Monitorday.com – Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti sulit memahami keputusan DPR yang bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan calon kepala daerah.

Mu’ti menegaskan bahwa DPR seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi undang-undang.

Sebagai wakil rakyat, DPR harus mengedepankan kebenaran dan kepentingan negara daripada kepentingan politik.

Mu’ti menekankan pentingnya DPR menghormati lembaga Yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mu’ti, DPR seharusnya tidak berseberangan dengan keputusan MK dalam masalah persyaratan calon kepala daerah.

Tindakan DPR dapat menimbulkan masalah disharmoni dalam sistem ketatanegaraan dan Pilkada 2024.

DPR dan Pemerintah perlu peka terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut penegakan hukum.

Mu’ti mengingatkan perlunya sikap bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan yang lebih besar.