Monitorday.com – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintah atas komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan selama 10 tahun terakhir.

Isma menyampaikan hal ini dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center pada hari Senin (8/7).

Isma menyatakan apresiasi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintah atas komitmen mereka dalam memperkuat fondasi akuntabilitas dalam pengelolaan tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir.

Dia mengakui dukungan yang diberikan serta sinergi yang memungkinkan BPK menjalankan mandatnya dengan baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 terdiri dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), yang semuanya telah diperiksa oleh BPK.

Hasil pemeriksaan tersebut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun ke-8 berturut-turut sejak tahun 2016.

Isma menegaskan bahwa opini WTP mencerminkan standar yang dipatuhi dalam menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme BPK serta memberikan manfaat yang signifikan.

Dia menambahkan bahwa opini WTP merupakan bukti kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan mengikuti Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan di sektor publik.

Meskipun menghadapi tantangan pandemi COVID-19 selama periode 2020-2022, pemerintah diakui telah berupaya maksimal dalam mengelola APBN tanpa mengorbankan transparansi dan akuntabilitas.

Ini berkontribusi pada pemeliharaan opini WTP dalam pertanggungjawaban keuangan negara.

Isma juga menyoroti pentingnya sinergi dan resiliensi pemerintah serta pemangku kepentingan dalam mendukung pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi di Indonesia, yang menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan banyak negara lain.

Dalam konteks transisi ke pemerintahan berikutnya, Isma menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK untuk pengelolaan yang lebih baik dari uang negara, memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Presiden Joko Widodo juga mengharapkan dukungan BPK dalam memfasilitasi peralihan pemerintahan yang lancar dan berkelanjutan, serta memperkuat upaya pembangunan pemerintahan yang lebih akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.