Monitorday.com – Pemerintah Panama telah mengizinkan Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan ke Terusan Panama, sebuah langkah yang diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang baru-baru ini ditandatangani oleh pejabat keamanan kedua negara.

Keputusan ini memungkinkan pasukan AS untuk melaksanakan pelatihan, latihan militer, dan “aktivitas lainnya” di pangkalan yang terletak di sepanjang jalur air strategis tersebut.

MoU ini juga mencantumkan izin bagi AS untuk membangun pangkalan militer permanen di kawasan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Panama, Jose Raul Mulino, yang pada Kamis (10/4) menyebutkan bahwa Washington telah meminta izin untuk mendirikan pangkalan di Panama, meskipun sebelumnya ia menegaskan bahwa keberadaan pangkalan militer AS di negara tersebut akan sulit diterima.

Dalam respons yang cukup tegas, Mulino memperingatkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dengan mengatakan, “Kalian ingin membuat kekacauan? Apa yang kita terapkan di sini bisa membuat panas negara.”

Pernyataan ini mengindikasikan kekhawatiran atas potensi ketegangan yang bisa muncul akibat kehadiran pasukan asing di wilayah yang sangat sensitif.

Pemimpin serikat buruh Panama, Saul Mendez, mengkritik keras keputusan ini dan menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan serta kemunduran bagi kedaulatan negara. Ia menganggap langkah pemerintah ini akan mengancam integritas dan kemandirian Panama sebagai negara berdaulat.

Langkah ini juga dihubungkan dengan kepentingan AS yang semakin mengkhawatirkan terkait pengaruh China di Terusan Panama.

Sejak menjabat pada Januari lalu, Presiden AS, Donald Trump, telah menyatakan keprihatinannya terhadap pengaruh China yang semakin kuat di jalur perdagangan vital ini, yang ia klaim berpotensi melanggar prinsip netralitas yang dijamin oleh perjanjian internasional.

Perjanjian Netralitas Terusan Panama, yang dibuat untuk memastikan jalur air ini tetap terbuka dan netral untuk seluruh negara, telah lama menjadi landasan hukum yang melarang negara manapun, selain Panama, untuk mengoperasikan kanal atau mendirikan instalasi militer di wilayah tersebut.

Trump, dalam beberapa kesempatan, juga mengkritik Panama karena dianggap tidak membalas jasa AS dalam pembangunan Terusan Panama yang dimulai pada tahun 1914. Terusan yang sempat berada di bawah kendali AS hingga 1999 ini kini sepenuhnya berada di bawah penguasaan Panama, setelah perjanjian penyerahan yang disepakati oleh Presiden Jimmy Carter.

Keputusan Panama untuk mengizinkan pasukan AS ini memunculkan perdebatan tentang masa depan hubungan internasional dan kedaulatan negara di kawasan yang sangat strategis ini.

Monitorday.com – Dunia perdagangan internasional kembali bergolak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam episode terbarunya sebagai bintang reality show kebijakan global, kembali membuat gebrakan. Kali ini, Indonesia menjadi sasaran tarif impor sebesar 32%. Meski saat ini Trump menahan diri bak pendekar yang sedang bermeditasi—menangguhkan tarif selama 90 hari—tensi diplomatik tetap menyengat.

Namun, jangan khawatir. Dari dalam negeri, muncul sang penyelamat. Adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga kandidat doktor Universitas Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang dengan penuh keyakinan memperlihatkan jurus pamungkasnya: meningkatkan impor demi mempertahankan ekspor. Bahlil tampaknya tak mau Indonesia kepleset di ring perdagangan internasional.

“Kalau surplus perdagangan kita sama AS mencapai 14 sampai 15 miliar dolar, ya jangan kaget kalau mereka mau ‘menyeimbangkan’ dengan tarif,” ujar Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (11/4). Dengan nada yang nyaris seperti memberi kuliah umum, ia menekankan bahwa langkah komprehensif harus segera dilakukan agar Indonesia tak dicap sebagai “eksportir nakal.”

Langkah komprehensif yang dimaksud? Impor. Ya, pemerintah berencana memperbanyak pembelian LPG dan minyak dari negeri Paman Sam. “Saya lagi mengeksersis (exercise) dengan tim saya. Kita beli LPG dari sana, biar neraca kita imbang,” lanjut Bahlil, yang dalam kalimat itu tampak berlatih sekaligus bertransaksi.

Langkah ini ternyata bukan sekadar inisiatif pribadi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa strategi ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. “Presiden bilang, ya udah, kita beli aja LPG dan LNG dari AS,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri.

Airlangga menjelaskan, strategi ini bukan penambahan impor, melainkan switching partner. Alias ganti supplier, tapi tetap belanja di angka yang sama. “Ini tidak menambah beban APBN, hanya ganti dari negara A ke negara B. Dari teman ke sahabat strategis,” imbuhnya.

Meski terdengar teknokratik dan penuh diplomasi ekonomi, publik bertanya-tanya: apakah membeli lebih banyak dari AS semata demi menghindari tarif benar-benar win-win solution atau bentuk kompromi yang kelewat kreatif? Apakah ini bentuk diplomasi cerdas atau hanya akrobat dagang yang dibungkus kata-kata manis?

Namun satu hal pasti: di tengah tekanan global, Indonesia tak hanya bertahan, tapi melakukan manuver dengan gaya khas Bahlil—enerjik, jenaka, dan penuh jargon. Kandidat doktor ini tak sekadar bicara teori, tapi juga eksekusi… setidaknya untuk pembelian LPG.

Trump boleh saja mengenakan tarif, tapi Bahlil siap dengan kalkulator, data BPS, dan jurus switching yang kini mungkin akan dia patenkan sebagai teori perdagangan khas Nusantara. Dunia boleh panas, tapi neraca perdagangan harus tetap cool.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia diminta bersikap gesit dan strategis dalam merespons ancaman tarif dagang tinggi dari Amerika Serikat. Ekonom senior dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani, menyarankan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengalihkan sejumlah komoditas impor ke Amerika Serikat. Langkah ini, menurutnya, bisa menjadi siasat diplomatik untuk meredam sikap agresif Donald Trump terhadap perdagangan Indonesia.

“Kalau kita lihat mungkin yang penting itu kapas. Kapas itu mungkin bisa kita alihkan ke sana, gandum sama jagung itu juga bisa. Migas juga, kita juga bisa alihkan (ke AS),” tegas Aviliani dengan nada penuh keyakinan saat ditemui di sela acara Paparan Publik PT Allo Bank Indonesia Tbk, Kamis (10/4) di Jakarta. Ia menegaskan, hanya dengan pengalihan empat hingga lima komoditas saja, dampaknya sudah cukup besar untuk menjadi sinyal politik dan ekonomi kepada Washington.

Saran ini muncul di tengah ancaman tarif dagang 32 persen yang diberlakukan AS terhadap sejumlah komoditas ekspor Indonesia. Tarif ini muncul tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan kebijakan dagang baru yang menetapkan tarif 10 persen untuk seluruh negara, disertai tambahan beban tarif bagi beberapa negara termasuk Indonesia. Meski pelaksanaannya ditunda selama 90 hari, ancaman tersebut tetap menjadi perhatian serius.

Aviliani menilai kebijakan tersebut lahir dari keresahan Trump terhadap defisit neraca dagang AS. “Mereka ingin perdagangan dengan Indonesia lebih adil dan menguntungkan,” ujar Aviliani. Maka dari itu, lanjutnya, Indonesia harus cermat membaca pesan tersembunyi di balik tarif tersebut: bahwa hubungan dagang harus bersifat timbal balik.

Dalam konteks ini, Aviliani tidak hanya bicara soal pertahanan ekonomi, tapi juga lobi diplomatik. Ia menyebut, langkah Prabowo yang mengutus perwakilan ke AS untuk melobi kebijakan ini sebagai sinyal positif. Namun, menurutnya, lobi politik harus disertai dengan strategi konkret, seperti penyesuaian struktur impor yang menguntungkan pihak AS tanpa merugikan industri dalam negeri.

“Shifting ini bukan sekadar alih sumber, tapi juga langkah diplomasi ekonomi. Kalau kita bisa beri mereka ruang dalam ekspor mereka ke kita, ekspor kita ke sana tak akan terganggu,” jelasnya penuh semangat. Aviliani menekankan pentingnya kalkulasi cermat agar hubungan dagang tetap saling menguntungkan tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi nasional.

Situasi ini sekaligus menjadi momentum pembelajaran bagi Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya reaktif terhadap tekanan global, tetapi juga proaktif dalam membangun strategi dagang jangka panjang yang adaptif terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi global.

Kebijakan Trump memang mengguncang banyak negara mitra dagang AS, dan Indonesia bukan pengecualian. Tapi dengan diplomasi yang cerdas dan manuver dagang yang presisi, Aviliani optimistis Indonesia bisa membalik tekanan menjadi peluang. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada negosiasi. Harus ada aksi nyata di lapangan, termasuk dari sisi impor kita sendiri,” tutupnya.

Kini, bola panas ada di tangan Prabowo. Akankah strategi shifting impor ke AS menjadi jurus jitu meredam badai tarif dagang Trump? Atau justru membuka babak baru dalam relasi dagang Indonesia-Amerika Serikat? Satu hal yang pasti, dinamika ini membutuhkan pemimpin yang sigap, cermat, dan berani mengambil langkah taktis dalam menghadapi tantangan global.

Monitorday.com – Indonesia mencetak sejarah baru di panggung global. Masuk tiga besar ekonomi kreatif dunia, negeri ini tak hanya mengekspor produk—tapi juga inovasi. Di balik lonjakan ini, ada kekuatan baru yang menggebrak: generasi Z.

Bonus demografi bukan sekadar statistik. Di tangan generasi Z dan milenial, ia menjelma menjadi kekuatan riil yang mendorong Indonesia melesat ke posisi tiga besar ekonomi kreatif dunia. Fakta ini ditegaskan oleh pakar pariwisata dan ekonomi kreatif Universitas Andalas, Sari Lenggogeni. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa para pemuda-pemudi melek teknologi ini telah menjadi motor utama inovasi, dari gim lokal, e-sport, hingga fesyen muslim yang mendunia

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia, dengan dominasi generasi Z dan milenial menjadi motor penggerak utama inovasi,” ujar Sari. Ia menyoroti subsektor kreatif seperti fesyen, gim, dan kuliner yang kini menjadi tulang punggung kontribusi Indonesia di pasar global.

Gelombang kreativitas ini tak berdiri sendiri. Pemerintah semakin gesit membangun ekosistem pendukung lewat pelatihan, penguatan desa wisata, dan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Ekonomi Kreatif bahkan menggandeng Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Singhasari di Malang Raya untuk mengembangkan pusat inovasi digital dan pariwisata. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyebut kolaborasi ini sebagai strategi untuk meningkatkan kapitalisasi sektor kreatif dan menjadikan Indonesia destinasi utama di Asia Tenggara.

Tak berhenti di situ, Sari menekankan pentingnya forum lintas Kabupaten/Kota yang mampu menjembatani rantai pasok antar subsektor. “Business matching, pelatihan berbasis standar global, serta kemudahan akses sertifikasi internasional harus terus ditingkatkan. Ini adalah kunci untuk mendorong ekspor produk kreatif Indonesia,” katanya.

Strategi berkelanjutan pun mulai dirancang. Sertifikasi halal, akreditasi produk ekspor, dan pelibatan komunitas kreatif lokal dalam agenda nasional menjadi prioritas. Bagi Sari, pembangunan pusat inovasi di kota-kota besar yang memiliki universitas unggulan akan memperkuat ekosistem dari hulu ke hilir.

Sementara itu, CEO PT Intelegensia Grahatama, David Santoso, sebagai pengelola KEK Singhasari, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan menjadi jembatan membawa kekayaan intelektual lokal menembus pasar global. “Kami berharap ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” katanya optimistis.

Meski potensinya besar, Sari mengingatkan bahwa satu syarat utama belum bisa ditawar: standarisasi produk. “Harus ada sertifikasi dan kualitas yang menyentuh standar global. Tanpa itu, kita hanya akan jadi penonton,” tegasnya.

Kini, Indonesia tidak lagi sekadar “potensi besar yang belum tergarap.” Dengan kolaborasi strategis, dorongan inovatif Gen Z, dan dukungan infrastruktur seperti KEK Singhasari, ekonomi kreatif nasional tengah menuju akselerasi tak terbendung. Visi Indonesia sebagai pusat ekonomi kreatif global bukan lagi impian—tapi tinggal soal waktu.

Monitorday.com – Gelombang pembangkangan mengguncang militer Israel. Ratusan prajurit, dokter, dan perwira cadangan menolak perpanjangan agresi di Gaza, menuntut pembebasan sandera dan diakhirinya perang.

Tel Aviv kembali diguncang suara dari dalam tubuhnya sendiri. Lebih dari 1.000 anggota dan mantan personel cadangan Angkatan Udara Israel pada Kamis (10/4) secara terbuka menyatakan sikap menentang kelanjutan perang melawan Hamas di Jalur Gaza. Mereka menuntut satu hal yang kini menjadi suara publik yang tak bisa dibungkam: hentikan perang, selamatkan para sandera.

Dengan nada tegas dan penuh kecemasan, mereka menyampaikan pesan lewat surat terbuka yang dipublikasikan di berbagai media arus utama Israel. “Kelanjutan perang tidak lagi mendorong tercapainya tujuan-tujuan yang telah diumumkan dan justru akan menyebabkan kematian para sandera, tentara IDF, dan warga sipil tak bersalah,” tulis mereka, menyoroti dampak yang tak lagi bisa dibenarkan dari serangan militer Israel di Gaza.

Di antara mereka yang menandatangani surat tersebut terdapat nama besar: Dan Halutz, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, yang kini secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintahan Netanyahu. Namun, respons dari pucuk kekuasaan tak kalah keras. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung mengecam mereka, menyebut kelompok tersebut sebagai “ekstremis pinggiran” yang berusaha memecah belah bangsa dan menggulingkan pemerintahannya.

Pernyataan Netanyahu diikuti oleh Israel Katz, Menteri Pertahanan, yang menganggap surat tersebut sebagai upaya merusak legitimasi perang di Gaza. Ia mendesak petinggi militer untuk menindak para pembangkang ini dengan pendekatan yang dianggap paling tepat. Harian Haaretz melaporkan bahwa Kepala Angkatan Udara telah memecat sebagian personel cadangan yang menandatangani surat tersebut, meski tak dijelaskan secara rinci jumlahnya.

Gelombang pembangkangan tidak berhenti di udara. Hampir 150 perwira Angkatan Laut juga mengirimkan petisi menuntut pemerintah menghentikan perang. Aksi ini dengan cepat memicu reaksi berantai. Channel 12 melaporkan bahwa ratusan personel cadangan di Korps Lapis Baja dan Angkatan Laut juga ikut menandatangani surat serupa, mendesak penghentian agresi militer dan pemulangan para sandera.

Puncaknya, puluhan dokter militer cadangan turut bersuara. Mereka mengirimkan surat langsung kepada Menteri Pertahanan Israel dan Kepala Staf Umum, Eyal Zamir. “Kami, para dokter dan tenaga medis cadangan, menuntut pemulangan segera para sandera dan penghentian perang di Jalur Gaza,” demikian isi surat yang disiarkan kanal tersebut. Para tenaga medis ini menyatakan bahwa perang yang berlarut-larut lebih mencerminkan kepentingan politik dan pribadi daripada tujuan keamanan nasional.

Israel menyatakan masih ada 59 sandera di Gaza, dan setidaknya 22 di antaranya diyakini masih hidup. Para pembangkang menekankan bahwa pembebasan mereka hanya mungkin terjadi melalui penghentian total perang. Padahal, pada awal tahun, Israel disebut-sebut melanggar kesepakatan gencatan senjata fase kedua yang seharusnya mencakup penarikan pasukan dan pertukaran tahanan.

Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, agresi balasan Israel telah menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan dan kritik internasional yang memuncak, tekanan dari dalam kini menjadi ancaman paling nyata terhadap fondasi narasi perang Netanyahu.

Kasus ini bahkan memasuki ranah hukum internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang. Di saat yang sama, gugatan genosida terhadap Israel sedang bergulir di Mahkamah Internasional (ICJ).

Apa yang semula terlihat sebagai monolit kesatuan kini mulai retak dari dalam. Seruan dari udara, laut, darat, dan rumah sakit kini menyatu dalam satu suara: akhiri perang, selamatkan nyawa. Dinamika ini bisa menjadi titik balik — bukan hanya bagi para sandera, tapi juga bagi arah kebijakan militer Israel ke depan.

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyulut semangat solidaritas global di Ankara dengan seruan lantang untuk keadilan bagi Palestina, sembari menyindir keras kemunafikan negara-negara besar.

Dalam pidato penuh semangat di hadapan Majelis Agung Nasional Turki, Ankara, Kamis (10/4/2025), Prabowo menyerukan dukungan penuh bagi Palestina dan menggugah kesadaran dunia atas ketimpangan global yang semakin mengkhawatirkan. Pidato ini bukan sekadar pernyataan diplomatik, melainkan sebuah penegasan sikap Indonesia dalam membela bangsa tertindas, yang diutarakan dengan gaya tegas dan menyindir keras kemunafikan negara-negara besar.

“Saudara-saudara Majelis Agung terhormat, kita merasakan saat ini keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita merasa sekarang terjadi penindasan oleh bangsa-bangsa yang besar terhadap bangsa-bangsa yang lemah,” ujar Prabowo.

Ia pun menyoroti sikap Turki yang konsisten membela hak rakyat Palestina sebagai sebuah contoh keberanian moral yang patut diteladani.

“Kami di Indonesia melihat sikap Turki, kepemimpinan pemimpin-pemimpin Turki yang tegas membela mereka yang lemah, tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas terutama saudara-saudara kita di Palestina,” lanjutnya dengan penuh penghormatan terhadap tuan rumah.

Prabowo tidak segan menyentil negara-negara besar yang kerap mengumbar jargon demokrasi dan hak asasi manusia, namun justru bungkam saat menyaksikan tragedi kemanusiaan di Gaza. “Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka. Banyak negara diam, pura-pura tidak tahu dan pura-pura itu bukan pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Prabowo dengan suara menggelegar, disambut tepuk tangan dari anggota parlemen Turki.

Pernyataan ini bukan hanya menggambarkan keberpihakan Indonesia terhadap Palestina, tapi juga mengangkat kembali nilai-nilai universal tentang keadilan dan kemanusiaan yang belakangan kerap terabaikan di panggung internasional. Prabowo menekankan bahwa Indonesia dan Turki memiliki kesamaan visi dalam memperjuangkan kebenaran dan hak-hak bangsa tertindas.

“Turki punya sikap yang tegas. Oleh karena itu, kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian,” ujarnya, menutup pidato dengan energi penuh keyakinan dan harapan akan kebangkitan solidaritas global yang lebih nyata.

Pidato ini menjadi sorotan dunia internasional, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berbicara dalam ruang diplomatik, tetapi juga bertindak dan bersuara untuk kemanusiaan. Di tengah ketegangan global dan ketidakpastian geopolitik, pernyataan Prabowo menjadi suara yang membelah sunyi, menyerukan agar dunia tak lagi menutup mata atas penderitaan Palestina.

Energi pidatonya tidak hanya menyampaikan pesan politik, tapi juga membakar semangat untuk terus berdiri tegak bersama yang tertindas. Dalam ruang parlemen Turki yang megah, suara Prabowo menggema sebagai suara perjuangan, mengingatkan dunia bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada kekuatan, dan bahwa solidaritas adalah kekuatan sejati di masa penuh kegamangan ini.

Monitorday.com – Kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat belakangan ini diprediksi akan memberi dampak ekonomi global. Meskipun demikian, Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan optimisme bahwa tantangan ini dapat diubah menjadi peluang melalui strategi yang bijaksana.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa Indonesia siap untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan berbagai langkah strategis dari masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Setiap tantangan selalu membawa peluang, dan Indonesia harus memanfaatkan peluang ini dengan bijaksana. Sebagai negara dengan pasar domestik besar, kami yakin bisa melakukan komunikasi dan negosiasi yang baik dengan Amerika Serikat,” ujar Meutya dalam Apel Bersama dan Halalbihalal di Lapangan Anantakupa, Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemkomdigi berencana untuk meluncurkan teknologi terbaru dalam sektor digital, termasuk WiFi 6 dan WiFi 7, yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan koneksi internet. Selain itu, Kementerian ini juga berencana membuka beberapa frekuensi baru untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi.

Meutya menambahkan bahwa Kemkomdigi akan melakukan tinjauan terhadap peraturan yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi investasi di sektor telekomunikasi dan digital.

“Ini akan menjadi fokus utama kami, dengan memerintahkan eselon satu untuk segera menyesuaikan aturan yang perlu diperbaiki agar Indonesia bisa lebih gesit dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian global,” jelas Meutya.

Menkomdigi juga menekankan pentingnya komunikasi yang transparan, baik secara internal maupun eksternal, dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan ini. Ia berharap bahwa seluruh jajaran Kementerian dapat bekerja dengan semangat yang sama dan menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah secara efektif kepada masyarakat.

“Komunikasi yang baik akan memudahkan kita dalam menjalankan tugas dan menjelaskan kebijakan baru kepada publik. Kami perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dijalankan dengan transparansi dan kerjasama yang baik di seluruh jajaran,” ungkapnya.

Strategi efisiensi juga akan diterapkan di seluruh satker (satuan kerja) Kemkomdigi, yang akan terus berlanjut sampai situasi ekonomi global membaik. Menurut Meutya, meski tantangan besar ada di depan mata, kerjasama dan komunikasi antar satker akan menjadi kunci kesuksesan.

“Efisiensi adalah hal yang penting dan harus terus diterapkan. Semua langkah ini tidak bisa dilakukan tanpa kekompakan dan kerjasama yang solid antara satu satker dengan satker lainnya,” tandasnya.

Dengan tekad untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan efisiensi, Kemkomdigi optimistis dapat membawa Indonesia menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih siap dan tangguh.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan kembali arti penting pendidikan dalam mendukung seluruh anak bangsa untuk meraih cita-cita dan mobilitas sosial dalam kehidupan.

Dalam pidatonya pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalies ke-55 UIN Walisongo Semarang, Mendikdasmen menyampaikan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk bangsa yang kuat dan berdaya saing.

Banyak negara menempatkan pendidikan sebagai dasar menjadi bangsa yang kuat. Arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dirumuskan melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua, menekankan dua hal utama, yaitu pemerataan akses pendidikan dan jaminan mutu pendidikan.

“Semua warga negara Indonesia berhak mendapat layanan pendidikan. Kami menggunakan kata ‘layanan’ karena negara berkewajiban memberikan pelayanan kepada waga negaranya. Kemudian, layanan pendidikan tersebut harus bermutu agar dapat melahirkan generasi yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia,” ucap Mendikdasmen di Semarang, Rabu (9/4).

Lebih lanjut, Mendikdasmen menguraikan bahwa kebijakan pendidikan nasional diarahkan untuk membentuk generasi yang berpengetahuan (knowledgeable), terampil (capable), dan rendah hati (humble). Dalam konteks ini, penguasaan ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan keterampilan dan karakter yang baik.

Knowledgeable menggambarkan generasi yang tahu dan mengerti banyak hal, sehingga kekuatan ilmu akan menjadi kekuatan suatu bangsa. Capable menunjukkan generasi yang memiliki keterampilan dan kesiapan menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan studi. Terakhir, humble menegaskan bahwa generasi muda tetap harus memiliki akhlak mulia dan budi pekerti luhur sesuai amanat konstitusi.

Ia juga menyoroti pentingnya soft skills seperti kreativitas (creativity), berpikir kritis (critical thinking), komunikasi (communication), dan kolaborasi (collaboration) yang sangat relevan dengan perkembangan dunia saat ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) yang dicanangkan oleh Kemendikdasmen, terdapat dua aspek lain yang tak kalah penting, yaitu karakter (character) dan kewargaan (citizenship). Kedua hal tersebut tidak dapat diabaikan dalam pendidikan, demi menumbuhkan kepekaan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang, Fihris, turut menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Deep Learning: Pendekatan Inovatif dan Transformatif dalam Pendidikan Islam”. Fihris menjelaskan bahwa salah satu inovasi yang ditawarkan oleh deep learning adalah personalisasi pembelajaran.

“Setiap peserta didik mempunyai cara belajar yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penyampaian materi yang disesuaikan konten dan minat individu,” kata Fihris.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung deep learning. Teknologi seperti kecerdasan buatan, analitik pembelajaran, dan platform interaktif mampu memberikan pengalaman belajar yang adaptif dan kaya.

Contoh nyata datang dari MTs Negeri Yogyakarta yang telah menggunakan teknologi augmented reality dalam pembelajaran sejarah Islam sehingga siswa dapat mempelajari kota-kota kuno secara virtual.

“Hasil survei menunjukkan bahwa 87 persen peserta didik merasa lebih memahami materi dibandingkan metode konvensional,” pungkasnya.

Pendidikan yang inklusif, bermutu, dan relevan dengan perkembangan zaman menjadi kunci dalam mencetak generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, serta kepedulian terhadap masyarakat dan bangsa.

Melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua dan pendekatan deep learning yang mengedepankan personalisasi, teknologi, serta penguatan karakter dan kewargaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen mendorong pendidikan yang transformatif dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi pada tahun 2024.

Salah satunya Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tercatat, capaian IPM Kabupaten Brebes berstatus tinggi (berada di antara range 70 sampai dengan 80) yakni sebesar 70,18 atau naik sebesar 0,47 poin dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 69,71.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa Kabupaten Brebes bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.

“(Ini menandakan bahwa) Mahasiswa dan lingkungannya telah berpikir bahwa pendidikan itu penting,” ucapnya di Universitas Muhammadiyah Brebes, pada Rabu (9/4) di Brebes, Jawa Tengah.

Perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Brebes, Caridah, menyambut baik kebijakan guru ASN P3K dan SPMB. Ia juga menjelaskan bahwa semangat belajar para guru di Brebes luar biasa dari tahun ke tahun sehingga melebihi kuota PPG yang ada.

“Kami berharap kuota PPG Kabupaten Brebes ditambah. Selain itu, kami juga menyambut baik kebijakan guru ASN P3K karena memang saat ini terdapat sekolah yang kekurangan guru karena guru mereka berhasil lulus tapi mendaftar di sekolah negeri,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Wamendikdasmen Fajar turut mengapresiasi upaya seluruh ekosistem pendidikan dalam mendukung visi Pendidikan Bermutu untuk Semua yang inklusif. Ia berharap, capaian ini dapat memotivasi para pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kami sedang mengusahakan berbagai program untuk mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua. Oleh karena itu, Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung sekolah-sekolah swasta agar dapat berkembang dan memberikan pendidikan yang berkualitas,” ujar Wamendikdasmen Fajar pada kesempatan berbeda, saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Dasar (SD) Aisyiyah Sains Qur’an di Brebes, Jawa Tengah.

Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kompetensi guru sekolah swasta dan negeri agar setara melalui Program Profesi Guru (PPG), memastikan para guru memiliki standar kompetensi yang memadai melalui sertifikasi guru, meningkatnya kualitas sekolah yang dapat diimplifikasi dari guru penggerak, serta meningkatnya literasi dan numerasi murid.

“Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pengembangan oleh profesional, para guru didorong untuk mengikuti Program Profesi Guru (PPG), dan menekankan pada literasi dan numerasi yang menjadi fondasi penting dalam pendidikan,” jelasnya.

Lebih lanjut menurutnya, guna memaksimalkan kinerja guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN P3K) maka dapat dilakukan dengan dorongan aspek penting lainnya yakni upaya kerja sama dengan Biro Kepegawaian Daerah (BKN) untuk mengoptimalkan pendistribusian guru ke sekolah-sekolah yang memiliki kekurangan tenaga pendidik.

Sementara itu, dalam upaya mendukung mekanisme penerimaan peserta didik baru yang lebih baik, melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang inklusif maka pemerintah daerah harus melibatkan partisipasi sekolah swasta berakreditasi terutama pada jenjang SD dan SMP.

Sebelum mengakhiri, Wamendikdasmen Fajar kembali menegaskan bahwa kementerian berkomiten untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Pemerintah terbuka dengan saran dan masukan dari berbagai pihak dan terbuka untuk berkolaborasi dalam mencerdaskan pendidikan bangsa,” pungkasnya.

Monitorday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) resmi menambah satu armada kapal pengawas, Hiu Macan 05, untuk beroperasi di wilayah perairan barat Pulau Sumatra.

Kehadiran armada baru ini menjadi sinyal kuat dari negara bahwa kawasan perairan strategis tak boleh lepas dari pengawasan dan pengamanan.

“Penambahan satu armada kapal pengawas Hiu Macan 05 pada tahun ini, memperkuat pengawasan di perairan barat Pulau Sumatra,” kata Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Ipunk, sapaan akrab Dirjen PSDKP, menyampaikan bahwa kehadiran Hiu Macan 05 akan memperkuat kerja pengawasan yang sebelumnya hanya mengandalkan satu kapal, Hiu 12, di bawah komando Pangkalan PSDKP Lampulo, Banda Aceh.

Kapal ini, kata Ipunk, bukan sekadar langkah administratif. Di balik itu ada dorongan besar: menjaga wilayah perbatasan yang sensitif dan jalur pelayaran internasional yang krusial.

“Wilayah ini menjadi pintu gerbang barat Indonesia. Sangat strategis dan sekaligus rawan aktivitas ilegal, terutama dari kapal-kapal asing,” ujarnya saat mendampingi Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja ke Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang, Aceh.

Armada tambahan ini bakal menyisir wilayah perairan luas yang mencakup sisi barat Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Bengkulu. Wilayah kerja yang begitu kompleks tentu memerlukan pengawasan ekstra, terutama dalam menghadapi ancaman pencurian ikan (illegal fishing) yang seringkali mengintai wilayah perbatasan laut Indonesia.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan kapal pengawas ini juga menjadi bagian integral dari kebijakan yang lebih luas, menyusul langkah strategis Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya menggandeng Pemerintah Jepang membangun Pelabuhan Perikanan Le Meulee SKPT Sabang.

Pelabuhan ini diharapkan mampu mendorong geliat ekonomi kelautan di kawasan barat Indonesia dan membuka akses pasar perikanan yang lebih kompetitif.

Namun geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu harus dibarengi dengan keamanan wilayah laut yang prima. Karena itu, KKP menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan tidak bisa dilepaskan dari pengawasan sumber daya secara konsisten.

“Kami ingin memastikan bahwa aktivitas perikanan yang meningkat tidak menjadi celah bagi pelanggaran hukum. Armada pengawas harus hadir di lapangan, bukan sekadar tercatat di atas kertas,” tegas Ipunk.

Langkah KKP menambah armada kapal pengawas mencerminkan pendekatan aktif dan responsif dalam menghadapi tantangan di laut. Pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dengan memperkuat kehadiran negara secara langsung di titik-titik rawan.

Dengan tambahan Hiu Macan 05, Ditjen PSDKP kini tak hanya hadir secara simbolis, tetapi benar-benar menjadi mata dan tangan negara di laut. Dalam lanskap geopolitik dan ekonomi yang kian dinamis, keberadaan pengawas laut yang sigap dan tegas menjadi garda pertama menjaga kedaulatan dan martabat maritim Indonesia.