DUA pekan jelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 2024–2029, Gedung Parlemen makin ramai. Terutama setelah pada Kamis, 19 September 2024, Rapat Paripurna DPR mengetuk palu pengesahan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Suasananya mirip seperti ketika kepala sekolah mengumumkan ujian nasional akan diubah: penuh kejutan dan kepanikan.

Keputusan ini bukan hanya formalitas; UU ini menjadi tiket ‘bebas main’ bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyusun kabinetnya. Seolah-olah, Prabowo sedang merancang sebuah orkestra besar, dimana ia bebas memilih instrumen dari biola sampai, gitar… atau mungkin gong? Bebas!

Dengan UU Kementerian Negara yang baru, Prabowo punya kebebasan membentuk kabinet seperti komposer musik yang tidak terbatas pada alat tertentu. Sebelumnya, UU ini hanya mengizinkan maksimal 34 kementerian. Kini, Prabowo bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Jika dia ingin menambah jumlah kementerian sampai 54, silakan saja! Siapa tahu, kita bisa lihat kementerian dengan nama-nama inovatif seperti “Kementerian Perumahan Rakyat yang Benar-Benar Layak” atau “Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kolam Renang Opsional.”

Proses legislasi yang super cepat ini menarik perhatian banyak pihak. Meski RUU ini sudah ada sejak 2019, ia tak dibahas sampai 4,5 tahun kemudian. Seperti sinetron yang tiba-tiba kembali setelah bertahun-tahun hiatus, semua orang mendadak kembali tertarik. Dan, tentu saja, dramanya tak kalah seru dari kisah cinta dalam sinetron.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, bahkan menyinggung bahwa kabinet Prabowo bisa diisi 44 menteri. “Artinya, ada penambahan 10 pos baru,” katanya dengan percaya diri. Ini mungkin mirip pesta ulang tahun besar, di mana siapa pun diundang—bahkan yang tak masuk undangan asli. Begitu pula dengan koalisi Prabowo: Zulkifli Hasan dari PAN dan Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra tampak ikut bersemangat seperti panitia pernikahan yang tak sabar untuk memulai acaranya.

Salah satu kementerian yang menarik perhatian adalah Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam RAPBN 2025, anggaran kementerian yang sebelumnya masih PUPR menyentuh angka Rp 53 triliun. Ya, masih cukup lah buat membangun rumah-rumah layak, bahkan mungkin rumah dengan fitur smart home yang bisa bicara. Tapi, kalau kementerian ini nanti dipecah dua, anggarannya juga kemungkinan besar ikut terbelah seperti kue ulang tahun.

Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, mengisyaratkan fokus pemerintah ke depan adalah pada sektor perumahan. Kabar baik bagi mereka yang masih berjuang mengumpulkan DP rumah—atau yang setidaknya ingin punya tempat teduh saat hujan datang tanpa janji.

Namun, mencari lahan untuk perumahan rakyat tetap tidak semudah menemukan jodoh di Tinder. Setidaknya, di Tinder ada swipe left atau swipe right, sementara untuk lahan, swipe ke mana pun bisa tetap mentok di tembok birokrasi. Oleh karena itu, kabinet baru ini perlu dipimpin oleh sosok yang tak hanya berpengalaman, tetapi juga kreatif. Bayangkan menteri yang bisa menekan satu tombol dan tiba-tiba muncul perumahan murah di tengah kota. Sayangnya, itu masih di dunia game SimCity.

Jadi, siapa saja kandidat Menteri Perumahan Rakyat? Beberapa nama sudah mulai muncul dalam bisik-bisik politik. Pertama, Basuki Hadimuljono, sang ‘jenderal infrastruktur’ yang sudah pernah menjabat sebagai Menteri PUPR. Basuki adalah sosok yang tangguh—mungkin setangguh beton yang ia awasi. Jika ia bersedia kembali, mungkin kita bisa berharap pada proyek-proyek infrastruktur spektakuler lagi.

Ada juga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mungkin bisa masuk sebagai Menko Infrastruktur. AHY punya latar belakang militer dan pengalaman memimpin partai besar, jadi kalau ada masalah, setidaknya ia tahu cara memimpin pasukan—atau kementerian, dalam hal ini.

Ridwan Kamil juga disebut-sebut sebagai kandidat yang menarik. Mantan Gubernur Jawa Barat ini sudah terbukti punya tangan dingin dalam membangun berbagai proyek infrastruktur. Jika ia menjadi Menteri Perumahan, mungkin saja desain rumah rakyat bisa menjadi lebih estetik dan Instagrammable.

Atau bila perlu, biar lebih seger dan related dengan kebutuhan para genze Rizki Abadi, seorang pengusaha muda dengan latar belakang di sektor properti, seperti oke oke saja. Kemampuannya dalam menyulap lahan tidur menjadi perumahan rakyat membuatnya kandidat yang berpotensi segar dan inovatif. Mungkin di bawah kepemimpinannya, kita akan melihat rumah yang tidak hanya murah, tetapi juga datang dengan diskon akhir tahun.

Pada akhirnya, siapa pun yang akan dipilih, kabinet Prabowo-Gibran jelas akan menjadi panggung politik yang menarik. Apakah mereka mampu memberikan solusi nyata bagi masalah perumahan atau hanya menambah koleksi meme politik di internet? Kita tunggu saja.

Yang pasti, perubahan ini membawa harapan baru. Tapi, seperti dalam setiap kabar baik, ada tantangan di depan mata. Dengan pemimpin yang tepat dan strategi yang matang, Kementerian Perumahan Rakyat bisa menjadi salah satu pemain kunci pembangunan nasional. Kita tunggu saja, siapa yang akan duduk di kursi panas ini—semoga bukan hanya “pemanas” tanpa substansi!