Monitorday.com – Dunia kembali diguncang oleh kebijakan unilateral Amerika Serikat. Presiden Donald Trump, dalam langkah kontroversialnya yang terbaru, memutuskan untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap semua barang impor yang masuk ke Negeri Paman Sam mulai 5 April 2025. Tak berhenti di situ, negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS akan dikenai tarif lebih tinggi lagi, efektif 9 April 2025. Ini bukan hanya kebijakan ekonomi, ini adalah sinyal kuat bahwa AS ingin mengatur permainan perdagangan dunia sesuai kehendaknya sendiri.

Yang lebih menyakitkan dari tarif itu sendiri adalah pernyataan Menkeu AS Scott Bessent. Dengan enteng ia menyarankan negara-negara terdampak untuk diam dan tidak membalas. Alasannya? Untuk menghindari eskalasi perang dagang global. Ironis, ketika pelaku agresi menyuruh korban untuk tetap tenang. Ini bukan diplomasi, ini intimidasi ekonomi berbungkus retorika damai.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang punya neraca dagang positif dengan Amerika Serikat, jelas tak bisa berpura-pura tidak terdampak. Tarif impor baru ini bisa memukul ekspor kita, mempersempit akses pasar, dan mengguncang sektor-sektor yang selama ini bertumpu pada ekspor ke AS—mulai dari tekstil, alas kaki, elektronik, hingga produk agrikultur. Namun, yang paling krusial sekarang bukanlah seberapa besar dampaknya, tapi bagaimana sikap kita sebagai bangsa.

Beberapa negara besar sudah memberi sinyal perlawanan. China memperingatkan akan membalas secara proporsional. Uni Eropa mulai mengkaji tarif balasan untuk produk-produk unggulan AS. Lalu Indonesia? Apakah kita cukup hanya menggeleng dan berharap badai ini cepat berlalu?

Presiden Prabowo Subianto kini berdiri di persimpangan krusial. Di satu sisi, menjaga hubungan baik dengan AS adalah penting, mengingat posisinya sebagai mitra strategis dan investor besar. Namun di sisi lain, membiarkan negara ini tunduk pada tekanan sepihak hanya akan memperlemah posisi Indonesia di mata dunia. Kita akan terlihat pasif, mudah dikendalikan, dan kehilangan wibawa dalam diplomasi internasional.

Solusinya bukan semata-mata membalas dengan tarif 50% terhadap produk Amerika—meski langkah itu tetap patut dikaji serius—tetapi menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan. Kita bisa bersinergi dengan negara-negara berkembang lain, membentuk blok diplomatik baru yang menuntut keadilan dalam perdagangan internasional. Kita bisa memperkuat pasar dalam negeri dan memperluas ekspor ke kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang potensial. Kita bisa mempercepat hilirisasi industri agar ketergantungan pada ekspor bahan mentah berkurang drastis.

Apa pun pilihannya, diam bukanlah jawaban. Ini bukan sekadar perang tarif, ini ujian kedaulatan ekonomi. Jika Indonesia ingin menjadi kekuatan global, kita tak bisa terus-menerus bersikap reaktif dan lunak. Kepemimpinan Prabowo akan dinilai bukan dari seberapa sering ia bicara soal kemandirian, tetapi dari keberanian mengambil langkah tegas saat kedaulatan ekonomi dipertaruhkan.

Open statement seperti milik Scott Bessent harus dijawab dengan strategi, bukan dengan kekhawatiran. Dunia sedang berubah. Perdagangan global bukan lagi sekadar soal ekspor-impor, tapi soal harga diri bangsa. Sudah saatnya Indonesia meletakkan pondasi kebijakan luar negeri yang tegas, berani, dan setara. Kita tak bisa terus-menerus berada dalam posisi menunggu. Kita harus bertindak, dan dunia harus tahu: Indonesia tidak bisa ditekan seenaknya

Monitorday.com – Di tengah hiruk-pikuk kebijakan proteksionis Amerika Serikat yang memukul banyak negara dengan tarif dagang tinggi, ada satu negara yang tidak limbung—Indonesia. Bahkan, boleh berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut kebijakan ini dengan antusiasme yang tidak biasa.

Alih-alih mengeluh atau menunjukkan sikap resisten, beliau memanfaatkannya sebagai momentum strategis untuk menghidupkan kembali gairah konsumsi produk lokal.

Kita berandai-andai jika Presiden Prabowo berdiri di tengah kerumunan rakyat, mengangkat secangkir kopi Aceh panas sambil berkata lantang, “Saatnya kita minum kopi kita sendiri. Kopi Aceh, kopi Toraja, kopi Flores. Inilah rasa Indonesia!” Sebuah gestur kecil, tapi dengan makna besar: kebangkitan identitas nasional lewat gaya hidup.

Jika ini betul adanya, tentu harus diapresiasi. Pertanyaannya? masih belum tahu kapan itu terjadi.

Sudah terlalu lama kita berada dalam bayang-bayang amerikanisasi. Makanan cepat saji, film Hollywood, jeans Levi’s, dan kopi Starbucks—semua itu menjadi simbol status dan tren global. Tapi kebijakan Trump, secara tidak langsung, menjadi tamparan yang membangunkan kesadaran baru. Kalau dulu kita bangga minum kopi americano, sekarang waktunya menyeruput “Kanadiano” versi Kanada, atau kopi Gayo yang harum semerbak khas Indonesia. Negara-negara lain pun mulai mengikuti jejak ini—Perancis beralih dari Levi’s ke denim lokal, dan Kanada mengganti kopi waralaba Amerika dengan racikan khas sendiri. Dunia sedang berbalik arah.

Indonesia tidak boleh tertinggal. Bahkan, ini kesempatan langka untuk melesat ke depan. Presiden Prabowo dengan penuh semangat mengajak masyarakat mengganti kopi impor dengan kopi lokal, dan ayam goreng dari raksasa global diganti dengan Rocket Chicken, Hisana, Sabana, dan waralaba lokal lainnya yang tak kalah lezat dan merakyat. Dengan langkah ini, pemerintah tidak hanya melindungi ekonomi dalam negeri, tetapi juga merawat kebanggaan akan produk sendiri.

Bayangkan betapa dahsyatnya dampak gerakan ini jika digaungkan secara nasional. Bayangkan restoran di rest area tol Trans Jawa menjajakan kopi Kintamani atau robusta Temanggung, bukan latte dari brand global. Bayangkan anak muda nongkrong di kafe dengan seduhan kopi Papua yang eksotis, bukan frappuccino yang sudah kehilangan cita rasa lokal. Kita bukan anti globalisasi, tapi sudah waktunya kita berdiri dengan identitas sendiri.

Gerakan ini tidak sekadar bicara soal ekonomi, tapi juga menyentuh aspek budaya, gaya hidup, bahkan kepercayaan diri bangsa. Konsumsi adalah pernyataan sikap. Saat kita memilih produk lokal, kita sedang menyatakan: “Saya bangga menjadi Indonesia.”

Kita pun berdoa agar Presiden Prabowo paham, bahwa kejayaan suatu bangsa tak hanya dibangun dari kekuatan militer atau diplomasi, tapi juga dari bagaimana rakyatnya mencintai dan menggunakan produk dari tanahnya sendiri. Ini bukan sekadar strategi politik, melainkan semangat membangun ketahanan ekonomi dari akar rumput.

Dan ketika dunia mulai melindungi dirinya sendiri, saatnya kita juga melakukannya—bukan dengan menutup diri, tapi dengan mengangkat tinggi apa yang kita miliki.

Mungkin, inilah momen yang ditunggu-tunggu. Ketika dunia sedang mengerem laju globalisasi, Indonesia justru menyalakan mesin dalam negeri. Saatnya kedai kopi lokal di sudut jalan mendapat tempat setara dengan kafe waralaba asing.

Saatnya ayam goreng buatan anak bangsa bersaing di panggung utama. Dan saatnya Presiden Prabowo berdiri di barisan depan, memimpin gerakan bangga konsumsi produk Indonesia. Semoga harapan dan doa rakyat di ejawantahkan Bapak Presiden.

Monitorday.com – Ketika gempuran Indomaret, Alfamart, hingga perang dagang Amerika mengguncang perekonomian, ada satu kekuatan ekonomi rakyat yang tetap berdiri dengan santai: Warung Madura. Tanpa subsidi, tanpa buzzer, tapi selalu ramai pelanggan.

Kalau Amerika sibuk perang dagang, China main tarif impor, dan elit-elit ekonomi debat soal makro dan mikro, Warung Madura cuma nyengir sambil ngitung kembalian. Di tengah ketidakpastian global, mereka punya satu strategi yang tak pernah gagal: buka 24 jam, senyum 24 jam, dan stok mi instan yang tak pernah putus. Ya, kalau dunia ini game strategi, Warung Madura sudah auto win dengan modal receh dan semangat ngopi.

Coba saja tanya anak kos, ojek online, atau bapak-bapak yang kehabisan rokok tengah malam. Pasti jawabannya satu: “Untung ada Warung Madura.” Nggak peduli jam berapa, hari apa, bahkan saat lebaran, warung ini tetap siaga seperti prajurit militer yang setia menjaga pos. Tapi jangan salah, penjaga warungnya bukan tentara. Biasanya suami istri yang kerja bergantian. Siang giliran istri, malam giliran suami. Jadi kalau kamu lihat ada ibu-ibu ngantuk di balik etalase, atau bapak-bapak yang sibuk video call tengah malam, itu bukan drama Korea—itu strategi shift warung level keluarga.

Di balik kesederhanaannya, Warung Madura punya filosofi yang lebih dalam dari skripsi ekonomi manapun: efisiensi, ketekunan, dan keberanian. Coba bayangkan, mereka tidak punya tim riset pasar, tapi tahu pasti stok yang dibutuhkan masyarakat. Mereka tidak butuh data big data, tapi hafal siapa yang suka utang dan siapa yang bayar kontan. Bahkan, mereka tidak perlu gimmick diskon palsu, karena harga mereka memang real tanpa embel-embel “hemat sekian persen”.

Yang lebih menarik, banyak warung Madura kini merangkap jadi SPBU mini. Kamu bisa beli telur, kopi, rokok, sekaligus ngisi bensin motor. Lengkap, kan? Kadang rasanya kayak semesta berkonspirasi bikin kamu tetap hidup walau dompet tipis. Bahkan, kalau nanti negara-negara besar memutuskan embargo ekonomi, jangan khawatir—Warung Madura tetap buka dan tetap ada stok Indomie.

Mereka juga bukan sekadar toko. Warung Madura adalah pusat interaksi sosial. Tempat nongkrong gratis, tempat curhat tetangga, bahkan kadang jadi tempat ngumpet dari pacar. Mereka adalah simpul dari ekonomi lokal yang sering dilupakan, tapi justru paling bisa diandalkan.

Lucunya, di tengah semua krisis global dan gelombang digitalisasi, Warung Madura seperti tidak terpengaruh. Mereka tidak punya aplikasi, tidak menerima QRIS (meskipun sekarang mulai merambah), dan kadang masih nulis utang pakai buku kecil sobek-sobekan. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Di saat semuanya berlari menuju otomatisasi, mereka tetap manusiawi. Ada senyum, ada sapa, ada kepercayaan.

Mungkin sudah waktunya kita belajar dari mereka. Kalau elite ekonomi berpikir keras tentang bagaimana menyelamatkan UMKM, ya jawabannya sudah ada di ujung gang—Warung Madura. Bahkan, konsep “Warung Madurarisasi” harusnya jadi kebijakan nasional: warung kecil yang kuat, dikelola keluarga, buka 24 jam, dan tahan banting menghadapi apa pun, dari cuaca ekstrem sampai krisis global.

Warung Madura adalah bukti bahwa lokal tidak kalah dari global. Mereka tidak hanya bertahan—mereka mendominasi. Jadi, kalau kamu masih bingung cari strategi bisnis yang anti-resesi, jawabannya sederhana: belajar dari warung kecil yang selalu terang di tengah malam, dan tak pernah takut dengan gempuran siapa pun.

Monitorday.com – Dunia digital bergerak cepat, dan media sosial menjadi panggung utama bagi ekspresi diri. Satu foto atau narasi yang diunggah dapat menyebar luas dalam hitungan detik, memengaruhi opini publik, bahkan mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Namun, apakah semua yang kita lihat di linimasa benar adanya?

Era post-truth membuat batas antara fakta dan manipulasi semakin kabur. Foto bisa diedit, konteks bisa dipelintir, dan narasi bisa dikonstruksi sedemikian rupa untuk membentuk opini tertentu. Ketika emosi lebih dominan daripada fakta, informasi yang viral sering kali bukan yang paling benar, melainkan yang paling menggugah perasaan.

Bijaklah dalam berbagi! Periksa sumber, pahami konteks, dan tanyakan pada diri sendiri: “Apakah ini fakta atau sekadar rekayasa opini?” Jangan sampai kita menjadi bagian dari rantai penyebar misinformasi.

Diketahui, sebuah unggahan di media sosial membuat geger warganet. Seorang perwira pertama Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, Iptu CS, dituding terlibat pesta narkoba dan jaringan peredaran barang haram. Unggahan yang pertama kali muncul di akun Facebook Putri Tanjung itu menuai perhatian, meski akhirnya dihapus. Namun, narasi tersebut kembali menyebar setelah akun Facebook Lacin Lacin mengunggah ulang informasi serupa dan mendesak pihak berwenang untuk bertindak.

Kabar ini pun cepat menyebar ke berbagai media lokal, menciptakan gelombang pertanyaan dan spekulasi di masyarakat. Polisi pun segera merespons. Kasi Propam Polres Labusel, AKP DP Tarigan, didampingi Kasi Humas AKP Sujono, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut. Hasilnya, Iptu CS dinyatakan tidak terbukti mengonsumsi narkoba.

Tes urine langsung dilakukan untuk memastikan kebenaran isu yang beredar. “Hasil tes urine yang kita lakukan terhadap oknum yang bersangkutan menunjukkan negatif narkoba,” ungkap AKP DP Tarigan, Kamis (3/4) malam. Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolres Labusel, AKBP Aditya SP Sembiring, yang meminta klarifikasi menyeluruh atas tuduhan tersebut.

Dalam langkah awal penyelidikan, Kasi Propam Polres Labusel memanggil Iptu CS dan istrinya, HP, untuk dimintai keterangan. Tak hanya itu, Unit Paminal Polres Labusel juga melakukan patroli cyber pada Rabu (2/4/2025) dan menemukan unggahan akun Facebook Putri Tanjung yang menyudutkan Iptu CS. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, foto-foto yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata merupakan foto lama dan tidak relevan dengan tuduhan yang dibuat.

Pada Kamis (3/4) siang, Iptu CS kembali menjalani tes urine di ruang Provos Propam Polres Labusel. Hasilnya tetap sama: negatif amphetamine. Fakta lain yang terungkap adalah bahwa pada Selasa (1/4/2025), Iptu CS sedang menangani pengembangan kasus dugaan pembunuhan di wilayah hukum Polsek Silangkitang. Bahkan, pelaku berhasil diamankan, yang semakin memperjelas bahwa keterlibatan Iptu CS dalam pesta narkoba hanyalah tuduhan tanpa dasar.

Tak hanya menelusuri dugaan keterlibatan Iptu CS, polisi juga meminta klarifikasi dari HP, istri Iptu CS. Menariknya, HP tidak mempermasalahkan viralnya unggahan tersebut, meski isu ini sempat mencoreng nama baik suaminya. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa unggahan yang menyebar di media sosial hanya didasarkan pada asumsi dan bukan bukti konkret.

Kasus ini menyoroti bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang kuat dalam menyebarkan informasi—baik yang benar maupun yang keliru. Di era digital, sebuah unggahan bisa dengan mudah memicu reaksi berantai, menciptakan opini publik yang terkadang tak sesuai dengan fakta. Kecepatan penyebaran informasi sering kali tidak diiringi dengan verifikasi yang memadai, sehingga bisa merugikan pihak-pihak tertentu.

Meskipun Iptu CS telah dinyatakan tidak terbukti bersalah, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi di dunia maya. Polisi sendiri berkomitmen untuk tetap melakukan pengawasan dan penyelidikan secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik korban fitnah maupun masyarakat yang menginginkan kejelasan. Fakta harus selalu dikedepankan di atas spekulasi.

Monitorday.com – Keputusan tegas telah diambil! Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti resmi membubarkan Program Sekolah Penggerak. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Mendikdasmen Nomor 14/M/2025, mencabut aturan sebelumnya yang mengikat program warisan Nadiem Makarim. Langkah ini memicu pertanyaan besar: bagaimana nasib sekolah yang telah bertransformasi?

Program Sekolah Penggerak lahir dengan semangat perubahan. Visi besar tentang pendidikan bermutu dan pelajar Pancasila menjadi pijakan utama. Sejak diterapkan pada 2021, ribuan sekolah di berbagai jenjang telah beradaptasi dengan model pendidikan yang lebih dinamis. Namun, pada 18 Maret 2025, perjalanan program ini resmi dihentikan. Menteri Abdul Mu’ti menilai kebijakan ini tak lagi selaras dengan perkembangan hukum serta upaya peningkatan layanan pendidikan yang lebih luas.

Pembubaran ini menimbulkan riak di berbagai pihak, terutama sekolah yang telah menjalankan program ini selama tiga tahun terakhir. Banyak pihak bertanya-tanya, apakah pencabutan ini akan berdampak pada kualitas pendidikan yang telah dibangun dengan pendekatan baru? Kepala BPMP Provinsi Bali, I Made Alit Dwitama, menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang telah menjalani Program Sekolah Penggerak diharapkan mampu berdiri sendiri tanpa perlu pendampingan kementerian.

“Sejak tahun lalu, kami telah melatih sekolah-sekolah ini agar dapat mandiri. Harapannya, mereka tidak hanya mampu meningkatkan mutu pendidikan sendiri, tetapi juga menginspirasi sekolah lain untuk melakukan perubahan serupa,” ungkapnya.

Meski demikian, ada kekhawatiran bahwa tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat, sekolah-sekolah ini bisa kehilangan arah. Program Sekolah Penggerak awalnya hadir sebagai akselerator perubahan. Sekolah-sekolah yang terlibat telah berinvestasi besar dalam pelatihan guru, pengembangan kurikulum, hingga peningkatan kualitas manajemen sekolah. Kini, mereka harus melanjutkan perjalanan tanpa pendampingan intensif.

Di satu sisi, keputusan ini juga membuka peluang baru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini berfokus pada program prioritas baru, meskipun belum ada detail lebih lanjut mengenai kebijakan pengganti. Bagi sekolah-sekolah eks Program Sekolah Penggerak, inilah saatnya membuktikan kemandirian mereka. Tidak lagi bergantung pada regulasi khusus, tetapi mampu menjadi pionir perubahan dalam ekosistem pendidikan nasional.

Tantangan terbesar adalah memastikan transisi ini berjalan mulus. Tanpa strategi yang jelas, bukan tidak mungkin sekolah-sekolah yang sebelumnya berkembang pesat justru mengalami stagnasi. Oleh karena itu, keterlibatan dinas pendidikan daerah menjadi krusial dalam memastikan bahwa momentum perubahan tetap terjaga.

Keputusan ini menutup satu babak dalam sejarah pendidikan Indonesia, tetapi membuka peluang untuk eksperimen baru dalam sistem pembelajaran. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari pemerintah. Apakah ini menjadi awal dari sistem pendidikan yang lebih fleksibel, atau justru sebuah kemunduran? Hanya waktu yang bisa menjawab.

Monitorday.com – Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina yang terkenal dengan kebijakan kerasnya terhadap narkoba, kini harus menerima nasib ironis. Pada 11 Maret 2025, ia ditangkap di Bandara Manila dan beberapa jam kemudian sudah berada di dalam pesawat jet sewaan menuju Den Haag, Belanda, tempat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berkantor pusat.

Seorang pria yang pernah berjanji akan membasmi narkoba hingga ke akar-akarnya kini malah menjadi buronan internasional. Sungguh dunia yang aneh.

ICC menyebut Duterte bertanggung jawab atas ribuan pembunuhan di luar proses hukum selama perang melawan narkoba yang ia canangkan dari 2016 hingga 2022. Ratusan ribu keluarga kehilangan anggota keluarganya, baik karena memang terlibat narkoba ataupun hanya sekadar sial berada di tempat yang salah. Ia kini dituduh sebagai dalang dari kejahatan terhadap kemanusiaan, sebuah ironi bagi pemimpin yang mengklaim ingin menyelamatkan rakyatnya dari jeratan narkoba.

Tapi yang lebih mencengangkan adalah bagaimana dunia ini begitu selektif dalam menegakkan hukum. Ketika Duterte dicekal dan diterbangkan ke Den Haag, Benjamin Netanyahu, pemimpin Israel yang tangannya berlumuran darah rakyat Palestina, justru bisa melenggang bebas ke Hungaria. Penjahat perang yang kebijakannya membantai ribuan warga sipil Palestina masih dapat menghadiri pertemuan diplomatik dengan kepala tegak. Ah, hukum internasional memang unik. Kadang keras bagi mereka yang melawan mafia, tetapi lembut bagi mereka yang mengendalikan sistem.

Di Filipina, penangkapan Duterte ini justru memicu tanda tanya besar. Pemerintah saat ini, yang ironisnya adalah penerus dari rezim Duterte sendiri, dituding tunduk pada kekuatan asing dan mafia narkoba. Bagaimana tidak? Interpol bahkan belum mengeluarkan red notice untuk Duterte. Nama Duterte tidak ditemukan di situs resmi Interpol, yang artinya ia tidak masuk daftar pencarian orang secara resmi.

Tetapi entah bagaimana, ia bisa langsung ditangkap dan diterbangkan ke Den Haag. Apakah ini kemenangan besar bagi kartel narkoba internasional yang berhasil menundukkan pemerintah Filipina? Ataukah ini hanya sekadar balas dendam politik?

Publik mulai berspekulasi bahwa ada aktor-aktor tertentu di dalam tubuh kepolisian Filipina yang mungkin memiliki kepentingan besar dalam perdagangan narkoba. Bukankah aneh jika Duterte, yang selama ini bersumpah untuk membersihkan negaranya dari narkoba, justru dikhianati oleh sistem yang pernah ia pimpin? Ataukah ini sebuah peringatan bagi para pemimpin dunia lainnya untuk tidak bermain api dengan kekuatan besar di balik bisnis narkotika?

Lebih dari itu, kejadian ini menunjukkan betapa hukum internasional bekerja dengan cara yang absurd. Seorang mantan presiden yang berusaha membersihkan negerinya dengan cara yang brutal malah dikorbankan, sementara pemimpin lain yang jelas-jelas melakukan genosida dan kejahatan perang bisa berjalan dengan bebas. Ini bukan hanya soal Duterte. Ini tentang bagaimana hukum dunia begitu mudah dikendalikan oleh kepentingan politik dan ekonomi global.

Sementara pesawat Duterte mendarat di Eropa untuk menghadapi pengadilan, Netanyahu bersulang anggur di Budapest. Dunia ini, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang siapa yang memiliki kekuatan lebih besar untuk menentukan siapa yang harus dihukum dan siapa yang bisa bebas. Dan Filipina? Mungkin hanya satu bab kecil dalam skenario besar permainan global ini.

Monitorday.com – Ketika diplomasi internasional sering kali diwarnai negosiasi alot dan ancaman sanksi ekonomi, Indonesia punya gaya sendiri. Lupakan meja perundingan mencekam, karena di negeri ini, urusan politik bisa cair hanya dengan sepiring hidangan lezat dan canda tawa. Contohnya? Didit Prabowo, putra Presiden Prabowo, yang sukses menjalankan misi soft diplomacy-nya saat bertemu Megawati Soekarnoputri.

Dunia politik Indonesia memang penuh warna. Salah sedikit, bisa terjebak dalam pusaran intrik yang rumit. Tapi Didit datang dengan gaya berbeda. Tidak ada pidato panjang atau argumen alot, hanya pertemuan hangat yang akhirnya mengubah dinamika politik negeri ini. Tidak hanya Megawati yang luluh, tapi juga para kepala daerah PDIP yang akhirnya berbondong-bondong mengikuti retreat gelombang kedua. Lalu, apa rahasia sukses diplomasi ala Didit ini?

Pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan makanan. Politik Indonesia bukan hanya soal visi dan misi, tapi juga menu makan siang. Bayangkan, suasana tegang bisa langsung mencair begitu hidangan favorit tersaji. Bisa jadi, ada hidangan legendaris yang membuat Megawati berpikir ulang soal arah politik partainya. Apakah nasi goreng spesial atau tumpeng berlapis makna? Yang jelas, jika ada yang bisa membuat seorang politisi tersenyum lebar, itu pasti bukan sekadar obrolan biasa.

Kedua, strategi “charm offensive” yang halus tapi mematikan. Didit, dengan karismanya yang santai, mampu menggeser suasana formal menjadi lebih akrab. Publik pun tak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka: apa yang mereka bicarakan? Adakah kalimat sakti yang membuat Megawati terkesima? Ataukah cukup dengan satu gesture kecil, seperti selfie bersama, yang tiba-tiba meruntuhkan dinding politik yang sempat tegak?

Tak hanya itu, pertemuan ini juga membawa kejutan lain. Puan Maharani dan anaknya ikut ber-selfie mirror dengan Didit, seolah mengirimkan sinyal bahwa hubungan politik kedua keluarga mulai menghangat. Politik Indonesia memang penuh dengan kode-kode tak tertulis, dan selfie bisa jadi merupakan tanda persahabatan baru.

Namun, publik tetap bertanya-tanya. Jika kehangatan ini benar adanya, apakah ini akan berdampak pada konstelasi politik yang lebih besar? Apakah ini berarti PDIP dan pemerintahan Prabowo akan semakin akur? Dan lebih penting lagi, hidangan apakah yang sesungguhnya menjadi bintang dalam pertemuan tersebut?

Terlepas dari itu semua, satu hal yang pasti: diplomasi tak melulu soal pidato dan perjanjian. Kadang, ia hanya membutuhkan momen sederhana yang dikemas dengan gaya santai, sepiring hidangan yang menggugah selera, dan tentu saja, senyum yang tepat di waktu yang pas.

Monitorday.com – Kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi. Ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan bahwa jurnalis asing tidak lagi wajib memiliki Surat Keterangan Kepolisian (SKK) untuk bertugas di Indonesia, ini menjadi sinyal positif bagi dunia jurnalistik. Namun, di balik kebijakan yang tampaknya progresif ini, ada peringatan yang tidak bisa diabaikan: bagaimana memastikan bahwa jurnalis asing benar-benar profesional dan bukan bagian dari operasi mata-mata yang dapat membahayakan kepentingan nasional?

Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, SKK tidak lagi menjadi keharusan bagi jurnalis asing. Sebelumnya, SKK diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin. Jika tidak ada permintaan dari penjamin, maka SKK tidak dikeluarkan. Artinya, kini para jurnalis asing dapat bekerja lebih leluasa tanpa harus bergantung pada mekanisme administratif yang selama ini mengatur keberadaan mereka.

Keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak, terutama mereka yang mendukung kebebasan pers. Tanpa adanya regulasi yang berbelit, peliputan bisa lebih cepat dan independen. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kebocoran data dan ancaman siber menjadi momok yang serius bagi Indonesia. Tanpa pengawasan yang ketat, bagaimana memastikan bahwa informasi yang diakses jurnalis asing tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tersembunyi?

Jenderal Sigit menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, seperti peliputan di daerah konflik, penjamin tetap bisa meminta SKK kepada Polri. Hal ini menjadi langkah antisipasi agar jurnalis asing mendapatkan perlindungan saat bertugas di wilayah rawan. Misalnya, Papua sering menjadi perhatian dunia internasional, dan peliputan di wilayah ini kerap menghadapi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan adanya opsi SKK bagi yang membutuhkan, pemerintah tetap memiliki kontrol terhadap keberadaan jurnalis asing di lokasi-lokasi sensitif.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana pemerintah bisa membedakan antara jurnalis asing yang benar-benar bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan mereka yang memiliki agenda tersembunyi? Sejarah mencatat bahwa tidak sedikit kasus di mana individu dengan identitas jurnalis ternyata terlibat dalam aktivitas intelijen. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam dan posisinya yang strategis di dunia, tentu menjadi target kepentingan banyak pihak. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian adalah kunci.

Bukan berarti kebijakan Kapolri ini harus ditarik kembali. Sebaliknya, pemerintah perlu memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang tetap berjalan meskipun regulasi sudah lebih longgar. Misalnya, kerja sama dengan instansi lain seperti imigrasi dan intelijen harus diperkuat. Selain itu, media lokal dan komunitas jurnalistik dalam negeri juga bisa berperan dalam memonitor aktivitas jurnalis asing agar tetap sesuai dengan etika dan kepentingan nasional.

Dinamika global menuntut Indonesia untuk membuka diri terhadap dunia. Namun, keterbukaan tanpa pengamanan yang memadai bisa menjadi bumerang. Jurnalis asing memang seharusnya mendapatkan akses yang lebih mudah untuk meliput berita di Indonesia, tetapi tetap dengan koridor yang jelas agar kebebasan pers tidak disalahgunakan. Apresiasi terhadap kebijakan Kapolri perlu dibarengi dengan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak berujung pada ancaman bagi negara.

Pada akhirnya, kebijakan ini adalah pisau bermata dua. Jika dimanfaatkan dengan baik, Indonesia bisa semakin diakui sebagai negara dengan kebebasan pers yang maju. Namun, jika disalahgunakan, dampaknya bisa berbahaya bagi keamanan nasional. Kini, tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan dan pengawasan agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

Monitorday.com – Laut tak pernah benar-benar diam. Ia berbisik lewat riak gelombang, berkisah lewat jejak kapal, dan menyimpan rahasia dalam gulungan arusnya. Di suatu pagi yang seolah biasa, sebuah laporan bocor ke publik: pagar laut yang seharusnya menjadi penjaga, justru menjadi titik rawan. Kasus ini bukan sekadar perbincangan di meja akademik atau rapat strategis para pejabat. Ini adalah cerminan identitas bangsa yang sedang diuji.

Sejak zaman dahulu, laut adalah nadi kehidupan dan penjaga peradaban. Dari jalur perdagangan kuno hingga eksplorasi modern, setiap wilayah perairan membawa makna tersendiri bagi yang memahami. Di sinilah filsafat intelijen berperan: membaca pola, menelaah ancaman, dan merangkai strategi untuk menjaga kedaulatan. Intelijen bukan sekadar soal penyadapan atau mata-mata, tetapi kemampuan membaca yang tak kasat mata—memahami motif di balik layar dan menghubungkan titik-titik yang tampak terpisah.

Jika kita kaitkan kasus pagar dalam perspektif linguistik forensik, setiap kata yang tertulis atau terucap menyimpan jejak. Kata-kata dalam laporan penyelidikan, komunikasi terselubung di jaringan gelap, atau bahkan diamnya pihak tertentu bisa menjadi petunjuk bagi yang peka. Sebuah pesan di radio frekuensi rendah, perbedaan istilah dalam dokumen resmi, atau perubahan kecil dalam logistik perkapalan bisa mengungkap dalang di balik layar.

Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana laut sendiri bercerita. Sastra maritim telah lama menjadi saksi bisu dari perebutan identitas, baik melalui syair, catatan perjalanan, maupun cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Dalam puisi-puisi lama, pagar laut bukan sekadar batas fisik, melainkan simbol dari perlindungan dan kebanggaan. Tetapi di era modern, batas itu semakin kabur—antara kedaulatan dan ekspansi, antara perlindungan dan eksploitasi.

Kasus pagar laut ini menguji banyak hal: kejelian intelijen dalam membaca ancaman, ketajaman linguistik forensik dalam menelusuri jejak komunikasi, dan kebijaksanaan sastra maritim dalam menjaga narasi identitas. Ada yang mencoba menulis ulang sejarah dengan kepentingannya sendiri, tetapi ada pula yang berusaha menjaga kebenaran tetap hidup dalam ingatan kolektif.

Lalu, di manakah posisi kita? Apakah hanya menjadi penonton dalam babak baru geopolitik ini, atau justru menjadi pemain yang mengukir arah? Laut terus berbicara, dan mereka yang mau mendengar akan menemukan jawabannya.

Tiba-tiba ada yang bilang ” habiskan saja kopi itu, waktu udah sore,” suara itu dari di ujung pantai kejawanan. Tampak ada sosok yang menyuarakan kata-kata yang anda baca ini.

Monitorday.com – Perang ekonomi telah lama berlangsung, meski tak selalu tampak di permukaan. Dalam diam, negara-negara saling bersaing, menggunakan berbagai cara untuk mengamankan kepentingan nasional mereka. Perang ini tidak hanya tentang perdagangan atau investasi, tetapi juga tentang penguasaan informasi strategis yang dapat menentukan arah kebijakan ekonomi suatu negara. Inilah medan tempur baru yang harus dihadapi Indonesia.

Lihatlah bagaimana peradaban Islam di masa lalu mampu membangun kekuatan dan kejayaan yang bertahan berabad-abad. Salah satu rahasianya adalah intelijen yang kuat. Dalam strategi perang, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu mengandalkan informasi yang akurat sebelum mengambil keputusan. Keberhasilan penaklukan Makkah, Perang Khandaq, hingga ekspansi ke Persia dan Romawi, semuanya ditopang oleh kejelian dalam mengelola informasi.

Di era modern, pertempuran serupa terjadi dalam bentuk yang berbeda. Persaingan ekonomi global bukan lagi sekadar tentang siapa yang memiliki sumber daya alam paling banyak, tetapi tentang siapa yang lebih cerdas dalam mengelola dan mengamankan informasi strategis. Negara-negara maju telah lama menyadari hal ini dan mengembangkan sistem intelijen ekonomi yang canggih. Amerika Serikat memiliki CIA yang tak hanya mengurusi aspek pertahanan, tetapi juga kepentingan ekonomi. China dengan strategi “Belt and Road Initiative”-nya bergerak cepat mengamankan jalur perdagangan. Uni Eropa pun aktif mengatur strategi ekonomi berbasis data dan informasi rahasia yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sebagai negara dengan sumber daya melimpah, Indonesia menjadi incaran banyak kepentingan global. Sayangnya, lemahnya intelijen ekonomi membuat negara ini sering menjadi korban permainan politik dagang internasional. Harga komoditas yang naik turun secara drastis, kebocoran data strategis, hingga ketergantungan terhadap produk luar negeri adalah beberapa bukti bahwa kita belum cukup siap dalam menghadapi peperangan ekonomi ini.

Intelijen ekonomi harus menjadi ujung tombak kebijakan nasional. Pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan informasi ekonomi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Kita perlu membangun sistem yang mampu mendeteksi ancaman ekonomi sejak dini, menganalisis tren global, serta memproyeksikan langkah strategis agar Indonesia tidak terus-menerus menjadi pemain pinggiran dalam percaturan ekonomi dunia.

Perkuatan intelijen ekonomi juga berarti memperkuat kebijakan industri dalam negeri. Negara-negara yang berhasil memenangkan perang ekonomi adalah mereka yang mampu melindungi sektor strategis mereka. Jepang dengan industri teknologinya, Jerman dengan manufaktur berkualitas tinggi, dan Korea Selatan dengan inovasi digitalnya adalah contoh nyata bagaimana intelijen ekonomi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.

Indonesia harus mulai berani memainkan strategi yang lebih cerdas. Penguasaan data, pengamanan aset strategis, dan pengembangan inovasi berbasis intelijen ekonomi harus menjadi agenda utama. Jangan sampai kita hanya menjadi pasar bagi negara lain tanpa memiliki daya tawar yang kuat.

Sejarah telah mengajarkan bahwa kemenangan tidak hanya milik mereka yang memiliki sumber daya lebih banyak, tetapi bagi mereka yang lebih cerdas dalam memanfaatkannya. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan. Namun, hal itu hanya bisa dicapai jika kita mampu mengelola informasi dengan strategi yang tepat. Saatnya menjadikan intelijen ekonomi sebagai senjata rahasia menuju kemenangan.