kelompok kesejahteraan 81-90 persen.

Sementara desil 10 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Dengan demikian, rencana pembatasan Pertalite tersebut diarahkan untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Namun, untuk saat ini, belum ada perubahan aturan dan masyarakat masih dapat membeli Pertalite sesuai ketentuan yang berlaku.