Monitorday.com – DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana menggelar forum group discussion (FGD) untuk merumuskan kurikulum hukum. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan hal ini saat membuka Sekolah Hukum diikuti seluruh caleg terpilih dari PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (14/5)

Dalam pidatonya, Hasto mengingatkan kembali pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP. Menurutnya, gagasan para pendidik bangsa tentang Indonesia merdeka sangat luar biasa dan tak ada duanya.

“Ibu Mega menyebutkan tentang suatu negara paripurna, spirit-nya yang menyala melalui kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kata Ibu Mega, spirit inilah yang mengandung tekad kuat untuk berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri,” ujar Hasto.

Hasto menambahkan, konsep negara paripurna ini sangat lengkap, utuh, komprehensif, dan visioner, yang mendasari politik hukum PDIP.

“Karena partai ini kita tidak pernah berhenti berjuang, tidak pernah berhenti bergerak. Siapa yang mandek, maka Indonesia bisa amblek. Karena itu, kita harus berjuang sungguh-sungguh. Besok kita akan mengadakan FGD, yang telah direncanakan satu bulan lalu, untuk memperbaiki kurikulum Sekolah Partai kita,” jelasnya.

Hasto menegaskan bahwa seluruh tiga pilar partai harus memahami aspek-aspek politik hukum dari konsepsi negara paripurna. Para kader PDIP juga diminta memahami hukum acara, pidana, dan perdata, agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan dalam rangka supremasi hukum.

Dalam sesi tersebut, tata kelembagaan, etika, dan moral akan disampaikan oleh advokat senior Gayus Lumbuun.

“Kemudian, bagaimana mekanisme-mekanisme hukum, termasuk pra-peradilan, semua akan diajarkan. Selama satu bulan penuh ini, setiap Jumat akan menjadi hari untuk mempelajari seluruh aspek tentang hukum yang berkeadilan,” tutup Hasto.