Monitorday.com – Putra sulung Presiden Jokowi telah resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto, dan juga telah mendaftar ke KPU pada Rabu (25/10). Namun Wali Kota Solo itu hingga kini masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut bahwa Gibran telah menemuinya untuk pamit. Namun tidak untuk mengundurkan diri.

Apakah ini merupakan sebuat strategi PDIP di Pilpres 2024? Pegiat Media Sosial, Darmansyah lantas mempertanyakan sikap PDIP berbeda terhadap pencalonan Gibran. PDIP dinilai bertaring tatkala Budiman Sudjatmiko saat bertemu Prabowo beberapa bulan lalu.

“Saya membayangkan PDIP akan marah besar. Harusnya lebih keras dibandingkan reaksi PDIP terhadap Budiman Sudjatmiko saat bertemu Prabowo beberapa bulan lalu,” kata Darmansyah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/10).

Padahal sudah jelas-jelas Gibran Rakabuming Raka sudah melanggar aturan partai. “Cukup mengherankan. Posisi Gibran akhirnya jadi aneh. Ia masih berstatus kader PDIP sampai hari ini karena belum mengajukan pengunduran diri. Juga tidak diberhentikan, atau dipecat,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Darman, PDIP saat ini telah mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri, yaitu Ganjar-Mahfud. Namun anehnya, status Gibran Rakabuming Raka masih tercatat sebagai kader PDIP.

“Gibran juga masih tercatat sebagai juru kampanye pasangan Ganjar-Mahfud. Logika yang aneh. Drama apa lagi yang tengah dimainkan?,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu buka-bukaan perihal pengkhianatan Presiden RI Jokowi dan keluarganya terhadap PDI Perjuangan.

Adian menuding pengkhianatan Jokowi itu disebabkan oleh hal sederhana. Salah satunya, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.

Atas hal itu, terjadilah pengkhiatan Jokowi terhadap PDIP dengan mengusung anaknya menjadi cawapres Prabowo Subianto.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam wawancara di salah satu TV Nasional, Rabu (25/10).

Adian menyebut, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi serta rakyat Indonesia.

Disebabkan hal tersebut, sehingga ada pihak ngotot Jokowi 3 periode marah-marah dan menjadi penyebab Gibran menjadi cawapres.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” tandas Adian.