Monitorday.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan komitmen untuk menindak tegas mafia tanah hingga ke akar-akarnya, demi memastikan keadilan bagi masyarakat.

Pada Senin (5/8) di Jakarta, Agus menekankan bahwa upaya ini bukan sekadar jargon, melainkan langkah nyata yang didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo, yang menginginkan setiap warga negara mendapatkan keadilan.

Agus menegaskan bahwa negara akan hadir untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau profesi, mendapatkan kepastian hukum.

Ia menyayangkan jika masyarakat hidup dalam kekhawatiran akan digusur, sementara para mafia tanah justru hidup nyaman di atas penderitaan orang lain.

Salah satu isu yang menjadi sorotan publik adalah sengketa tanah, terutama yang dipicu oleh ulah mafia tanah, yang seringkali melibatkan konflik antarwarga, warga dengan korporasi, atau bahkan aset milik TNI dan Polri.

Kementerian ATR/BPN, lanjut Agus, akan memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan.

Sinergi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri dan kejaksaan, juga akan ditingkatkan untuk memastikan keadilan bagi seluruh pemilik tanah di Indonesia.

Agus mencontohkan kasus sengketa tanah di Grobogan, Jawa Tengah, yang berlarut-larut dan menyebabkan batalnya investasi yang seharusnya bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat.

Menurutnya, masalah tanah ini berdampak luas, mulai dari kepentingan rakyat kecil hingga pengembangan investasi, dan oleh karena itu, keadilan dan kesejahteraan harus ditegakkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.