Monitorday.com – Kesejahteraan prajurit yang dikirim ke Papua dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab dan risiko yang mereka hadapi. Prajurit sering kali harus menghadapi situasi yang berbahaya, bahkan kerap gugur di medan perang, sementara kesejahteraan mereka belum tentu terjamin.

Beredar informasi bahwa biaya saku seorang prajurit TNI yang berada di Papua awalnya, haynya Rp. 15rb per hari, kemudian naik menjadi Rp. 88rb. Dan terakhir menjadi Rp 97 ribu per hari, masih kurang Rp3000. Bandingkan uang ngopi anggota DPR?

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono menggelar rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (10/7/2024). Menhan Prabowo Subianto diwakili Wamenhan M Herindra.

Salah satu pembahasan dalam rapat itu adalah dana operasi prajurit TNI di Papua. Dalam pembahasan tentang Papua, Komisi I DPR dan Panglima TNI menginginkan adanya kenaikan uang operasional prajurit yang ditugaskan di Bumi Cenderawasih.

“Kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka (naik menjadi) Rp 97 ribu per hari,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu. Uang itu di luar gaji pokok dan tunjangan yang setiap bulan diterima prajurit TNI.

Menurut Meutya, kenaikan uang operasional prajurit TNI yang bertugas di Papua segera diputuskan untuk diterapkan tahun ini. Dengan begitu, sambung dia, kenaikan uang operasional bisa segera dinikmati para prajurit tanpa perlu menunggu Rancangan APBN 2025.

Hal itu mengingat kenaikan uang operasional ini sangat dibutuhkan oleh para prajurit TNI di lapangan. “Enggak, itu di luar yang 2025 karena ada kebutuhan mendesak di Papua jadi tidak menunggu sampai tahun 2025,” kata politikus Partai Golkar tersebut.

Baca: Mengenal Ajudan Menteri AHY dari Kostrad, Lettu Inf Pandu Qisti

Meutya menjelaskan, kenaikan biaya operasional telah disesuaikan dengan mahalnya kebutuhan pokok di Papua. Atas dasar itu, sambung dia, harus ada perbedaan biaya operasional antara prajurit yang bertugas di Papua dengan di wilayah lain di Indonesia.

“Kan di sana mahal mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya,” ujar Meutya.

Usai rapat tertutup dengan dewan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, isu Papua menjadi salah satu tema yang dibahas. Dia menyebut, masalah yang terjadi di Papua terbilang kompleks.

“Masalah PDN (pinjaman dalam negeri) ya, fokus anggarannya untuk menangani papua, karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif, dan juga permasalahannya sangat kompleks,” kata Agus dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Agus turut menyentil mengenai rawannya kondisi keamanan di Bumi Cendrawasih tersebut. Pasalnya, Papua merupakan markas separatis bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus.

Tercatat, Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto sebenarnya diundang dalam rapat kali ini oleh Komisi I DPR. Tapi Prabowo memilih tak datang karena sedang menjamu Grand Syekh Al Azhar as-Syarif Mesir Ahmad Muhammad Ahmed Al Tayeb.