Monitorday.com- Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, agar tidak ada lagi undang-undang yang dibuat secara kilat.

Hal ini disampaikan Haedar saat membuka acara Dialog Terbuka Muhammadiyah. Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang diikuti Ganjar dan Mahfud di Kampus Univeristas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/21/2023).

“Jangan sampai ke depan ada undang-undang yang kemudian diputuskan dalam tempo yabg sesingkat-singkatnya, itu saja ruang awal yang kami inginkan,” kata Haedar, Kamis.

Haedar mengungkapkan, selama ini ada sejumlah undang-undang yang pembentukannya mengalami tarik ulur tetapi pada akhirnya tidak mengandung aspek-aspek yang diaspirasikan masyarakat maupun organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah.

Menurutnya, hal itu dikarenakan pembentukan undang-undang di DPR dikendalikan oleh olirgarki yang bakal menjadikan apa pun undang-undang yang sesuai kepentingan mereka.

Padahal, Haedar mengatakan, pembentukan undang-undang semestinya mempertimbangkan aspirasi masyarakat, bukan segelintir kepentingan.

“Di DPR itu hasil dari oligarki koalisi yang ya kun fayakun, setiap undang-undang yang dikehendaki apa pun jadi. Tidak peduli suara Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semua kekuatan masyarakat, padahal kita berkehendak dengarlah kami karena yang kami suarakan betul-betuk demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Haedar.

Lebih lanjut, Haedar berpesan kepada Ganjar-Mahfud untuk tetap mematuhi dan tidak menyalahgunakan konstitusi apabila kelak mendapat amanat menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

“Kami percaya dua tokoh ini ketika rakyat nanti memberi amanah dan mandat, tentu akan berdiri tegak di atas konstitusi dan tidak akan menyalahgunakannya,” kata Haedar.

“Kalau toh berjanji, berjanjilah yang objektif untuk dan atas nama bangsa, jangan bikin janji-janji yang nanti di luar kemampuan,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, dialog terbuka telah dilakukan bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.