Monitorday.com – Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Mokhammad Najih, menyampaikan harapannya agar pemerintahan baru periode 2024–2029 berkomitmen penuh terhadap peningkatan pelayanan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Najih dalam sesi diskusi Rakernas I 2024 Ombudsman RI dengan tema Urgensi Fungsi Koordinasi dan Kolaborasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Periode 2024–2029 di Jakarta, Rabu malam.

Najih menekankan pentingnya pemerintah untuk memiliki pembantu-pembantu presiden yang memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, kelembagaan kementerian, lembaga, dan badan negara dibentuk untuk melayani masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan.

“Saya berharap optimisme masyarakat terhadap pemerintahan baru didukung oleh pembantu presiden yang benar-benar komit untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara profesional. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang menyimpang seperti malaadministrasi, korupsi, dan nepotisme,” ucap Najih, dikutip Kamis (11/7).

Lebih lanjut, Najih menyampaikan bahwa Ombudsman merencanakan untuk membentuk perwakilan di provinsi-provinsi baru yang baru dimekarkan, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini dilakukan karena provinsi-provinsi baru memerlukan pengawasan Ombudsman.

“Pembentukan perwakilan di provinsi-provinsi baru tersebut memerlukan dukungan penuh dari pemerintahan baru,” tambahnya.

Ahmad Muzani, Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyatakan komitmen pemerintahan mendatang untuk mencegah malaadministrasi yang dapat mengganggu tujuan negara.

“Malaadministrasi dapat mengganggu tujuan negara dan presiden terpilih. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pelayanan publik harus terus diperbaiki,” kata Muzani.

Muzani menambahkan bahwa Ombudsman RI, sebagai lembaga yang ditugaskan undang-undang untuk mengawasi pelayanan publik, perlu diperkuat agar pemantauan terhadap pelayanan publik oleh pemerintah menjadi lebih optimal.

“Ombudsman harus dilihat sebagai mitra yang dapat membantu memperkaya pelayanan publik dari lembaga negara kepada rakyat,” tandas Muzani.