Bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan menilai, pembangunan infrastruktur jalan tol tidak memberikan keadilan. Sebab, masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan lahan tidak mendapatkan keuntungan, seperti para investor.

Anies mulanya mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur dari suatu masa kepemimpinan dan seterusnya selalu berkelanjutan. Namun, pihaknya melihat dalam pembangunan infrastruktur jalan tol aspek keadilan harus dimasukkan.

Bagi Anies, gagasan perubahan berbeda dengan skripsi. Bicara Indonesia ke depan, apa yang dikerjakan sekarang dimulai sejak 1945. Saat kemerdekaan, setiap lima tahun berhenti atau pemilu.

Anies menganalogikan pemilu sebagai kalibrasi.

“Di situlah 2024 akan berada, ini bukan soal melanjutkan lima tahun sepuluh tahun ke belakang, tapi bagaimana soal meraih yang kita tuju ketika republik ini didirikan,” kata dia.

Dikatakannya, pihaknya akan memberikan perubahan tentang prinsip keadilan dalam pemerintahannya. Dia mencontohkan tentang penerimaan mahasiswa dan tentang infrastruktur.

“Contoh konkrit banyak yang bertanya tentang jalan tol, pertanyaan yang muncul, coba saya beri ilustrasi jalan tol yang sekarang dibangun lebarnya mungkin 80 meter, dia membebaskan tanah rakyat tanahnya dibeli, lalu rakyatnya pindah,” “Pertanyan? Bolehkan rakyat menyertakan tanahnya di situ sehingga ketika tol dibangun, sampai kapan pun keuntungan jalan tol juga diterima oleh orang-orang yang punya tanahnya di atasnya dibangun jalan tol,” kata dia.

Dikatakannya, dengan prinsip keadilan, rakyat yang tanahnya dibangun jalan tol, mereka tidak hanya melihat mobil warga Jakarta lewat. “Tapi mereka merasakan keuntungan dari kegiatan investasi di Jalan tol, karena jalan tol investasi swasta,” kata dia.