Monitorday.com – Entitas zionis ‘Israel’ dan Amerika Serikat dikabarkan menjalin komunikasi dengan sejumlah negara Afrika terkait kemungkinan menampung penduduk Gaza di wilayah mereka.
Komunikasi ini melibatkan Sudan, Somalia, dan Somaliland untuk membahas penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan pemukiman kembali warga Palestina.
Para pejabat AS mengaku bahwa pendekatan kepada tiga negara Afrika itu dimulai setelah Presiden Donald Trump menyampaikan rencananya mengusir warga Palestina dari Gaza.
Para pejabat Sudan menyatakan bahwa mereka telah menolak proposal AS untuk rencana tersebut.
Sementara itu, pejabat dari Somalia dan Somaliland mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya komunikasi tersebut.
Sudan merupakan bagian dari Kesepakatan Abraham 2020, yang menyaksikan beberapa negara Arab menormalkan hubungan dengan ‘Israel’.
Bulan lalu, Trump mengumumkan rencana kontroversialnya untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.
Presiden Trump menyatakan bahwa rencananya akan melibatkan AS untuk mengambil alih kepemilikan Gaza dan mengusir seluruh penduduknya.
Meskipun mengklaim bahwa pemindahan warga Palestina demi keamanan mereka, Trump menegaskan bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali.
Pada akhir Februari, Trump mengubah sikapnya dan menyatakan bahwa ia tidak akan memaksakan rencana tersebut.
Namun, seorang pejabat AS mengatakan bahwa Trump tetap pada visinya dan menolak usulan Mesir untuk solusi pasca-perang yang tidak melibatkan pengusiran penduduk.
Sementara itu, ‘Israel’ mendukung rencana sekutunya, AS, dengan Menteri Keuangan ‘Israel’ Bezalel Smotrich mengumumkan pembentukan “administrasi migrasi”.
Smotrich menyatakan bahwa anggaran tidak akan menjadi kendala dalam memfasilitasi pengusiran warga Palestina dari rumah dan tanah mereka di Jalur Gaza.
Ia menjelaskan bahwa operasi logistik untuk memindahkan warga Palestina akan sangat besar dan memerlukan persiapan yang matang.
Laporan AP bukanlah yang pertama mengungkap rencana potensial untuk mengusir warga Palestina ke Afrika, dengan Maroko dan Puntland di Somalia juga dipertimbangkan sebagai lokasi relokasi.
Puntland dan Somaliland mencari pengakuan internasional atas kedaulatan mereka, sementara Maroko mencari pengakuan atas kedaulatan mereka atas Sahara Barat yang diduduki.