Monitorday.com – Hashim Djojohadikusumo masih ingat ekspresi kaget sang kakak, Prabowo Subianto, saat membolak-balik dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Malam itu, Prabowo duduk di ruang kerjanya, dikelilingi tumpukan kertas yang seolah tak ada habisnya.

“Ada sembilan lapisan di APBN! Biasanya cuma dicek sampai lapisan tiga atau empat, tapi saya bongkar semuanya,” kata Prabowo, seperti yang kemudian diceritakan Hashim.

Hasilnya? Luar biasa. Presiden menemukan anggaran yang bisa dipangkas hingga Rp 306 triliun! Sejumlah program yang dinilai tidak efektif, bahkan terkesan konyol, langsung masuk daftar penghapusan. “Ada program yang benar-benar konyol. Itu dihapus, dipangkas,” ujar Hashim, Jumat (31/1/2025).

Ia tidak merinci program apa saja yang dimaksud, tetapi yang jelas, temuan ini menggemparkan.

Pangkas anggaran ini bukan sekadar wacana. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera merespons dengan menerbitkan surat edaran S-37/MK.02/2025, yang berisi instruksi kepada seluruh menteri, kepala lembaga, hingga Kapolri dan Jaksa Agung untuk memangkas belanja negara. Fokus utama pemangkasan ada pada 16 pos anggaran yang selama ini menjadi ladang pemborosan.

Salah satu pos anggaran yang terkena dampak paling besar adalah alat tulis kantor (ATK). Pengeluaran untuk ATK dipangkas hingga 90%! Bisa dibayangkan, sebelumnya begitu banyak anggaran negara yang mengalir hanya untuk kertas, pulpen, dan perlengkapan kantor lainnya. Anggaran percetakan dan suvenir juga terkena pemangkasan besar, hingga 75,9%. Tidak hanya itu, anggaran sewa gedung, kendaraan, dan peralatan turut terpangkas 73,3%, sementara kegiatan seremonial dipotong 56,9%. Pemerintah tampaknya tidak ingin ada lagi pemborosan untuk acara-acara seremonial yang hanya menguras anggaran tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Yang paling menarik, perjalanan dinas juga menjadi target penghematan besar-besaran, dengan pemangkasan mencapai 53,9%. Tak jarang perjalanan dinas ini menjadi celah pemborosan, dengan laporan yang sulit diverifikasi dan manfaat yang sering kali dipertanyakan. Selain itu, anggaran untuk kajian dan analisis serta jasa konsultan dipangkas masing-masing 51,5% dan 45,7%. Ini menandakan bahwa pemerintahan Prabowo ingin lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada.

Tidak berhenti di situ, biaya untuk rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya juga dipangkas 45%. Honor output kegiatan dan jasa profesi turut mendapat pengurangan 40%, serta infrastruktur 34,3%. Sementara itu, anggaran untuk diklat dan bimbingan teknis (bimtek) juga dipotong 29%, peralatan dan mesin 28%, serta lisensi aplikasi 21,6%. Bahkan, bantuan pemerintah ikut terkena pemangkasan sebesar 16,7%, meski dipastikan tidak akan mengganggu program-program prioritas.

Langkah penghematan ini mencerminkan visi Prabowo untuk menata ulang pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan dan efisien. Keputusan untuk mengecek APBN hingga lapisan terdalam menunjukkan keseriusan dalam memberantas pemborosan yang selama ini terjadi. Dengan anggaran yang lebih terarah, diharapkan dana negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk birokrasi yang gemuk dan tidak efisien.

Pemangkasan anggaran dalam skala besar ini tentu menuai berbagai reaksi. Ada yang mendukung penuh karena melihatnya sebagai langkah maju dalam reformasi birokrasi, tetapi ada juga yang merasa khawatir akan dampaknya terhadap sektor-sektor tertentu. Namun, satu hal yang pasti: Prabowo telah mengambil langkah berani untuk membersihkan anggaran negara dari pos-pos yang tidak produktif. Apakah ini akan membawa perubahan besar dalam tata kelola keuangan negara? Waktu yang akan menjawabnya.