Monitorday.com – Palestina untuk pertama kalinya mendapatkan kursi dalam sidang Majelis Umum PBB pada sesi pertama ke-79.

Pengamat Palestina di PBB, Riyad Mansour, duduk di antara perwakilan Sri Lanka dan Sudan.

Label “Negara Palestina” tertera di meja Mansour, disetujui oleh Presiden Majelis Umum PBB.

Duta Besar Mesir menyebut momen ini sebagai momen bersejarah bagi Palestina.

Israel mengecam keputusan ini dan menyebutnya sebagai hadiah untuk terorisme, khususnya Hamas.

Pada Mei, Majelis Umum PBB mempertimbangkan kembali keanggotaan penuh Palestina dengan mayoritas suara.

Resolusi tersebut memberikan hak partisipasi tambahan kepada Palestina, meskipun dikecam Israel.

Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung keanggotaan penuh Palestina.

Resolusi yang didukung mayoritas negara diajukan oleh Aljazair dan didukung oleh negara-negara seperti Jepang dan Rusia.

AS menekankan kenegaraan Palestina harus dicapai melalui kesepakatan langsung dengan Israel.

Pada Juli, Knesset menolak pendirian negara Palestina, termasuk dalam perjanjian damai masa depan.

Beberapa negara seperti Spanyol dan Norwegia mengakui Palestina sebagai negara.

Israel mengancam akan menghancurkan Otoritas Palestina jika terus mendorong langkah diplomatik di PBB.

Palestina kembali mengajukan keanggotaan penuh di PBB setelah sempat terhenti sejak 2011.

Upaya ini dilanjutkan di tengah meningkatnya kecaman terhadap Israel atas tindakannya di Gaza.

Menlu Israel mengancam langkah diplomatik Palestina di PBB bisa berujung pada pembubaran PA.