Monitorday.com – Pemerintah Israel menolak visa 27 anggota parlemen dan pejabat Prancis hanya dua hari menjelang rencana kunjungan mereka ke Israel dan wilayah Palestina.

Kementerian Dalam Negeri Israel mengungkapkan bahwa penolakan ini berdasarkan undang-undang yang memberi kewenangan kepada otoritas Israel untuk melarang masuk orang-orang yang dianggap dapat membahayakan negara tersebut.

Delegasi yang terdiri dari sejumlah wakil Majelis Nasional Prancis, termasuk Francois Ruffin, Alexis Corbiere, dan Julie Ozenne dari Partai Ekologis, serta Soumya Bourouaha dan Marianne Margate dari Partai Komunis, bersama beberapa pejabat lokal berhaluan kiri, menjadi korban penolakan visa ini.

Misi mereka adalah untuk memperkuat kerja sama internasional dan budaya damai melalui kunjungan selama lima hari ke Israel dan Palestina, yang diorganisir oleh Konsulat Prancis di Yerusalem.

Namun, pada dua hari menjelang keberangkatan, para delegasi menerima kabar bahwa visa mereka, yang sebelumnya telah disetujui, dibatalkan tanpa penjelasan rinci.

“Kami ingin tahu alasan mendasar di balik keputusan mendadak ini,” ungkap mereka dalam pernyataan bersama, yang juga menyebutkan bahwa tindakan ini seakan-akan merupakan bentuk hukuman kolektif.

Pernyataan tersebut juga menyoroti ketegangan diplomatik yang semakin memanas antara Prancis dan Israel, yang diperparah dengan pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait rencana pengakuan Palestina sebagai negara merdeka.

Pernyataan tersebut mendapat kecaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menyebutnya sebagai “hadiah besar bagi terorisme.”

Para delegasi Prancis mendesak Pemerintah Prancis untuk segera bertindak dan memastikan Israel memungkinkan mereka melakukan kunjungan tersebut. “Larangan semacam ini tidak bisa diabaikan begitu saja,” tegas mereka.

Penolakan visa oleh Israel bukanlah hal baru. Pada Februari lalu, dua anggota parlemen sayap kiri Eropa, Rima Hassan dan Lynn Boylan, juga ditolak masuk ke Israel. Bulan ini, sejumlah anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh juga ditahan dan dideportasi dengan alasan serupa.

Ketegangan diplomatik ini semakin menambah kompleksitas hubungan antara Prancis dan Israel, yang sedang diuji oleh kebijakan luar negeri masing-masing.

Monitorday.com – Penerapan sistem pembayaran nasional Indonesia melalui Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) didasarkan pada prinsip kerja sama yang setara dengan negara mitra, tegas Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (21/4/2025).

Destry menambahkan bahwa kesiapan masing-masing negara menjadi kunci dalam menjalin kerja sama di sektor sistem pembayaran.

“Kerja sama dengan negara lain terkait QRIS atau sistem pembayaran cepat lainnya sangat tergantung pada kesiapan masing-masing negara. Jika negara mitra, seperti Amerika, siap, Indonesia juga siap bekerja sama,” ungkap Destry.

Meskipun Indonesia telah memiliki sistem pembayaran domestik yang kuat melalui GPN dan QRIS, sistem internasional seperti Visa dan Mastercard tetap beroperasi di Indonesia tanpa hambatan.

“Visa dan Mastercard tetap dominan, jadi tidak ada masalah dengan keberadaan mereka di Indonesia,” jelasnya.

Bank Indonesia (BI) telah menetapkan regulasi ketat untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional dan mendorong inklusi keuangan digital. Namun, kebijakan ini mendapatkan sorotan dari perusahaan penyedia layanan pembayaran asal Amerika Serikat (AS). Mereka mengkritik pembatasan akses pasar dan ketidaklibatan mereka dalam penyusunan regulasi QRIS dan GPN.

United States Trade Representative (USTR) bahkan memasukkan kebijakan terkait dominasi QRIS dan GPN dalam laporan “National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers” 2025, yang menyebutkan adanya hambatan perdagangan bagi perusahaan asing di sektor jasa keuangan digital Indonesia.

Laporan tersebut mengkritik Peraturan BI No. 19/08/2017, yang mewajibkan transaksi debit ritel domestik diproses melalui lembaga switching berlisensi lokal dengan kepemilikan asing dibatasi maksimal 20%. Selain itu, peraturan juga melarang penyediaan layanan elektronik lintas batas untuk kartu debit dan kredit ritel demi menjaga keamanan dan pengembangan industri domestik.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi isu ini dengan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menanggapi masukan dari AS terkait implementasi QRIS dan GPN.

“Kami terus berdialog untuk mencari solusi terbaik yang tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi digital Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers pada Sabtu (19/4/2025).

Meski demikian, pemerintah belum merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menghadapi tantangan tarif dan regulasi dari AS terkait ekosistem pembayaran cepat berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Dengan penerapan QRIS, GPN, dan berbagai inovasi pembayaran cepat lainnya, Indonesia menunjukkan komitmen untuk menjaga kemandirian ekonomi digital, sambil tetap membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitra tanpa adanya diskriminasi atau monopoli pasar global.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, membuka Program Peningkatan Kompetensi serta Panen Hasil Inovasi Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), di Depok, Selasa (22/4).

Kegiatan yang dibuka di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bispar) ini turut dihadiri lebih dari 1.200 guru SMK dan instruktur LKP peserta pelatihan, baik secara luring maupun daring.

Program Peningkatan Kompetensi ini dilakukan secara serentak di tujuh Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Melalui program peningkatan kompetensi ini, diharapkan terjadi pengembangan kemampuan guru SMK dan instruktur LKP yang berorientasi pada dunia kerja untuk peningkatan level kompetensi profesional kejuruan, kompetensi pedagogik, dan kompetensi pendukung lainnya yang telah dimiliki.

Dalam sambutannya, Menteri Mu’ti menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi pengajar mempunyai peran besar dalam misi bersama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

“Saya menikmati dan mengapresiasi seluruh isi pameran yang penuh inspirasi. Ini adalah langkah nyata dalam membekali pengajar vokasi dengan keterampilan sesuai industri. Program ini akan meningkatkan produktivitas kerja guru dan meningkatkan daya saing mereka di tengah perubahan yang sangat cepat sehingga sejalan dengan dunia kerja,” tutur Menteri Mu’ti.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, para pendidik vokasi perlu terus meningkatkan kompetensi mereka agar dapat mempersiapkan lulusan, baik di SMK maupun LKP yang kompeten dan relevan dengan perkembangan di masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Mu’ti menyampaikan bahwa diperlukan skills yang bukan hanya fokus pada technical skills, tetapi harus dibersamai dengan soft skills sebagai pelengkap skills tersebut.

Oleh karena itu, Menteri Abdul Mu’ti menyambut baik inisiatif program dari balai-balai vokasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran. “Kita perlu memberi banyak ruang aktualisasi terhadap anak-anak Indonesia agar dapat memaksimalkan setiap potensi yang ada. Saya merasa bangga melihat ragam karya inovasi yang dihasilkan dan yakin Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan melihat kualitas SMK pada hari ini,” ujar Menteri Mu’ti.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Mu’ti juga melakukan dialog interaktif dengan para guru SMK dan instruktur LKP peserta pelatihan baik yang hadir secara luring maupun daring. Dalam dialognya, Menteri Mu’ti memberikan dukungan kepada semua Balai Vokasi yang turut menyelenggarakan program peningkatan ini, serta kepada para peserta.

Kegiatan ini juga menjadi momen untuk meresmikan tiga laboratorium yang ada di BBPPMPV Bispar, yaitu laboratorium praktik busana, laboratorium praktik pastri, dan laboratorium praktik kecantikan. Laboratorium ini merupakan fasilitas pendukung yang strategis untuk meningkatkan kualitas guru SMK dan instruktur LKP sehingga lebih siap dalam menyesuaikan kemampuan terhadap perkembangan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa selain meningkatnya kompetensi guru SMK dan instruktur LKP, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong terjadinya pengimbasan kepada rekan sesama guru dan instruktur lain serta peserta didik sebagai bagian dari pengembangan soft skills dan karakter.

“Para guru SMK dan instruktur LKP sebagai alumni program pelatihan memiliki tanggung jawab moral untuk menularkan ilmunya ke sesama pendidik yang bermuara pada peningkatan kompetensi peserta didik,” ungkap Tatang.

Dirjen Tatang menambahkan bahwa indikator keberhasilan implementasi program ini adalah adanya praktik baik pengimbasan yang dirasakan oleh peserta didik, tidak hanya sampai pada guru dan instruktur saja. Selain itu, Tatang berharap agar para alumni program dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta kemampuan dalam menjalin kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja.

“Pendidikan vokasi kaya akan karya dan inovasi. Dari 1.200 lebih guru yang akan meningkatkan pelatihan hari ini, saya yakin akan menghadirkan inovasi yang solutif dan berguna di masyarakat,” tambah Tatang.

Selain pembukaan program Peningkatan Kompetensi Guru SMK dan Instruktur LKP ini, Menteri Mu’ti juga berkunjung ke lokasi Panen Hasil Inovasi Guru Vokasi. Pada pameran tersebut, ditampilkan ratusan karya hasil inovasi guru-guru vokasi yang mengikuti program Peningkatan Kompetensi periode sebelumnya. Karya inovasi yang ditampilkan berasal dari ragam bidang keterampilan, mulai dari bidang otomotif, teknologi, kuliner, teknik informatika, agrikultur, pertanian, dan masih banyak lagi.

Salah satu inovasi yang ditampilkan dalam acara tersebut adalah 12 busana karya para siswa SMK Jurusan Tata Busana. Karya busana tersebut merupakan praktik baik kolaborasi BBPPMPV Bispar dan Indonesian Fashion Chamber (IFC) dalam program Peningkatan Kompetensi terhadap guru-guru Jurusan Tata Busana di sejumlah SMK. Kedua belas busana tersebut juga sudah pernah dibawa dalam ajang Front Row Paris pada tahun 2024 lalu.

Hadir pada acara ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, turut menyampaikan apresiasi atas program Peningkatan Kompetensi dan Panen Karya Inovasi ini, terutama saat turut berkunjung ke area panen hasil inovasi.

“Saya melihat banyak sekali profesi dan keterampilan yang sebelumnya tidak terbayangkan dilakukan oleh murid SMK. Saya melihat ada pengembang game, desainer fesyen, pengembang perangkat lunak, dan banyak lagi profesi dan keterampilan lainnya. Saya juga melihat aspek kreativitas yang dipadukan dengan teknologi, sehingga menjadi nilai tambah dari karya dan inovasi yang dihasilkan”, papar Hetifah.

Tak hanya di bidang fesyen, hasil karya guru vokasi pun semakin menunjukkan eksistensinya di bidang teknologi, khususnya kecerdasan buatan. Alumni Program Peningkatan Kompetensi Guru SMK dan Instruktur LKP dari Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi (BPPMPV KPTK) berhasil membuat Doctor Detector. Inovasi perangkat/software ini diinisiasi oleh para peserta pelatihan dari SMK Negeri 9 Malang.

“Aplikasi ini berbasis machine learning yang digunakan untuk memprediksi penyakit berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pengguna dan dapat dilakukan secara mandiri,” terang Arif Kurniawan selaku ketua tim.

Ragam karya dan inovasi yang dihasilkan atas kerjasama Balai Vokasi dengan satuan pendidikan SMK dan LKP ini semakin menegaskan karya nyata vokasi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Monitorday.com – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) kembali menaikkan peringkat PT Semen Baturaja Tbk (IDX: SMBR) selaku anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) (IDX:SMGR) menjadi “IdAA-” dengan prospek stabil, dari sebelumnya “idA+” stabil.

Penetapan peringkat terbaru ini didasarkan pada laporan keuangan audit per 31 Desember 2024, dan memperkuat keyakinan atas peran strategis SMBR dalam Grup SIG serta potensi pertumbuhannya ke depan.

Pefindo menyampaikan bahwa peringkat “IdAA-” stabil mencerminkan tingkat dukungan yang kuat dari SIG sebagai induk usaha yang memiliki peringkat “IdAAA” stabil, posisi pasar SMBR yang kuat di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), serta struktur permodalan yang kuat. Kinerja operasional yang stabil dan hubungan strategis dengan SIG juga menjadi penopang utama dalam penilaian ini.

Vice President of Corporate Secretary SMBR Hari Liandu menyambut positif peningkatan peringkat ini. Menurutnya, hal ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap arah bisnis dan kekuatan fundamental SMBR.

“Peningkatan peringkat ini merupakan bentuk pengakuan atas fundamental bisnis yang solid, prospek jangka panjang yang menjanjikan, serta sinergi yang terus diperkuat bersama SIG. Kami juga berkomitmen untuk terus menjaga kinerja keuangan yang sehat di tengah dinamika industri,” ujar Hari.

Lebih lanjut, SMBR akan terus fokus pada penguatan pangsa pasar, peningkatan efisiensi operasional, dan optimalisasi utilisasi pabrik untuk menciptakan profitabilitas yang berkelanjutan. Mengoptimalkan pengelolaan arus kas dan struktur permodalan untuk memastikan kondisi likuiditas tetap sehat dan tingkat solvabilitas tetap terjaga.

Sepanjang tahun 2024, SMBR mencatatkan kinerja keuangan yang positif, dengan pendapatan mencapai Rp2,09 triliun, tumbuh 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,04 triliun. Efisiensi biaya operasional turut berkontribusi pada pencapaian tersebut, di antaranya penurunan beban penjualan sebesar 19,5% menjadi Rp161,3 miliar, beban umum dan administrasi turun 11,9% menjadi Rp203,3 miliar, serta beban keuangan yang berkurang 20% menjadi Rp78,85 miliar. Alhasil, laba tahun berjalan meningkat 6,3% menjadi Rp129,25 miliar.

“SMBR akan terus menjaga momentum pertumbuhan yang positif demi memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang, sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutup Hari.

Monitorday.com –  “Vessel Monitoring System (VMS) kecil barangnya, gede manfaatnya” bukan sekadar slogan, melainkan gambaran nyata dampak positif teknologi ini bagi nelayan. VMS memungkinkan pemantauan posisi kapal secara real-time, meningkatkan keselamatan nelayan saat melaut. Teknologi ini juga mencegah praktik pencurian hasil tangkapan oleh awak kapal, karena pemilik kapal dapat mengawasi rute dan durasi operasi kapal. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga mengatakan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab agar keberlanjutannya terjaga untuk generasi mendatang. Di sinilah peran vital VMS,  bukan sekadar alat pemantau, tapi tameng pelindung laut Indonesia dari eksploitasi berlebih dan praktik ilegal. Ini bukan soal teknologi semata, tapi komitmen nyata untuk laut yang sehat dan lestari. 

Hal senada pun disampaikan oleh Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono yang akrab disapa Ipunk kepada Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bahwa keberadaan VMS bukanlah alat penghambat bagi nelayan, melainkan solusi modern untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasi melaut. Ia menjelaskan bahwa bahan bakar menyumbang 60-70% dari total biaya operasional melaut.

“Makanya kita bantu lewat subsidi BBM agar nelayan tak perlu merasa terbebani biaya lain, apalagi untuk VMS yang sudah difasilitasi pemerintah,” jelasnya kepada para senator Sultra yang melakukan audensi di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta,Senin (21/04).

Lebih lanjut, Ipunk menilai masih terjadi miskonsepsi di lapangan. Ia menegaskan tidak ada pungutan untuk pemasangan VMS dan perangkatnya pun dibebaskan dari pajak. 

“Jadi, alasan harga tak lagi relevan. Justru ini bagian dari modernisasi perikanan agar makin berdaya saing,” tambahnya.

Ipunk menuturkan,  sebenarnya aturan VMS bukan hal baru. Sudah sejak 2003 diatur, hanya saja baru sekarang ditegakkan lebih sistematis.

Ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan manfaat VMS.

Baginya, VMS bukan tentang mengawasi, tapi melindungi. Biar nelayan tenang di laut, keluarga pun tenang di rumah. kunjungan ini sekaligus menjadi forum klarifikasi berbagai aspirasi yang berkembang di daerah. 

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said menggarisbawahi pentingnya dialog ini. 

“Perlu kami sampaikan di Sultra sendiri itu dari 180 kapal, baru 64 yang sudah memasang VMS. Kalau yang membayar juragan kapal, tak jadi masalah. Tapi kalau dibebankan ke ABK, ini jadi sumber konflik,” ucapnya. 

Menariknya, meski belum semua kapal memasang SPKP, SLO tetap diberikan demi menjaga mata pencaharian para nelayan. Ini menunjukkan pendekatan yang adaptif dan kompromistis dari pihak berwenang, sambil terus mendorong kepatuhan aturan secara bertahap.

Suasana ruangan ORCA  itu justru diwarnai dengan diskusi hangat, senyum saling memahami, dan semangat untuk menjembatani antara regulasi pusat dan suara nelayan di daerah. Sebuah langkah konkret menuju kolaborasi yang lebih sehat antara teknologi, kebijakan, dan masa depan nelayan Indonesia.

Monitorday.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, bersama dengan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, membahas sejumlah agenda penting terkait kerja sama strategis dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), penerapan teknologi SIM digital (eSIM), dan percepatan pembangunan talenta digital Indonesia.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Jakarta, pada Senin (21/4).

Diskusi ini merupakan bagian dari kolaborasi jangka panjang antara Kemkomdigi dan Tony Blair Institute (TBI), yang bertujuan untuk mendorong transformasi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Meutya Hafid menyatakan, “Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi digital Indonesia. Kami siap menerima masukan dan bekerja sama dengan Tony Blair Institute demi menghadirkan solusi yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.”

Dalam pertemuan tersebut, beberapa topik utama yang dibahas antara lain tata kelola AI yang bertanggung jawab, penguatan infrastruktur digital, dan pengembangan identitas digital berbasis eSIM untuk mempercepat layanan publik.

Meutya menambahkan, “Kami akan segera menentukan area prioritas yang dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama nyata, terutama dalam hal infrastruktur dan kebijakan AI yang adaptif dan aman.”

Ia juga mengungkapkan bahwa setelah restrukturisasi di Kemkomdigi, kolaborasi ini akan mendukung empat pilar digital Kemkomdigi: infrastruktur, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan pengawasan ruang digital. Salah satu fokus utama adalah percepatan adopsi teknologi eSIM yang terintegrasi dengan verifikasi biometrik untuk meningkatkan keamanan data dan efisiensi layanan publik.

Pertemuan juga menyoroti pentingnya dukungan TBI dalam pengembangan kebijakan dan perlindungan anak di ruang digital, termasuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) yang berfokus pada perlindungan anak di dunia digital.

Tony Blair mengungkapkan bahwa pertemuan ini menandai dimulainya babak baru kerja sama internasional dalam membangun ekosistem digital yang lebih inklusif dan inovatif di Indonesia.

Menurut Blair, pengembangan infrastruktur digital dan penerapan AI akan memiliki dampak signifikan terhadap cara pemerintah dan masyarakat beroperasi di era digital.

“Ini hampir serupa dengan revolusi industri di abad ke-19, di mana negara-negara yang berpartisipasi dapat berkembang lebih cepat. Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memimpin dalam transformasi digital ini,” jelas Tony Blair.

Shuhaela Fabya Haqim, pimpinan TBI Indonesia, menegaskan bahwa TBI siap mendukung Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi digital yang matang.

“Kami mendukung penuh peran sentral Kemkomdigi dalam mempercepat layanan pemerintahan berbasis digital yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Shuhaela.

TBI telah menjadi mitra strategis Kemkomdigi sejak 2024, termasuk dalam penyusunan rencana induk Pusat Data Nasional (PDN) dan strategi lima tahun untuk Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Dengan kerja sama ini, Indonesia berharap dapat mempercepat transformasi digital, menciptakan ekosistem yang inklusif, dan membuka peluang bagi inovasi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya menciptakan generasi pelajar Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global tanpa mengesampingkan jati diri kebangsaannya.

Menurutnya, menjadi pelajar internasional tidak berarti harus melepaskan identitas sosial atau nasional.

“Dengan identitas nasional yang kuat, kita lebih siap untuk menjadi warga dunia,” ungkap Mendikdasmen dalam acara peresmian International Class Program di SMA Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, pada Minggu (20/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen menjelaskan dua hal penting agar siswa Indonesia memiliki kompetensi sebagai warga global. Pertama adalah pengetahuan dan keterampilan yang kokoh, khususnya dalam menghadapi tantangan kompetensi abad ke-21. Kedua, kemampuan berbahasa asing yang menjadi langkah awal untuk membuka akses ke berbagai peluang internasional.

Mendikdasmen juga menyebutkan empat keterampilan utama abad ke-21 yang perlu dimiliki, yaitu komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Selain itu, ia menekankan bahwa karakter dan kewarganegaraan juga tak kalah penting.

“Dengan semua keterampilan ini, kita mampu beradaptasi dalam berbagai situasi dan mencapai kesuksesan di masa depan,” jelasnya.

Mendikdasmen menambahkan, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan growth mindset atau pola pikir perkembangan, yang memungkinkan seseorang untuk terus belajar dan beradaptasi.

“Dengan growth mindset ini, kita bisa mengubah diri kita dan masyarakat, serta membangun kompetensi masa depan, sambil tetap memperkuat identitas pribadi,” tandasnya.

Ketua International Class Program, Rashif Arka Muhammad, mengungkapkan bahwa program ini telah berjalan sejak 2021 dan saat ini diikuti oleh 130 siswa. Sebagian besar mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Inggris, tidak hanya sebagai bahasa pengantar, tetapi juga dalam seluruh kegiatan seperti ujian, tugas, dan penulisan makalah.

Program ini berfokus pada tiga kompetensi utama: pembuatan produk teknologi berbasis sains terapan, magang di bidang coding/pemrograman, desain, serta elektronika dan instrumentasi, dan kemampuan public speaking.

“Tujuan utama program ini adalah memberikan pendidikan internasional berkualitas yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kebumen,” jelas Rashif.

Siswa kelas 12 SMA Muhammadiyah Gombong, Lintang Nariswari, berbagi pengalamannya mengikuti program ini. Ia mengaku telah mendapatkan banyak manfaat, mulai dari pelatihan hingga kesempatan magang. Bahkan, ia pernah meraih juara 2 lomba debat Bahasa Inggris tingkat kabupaten.

“Program ini benar-benar menjadi perubahan besar dalam hidup saya. Kemampuan berbahasa Inggris saya berkembang pesat—dari yang awalnya hanya menjadi pendengar, kini saya lebih percaya diri berbicara. Saya juga bertemu dengan orang-orang hebat yang membuka wawasan dan menginspirasi saya,” ujar Lintang.

Ia berharap program ini terus berkembang dan menjadi wadah bagi anak-anak lain untuk menggali potensi mereka.

Monitorday.com – Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) yang mulai berlaku pada 28 Maret 2025 tidak hanya menjadi landasan hukum di Indonesia, tetapi juga menginspirasi negara tetangga, seperti Malaysia, untuk mengadopsi kebijakan serupa.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam acara Hybrid Community Gathering bertajuk “Like, Share, Protect Anak Kita di Dunia Digital” yang diselenggarakan di IDN Media HQ, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

Dalam sambutannya, Meutya menyatakan bahwa Indonesia telah menjalin komunikasi dengan berbagai negara, termasuk Malaysia, yang tertarik untuk mempelajari PP Tunas lebih dalam. “Menkominfo Malaysia bahkan telah menghubungi kami untuk memahami regulasi ini,” ungkap Meutya.

Menkomdigi juga menambahkan bahwa semakin banyak negara yang mengadopsi kebijakan serupa akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Ia menekankan, keberhasilan PP Tunas dalam membatasi akses media sosial bagi anak di bawah umur serta meningkatkan literasi digital orang tua menjadi nilai tambah yang semakin menarik perhatian dunia internasional.

“Dengan banyaknya negara yang mengadopsi prinsip serupa, daya tawar kita terhadap platform digital akan semakin kuat,” tegasnya.

Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa perlindungan anak di dunia digital adalah isu global yang semakin mendapat perhatian. Ia menyebutkan contoh Australia, yang meski dikenal dengan kebebasan tinggi, justru menerapkan kebijakan ketat terkait akses anak ke media sosial.

“Para pemimpin redaksi Australia yang baru berkunjung ke Indonesia sepakat bahwa perlindungan anak dari konten negatif adalah prioritas global,” jelas Uni.

Uni berharap orang tua dapat berperan aktif dalam menyosialisasikan PP Tunas di tingkat keluarga dan mengimplementasikan kebijakan ini untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya dunia digital.

“Orang tua adalah garda terdepan dalam memastikan keamanan digital anak-anak mereka,” pungkasnya.

Dengan semakin banyak negara yang mengadopsi prinsip PP Tunas, Indonesia tidak hanya melindungi generasi mudanya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin regulasi digital di kawasan ASEAN.

Monitorday.com – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa skema pembiayaan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN.

Sementara itu, Kementerian Koperasi akan fokus pada aspek legalitas dan pengawasan kelembagaan.

“Soal skema pembiayaan, sesuai Instruksi Presiden, itu kita serahkan ke Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Tanya ke mereka saja kalau soal dana,” ujar Budi Arie dalam Konferensi Pers Peluncuran Website Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Kementerian Koperasi, Senin (21/4/2025).

Budi menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan setiap koperasi memiliki kelembagaan yang kuat dan menjalankan bisnis secara sehat.

“Bisnisnya tetap jalan, orangnya oke, sistemnya kuat,” katanya.

Pada tahap awal, Kementerian Koperasi akan memprioritaskan legalitas. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pembangunan dan pengoperasian koperasi yang masing-masing diproyeksikan membutuhkan dana antara Rp3 hingga Rp5 miliar.

“Kita akan hati-hati, belajar dari pengalaman. Semua usulan dan susunan pengurus akan diperiksa secara menyeluruh,” jelas Budi.

Program ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025. Total dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp400 triliun untuk membentuk 80.000 koperasi, dengan rata-rata kebutuhan Rp5 miliar per unit.

Pemerintah menargetkan pembentukan kelembagaan rampung pada akhir Juni 2025, sebelum pembangunan fisik koperasi dimulai.

“Ibaratnya akta-nya belum ada, bagaimana mau ada bangunan dan pinjaman? Target kami, seluruh pembentukan legalitas 80 ribu koperasi harus selesai pada akhir Juni,” ujar Budi.

Guna menjamin tata kelola koperasi yang profesional dan menghindari risiko gagal bayar, pemerintah menggandeng perbankan untuk memberikan pelatihan dan pengawasan keuangan.

“Nanti misalnya bank bantu pelatihan, awasi keuangannya. Pinjaman bisa lewat Himbara dan lain-lain. Tapi bukan saya yang ngomong soal itu. Makanya perlu ada pendampingan,” katanya.

Agar implementasi berjalan optimal, Kementerian Koperasi juga tengah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pembentukan koperasi. Budi menyebut, rapat internal kementerian untuk finalisasi juklak-juknis dijadwalkan pada Senin siang.

“Saya sudah bilang, nanti jam 2 siang ini kita rapat internal untuk bahas dan putuskan juklak juknis pembentukan Kopdes Merah Putih,” tandasnya.

Monitorday.com – Setelah sehari sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambangi Kebumen, kini giliran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang melakukan kunjungan ke kota ini pada Ahad (20/4/2025).

Kedatangan Abdul Mu’ti dalam rangka menghadiri Pengajian Akbar dan Silaturahmi Keluarga Besar Muhammadiyah Gombong yang digelar di Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimugo).

Kehadiran Abdul Mu’ti disambut langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani, jajaran Forkopimda, serta civitas akademika Unimugo. Dalam ceramahnya, Abdul Mu’ti yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menekankan pentingnya keteladanan dan gaya hidup sederhana, khususnya bagi para pejabat publik.

“Seorang pejabat harus mampu menjadi teladan, salah satunya melalui hidup sederhana. Ini bagian dari ajaran Islam,” ujar Mu’ti di hadapan ribuan peserta pengajian.

Ia mencontohkan kebijakan internal di kementeriannya, yang menerapkan pola hidup hemat dan efisien. Di antaranya, seluruh perjalanan dinas dilakukan dengan penerbangan kelas ekonomi dan menginap di balai milik kementerian. Jika terpaksa harus menginap di hotel, maka dibatasi hanya hotel bintang empat dengan tipe kamar ekonomis.

“Saya hanya membawa maksimal dua pendamping dalam setiap perjalanan dinas. Ini sejalan dengan kebijakan efisiensi Presiden,” tambahnya.

Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya bekerja dengan niat tulus melayani, bukan sekadar mengejar keuntungan pribadi.

Bupati Lilis: “Pak Menteri Ini Sosok Sederhana Sejak Dulu”
Menanggapi kunjungan tersebut, Bupati Lilis mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Abdul Mu’ti yang dikenal sederhana jauh sebelum menjabat sebagai menteri.

“Saya tahu beliau kalau rapat cukup dengan menggelar tikar dan makan nasi bungkus. Kalau menteri saja bisa seperti itu, kita juga harus bisa,” ujar Lilis dalam keterangan resminya pada Senin (21/4/2025).

Bupati juga menyatakan bahwa kehadiran Abdul Mu’ti di Gombong terasa seperti keluarga yang pulang kampung, mengingat keduanya aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah.

“Muhammadiyah dan Aisyiyah bukan sekadar organisasi, tapi rumah perjuangan dan pengabdian bagi kita semua,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lilis turut menyampaikan harapannya agar kunjungan Mendikdasmen membawa perhatian lebih besar terhadap dunia pendidikan di Kebumen. Saat ini, Kabupaten Kebumen memiliki 863 Sekolah Dasar, 204 SMP, 51 SMA, dan 66 SMK.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang humanis bagi guru-guru, di antaranya dengan kebijakan agar guru dapat mengajar di sekolah yang dekat dengan domisili mereka.

“Ini untuk menghemat waktu dan biaya transportasi, serta meningkatkan kualitas hidup para guru,” katanya.

Selain itu, Kebumen juga tengah menerapkan sistem kerja fleksibel bagi ASN di sektor pendidikan, terutama saat libur sekolah, agar tetap produktif tanpa kehilangan keseimbangan hidup.

“Harapannya, para guru bisa lebih bahagia dan tetap maksimal dalam mendidik,” tandas Bupati.