Monitorday.com – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan partainya masih menunggu evaluasi dan kajian ilmiah sebelum memutuskan mengusung Ridwan Kamil (RK) dalam Pilkada 2024, baik untuk pemilihan gubernur Jakarta maupun Jawa Barat.
“Kami akan menunggu evaluasi terlebih dahulu, nanti akan kami putuskan. Namun, semuanya berbasis kajian ilmiah dan evaluasi,” ujar Airlangga saat menghadiri acara HUT Ke-75 Theo Sambuaga dan Peluncuran Buku di Jakarta, Sabtu (22/6).
Airlangga menyebutkan bahwa pada pilkada sebelumnya, Golkar berhasil memenangkan suara sebesar 60 persen berkat kajian ilmiah. Hal ini juga berlaku pada pemilu legislatif 2024, di mana suara Golkar meningkat berkat kajian ilmiah yang telah dilakukan.
“Basis kajian ilmiah ini tidak akan kami tinggalkan,” katanya.
Saat ditanya apakah Golkar akan mencalonkan kader sendiri atau bersama dengan partai lain, Airlangga menegaskan bahwa Golkar akan mengusung calon bersama dengan koalisi dalam Pilkada DKI Jakarta.
“Kami selalu mencalonkan bersama karena Partai Golkar tidak berjalan sendiri, tetapi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju,” ucapnya.
Dalam Pilkada Jawa Barat, Airlangga menyebutkan bahwa Partai Golkar memiliki 27 nama kader internal untuk seluruh kabupaten/kota di Jabar.
Ketua Pemenangan Pemilu Jawa 1 Partai Golkar, MQ Iswara, sebelumnya mengungkapkan banyaknya dukungan kepada RK untuk maju di Pilkada serentak Jabar.
“Saya banyak mendapatkan telepon dan pesan singkat yang mengirimkan berita dan dukungan kepada Ridwan Kamil,” katanya pada 20 Juni.
Iswara menjelaskan bahwa pengurus Golkar di Jawa Barat dan kabupaten/kota, serta berbagai tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, berharap Kang Emil kembali memimpin Jawa Barat.
Selama menjabat, Emil dinilai berhasil dan hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi.
Iswara, yang juga komandan pemenangan di Provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, mengakui bahwa mengampanyekan RK di Jakarta akan memerlukan usaha lebih keras.
RK telah menerima dua surat tugas dari Golkar untuk Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta, namun keputusan akhir mengenai penempatan RK akan diserahkan kepada mekanisme Partai Golkar dan Ketua Umum Airlangga Hartarto.