Monitorday.com – Laporan dari media Korea Selatan telah mengungkapkan bahwa Indonesia sedang berupaya untuk merundingkan kembali keterlibatannya dalam pengembangan bersama pesawat tempur KF-21 Boramae. Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan saat ini, Prabowo Subianto, menyuarakan kekhawatiran atas biaya yang terlibat dalam proyek tersebut, dan kini berusaha untuk memotong alokasi keuangan Indonesia dalam program KF-21.

Langkah ini diambil dalam konteks usaha Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara upaya jangka panjangnya untuk meningkatkan komponen pesawat tempur TNI-AU (TNI-AU) melalui program Minimum Essential Force (MEF) dengan keterbatasan fiskal yang dihadapi.

Indonesia telah menetapkan pesanan pasti untuk 42 pesawat tempur Dassault Rafale, serta mengamankan komitmen untuk pembelian 24 unit Boeing F-15EX di masa depan. Pembelian ini, bersama dengan rencana untuk memperoleh 48 unit KF-21 setelah produksi serial dimulai, diharapkan akan menjadi fondasi dari armada tempur masa depan Indonesia.

Namun, pembatalan komitmen sebelumnya untuk membeli 12 unit Dassault Mirage 2000-5 bekas dari Qatar, disebabkan oleh keterbatasan anggaran, telah membuat masa depan keterlibatan Indonesia dalam proyek KF-21 menjadi tidak pasti.

Keterlibatan Indonesia dalam program KF-X (Korean Fighter Xperiment) dimulai pada tahun 2010, dengan perjanjian kerja sama yang kemudian ditandatangani pada Agustus 2012. Namun, Indonesia membatalkan pembayarannya dan menegosiasikan ulang investasinya menjadi jumlah yang lebih rendah, sambil mengusulkan pembayaran sebagian dalam bentuk minyak sawit.

Sementara itu, penangkapan dua insinyur Indonesia yang bekerja di Korea Aerospace Industries (KAI) karena dugaan pencurian data teknis rahasia pada bulan Maret telah memperkeruh hubungan antara kedua negara.

Meskipun demikian, Indonesia masih menunjukkan minatnya untuk membeli 48 unit KF-21 secara penuh, yang direncanakan akan diproduksi di fasilitas milik negara PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Dalam menghadapi usaha Indonesia untuk memangkas biaya, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korea Selatan siap menerima pengurangan tersebut, meskipun dengan imbalan transfer teknologi yang lebih sedikit.

Keputusan akhir dari pihak Korea Selatan diharapkan akan diumumkan pada akhir bulan ini, sementara Indonesia harus mengevaluasi apakah pembelian penuh sebanyak 48 unit KF-21 masuk akal secara fiskal dalam jangka menengah. Analisis atas situasi ini diutarakan oleh Dan Darling, seorang ahli pasar militer dan pertahanan yang telah lama aktif dalam industri ini. Melalui pengamatan dan pengalamannya yang luas, ia menyoroti implikasi ekonomi dan strategis dari dinamika yang berkembang antara Indonesia dan Korea Selatan dalam proyek ini.