Monitorday.com– Pemilihan sela (midterm elections) Amerika Serikat yang berlangsung pada 3 November 2026 menghasilkan perkembangan penting dalam representasi politik komunitas Muslim. Sejumlah kandidat Muslim berhasil memenangkan kursi di tingkat federal maupun negara bagian. Salah satu kemenangan paling bersejarah diraih Abdul El-Sayed di Michigan yang mengalahkan kandidat Partai Republik Mike Rogers dalam pemilihan Senat Amerika Serikat. Kemenangan tersebut menjadikannya Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Senat AS.

Kemenangan El-Sayed memiliki arti tersendiri dalam sejarah politik Amerika. Politisi Demokrat berusia 42 tahun keturunan Mesir-Amerika ini sebelumnya dikenal sebagai mantan pejabat kesehatan masyarakat Michigan dan Direktur Kesehatan Kota Detroit. Dalam kampanyenya, ia mengangkat isu layanan kesehatan universal, pengendalian pengaruh uang korporasi dalam politik, pengurangan utang medis, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil pemilu Michigan yang dilaporkan Associated Press memastikan kemenangan El-Sayed atas Rogers.

Di tingkat DPR AS (House of Representatives), sedikitnya enam kandidat Muslim juga berhasil memenangkan kursi, sehingga jumlah politisi Muslim yang meraih kemenangan di Kongres mencapai sedikitnya tujuh orang jika digabungkan dengan El-Sayed. Mereka terdiri atas empat petahana yang berhasil mempertahankan kursinya dan dua pendatang baru. Angka ini merupakan catatan berdasarkan hasil pemilu yang telah diumumkan, bukan keseluruhan jumlah kandidat Muslim yang maju dalam pemilihan.

Kemenangan Adam Hamawy di Distrik Kongres ke-12 New Jersey menjadi salah satu catatan penting. Dokter bedah dan mantan dokter militer AS tersebut menjadi Muslim pertama yang mewakili New Jersey di Kongres Amerika Serikat. Sementara itu, Darializa Avila Chevalier memenangkan pemilihan di Distrik ke-13 New York. Kemenangannya menjadikannya perempuan Muslim pertama yang mewakili New York di Kongres federal. Kedua kemenangan ini memperlihatkan semakin beragamnya latar belakang sosial dan budaya para wakil rakyat Amerika.

Di antara petahana, Rashida Tlaib dari Michigan dan Ilhan Omar dari Minnesota berhasil mempertahankan kursi mereka untuk masa jabatan kelima. Keduanya selama ini dikenal aktif menyuarakan perlindungan hak-hak sipil, kebijakan kemanusiaan, serta isu Palestina dalam perdebatan politik nasional. Selain mereka, André Carson dari Indiana dan Lateefah Simon dari California juga berhasil mempertahankan kursi DPR AS. Dengan demikian, setidaknya tujuh politisi Muslim berhasil mengamankan posisi di lembaga legislatif federal Amerika Serikat.

Perkembangan tersebut juga terlihat di tingkat negara bagian. Council on American-Islamic Relations (CAIR) dan CAIR Action melaporkan pada 5 November 2026 bahwa sedikitnya 97 kandidat Muslim telah dipastikan memenangkan pemilihan di berbagai tingkat pemerintahan di 21 negara bagian. Dari jumlah tersebut, 38 kemenangan berasal dari pemilihan legislatif negara bagian. CAIR memperkirakan jumlah keseluruhan dapat melampaui 100 setelah seluruh suara selesai dihitung dan sejumlah persaingan yang belum diputuskan memperoleh kepastian. Angka tersebut meningkat sekitar 18 persen dibandingkan 82 kemenangan kandidat Muslim yang tercatat pada pemilu sela 2022.

Namun, keberhasilan kandidat Muslim tidak terlepas dari dinamika politik yang cukup tajam. Kampanye El-Sayed, misalnya, diwarnai serangan politik yang mempertanyakan identitas Muslim dan loyalitas kebangsaannya. Presiden Donald Trump dan sejumlah tokoh Partai Republik juga melontarkan tuduhan mengenai dugaan keterkaitan dengan kelompok ekstremis yang ditolak El-Sayed. Di sisi lain, isu perang Gaza, hubungan Amerika Serikat dengan Israel, dan kebijakan bantuan militer menjadi bagian penting dalam perdebatan kampanye.

Isu Gaza juga memperlihatkan perubahan dalam dinamika politik pemilih Muslim-Amerika. Survei dan laporan pascapemilu yang diberitakan Dawn pada 6 November 2026 menunjukkan bahwa perang di Gaza dan Iran, tekanan ekonomi, serta meningkatnya Islamofobia menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi partisipasi politik komunitas Muslim. Kemenangan El-Sayed di Michigan juga berkaitan dengan perubahan dukungan pemilih di kawasan metropolitan Detroit, termasuk Dearborn yang memiliki komunitas Arab-Amerika cukup besar. Namun, kemenangan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu isu karena persoalan biaya hidup, layanan kesehatan, dan pengaruh korporasi juga menjadi bagian dari agenda kampanyenya.

Dari perspektif demokrasi, perkembangan ini menarik untuk dicermati melalui tiga dimensi. Pertama, meningkatnya keterwakilan kelompok minoritas dalam lembaga pengambilan keputusan. Kedua, menguatnya gerakan akar rumput yang mampu mengantarkan aktivis dan tokoh komunitas menjadi pejabat publik. Ketiga, semakin beragamnya isu yang masuk ke dalam agenda politik nasional, mulai dari ketimpangan ekonomi, hak-hak imigran, layanan kesehatan, hingga kebijakan luar negeri. Meski demikian, peningkatan jumlah wakil Muslim tidak otomatis berarti seluruh komunitas Muslim memiliki pandangan politik yang sama.

Kemenangan para kandidat Muslim tersebut juga menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu secara berkala, tetapi juga dari terbukanya kesempatan yang setara bagi warga negara untuk berpartisipasi dan memperoleh representasi politik. Identitas agama maupun latar belakang keluarga imigran tidak semestinya menjadi penghalang bagi seseorang untuk menduduki jabatan publik. Tantangan berikutnya adalah bagaimana para legislator terpilih menerjemahkan mandat pemilih menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, Pemilu Sela AS 2026 memperlihatkan babak baru dalam perjalanan politik Muslim-Amerika. Dari Abdul El-Sayed di Senat, Adam Hamawy dan Darializa Avila Chevalier di DPR, hingga Rashida Tlaib dan Ilhan Omar yang kembali memperoleh mandat, representasi politik komunitas Muslim semakin terlihat di tingkat nasional. Fenomena ini patut dicermati bukan semata-mata sebagai kemenangan kelompok identitas tertentu, melainkan sebagai perkembangan partisipasi politik dalam masyarakat multikultural. Pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana perubahan representasi tersebut akan memengaruhi arah kebijakan domestik dan hubungan luar negeri Amerika Serikat pada tahun-tahun mendatang.

Monitorday.com– Kemenangan Aber Kawas dalam pemilihan Senat Negara Bagian New York untuk Distrik 12 menjadi catatan penting dalam perjalanan politik Amerika Serikat. Perempuan keturunan Palestina yang mengenakan hijab tersebut berhasil meraih sekitar 74,3 persen suara, mengungguli kandidat Partai Republik Han-Khon To yang memperoleh 25,4 persen. Data hasil pemilu menunjukkan Kawas memperoleh sekitar 47.294 suara dari total lebih dari 63 ribu suara yang tercatat.

Kemenangan ini menjadikan Kawas perempuan Palestina-Amerika pertama yang mengenakan hijab dan terpilih menjadi anggota legislatif Negara Bagian New York. Ia juga menjadi salah satu dari sedikit warga keturunan Palestina yang berhasil memasuki lembaga legislatif tingkat negara bagian di Amerika Serikat. Melalui akun X, ia menyampaikan pesan singkat, “We made history” atau “Kami telah mencetak sejarah”.

Bagi komunitas Palestina-Amerika dan Muslim di New York, kemenangan tersebut memiliki makna representasi yang lebih luas. Selama bertahun-tahun, kelompok imigran dan minoritas Muslim menghadapi tantangan dalam memperoleh ruang politik yang setara. Kehadiran Kawas di Senat Negara Bagian menunjukkan bahwa identitas budaya, agama, dan latar belakang keluarga imigran tidak menghalangi seseorang untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Agenda politik Kawas dibangun melalui gagasan yang ia rangkum dalam slogan “Fund Dignity, Fight Destruction”. Konsep tersebut menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas sekaligus menyoroti persoalan perang, perubahan iklim, dan perlindungan hak-hak sipil. Program yang ditawarkan meliputi layanan kesehatan universal, transportasi publik yang cepat dan terjangkau, serta pembangunan perumahan sosial.

Di bidang ekonomi, Kawas mendorong kebijakan yang berpihak kepada pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah. Ia mengusulkan penguatan layanan kesehatan tanpa membedakan status pekerjaan maupun imigrasi, peningkatan upah pekerja sektor perawatan, serta penyediaan hunian permanen dengan harga terjangkau. Untuk transportasi, ia mengusulkan layanan bus gratis melalui Metropolitan Transportation Authority (MTA) serta peningkatan konektivitas antarkawasan Queens dan Brooklyn.

Isu perlindungan imigran menjadi salah satu fondasi perjuangan politiknya. Kawas mendukung pengesahan New York for All Act, yang bertujuan membatasi keterlibatan lembaga pemerintah negara bagian dan lokal dalam penegakan hukum imigrasi sipil federal. Isu ini memiliki relevansi besar mengingat New York memiliki sekitar 4,4 juta penduduk kelahiran luar negeri. Namun, kebijakan tersebut juga berada dalam perdebatan politik mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

Latar belakang kehidupan Kawas turut menjelaskan konsistensinya memperjuangkan isu tersebut. Ia lahir dan besar di Brooklyn dari keluarga Palestina yang bermigrasi ke Amerika Serikat pada 1990-an. Setelah serangan 11 September 2001, ia menyaksikan meningkatnya prasangka terhadap komunitas Muslim.

Pengalaman mengalami perubahan sikap lingkungan sekolah, kekhawatiran pengawasan, hingga penahanan ayahnya oleh otoritas imigrasi membentuk pandangan politiknya mengenai diskriminasi dan perlindungan keluarga imigran. Ayahnya kemudian dideportasi ke Yordania ketika Kawas masih berusia 16 tahun.

Sebelum memasuki politik elektoral, Kawas telah menghabiskan lebih dari 15 tahun sebagai pengorganisasi masyarakat. Ia terlibat dalam gerakan peningkatan upah minimum, advokasi pekerja, reformasi imigrasi, serta perlindungan masyarakat dari praktik pengawasan yang dinilai diskriminatif.

Ia juga terlibat dalam kampanye Not On Our Dime bersama Zohran Mamdani, yang berupaya menghentikan pendanaan organisasi tertentu di New York kepada kelompok yang mendukung permukiman Israel di wilayah Palestina. Usulan tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai hak-hak Palestina dan kebijakan penggunaan dana publik maupun organisasi.

Secara politik, Kawas merupakan anggota Democratic Socialists of America (DSA), organisasi yang mendorong kebijakan ekonomi progresif, penguatan layanan publik, dan perlindungan pekerja. Pencalonannya memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh progresif, termasuk Zohran Mamdani, Bernie Sanders, dan Rashida Tlaib. Fenomena ini memperlihatkan perkembangan jaringan politik progresif di Amerika Serikat, khususnya setelah kemenangan Mamdani dalam pemilihan wali kota New York pada 2025.

Dari perspektif demokrasi, kemenangan Kawas dapat dibaca melalui tiga dimensi penting. Pertama, semakin terbukanya ruang representasi politik bagi kelompok minoritas, khususnya perempuan Muslim dan komunitas keturunan Arab. Kedua, meningkatnya peran gerakan akar rumput dalam proses politik elektoral. Ketiga, menguatnya isu-isu domestik seperti biaya hidup, perumahan, layanan kesehatan, dan imigrasi sebagai bagian dari agenda politik lokal. Meski demikian, kemenangan seorang kandidat tidak otomatis menjamin seluruh agenda kampanyenya dapat diwujudkan karena proses legislasi tetap membutuhkan dukungan politik di lembaga negara bagian.

Ada pula dimensi yang menarik untuk dicermati dari perkembangan ini, yaitu hubungan antara identitas, pengalaman sosial, dan partisipasi politik. Kawas membawa pengalaman sebagai perempuan Muslim, anak keluarga imigran Palestina, sekaligus aktivis masyarakat ke dalam lembaga legislatif. Namun, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan berbagai tuntutan kelompok masyarakat menjadi kebijakan yang dapat diterapkan, memperoleh dukungan lintas kelompok, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh konstituen tanpa membedakan latar belakang mereka.

Pada akhirnya, kemenangan Aber Kawas bukan hanya peristiwa personal dalam perjalanan politik seorang perempuan Palestina-Amerika. Peristiwa ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi Amerika yang terus berkembang, ketika komunitas imigran dan kelompok minoritas semakin aktif memperjuangkan kepentingannya melalui jalur institusional. Dunia akan mencermati bagaimana Kawas menjalankan mandat politiknya, terutama dalam memperjuangkan hak-hak imigran, keterjangkauan kebutuhan hidup, dan kebijakan yang berkaitan dengan konflik Palestina. Sejarah yang dicetak melalui kemenangan pemilu akan memperoleh makna lebih jauh ketika mampu diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang nyata.

Monitorday.com – Abdul El-Sayed mencetak sejarah politik Amerika Serikat (AS). Politikus Demokrat keturunan Mesir-Amerika itu menjadi muslim pertama yang terpilih sebagai anggota Senat AS setelah memenangi pemilu sela di Michigan, Selasa (3/11).

El-Sayed berhasil mengalahkan kandidat Partai Republik, Mike Rogers, untuk merebut kursi Senat yang ditinggalkan Gary Peters karena pensiun. Kemenangan tersebut menjadi tonggak penting bagi representasi komunitas muslim dalam politik Amerika.

Keberhasilan El-Sayed diraih setelah melewati kampanye yang penuh dinamika, termasuk perpecahan di internal Partai Demokrat. Isu layanan kesehatan, prioritas ekonomi, serta dukungan Washington terhadap Israel menjadi sejumlah topik utama yang mewarnai persaingan.

Pria berusia 42 tahun itu lahir di Rochester Hills, Michigan, dari keluarga imigran asal Mesir. Sebelum terjun ke politik, El-Sayed membangun karier di bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat.

Dia menyelesaikan pendidikan di University of Michigan pada 2007, kemudian meraih gelar kesehatan masyarakat dari University of Oxford pada 2011 melalui program beasiswa Rhodes. Pada 2014, dia juga memperoleh gelar kedokteran dari Columbia University.

Karier pemerintahan El-Sayed dimulai pada 2015 ketika dipercaya menjadi direktur kesehatan Detroit. Dia memimpin upaya pemulihan layanan kesehatan masyarakat kota tersebut setelah dilanda krisis keuangan. Jabatan itu diembannya hingga 2017.

Setahun kemudian, El-Sayed mencoba peruntungan dalam pemilihan gubernur Michigan. Namun, langkahnya terhenti setelah kalah dari Gretchen Whitmer dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat.

Dia kembali mengisi jabatan publik sebagai direktur Departemen Kesehatan, Layanan Kemanusiaan, dan Veteran Wayne County pada 2023 hingga 2025.

Panggung politik elektoral kembali menjadi bidikannya pada 2026. El-Sayed sukses mengalahkan anggota DPR Haley Stevens dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk kursi Senat Michigan pada Agustus.

Kampanyenya mendapat dukungan sejumlah tokoh progresif, termasuk Senator Bernie Sanders, anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez, dan Rashida Tlaib.

El-Sayed menawarkan agenda politik yang berfokus pada perluasan jaminan kesehatan melalui program Medicare for All, penurunan biaya perumahan, pembatasan pengaruh donor kaya dalam politik, serta peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja.

Di bidang politik luar negeri, dia menjadi salah satu pengkritik keras dukungan militer AS terhadap Israel. El-Sayed menyebut operasi militer Israel di Gaza sebagai genosida dan mendesak Washington menghentikan bantuan militer tanpa syarat kepada Tel Aviv.

Sikap tersebut menjadi salah satu sumber kontroversi terbesar selama kampanye. Bahkan, Stevens yang dikalahkannya dalam pemilihan pendahuluan justru memberikan dukungan kepada Rogers dua hari sebelum pemungutan suara. Stevens mengaku khawatir terhadap retorika kampanye dan afiliasi politik El-Sayed.

Keputusan itu memicu kritik dari sesama kader Demokrat, tetapi tidak mampu membendung kemenangan El-Sayed.

Identitas keagamaannya juga menjadi sasaran serangan Donald Trump dan sejumlah tokoh Republik. Mereka berulang kali mengkritik keyakinan serta pandangan politik El-Sayed.

Namun, El-Sayed menilai serangan tersebut merupakan upaya mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih mendesak, terutama kenaikan biaya hidup dan tekanan ekonomi masyarakat Amerika.

Kemenangan El-Sayed menambah babak baru dalam sejarah keterwakilan muslim di Kongres AS. Sebelumnya, Keith Ellison menjadi muslim pertama yang terpilih sebagai anggota Kongres pada 2006. Pada 2018, Rashida Tlaib dan Ilhan Omar mencatat sejarah sebagai perempuan muslim pertama yang terpilih menjadi anggota DPR AS.

Kini, El-Sayed membawa representasi muslim Amerika ke tingkat yang lebih tinggi dengan menjadi muslim pertama yang terpilih sebagai senator AS.

Monitorday.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan aturan terbaru penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima bantuan Rp900.000 sekaligus untuk periode tiga bulan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Regulasi itu ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan BSU hanya diberikan kepada pekerja yang memenuhi seluruh kriteria pemerintah.

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam keterangan Biro Humas Kemnaker, Kamis (5/11/2026).

Nilai bantuan tersebut merupakan akumulasi subsidi Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pemerintah merencanakan penyaluran melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Adapun penerima BSU 2026 wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Mereka harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Selain itu, pekerja harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah apabila nilainya lebih tinggi. Penerima juga tidak boleh berstatus aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.

Syarat lainnya, pekerja tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan.

Dalam menentukan kelayakan penerima, Kemnaker menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungan upah mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Khusus pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Ketentuan serupa berlaku dengan menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi daerah yang tidak memiliki UMK.

Kemnaker juga mengingatkan perusahaan agar memastikan data pekerja yang dilaporkan akurat sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran.

Pekerja dapat memeriksa informasi dan status penerima BSU 2026 melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id. Masyarakat juga bisa menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis siang (05/11/2026). Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah rencana pengembangan infrastruktur transportasi dan fasilitas publik, baik di Jakarta maupun di Bali.

“Dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden memberikan sejumlah arahan terkait revitalisasi kawasan Monas dan pembangunan layanan kereta api di Bali,” ujarnya.

Seskab menyampaikan bahwa salah satu arahan Presiden Prabowo adalah melakukan revitalisasi Stasiun Gambir yang telah berdiri sejak era 1970-an dan belum pernah direnovasi. 

“Stasiun Gambir diharapkan bisa menjadi pusat stasiun nasional sekaligus kawasan hiburan, wisata, dan rekreasi keluarga di jantung Ibu Kota,” jelasnya.

Selain Stasiun Gambir, Presiden Prabowo juga mengarahkan revitalisasi kawasan Monas agar makin nyaman dan indah, sekaligus memperkuat nilai sejarah serta edukasi bagi masyarakat yang berkunjung. Presiden Prabowo juga turut menginginkan pembangunan Museum Agung Nasional atau Grand National Museum di kawasan Monas.

“Setelah selesainya revitalisasi Galeri Nasional dan Museum Gajah, Bapak Presiden ingin Indonesia memiliki museum berskala besar yang menjadi pusat sejarah, pendidikan, hiburan, dan rekreasi, khususnya bagi para pelajar dan generasi muda,” ungkap Seskab.

Di sektor transportasi, lanjut Seskab, Presiden Prabowo juga memberikan arahan untuk memulai pembangunan layanan kereta api di Provinsi Bali. 

“Pada tahap awal, jalur tersebut direncanakan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan sejumlah kawasan wisata, mulai dari Kuta, Legian, Seminyak, hingga Canggu, serta kawasan di wilayah utara,” tuturnya.

Berbagai rencana pengembangan tersebut merupakan bagian dari keinginan Presiden Prabowo untuk menghadirkan fasilitas publik yang lebih baik sekaligus menjadi kebanggaan nasional.

“Bapak Presiden berkeinginan agar revitalisasi kawasan Monas, stasiun Gambir, pembangunan Grand Museum, serta pengembangan layanan kereta api di Bali tidak hanya menghadirkan fasilitas publik yang lebih baik, tapi juga menjadi nation pride atau kebanggaan nasional,” pungkasnya. 

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, integritas dan tanggung jawab menjadi kunci keberhasilan program revitalisasi satuan pendidikan atau sekolah. Seluruh pihak yang terlibat agar mengelola dana bantuan revitalisasi secara transparan, akuntabel, dan amanah. Tidak boleh ada satu rupiah pun disalahgunakan.

Pesan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat memberikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Percepatan Pelaporan Progres Revitalisasi Sekolah Dasar (SD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (5/11/2026)

Program revitalisasi bukan sekadar membangun atau memperbaiki gedung sekolah. Lebih dari itu, program ini merupakan upaya pemerintah untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Pak Presiden menekankan, jangan ada satu rupiah pun uang rakyat yang dikorupsi. Karena revitalisasi ini adalah dana rakyat yang diamanahkan kepada kita semua untuk digunakan sebagai sarana memperbaiki kualitas dan sarana pendidikan,” tegas Abdul Mu’ti.

Keberhasilan program revitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang telah selesai dikerjakan. Pemerintah juga perlu melihat sejauh mana perbaikan sarana pendidikan memberikan dampak terhadap motivasi belajar murid, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta meningkatkan kualitas pembelajaran.

Mendikdasmen minta seluruh pihak menjalankan program dengan penuh tanggung jawab, mulai dari pelaksanaan pembangunan fisik hingga penyusunan laporan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Akuntabilitas setidaknya mencakup transparansi, pertanggungjawaban administrasi dan finansial, serta manfaat nyata dari program yang dijalankan. Artinya, setiap penggunaan anggaran harus sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Karena dalam konteks administrasi negara, hal yang baik tentu harus kita laporkan dengan benar. Sesuatu yang baik kalau laporannya salah, itu akan menjadi salah,” ujarnya.

Penghematan juga dapat terjadi karena keterlibatan masyarakat yang secara sukarela bergotong royong membantu proses pembangunan. Menurut dia, efisiensi tersebut tidak menjadi persoalan selama penggunaan anggaran dilaporkan secara transparan dan sesuai prosedur. 

“Apabila terdapat sisa anggaran atau perubahan kebutuhan pembangunan. Penggunaan dana harus dikonsultasikan dengan pihak terkait dan mengikuti mekanisme yang berlaku,” tutur Mendikdasmen.

Partisipasi masyarakat juga dinilai dapat memperkuat pelaksanaan revitalisasi. Namun, setiap dukungan atau tambahan dana dari masyarakat tetap harus dicatat dan dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya.

Mendikdasmen secara khusus mengingatkan agar dana revitalisasi tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Potensi praktik penggelembungan harga atau manipulasi nilai pembelian barang tidak boleh dilakukan. 

“Barang yang sebenarnya bisa dibeli dengan harga Rp400 ribu, tetapi dibelikan dengan harga Rp500 ribu. Hal seperti ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Kemudian para pengawas, fasilitator, konsultan, dan seluruh pihak yang terlibat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Konsultan, misalnya, tidak hanya hadir secara formal, tetapi harus aktif memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Dia berharap pelaksanaan revitalisasi sekolah dapat menjadi warisan kebaikan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekolah yang lebih layak dan representatif diharapkan mampu menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus mendukung pembentukan karakter murid.

“Semoga ini menjadi bagian dari legasi, menjadi bagian dari cerita baik yang dikenang oleh masyarakat karena sekolah-sekolah menjadi semakin baik dan semakin representatif untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas,” pungkasnya. 

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto meminta agar proses hukum terkait dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara serta sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (04/11/2026). Mensesneg menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan dukungan dan arahan kepada Kapolri untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada hal yang ditutup-tutupi.

“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden turut menyampaikan keprihatinan atas perkembangan kasus tersebut. Seiring dengan proses hukum yang berjalan, Presiden juga telah menandatangani Keputusan Presiden terkait pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan perkembangan kasus ini tidak memengaruhi pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Pemerintah berkomitmen agar pelayanan publik melalui institusi kepolisian tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali,” katanya.

Terkait dugaan penyadapan, Mensesneg menjelaskan bahwa pelaksanaan penyadapan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memahami bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan tindakan oknum tertentu.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu,” pungkasnya.

Pemerintah berharap proses penanganan kasus ini dapat berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan mengedepankan objektivitas dan transparansi serta tetap menjaga kepentingan negara dan pelayanan kepada masyarakat. 

Monitorday.com – Indeks Harga Saham Gabungan bergerak menguat signifikan pada perdagangan hari ini, didorong oleh respon positif pelaku pasar terhadap hasil pemilihan umum paruh waktu di Amerika Serikat.

Penguatan indeks domestik tersebut sejalan dengan pergerakan bursa saham global dan kawasan regional yang menyambut kejelasan arah kebijakan ekonomi serta stabilitas politik di Washington.

Hasil penghitungan suara pemilu paruh waktu dinilai memberikan kepastian bagi prospek perekonomian dunia, sehingga memicu peningkatan aliran modal ke pasar modal negara berkembang termasuk Indonesia.

Kenaikan IHSG kali ini ditopang oleh kinerja positif sejumlah sektor saham unggulan, terutama sektor keuangan, energi, dan infrastruktur yang mencatatkan akumulasi beli cukup tinggi.

Pelaku pasar kini tetap mencermati tindak lanjut kebijakan moneter global dan rilis indikator makroekonomi utama sebagai pedoman investasi berikutnya.

Monitorday.com – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sekitar satu juta tokoh nasional sepanjang 2025–2026 memicu alarm serius terkait keamanan nasional. Kasus ini tidak hanya mengungkap potensi penyalahgunaan teknologi pengawasan, tetapi juga menyoroti lemahnya tata kelola intelijen, pengawasan internal, dan perlindungan informasi negara.

Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyisipan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal pada 3 November 2026. Nomor-nomor tersebut diduga dimasukkan tanpa verifikasi, dasar penyelidikan, maupun penyidikan yang sah. Lebih jauh, pada Oktober 2026, muncul dugaan instruksi penghapusan berkas hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak digital operasional.

Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), Pratama Persadha, menilai kasus tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam pengelolaan teknologi penyadapan. Menurutnya, ancaman utama bukan terletak pada kecanggihan perangkat, melainkan lemahnya sistem kendali, otorisasi, dan pengawasan terhadap pihak yang memiliki akses.

Pratama menjelaskan, LIMS merupakan platform legal yang menghubungkan kebutuhan intersepsi aparat penegak hukum dengan infrastruktur operator telekomunikasi. Sistem ini meneruskan instruksi penyadapan untuk menyalin komunikasi target, mulai dari percakapan suara hingga metadata berupa durasi, nomor lawan bicara, dan pola komunikasi.

Ia mengingatkan agar LIMS tidak disamakan dengan spyware seperti Pegasus atau Predator yang bekerja dengan menginfeksi perangkat secara langsung. Penyalahgunaan LIMS justru berkaitan erat dengan ancaman dari orang dalam atau insider threat, yakni pihak yang memiliki kewenangan dan akses sah terhadap sistem, tetapi menggunakannya di luar ketentuan.

“Ancaman tidak selalu datang dari peretas luar. Ancaman yang paling berbahaya justru muncul dari dalam organisasi—dari pihak yang memiliki legitimasi dan hak akses atas sistem,” ujar Pratama dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Berdasarkan analisis CISSReC, terdapat empat kelemahan utama yang berpotensi membuka ruang penyadapan ilegal. Pertama, pengendalian hak akses yang lemah sehingga pejabat tertentu berpeluang menguasai seluruh proses, mulai dari menentukan target, memberikan persetujuan, melakukan penyadapan, hingga mengelola hasilnya.

Kedua, tidak adanya verifikasi berlapis dalam pengajuan target. Proses tersebut diduga dapat mengabaikan dokumen permohonan resmi, identitas perkara, serta izin pejabat berwenang dan hanya mengandalkan instruksi internal yang subjektif.

Ketiga, sistem audit atau audit trail yang rentan karena aktivitas penambahan target hingga penghapusan data tidak tercatat secara otomatis dalam mekanisme yang tidak dapat diubah. Keempat, lemahnya pengawasan independen sehingga anomali operasional sepanjang 2025–2026 berpotensi luput dari deteksi.

Pratama menilai dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 membuat persoalan ini semakin serius. Tindakan tersebut berpotensi menggeser kasus dari sekadar penyalahgunaan wewenang menjadi perusakan integritas bukti elektronik.

Karena itu, CISSReC mendesak dilakukannya audit forensik menyeluruh terhadap log server, aktivitas akun administrator, hingga rekaman komunikasi antara LIMS dan operator seluler. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap pihak yang terlibat sekaligus memastikan apakah jejak digital telah dimanipulasi.

Ancaman terhadap komunikasi Presiden juga menjadi perhatian khusus. Kebocoran percakapan kepala negara berpotensi mengganggu posisi tawar diplomasi, memengaruhi kebijakan ekonomi, hingga membahayakan kepentingan strategis dan keselamatan negara.

“Komunikasi Presiden dan jajaran pejabat tinggi negara harus memiliki lapisan pengamanan tersendiri. Pemeriksaan perangkat secara rutin, verifikasi jalur komunikasi, dan pembatasan akses ruang rapat harus dijalankan oleh unit independen yang steril dari objek pengawasan,” tegasnya.

Untuk mencegah penyalahgunaan serupa, CISSReC mendesak pemerintah mengaudit seluruh perangkat penyadapan milik institusi penegak hukum di Indonesia, termasuk Polri dan lembaga lain yang memiliki kewenangan intersepsi.

Audit tersebut harus mencakup inventarisasi perangkat, pemetaan otoritas pengoperasian, pemeriksaan dasar hukum setiap aktivitas penyadapan, serta evaluasi mekanisme pencatatan yang tidak dapat dimodifikasi.

CISSReC juga merekomendasikan enam pilar pengamanan LIMS, yakni persetujuan berlapis yang mewajibkan dasar hukum dan identitas perkara yang jelas, pemisahan tugas antara administrator teknis dan pengambil keputusan, serta penerapan immutable audit log yang disimpan pada infrastruktur terpisah.

Selain itu, diperlukan audit berkala dan mendadak oleh lembaga eksternal independen, deteksi anomali otomatis yang mampu menghentikan proses tanpa dokumen pendukung, serta pengawasan eksternal yang efektif tanpa mengorbankan kerahasiaan penegakan hukum.

Pratama menegaskan, kewenangan penyadapan harus selalu diimbangi pengawasan ketat. Sebab, teknologi yang seharusnya digunakan untuk melindungi negara justru dapat berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas.

“Satu prinsip yang harus dipegang teguh: semakin besar kewenangan seseorang untuk mengawasi komunikasi masyarakat, semakin kuat pula pengawasan yang harus diberlakukan terhadap orang tersebut. Dalam negara hukum, kewenangan penyadapan bukanlah hak istimewa tanpa batas,” tutup Pratama.

Monitorday.com –  Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk memastikan penyelenggaraan asesmen berjalan secara transparan, akuntabel, dan memperhatikan hak murid. Pemantauan dilakukan oleh Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution melalui kunjungan ke Posko Pelaksanaan TKA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta peninjauan langsung di SMA Negeri 32 Jakarta, Rabu (4/11).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan TKA berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tetap memperhatikan pemenuhan hak seluruh murid. Melalui pemantauan tersebut, Ombudsman RI melihat secara langsung mekanisme koordinasi, pengawasan, serta penanganan berbagai dinamika yang muncul selama pelaksanaan TKA.

Maneger Nasution menyampaikan bahwa keberadaan Posko TKA merupakan langkah penting untuk menghadirkan negara dalam memastikan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Menurutnya, pemantauan secara langsung memungkinkan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah korektif.

“Menurut saya, ini penting untuk menghadirkan negara dan memastikan bahwa pelayanan publik di bidang pendidikan bisa kita pantau. Pengawasan dan transparansi menjadi hal penting. Harapannya, apabila ada persoalan, kita bisa mengidentifikasinya secara langsung sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, mekanisme pengawasan tersebut juga penting untuk memastikan tidak ada murid yang kehilangan haknya dalam mengikuti TKA akibat kondisi atau kendala tertentu. Sebagai contoh, murid penyandang disabilitas maupun murid yang mengalami kendala dalam pelaksanaan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan pemantauan, Ombudsman RI juga membuka kanal pengaduan masyarakat melalui kantor perwakilan di seluruh provinsi. Langkah ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun masukan terkait pelaksanaan TKA. Pengaduan yang masuk akan menjadi bagian dari catatan pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan TKA.

Terkait kebijakan TKA, Maneger Nasution memandang perlu adanya diskusi lebih lanjut mengenai posisi dan arah kebijakan asesmen ini ke depan. Hal tersebut mempertimbangkan dinamika di lapangan, ketika TKA secara kebijakan bersifat pilihan, tetapi hasilnya dibutuhkan oleh murid untuk keperluan tahapan pendidikan berikutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ombudsman RI atas dukungan serta keterlibatan aktif dalam mengawal pelaksanaan TKA 2026. Menurutnya, kehadiran Ombudsman RI menjadi bentuk dukungan penting dalam memastikan penyelenggaraan TKA berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak murid.

“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dukungan Ombudsman RI yang telah turut memantau pelaksanaan TKA, baik melalui kunjungan ke Posko TKA maupun pemantauan langsung di satuan pendidikan. Dukungan dan pengawasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan TKA berjalan dengan baik. Kami terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan TKA ke depan,” ujar Toni.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas, menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan TKA. Dengan demikian, setiap kendala dan masukan yang muncul dapat ditindaklanjuti secara tepat demi memastikan seluruh murid memperoleh kesempatan yang setara dalam mengikuti TKA.

Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dan pengawasan bersama berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan TKA berjalan dengan baik, menjunjung prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh murid.