Monitorday.com – Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa negara harus mengalokasikan anggaran untuk memastikan akses pendidikan, terutama untuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang berkualitas dan terjangkau.

Dalam kaitannya dengan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), Muhaimin menekankan perlunya perencanaan anggaran pendidikan yang lebih menyeluruh. Menurutnya, PTN yang memiliki reputasi baik juga membutuhkan dana yang cukup besar.

Menurut Muhaimin, keberhasilan pemerintah seharusnya diukur dari kemampuannya menyediakan pendidikan berkualitas yang terjangkau bagi masyarakat.

Oleh karena itu, baik PTN negeri maupun swasta harus meningkatkan kualitasnya secara bersama-sama.

Dia juga menekankan pentingnya adanya sistem pendidikan yang mendukung, di mana masyarakat yang kurang mampu dapat dibantu oleh mereka yang lebih mampu secara ekonomi.

Muhaimin juga menyoroti pentingnya keterkaitan antara sektor pendidikan dengan dunia industri. Menurutnya, hal ini tidak boleh hanya sebatas praktikum semata, tetapi harus menjadi bagian dari siklus pendidikan yang komprehensif.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024.

Keputusan tersebut diambil setelah dialog antara pemerintah dengan para rektor universitas serta mempertimbangkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu ini.