Monitorday.com – Sekitar 25 ribu pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Garda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa nasional pada hari ini, Selasa (20/5).

Selain turun ke jalan, para driver juga melakukan penghentian total layanan aplikasi ojol, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4), selama 24 jam penuh, terhitung mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa penghentian layanan mencakup transportasi penumpang, pemesanan makanan, hingga pengiriman barang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang dinilai abai dalam menegakkan regulasi terhadap perusahaan aplikator.

“Sudah berkali-kali kami lakukan aksi damai, namun selalu dianggap remeh. Aplikator makin berani membuat program-program seperti hemat dan prioritas yang merugikan pengemudi,” ujar Igun dalam keterangannya, Senin (19/5).

Lima Tuntutan Utama Garda Indonesia:

1. Sanksi Tegas untuk Aplikator Nakal:
   Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk menjatuhkan sanksi kepada aplikator yang melanggar Permenhub PM No. 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022.
2. RDP Gabungan di DPR RI:
   Menuntut Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenhub, asosiasi driver, dan pihak aplikator.
3. Batas Potongan Aplikasi Maksimal 10 Persen:
   Driver meminta agar potongan dari pendapatan mereka tidak lebih dari 10 persen.
4. Revisi Tarif Penumpang dan Penghapusan Program Merugikan:
   Garda mendesak penghapusan program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas, serta revisi tarif penumpang yang dianggap tidak adil.
5. Tarif Layanan Makanan dan Kirim Barang Lebih Adil:
   Menuntut keterlibatan asosiasi driver, regulator, aplikator, dan YLKI dalam penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang.

Peserta aksi mulai memadati basecamp komunitas di lima wilayah Jakarta sejak Senin malam. Mereka datang dari berbagai kota di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera.

Respons Perusahaan Aplikator

Menanggapi aksi ini, beberapa perusahaan ojol memberikan pernyataan resmi. Grab Indonesia melalui Director of 2-Wheels & Logistics, Tyas Widyastuti, memastikan layanan tetap berjalan meski mengakui potensi keterlambatan di beberapa wilayah.

“Sistem kami akan otomatis mengalokasikan pesanan ke mitra pengemudi lain. Tidak perlu khawatir,” kata Tyas usai berdiskusi dengan Menhub Dudy Purwagandhi, Senin (19/5).

Sementara itu, Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., Catherine Hindra Sutjahyo, menyatakan pihaknya terus menjalin komunikasi internal demi meminimalkan dampak aksi.

Dari pihak Maxim Indonesia, Government Relations Specialist Muhammad Rafi Assagaf meminta driver tetap melayani penumpang, meski menghormati hak berpendapat.

Adapun Business Development Representative inDrive, Ryan Rwanda, menilai aksi tidak berdampak signifikan terhadap platformnya karena minimnya partisipasi driver inDrive dalam aksi-aksi semacam ini.

Aksi nasional ini menjadi sorotan luas karena berpotensi mengganggu layanan transportasi dan logistik digital selama satu hari penuh. Garda Indonesia menyebut aksi ini sebagai bentuk perlawanan terakhir jika tuntutan mereka terus diabaikan.

Monitorday.com – Pemerintah akhirnya turun tangan menanggapi keresahan besar para pengemudi ojek online (ojol) terkait dugaan pelanggaran potongan tarif oleh perusahaan aplikator.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengundang langsung sejumlah perusahaan transportasi daring untuk berdiskusi membahas persoalan tersebut dalam pertemuan di Jakarta, Senin (19/5/2025).

Dalam pertemuan itu, hadir perwakilan dari aplikator besar seperti Grab, Goto, Maxim, dan inDrive. Fokus utama diskusi adalah keluhan pengemudi terkait besaran potongan yang dinilai mencapai lebih dari 50 persen, jauh melebihi batas maksimal 20 persen yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 1001 Tahun 2022.

Keluhan ini sebelumnya disampaikan oleh Garda Indonesia, asosiasi pengemudi ojol nasional, yang menuding sejumlah aplikator melanggar aturan yang berlaku. Masalah ini memicu kegelisahan luas di kalangan pengemudi daring, baik roda dua maupun roda empat.

“Ekosistem transportasi online tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sepihak. Harus ada dialog konstruktif yang saling mendengarkan,” ujar Menhub Dudy. Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif, karena persoalan ini melibatkan kepentingan banyak pihak: aplikator, pengemudi, dan masyarakat pengguna layanan.

Dudy juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan solusi yang adil dan menyeluruh. Ia sendiri memimpin langsung diskusi dengan para aplikator sebagai upaya meredam gejolak sebelum aksi besar berlangsung.

Pertemuan ini berlangsung menjelang Aksi Akbar 205 yang akan digelar oleh para pengemudi ojol dan taksi online pada Selasa (20/5/2025). Aksi tersebut rencananya akan dipusatkan di tiga titik strategis di Jakarta, yaitu Kementerian Perhubungan, DPR/MPR RI, dan Istana Negara. Lebih dari 500 ribu pengemudi direncanakan akan berpartisipasi, termasuk dengan cara mematikan aplikasi sebagai bentuk protes.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi ini terpaksa dilakukan karena tidak adanya pengawasan tegas terhadap aplikator yang diduga mengambil keuntungan berlebih dari para pengemudi. Ia mengingatkan bahwa potongan sebesar 30 hingga 50 persen sangat merugikan, dan tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat karena aksi ini pasti menimbulkan dampak lalu lintas. Tapi ini adalah bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang kami alami,” kata Igun.

Aksi serupa juga akan dilakukan secara serentak di kota-kota besar lainnya seperti Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon. Para pengemudi menuntut penegakan regulasi dan pengawasan ketat agar aplikator tidak semena-mena dalam mengambil potongan dari pendapatan mereka.

Menhub Dudy berharap aksi ini tidak memperkeruh keadaan. Ia mengajak semua pihak untuk tetap menjaga ketenangan dan mengutamakan dialog sebagai jalan menuju solusi yang adil. “Akan sangat bijak jika semua pihak dapat saling mendengarkan dan mencari solusi secara objektif dan jernih,” tegasnya.

Pemerintah kini berada dalam posisi krusial, menghadapi tekanan dari ratusan ribu pengemudi sambil menjaga stabilitas layanan transportasi daring di Indonesia. Publik pun berharap, langkah ini menjadi awal dari kebijakan yang lebih berpihak dan berkeadilan bagi semua pihak dalam ekosistem transportasi daring nasional.

Monitorday.com – Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara terpaksa menghentikan seluruh operasinya setelah kembali menjadi target serangan militer Israel. Serangan terbaru dilancarkan melalui pesawat tanpa awak, menyusul pengepungan darat oleh pasukan Israel yang terjadi sebelumnya.

Dilansir Al Jazeera, pihak berwenang setempat mengonfirmasi bahwa rumah sakit yang menjadi simbol solidaritas rakyat Indonesia tersebut berhenti beroperasi pada Minggu (19/5) waktu setempat, karena pertempuran sengit di sekitarnya dan tekanan militer yang semakin intens.

Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Marwan al-Sultan, mengatakan bahwa fasilitas kesehatan itu mengalami penargetan langsung, termasuk ke unit perawatan intensif (ICU). Ia menambahkan, saat ini tidak ada lagi yang bisa menjangkau rumah sakit tersebut, yang masih menampung sekitar 30 pasien dan 15 staf medis di dalamnya.

Penutupan RS Indonesia menambah daftar panjang fasilitas medis yang lumpuh akibat serangan militer Israel dalam beberapa hari terakhir. Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir el-Balah dan Kompleks Medis Nasser di Khan Younis juga menjadi sasaran, menyebabkan banyak korban jiwa. Serangan terhadap Rumah Sakit Eropa Gaza bahkan menewaskan sedikitnya 16 orang, sementara dua lainnya tewas di Kompleks Nasser, termasuk seorang wartawan.

Direktur Rumah Sakit al-Shifa, Dr. Muhammad Abu Samiya, menyampaikan peringatan keras bahwa sistem kesehatan di Gaza berada di titik kritis. Ia menegaskan bahwa ribuan orang sakit dan terluka terancam meninggal dunia jika situasi tidak segera membaik. Ia juga menyoroti kurangnya pasokan darah dan penderitaan berat yang dialami tenaga medis.

Pakar PBB dan kelompok hak asasi manusia menuduh Israel melakukan penghancuran sistematis terhadap sistem layanan kesehatan di Gaza. Penargetan terhadap rumah sakit, tenaga medis, dan pasien disebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional, yang tergolong kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.

Sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023, lebih dari 53.000 warga Palestina dilaporkan tewas, termasuk hampir 3.000 jiwa yang hilang setelah Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata pada 18 Maret. UNICEF mencatat, dalam 10 hari terakhir Maret saja, rata-rata 100 anak menjadi korban setiap harinya akibat serangan udara.

Beberapa korban dalam beberapa hari terakhir termasuk seorang apoteker sukarelawan dari Palestine Children’s Relief Fund, seorang bidan dari Asosiasi Al Awda, serta jurnalis Al Araby TV bersama 11 anggota keluarganya.

Situasi kemanusiaan di Gaza kini mencapai salah satu fase tergelapnya. Sistem kesehatan runtuh, bantuan kemanusiaan terhalang, dan kelaparan semakin mengancam jutaan warga sipil.

Monitorday.com – Dalam suasana persahabatan yang hangat, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengajak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengunjungi sebuah pameran budaya khas Thailand yang digelar di aula Gedung Santi Maitree, kompleks Government House, Bangkok, pada Senin, 19 Mei 2025.

Kunjungan ke pameran tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Thailand. Digelar sesaat sebelum jamuan santap siang resmi, pameran tersebut menampilkan kekayaan seni rupa, kerajinan tangan tradisional, hingga kuliner otentik Thailand.

Presiden Prabowo tampak antusias ketika menyimak langsung proses pembuatan sejumlah kerajinan khas Thailand. Dalam beberapa momen, Kepala Negara juga berdialog dengan para pengrajin, menunjukkan ketertarikannya terhadap nilai budaya yang terkandung dalam setiap karya.

Bahkan, Presiden Prabowo turut mencicipi hidangan khas Thailand yang disajikan di stan kuliner. Perdana Menteri Paetongtarn pun tampak mendampingi dengan penuh kehangatan seraya menjelaskan filosofi di balik berbagai karya seni dan kuliner yang ditampilkan.

Kunjungan ini bukan hanya memperlihatkan sisi lembut dari hubungan diplomatik, tetapi juga memperkuat jembatan budaya antara dua negara yang bersahabat.

Pameran budaya ini sekaligus menjadi penegasan bahwa hubungan Indonesia dan Thailand tidak hanya dibangun melalui kerja sama ekonomi dan politik, tetapi juga diperkokoh melalui diplomasi budaya yang menyentuh hati rakyat kedua bangsa.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan bahwa sebanyak 33.182 sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah ditetapkan sebagai penerima bantuan digitalisasi pembelajaran dari pemerintah.

“Sasaran daerah 3T yang sudah kita hitung itu sekitar 33.182 dari 300.000 sasaran sekolah penerima digitalisasi pembelajaran,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, dalam rapat bersama Panitia Kerja Pendidikan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pemerintah akan menyesuaikan jenis perangkat digital yang diberikan berdasarkan kondisi masing-masing sekolah. Perangkat yang akan disalurkan antara lain smart board atau papan tulis interaktif, laptop, internet satelit, dan panel surya.

Program digitalisasi pendidikan ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 pada 2 Mei lalu. Melalui program ini, Kemendikdasmen berkomitmen menghadirkan kelas cerdas (smart classroom) yang didukung teknologi pembelajaran mutakhir.

Dalam aspek pembelajaran, digitalisasi ini juga akan mengintegrasikan deep learning, koding, dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum mulai tahun ajaran 2025/2026. Ketiga pendekatan tersebut bertujuan memaksimalkan penggunaan perangkat serta menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa peluncuran program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional.

“Kami telah menyiapkan sebanyak 15.000 unit smart board atau papan tulis interaktif guna memperkuat digitalisasi kegiatan belajar mengajar di sekolah,” ujar Abdul Mu’ti.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah 3T dan wilayah lainnya, serta memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto, yang juga menjabat Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengimbau kader partai serta anggota organisasi sayap untuk tidak menggaungkan wacana dirinya menjabat dua periode sebagai Presiden RI.

Ia menegaskan bahwa dukungan seperti itu sebaiknya disimpan dalam hati, mengingat masa pemerintahannya baru saja dimulai.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Kongres IV Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (PP Tidar) di Jakarta, Sabtu. Di hadapan para kader muda dan pengurus organisasi, ia meminta agar mereka menahan diri dan tidak tergesa-gesa menyuarakan dukungan yang belum waktunya.

“Tadi terima kasih, ada yang sebut Prabowo dua periode. Saya kira, saya mau koreksi. Kader-kadernya muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum satu tahun menjalankan amanah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keputusan untuk kembali mencalonkan diri akan dipertimbangkan berdasarkan kinerja lima tahun ke depan. Prabowo menambahkan bahwa penilaian terhadap keberhasilan pemerintahan tidak hanya akan datang dari rakyat dan Yang Mahakuasa, tetapi juga dari dirinya sendiri.

“Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tetapi, saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo dua periode atau tidak, selain Yang Mahakuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden RI,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa jika dirinya merasa gagal dalam menjalankan amanat rakyat, maka ia berharap tidak ada lagi permintaan dari kader maupun pendukung untuk kembali mencalonkan diri. Ia menegaskan bahwa sebagai seorang pejuang, tujuannya hanya ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Acara kongres tersebut juga menjadi momentum terpilihnya kembali Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai Ketua Umum PP Tidar. Keponakan Prabowo itu dipilih secara aklamasi untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Dalam sambutannya, Rahayu menyatakan komitmennya untuk mendorong anak-anak muda Indonesia tampil sebagai pemimpin, baik di legislatif maupun eksekutif, pada pemilihan umum mendatang.

Ia menyebutkan bahwa prioritas Tidar saat ini adalah memenangkan Partai Gerindra pada Pemilu 2029 dan mendukung agar Prabowo Subianto kembali menjabat sebagai Presiden RI untuk periode kedua.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ia berencana menyusun kepengurusan baru dengan melibatkan kader-kader terbaik agar proses kaderisasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Kasus pengaturan komisi untuk melindungi situs judi online dari pemblokiran di Kementerian Komunikasi dan Digital (sebelumnya Kominfo) terkuak lewat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025). Budi Arie Setiadi, yang menjabat Menteri Kominfo 2023-2024, disebut menerima 50 persen komisi dari praktik tersebut, sebuah fakta yang menimbulkan kegaduhan besar terkait integritas kementerian ini.

Dalam kasus ini, Zulkarnaen Apriliantony, teman dekat Budi Arie, menjadi terdakwa bersama pegawai Kemenkominfo Adhi Kismanto, Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama Alwin Jabarti Kiemas, serta Muhrijan alias Agus, yang mengaku sebagai utusan direktur Kemenkominfo. Mereka bersama-sama terlibat dalam pengaturan pembagian komisi demi menjaga agar situs judi online tidak diblokir pemerintah.

Dakwaan menyebutkan Muhrijan menawarkan Rp 3 juta per website judi sebagai bagian komisi yang harus diterima Zulkarnaen. Meski awalnya keberatan, Zulkarnaen akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya, Muhrijan menghubungi Denden Imadudin Soleh untuk menjaga agar situs-situs itu tetap aktif dan terhindar dari blokir.

Pembagian komisi 50 persen untuk Budi Arie

Pembahasan lebih lanjut dilakukan di sebuah kafe di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu disepakati tarif Rp 8 juta per website judi online, dengan pembagian komisi 50 persen untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen, dan 20 persen untuk Adhi Kismanto. Dari total 120 situs judi yang diajukan oleh saksi Ferry alias William alias Acai, Adhi melakukan seleksi nama situs yang akan dilindungi, lalu menyerahkan daftar hasil penyortiran ke Tim TKPPSE untuk pemblokiran yang “terkontrol.”

Keberadaan praktik sistematis ini tidak hanya mencoreng nama baik kementerian yang seharusnya menjaga keamanan digital nasional, tapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan Presiden Prabowo Subianto terhadap bawahannya.

Ketika pejabat kementerian justru bersekongkol dengan pelaku ilegal, publik layak menuntut segera adanya pergantian menteri untuk memulihkan kredibilitas dan kepercayaan.

Reputasi Kementerian Komunikasi dan Digital kini ternoda oleh kasus yang memunculkan tuduhan pengkhianatan tugas negara dan korupsi sistemik. Ini saatnya Presiden Prabowo bertindak tegas dan menentukan langkah nyata: apakah akan mempertahankan Budi Arie atau menggantinya demi masa depan tata kelola digital yang bersih dan transparan?

Monitorday.com – Israel dan Hamas kembali melanjutkan perundingan gencatan senjata pada Sabtu (17/5) di Doha, Qatar. Langkah diplomatik ini berlangsung di tengah eskalasi agresi militer Israel yang telah menewaskan ratusan warga Gaza dalam 72 jam terakhir.

Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan sedikitnya 146 orang tewas pada hari ketiga kampanye pengeboman terbaru Israel, menjadikannya salah satu gelombang serangan paling mematikan sejak runtuhnya gencatan senjata pada Maret lalu. Ratusan lainnya terluka, dan banyak yang terkubur di bawah reruntuhan bangunan.

Israel meluncurkan “Operasi Kereta Perang Gideon” dengan tujuan merebut lebih banyak wilayah di Gaza. Pasukan Israel telah menghentikan semua pasokan yang memasuki Gaza sejak awal Maret, meningkatkan kekhawatiran internasional atas nasib 2,3 juta penduduk Gaza.

Taher Al-Nono, penasihat media untuk pimpinan Hamas, mengonfirmasi bahwa perundingan tidak langsung dengan delegasi Israel di Doha dimulai pada Sabtu, membahas semua masalah tanpa prasyarat. Delegasi Hamas menguraikan posisi kelompok tersebut, termasuk perlunya mengakhiri perang, menukar tahanan, penarikan Israel dari Gaza, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan serta kebutuhan rakyat Gaza kembali ke jalur tersebut.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga menyatakan bahwa negosiasi tentang kesepakatan untuk membebaskan sandera Israel yang ditahan oleh Hamas telah dilanjutkan di Doha. Ia mencatat bahwa pembicaraan dimulai tanpa Israel terlebih dahulu menyetujui gencatan senjata atau mencabut blokadenya.

Sementara itu, para pemimpin Arab dalam pertemuan puncak di Baghdad menyerukan kepada para pemimpin Arab untuk membantu menghentikan agresi dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mereka juga menekankan pentingnya penghentian agresi militer Israel dan mendesak akses bantuan kemanusiaan tanpa syarat.

Situasi di Gaza semakin memburuk, dengan rumah sakit-hospital di wilayah utara, termasuk fasilitas medis Indonesia, mengalami kekurangan pasokan medis dan kewalahan menangani jumlah korban yang terus meningkat.

Perundingan yang berlangsung di Doha ini menjadi harapan baru bagi masyarakat internasional yang mendesak penyelesaian damai atas konflik yang telah berlangsung lama ini.

Monitorday.com – Forum Menteri Pendidikan negara-negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) resmi berakhir dengan dihasilkannya 21 poin kesepakatan bersama yang bersifat tidak mengikat.

Forum ini dipimpin oleh Wakil Menteri Pendidikan Korea Selatan, Oh Seuk Hwan, dan menjadi wadah bagi para pimpinan delegasi membahas strategi mengatasi kesenjangan serta mentransformasi pendidikan di era digital.

Salah satu poin penting yang disepakati adalah komitmen bersama untuk menyediakan pendidikan bermutu untuk semua lapisan masyarakat. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dinilai sebagai fondasi utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa Indonesia akan memasukkan materi literasi digital, termasuk coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), ke dalam kurikulum nasional sebagai mata pelajaran pilihan.

Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis siswa, tetapi juga membangun pemikiran komputasional serta pemahaman etika penggunaan teknologi AI.

Menurut Mu’ti, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kunci dalam memperluas akses pendidikan. Dengan kemajuan teknologi seperti AI, proses belajar dapat dipersonalisasi sesuai kebutuhan masing-masing siswa, menciptakan sistem pembelajaran yang lebih berpusat pada murid.

Untuk itu, forum APEC juga mendorong pertukaran praktik terbaik antarnegera dalam hal metodologi, konten pembelajaran, hingga sistem asesmen guna mengoptimalkan penggunaan AI sebagai alat bantu pembelajaran.

Lebih lanjut, kesiapan tenaga pengajar menjadi fokus utama dalam menghadapi transformasi ini. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pendidikan Guru (GTKPG) untuk memastikan para guru memiliki kompetensi dalam menerapkan teknologi digital di ruang kelas.

Toni menjelaskan bahwa BSKAP bertugas menyiapkan konsep, GTK menyiapkan tenaga pengajar, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mempersiapkan kesiapan sekolah.

Transformasi pendidikan berbasis digital yang diinisiasi dalam forum APEC ini menjadi langkah strategis menuju sistem pendidikan masa depan yang adaptif dan inovatif, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menciptakan masa depan yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Monitorday.com – Dalam unggahan di akun Instagram resminya (@halukgrgn), Gorgun menyebut pertemuan tersebut berlangsung sangat produktif.

“Kami mengadakan pertemuan intensif dan sangat produktif dengan negara sahabat Indonesia untuk lebih memperdalam potensi kerja sama di bidang industri pertahanan,” ujar Gorgun, yang merasa terhormat diterima langsung oleh Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Gorgun menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengubah kolaborasi strategis menjadi proyek-proyek nyata. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang secara konsisten memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan industri pertahanan Turki.

“Kami melakukan evaluasi komprehensif untuk mengubah kerja sama ini menjadi proyek-proyek konkret yang dapat memberikan manfaat langsung bagi kedua negara,” tambah Gorgun.

Selain bertemu dengan Presiden Prabowo, Gorgun juga mengadakan diskusi dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas potensi pengembangan bersama, infrastruktur produksi, ekspor, dan model kerja sama berkelanjutan dalam sistem teknologi tinggi, khususnya di sektor platform udara.

Sebagai Presiden Industri Pertahanan Turki, Gorgun menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai proyek yang telah direncanakan dan terus berupaya untuk mengembangkan kerja sama yang berkelanjutan antara kedua negara. “Kami akan terus berupaya mengubah kerja sama ini menjadi kemitraan yang berkelanjutan,” ungkap Gorgun.

Penting untuk dicatat, bahwa dalam kunjungan kenegaraannya ke Turki pada 10 April 2025, Presiden Prabowo telah menyampaikan keinginannya kepada Presiden Erdogan untuk melibatkan industri pertahanan Indonesia dalam proyek pengembangan jet tempur generasi 5.0 Turki, Kaan. Jet tempur ini saat ini sedang dibangun oleh Turkish Aerospace Industries (TAI).

Presiden Prabowo juga mengungkapkan keinginan Indonesia untuk bekerja sama dalam pembangunan dan pengembangan kapal selam bersama industri pertahanan Turki.

Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, kedua negara sepakat untuk membentuk perusahaan patungan (joint-venture) antara perusahaan pertahanan Indonesia dan Turki, meskipun detail lebih lanjut mengenai perusahaan yang terlibat belum diungkapkan.

Kunjungan ini menandai langkah maju dalam mempererat hubungan strategis Indonesia dan Turki di bidang pertahanan, yang diharapkan akan menghasilkan kemitraan yang lebih solid di masa depan.