Monitorday.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama pemangku kepentingan pariwisata di Bali mengidentifikasi tiga kelompok besar tantangan dalam mewujudkan pariwisata berkualitas di Pulau Dewata.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Gusti Agung Diah Utari, di Denpasar, Minggu (2/6) menyebutkan tiga tantangan tersebut meliputi aspek kualitas, regulasi, serta sinergi dan kolaborasi.

Pada aspek kualitas, tantangannya mencakup jaminan keamanan bagi wisatawan, kenyamanan masyarakat lokal, ketersediaan transportasi publik, pengelolaan sampah, daya dukung daerah tujuan wisata (DTW), serta keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.

“Jika tidak segera ditangani, masalah ini akan semakin besar dan kompleks, menjauhkan Bali dari status sebagai destinasi wisata global yang berkualitas,” ujarnya.

Dari sisi regulasi, tantangan mencakup optimalisasi pelaksanaan pungutan wisatawan asing (PWA) dan pemanfaatannya untuk menciptakan pariwisata berkualitas, serta penyederhanaan mekanisme perizinan usaha dan solusi atas kendala seperti perizinan penggunaan Air Bawah Tanah (ABT).

Dalam forum diskusi yang bertema “Strategi Mendorong Implementasi Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Bali,” juga dibahas perlunya sinkronisasi regulasi pusat dan daerah untuk memberikan peran lebih signifikan bagi pemerintah daerah dalam regulasi perizinan.

Diskusi ini dihadiri perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, kabupaten/kota se-Bali, serta asosiasi terkait seperti Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Bali Hotel Association (BHA), Bali Villa Association (BVA), dan Perumda Kerthi Bali Santhi.

Diah Utari menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar otoritas dan pihak terkait mengingat kompleksitas tantangan yang ada.

Oleh karena itu, dalam FGD bersama pemangku kepentingan pariwisata disepakati untuk mengadakan pembahasan reguler guna menghasilkan solusi yang solutif, konklusif, dan efektif.

Empat prioritas utama yang memerlukan penanganan bersama diidentifikasi, yaitu sinergi perizinan investasi pusat dan daerah, legalitas izin pelaku usaha, jaminan keamanan dan kelayakan DTW, optimalisasi pungutan wisatawan asing (PWA) dan pemanfaatannya, serta infrastruktur akses dan kelestarian lingkungan.

“Berbagai usulan solusi ini akan diajukan sebagai rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Diah Utari.

Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 5,98 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,11 persen (yoy) dan meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat 5,86 persen (yoy).

Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor terkait pariwisata, yaitu sektor akomodasi, makan dan minum (akmamin) yang tumbuh dua digit sebesar 13,03 persen (yoy), serta sektor transportasi yang tumbuh sebesar 7,28 persen (yoy).