Monitorday.com – Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa pemerintahan mendatang berkomitmen untuk mencegah maladministrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Muzani usai menjadi pembicara dalam sesi diskusi Rakernas I 2024 Ombudsman RI bertajuk “Urgensi Fungsi Koordinasi dan Kolaborasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Periode 2024–2029” di Jakarta, Rabu (10/7).

“Malaadministrasi dapat menyimpang dari tujuan bernegara dan menghambat visi Prabowo sebagai presiden. Karena itu, efektivitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan,” ujar Muzani.

Ia menekankan pentingnya memperkuat peran Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik, agar pemantauan terhadap kinerja pemerintah lebih optimal.

“Ombudsman seharusnya dianggap sebagai mitra yang memperkaya pelayanan publik, bukan sebagai saingan atau lembaga pengawas,” tambahnya.

Muzani juga menyebut bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dengan Ombudsman.

“Untuk memperpendek jarak, kami akan mendorong komunikasi yang lebih baik dan efektif antara Ombudsman dan lembaga negara, agar pemikiran bisa lebih produktif,” kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Ia juga meminta Ombudsman untuk mengomunikasikan data-data terkait aduan masyarakat dan masalah kinerja kementerian/lembaga dengan pemerintah.

Menurut Muzani, komunikasi ini penting untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan mencegah masalah berulang.

“Ombudsman sudah memiliki data tentang aduan rakyat dan masalah yang terjadi di kementerian/lembaga. Data ini harus dikomunikasikan kepada pemerintah agar masalah serupa tidak terulang,” ujarnya.