Monitorday.com – Kementerian BUMN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3 triliun untuk PT Askrindo dan PT Jamkrindo pada tahun 2024.
Namun, dalam perkembangannya, dua entitas tersebut terancam tidak mendapatkan PMN yang diharapkan.
“Memang yang masih dinegosiasikan untuk PMN melalui cadangan investasi 2024 itu yaitu, IFG senilai Rp 3 triliun,” ungkap Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6).
Usulan PMN sebesar Rp 3 triliun kepada Indonesia Financial Group (IFG) dari Cadangan Investasi Tahun Anggaran 2024 ini bertujuan untuk memperkuat permodalan Askrindo dan Jamkrindo.
IFG merupakan Holding BUMN Klaster Asuransi, Penjaminan, dan Investasi yang menaungi Askrindo dan Jamkrindo.
PMN kepada kedua entitas perusahaan penjaminan tersebut masuk dalam kategori penugasan pemerintah.
Askrindo dan Jamkrindo diharapkan dapat secara optimal memberikan penjaminan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bisa meningkatkan kepercayaan diri bank penyalur KUR dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM.
Namun, keterbatasan rasio permodalan saat ini menghambat kemampuan penjaminan kedua perusahaan.
Menurut paparan Erick Thohir, usulan PMN untuk Askrindo dan Jamkrindo masih dalam proses pembahasan. Berbeda dengan usulan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 2 triliun, PT Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp 1 triliun, dan PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 1,6 triliun yang sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Nah ini yang masih kita dorong, apalagi kalau catatannya 69% dari usulan PMN ini adalah penugasan, yaitu sebesar Rp 30,4 triliun. Lalu untuk pengembangan usaha yaitu 27% sebesar Rp 11,8 triliun, dan restrukturisasi 4% yaitu Rp 2 triliun. Jadi porsi terbesar adalah penugasan,” kata Erick.
Menteri BUMN berharap Kemenkeu dapat mengkonfirmasi pencairan PMN dari cadangan investasi tahun 2024, termasuk untuk Askrindo dan Jamkrindo.
“Walaupun indikasi, sepertinya angka yang kita usulkan dari Kemenkeu sendiri melihat tidak bisa memberikan secara maksimal, tetapi kita masih berusaha untuk mendorong khusus yang cadangan investasi ini bisa maksimal,” pungkas Erick.