Monitorday.com – Konferensi Laut Dunia (UNOC) ke-3 yang digelar di Nice, Prancis pada 8–13 Juni 2025 menjadi panggung penting bagi Indonesia dalam menyuarakan kepentingan dan tantangan besar dalam konservasi laut global.

Di tengah ribuan peserta dari hampir seluruh negara anggota PBB, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Kelauan dan Perikanan, Sakti Wayu Trenggono bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, anggota Komisi IV lainnya yakni Prof. Rokhmin Dahuri dan Alien Mus menjadi sorotan.

Dengan tema “Accelerating Actions and Mobilizing all Actors to Conserve and Sustainably Use the Ocean,” UNOC 2025 menyoroti 10 topik krusial mulai dari penanggulangan IUU fishing, perluasan kawasan lindung laut hingga pengentasan polusi plastik. Indonesia, negara maritim terbesar kedua di dunia, punya kepentingan langsung atas isu-isu ini—dan delegasinya memastikan suara Nusantara terdengar lantang.

Dalam sesi diskusi bertajuk “Organized Crimes in Wildlife Trading and IUU Fishing” hingga “Plastic Pollution”, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan urgensi peran parlemen dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Ia menyatakan bahwa DPR RI memiliki komitmen kuat untuk mengawal legislasi yang progresif dan berpihak pada perlindungan lingkungan laut.

Menurut Titiek, kejahatan terorganisir dalam perdagangan satwa liar dan praktik penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing) telah memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara untuk memberantas kejahatan tersebut. Selain itu, masalah pencemaran plastik juga menjadi perhatian utama karena mengancam kehidupan biota laut dan kesehatan manusia.

Titiek menekankan pentingnya parlemen tidak hanya dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Ia mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga ekosistem laut, baik melalui edukasi publik, penguatan regulasi, maupun penerapan sanksi yang tegas.

Sementara itu, Prof. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan di Era Presiden Gus Dur dan Megawati, menyuarakan seruan tegas untuk kolaborasi nyata antarnegara guna menyelamatkan ekosistem laut yang semakin terancam.

Ia menegaskan, dunia harus segera melangkah lebih jauh dari wacana, dengan memulai restorasi ekosistem pesisir yang rusak, menghentikan aktivitas perusak seperti overfishing, pencemaran laut, dan perdagangan ilegal biota laut yang dilindungi.

Bagi Prof Rokhmin, pengelolaan laut tidak bisa setengah hati, perlu komitmen hukum yang kuat, tata kelola global yang adil, dan dukungan teknologi serta pendanaan dari negara maju kepada negara berkembang.

Isu perluasan Marine Protected Areas (MPA) seluas 30% dari wilayah laut dunia sebelum 2030 menjadi fokus utama pembicaraan. Rokhmin mendorong agar Indonesia tak hanya mengikuti, tapi memimpin upaya ini dengan memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan manajemen kawasan lindung laut yang transparan dan inklusif.

Lebih jauh lagi, ia mengusulkan model ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan: dari perikanan tangkap ramah lingkungan, akuakultur hijau, hingga pengembangan industri maritim berbasis bioteknologi dan transportasi laut rendah emisi. Semua itu, tegasnya, bukan semata demi alam, tapi juga jalan keluar dari pengangguran dan kemiskinan di kawasan pesisir.

Salah satu poin paling berani dari Indonesia adalah dorongan pembentukan tata kelola kelautan global yang adil dan berwibawa. Prof Rokhmin menilai, tanpa kerangka hukum internasional yang tegas—terutama dalam isu Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), penangkapan ikan lintas batas, dan pencemaran laut antarnegara, upaya konservasi hanya akan menjadi slogan tanpa hasil nyata.

Konferensi ini bukan hanya tempat bertukar ide, tapi juga pertaruhan masa depan laut dunia. Negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu mendapatkan akses terhadap teknologi canggih, pendanaan hijau, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pesisir agar mereka bisa menjadi pelaku utama dalam menjaga laut.

Event ini pun mejadi sorotan dunia. Hal ini bisa dilihat dari para Tokoh Dunia yang hadir, diantaranya: Sekjen PBB dan Presiden Macron.

Konfrensi Kelautan Dunia ini juga dihadiri oleh banyak Kepala Negara seperti Presiden Brazil, Kosta Rika, Meksiko, Kolumbia, Peru, dan sejmulah Kepala Negara dari Eropa, Asia, dan Afrika.

UNOC 2025 menjadi panggung yang membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya bicara di belakang meja. Melalui delegasinya yang kritis dan penuh energi, negeri kepulauan ini menempatkan dirinya di garis depan perjuangan menyelamatkan laut dunia. Saatnya aksi konkret menggantikan pidato manis dan Indonesia telah memulainya.

Monitorday.com – Indonesia took center stage at the 3rd United Nations Ocean Conference (UNOC 2025), held in Nice, France from June 8–13, 2025. Led by Minister of Marine Affairs and Fisheries Sakti Wahyu Trenggono and Chair of Commission IV of the Indonesian House of Representatives, Titiek Soeharto. While the Member of the House are Prof Rokhmin Dahuri and Alien Mus.

At this conference, the Indonesian delegation boldly stepped forward to lead the global conversation on ocean conservation.

The high-profile conference brought together thousands of delegates from nearly all UN member states under the theme “Accelerating Actions and Mobilizing All Actors to Conserve and Sustainably Use the Ocean.”

Critical topics at the forefront included tackling Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, expanding marine protected areas, and reducing plastic pollution. As the world’s second-largest maritime nation, Indonesia emphasized its vital role and came prepared with strong messages and concrete solutions.

First of all, Prof. Rokhmin Dahuri, former Minister of Marine Affairs and Fisheries in the era of President Gus Dur and Megawati, delivered an impassioned speech, urging for real, tangible global cooperation to save threatened ocean ecosystems.

“We must go beyond rhetoric,” he said, calling for the restoration of degraded coastlines, an end to overfishing and marine pollution, and strict enforcement against the illegal trade of protected marine species.

In addition, Prof Rokhmin stressed that effective ocean governance requires unwavering commitment: robust legal frameworks, equitable global management, and substantial support from developed nations in the form of technology transfer, funding, and capacity-building for developing countries.

“One major focal point was the global target of designating 30% of the world’s oceans as Marine Protected Areas (MPAs) by 2030.,” he said.

Furthermore, Prof Rokhmin called on Indonesia not just to participate, but to lead this effort by strengthening surveillance, enforcing marine laws, and ensuring transparent and inclusive management of these protected zones.

According to him, a sustainable and inclusive blue economy model, covering eco-friendly capture fisheries, green aquaculture, marine biotechnology-based industries, and low-emission maritime transport. This model, he emphasized, not only supports environmental goals but also addresses coastal poverty and unemployment.

UNOC 2025 served as more than a forum, it became a pivotal moment for shaping the planet’s marine future. Rokhmin argued that developing nations like Indonesia must gain fair access to cutting-edge technology, green financing, and training for coastal communities to empower them as stewards of the oceans.

Indonesia’s strongest message came in its call for a just and authoritative global ocean governance system. Rokhmin warned that without a strong international legal framework—especially on issues such as Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), transboundary fishing, and cross-border marine pollution—global conservation efforts risk becoming hollow promises.

In the presence of global leaders including the UN Secretary General, President Emmanuel Macron, and heads of state from Brazil, Costa Rica, Mexico, Colombia, Peru, and several countries across Europe, Asia, and Africa, Indonesia’s proactive stance resonated loudly.

Indonesia proved in Nice that it is more than a participant, it is a front-runner in ocean conservation. As much of the world continues to talk, Indonesia is already acting. The time for speeches is over—real ocean action has begun, and Indonesia is setting the pace.

Monitorday.com – Ketegangan politik di Amerika Serikat kembali memanas setelah Gubernur California, Gavin Newsom, menuduh mantan Presiden Donald Trump membawa negara ke arah otoritarianisme.

Pernyataan keras itu disampaikan Newsom lewat unggahan di akun X (sebelumnya Twitter), menanggapi komentar Trump yang mendukung kemungkinan penangkapannya karena dianggap menghalangi kebijakan imigrasi federal.

Newsom secara terbuka menolak rencana pemerintah federal untuk mengerahkan ribuan personel Garda Nasional ke Los Angeles guna merespons aksi demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan imigrasi. Penolakan ini menyulut pernyataan Trump yang menyebut bahwa penangkapan terhadap Newsom akan menjadi langkah yang “hebat” jika dilakukan oleh Kepala Penegakan Imigrasi, Tom Homan.

“Saya tidak pernah membayangkan akan melihat hari di mana seorang presiden mendukung penangkapan gubernur negara bagian hanya karena tidak sejalan kebijakan. Ini adalah garis batas yang tak boleh kita lewati sebagai bangsa,” tulis Newsom.

Ia juga menyebut ancaman penangkapan tersebut sebagai bentuk gertakan politik belaka. “Itu hanya omon-omon, sekadar gertak sambal,” tambahnya.

Kericuhan yang terjadi pada akhir pekan lalu di Los Angeles dalam demonstrasi menolak kebijakan imigrasi federal mendorong pemerintahan Trump untuk mengambil langkah tegas. Rencana pengerahan lebih dari 2.000 personel Garda Nasional ke kota tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/6).

Sementara itu, Pentagon telah menurunkan satu batalion marinir—sekitar 700 personel—secara temporer untuk berjaga-jaga hingga kedatangan pasukan Garda Nasional. Meski begitu, seorang pejabat AS menyatakan bahwa pemerintah saat ini belum menerapkan Undang-Undang Pemberontakan (Insurrection Act), yang memungkinkan pelibatan militer dalam penegakan hukum sipil. Namun, ia mengakui situasi masih bisa berubah tergantung perkembangan di lapangan.

Trump tidak sendiri. Tom Homan, mantan Kepala Imigrasi dan Bea Cukai AS, sebelumnya menyatakan akan menangkap siapa pun yang menghalangi penegakan hukum, termasuk Gubernur Newsom dan Wali Kota Los Angeles, Karen Bass.

“Saya akan melakukannya [menangkap Newsom] jika saya Tom. Gavin menyukai publisitas, dan saya pikir itu akan menjadi hal yang hebat,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dikutip Reuters, Senin (9/6).

Pernyataan itu menuai reaksi keras dari banyak pihak yang menilai bahwa demokrasi AS tengah berada di ujung tanduk jika ancaman terhadap pejabat negara bagian dilakukan hanya karena perbedaan pandangan kebijakan.

Monitorday.com – Aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg, mengklaim bahwa ia dan sejumlah relawan kemanusiaan lainnya telah “diculik” oleh pasukan Israel saat dalam perjalanan menuju Jalur Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan Thunberg melalui pidato video yang dirilis pada Senin oleh Freedom Flotilla Coalition, kelompok yang mengoperasikan kapal misi tersebut.

“Kami telah dicegat dan diculik di perairan internasional oleh pasukan Israel atau pasukan yang mendukung Israel. Saya mendesak semua teman, keluarga, dan kawan saya untuk menekan pemerintah Swedia agar membebaskan saya dan yang lainnya sesegera mungkin,” ujar Thunberg dalam video tersebut.

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa militer Israel menaiki kapal pesiar Madleen, yang berbendera Inggris dan membawa Thunberg serta sekitar sepuluh relawan pro-Palestina lainnya. Kapal tersebut bertolak dari Mesir menuju Gaza dalam misi bantuan kemanusiaan. Namun, setelah insiden tersebut, komunikasi dengan kapal dilaporkan terputus.

Otoritas luar negeri Israel menyatakan bahwa kapal tersebut kini sedang diarahkan ke wilayah pantai Israel dan bahwa seluruh penumpang diharapkan segera dipulangkan ke negara asal mereka.

Pemerintah Israel menuduh Thunberg dan para relawan lain mencoba melakukan “provokasi media”. Meski demikian, mereka menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang berada di kapal tetap akan disalurkan ke Jalur Gaza melalui jalur resmi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, para relawan mengklaim misi mereka bersifat murni kemanusiaan, sebagai bentuk solidaritas terhadap warga sipil Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan.

Tindakan militer Israel ini memicu kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia, sementara di Swedia, tekanan publik mulai meningkat agar pemerintah segera mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan Thunberg dan relawan lainnya.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan di Gaza, yang terus menjadi sorotan dunia internasional seiring berlanjutnya konflik antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, menyuarakan keprihatinannya terhadap dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan pada anak usia dini.

Dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Fasilitator PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) Tahap 2”, Wamen Fajar menegaskan pentingnya peran fasilitator PAUD sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan pengasuhan dan pendidikan yang seimbang di era digital.

Fajar menyampaikan data mengkhawatirkan bahwa 33,4 persen anak usia 0–6 tahun telah terbiasa menggunakan gawai, dengan 25 persen di antaranya merupakan anak usia 0–4 tahun. Persentase ini melonjak hingga 52 persen pada kelompok usia 5–6 tahun.

“Kita sedang menghadapi tantangan besar: tsunami digital yang menyerang anak-anak kita sejak usia dini. Pola asuh kini banyak dipengaruhi media sosial dan gawai, yang bisa menyebabkan brain rot—yakni penurunan stimulasi intelektual, emosional, dan sosial,” ujar Fajar saat menutup kegiatan pada Rabu (4/6/2026).

Wamen Fajar menekankan bahwa pendidikan anak usia dini seharusnya mengutamakan metode konvensional berbasis interaksi langsung, seperti membaca buku cetak dan bermain fisik, untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal.

Ia juga mengajak para fasilitator PAUD HI untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, dalam rangka menyebarkan praktik pengasuhan yang sehat dan menyeluruh.

“Dengan pendampingan aktif dan kolaborasi lintas sektor, kita bisa mencetak generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, menambahkan bahwa pelatihan ini adalah bagian dari upaya Direktorat PAUD untuk memperkuat dukungan fasilitator kepada satuan PAUD di daerah.

“Kami berharap peserta dapat segera menyusun rencana implementasi di daerah masing-masing, dan kami akan lakukan monitoring secara berkala,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 134 peserta eksternal dari 9 provinsi dan 25 kabupaten/kota, masing-masing diwakili oleh kepala bidang atau kepala seksi PAUD.

Para peserta menunjukkan komitmen tinggi dengan mengikuti pelatihan selama tiga hari penuh, guna meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan PAUD HI yang lebih berkualitas dan relevan dengan tantangan zaman.

Monitorday.com – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan peringatan keras kepada Elon Musk terkait kemungkinan dukungan finansial bos Tesla itu terhadap kandidat Partai Demokrat. Dalam wawancara dengan NBC News pada Sabtu (7/6),

Trump menyatakan bahwa Musk akan menghadapi “konsekuensi sangat serius” jika mengambil langkah tersebut.

“Dia harus menghadapi konsekuensi yang sangat serius jika melakukan itu,” ujar Trump tanpa menjelaskan lebih lanjut bentuk konsekuensi yang dimaksud.

Peringatan ini datang di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua tokoh publik tersebut, yang sebelumnya dikenal memiliki hubungan baik. Konflik antara Trump dan Musk mencuat ke publik setelah perbedaan pandangan mereka terkait kebijakan fiskal Partai Republik, terutama soal legislasi anggaran yang longgar.

Saat ditanya apakah ia masih berniat memperbaiki hubungan dengan Musk, Trump menjawab singkat, “Tidak.” Ia juga menegaskan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. “Saya kira begitu,” ucapnya.

Trump menambahkan bahwa dirinya tidak berencana untuk menjalin komunikasi dengan Musk dalam waktu dekat. “Saya terlalu sibuk dengan hal lain,” ujarnya. “Saya tidak berniat berbicara dengannya.”

Selain itu, Trump turut mengkritik sikap Musk yang dinilainya merendahkan institusi kepresidenan. “Saya rasa itu sangat buruk, karena dia sangat tidak menghormati. Anda seharusnya tidak merendahkan jabatan presiden,” tegas Trump.

Ketegangan antara keduanya semakin memanas setelah Musk, pada Kamis (5/6), mengunggah sejumlah pernyataan kontroversial di platform X yang menyasar Trump, termasuk unggahan—yang kini telah dihapus—mengenai dugaan hubungan Trump dengan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.

Menanggapi unggahan tersebut, Trump membantah keras keterlibatannya. “Itu berita lama, sudah dibicarakan selama bertahun-tahun,” katanya. “Bahkan pengacara Epstein mengatakan saya tidak ada hubungannya dengan itu.”

Perseteruan ini telah menjalar ke ranah politik dan ekonomi. Ketegangan antara Musk dan Trump turut memengaruhi diskusi di Kongres dan berdampak pada pergerakan saham Tesla.

Trump menutup pernyataannya dengan klaim bahwa Partai Republik kini lebih bersatu dari sebelumnya, meski tanpa dukungan dari tokoh seperti Elon Musk.

Monitorday.com – Kapal bantuan kemanusiaan Madleen, yang membawa aktivis lingkungan asal Swedia Greta Thunberg dan sejumlah aktivis internasional, dilaporkan segera tiba di Gaza, Palestina.

Kapal tersebut saat ini telah memasuki wilayah perairan Mesir setelah melewati Alexandria, demikian disampaikan Komite Internasional Mendobrak Pengepungan di Gaza, Minggu (8/6).

“Dalam beberapa jam kapal akan tiba di Kota Mansoura… dan melanjutkan perjalanan menuju Gaza,” ujar pernyataan resmi Komite, seperti dikutip kantor berita Turki, Anadolu.

Mereka menekankan bahwa jam-jam ke depan akan menjadi momen paling krusial dalam misi kemanusiaan tersebut.

Namun, perjalanan kapal Madleen ini mendapat ancaman serius dari pemerintah Israel, yang secara terbuka menyatakan akan memblokir upaya para aktivis membawa bantuan ke wilayah Gaza. Komite menyebut, Israel telah mulai mencoba mengganggu lokasi dan sinyal komunikasi kapal, dan memperingatkan potensi pelanggaran hukum internasional.

“Israel tengah bersiap melakukan kejahatan perang di perairan internasional,” tuding Komite. Mereka juga membagikan tautan pelacakan langsung pergerakan kapal sebagai bentuk transparansi.

Seorang aktivis yang berada di atas kapal, Yasemin Acar, mengonfirmasi bahwa pemblokiran komunikasi oleh Israel telah berlangsung. “Jika Anda tidak mendengar kabar dari kami dalam beberapa jam ke depan, artinya kami telah diputus dari dunia luar… Ingatlah, kami melakukan ini untuk Gaza,” ucapnya dalam sebuah pernyataan emosional.

Kapal Madleen berlayar dari Catania, Sisilia, sejak Minggu (1/6/2025), mengangkut 12 aktivis dari berbagai negara. Selain Greta Thunberg dan Yasemin Acar, beberapa tokoh yang ikut dalam misi ini antara lain:

Rima Hassan, anggota Parlemen Eropa asal Prancis-Palestina

Baptiste Andre, Omar Faiad, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, dan Reva Viard (Prancis)

Thiago Avila (Brasil)

Suayb Ordu (Turki)

Sergio Toribio (Spanyol)

Marco van Rennes (Belanda)

Perjalanan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, kapal bantuan Conscience juga mencoba menembus blokade Gaza bulan lalu, namun diserang oleh drone tak dikenal di perairan internasional lepas pantai Malta.

Israel secara konsisten menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan alasan potensi penyalahgunaan oleh Hamas. Sementara itu, krisis pangan dan kemanusiaan di Gaza terus memburuk, membuat bantuan seperti yang dibawa kapal Madleen sangat mendesak bagi warga sipil yang terdampak konflik.

Misi ini kini menjadi sorotan dunia internasional, baik karena muatan kemanusiaannya maupun risiko diplomatik dan hukum internasional yang menyertainya.

Monitorday.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang nikel milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Sabtu (7/6/2025).

Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas protes masyarakat sekaligus upaya verifikasi langsung kondisi di lapangan.

“Saya datang ke sini untuk mengecek langsung, melihat apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Bahlil dalam keterangannya di sela peninjauan. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh tim dari Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Menurut Bahlil, hasil tinjauan lapangan ini akan dirilis secara resmi oleh tim Kementerian ESDM dalam waktu dekat.

Turut hadir mendampingi, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, yang menyampaikan bahwa pembukaan lahan tambang di Pulau Gag tidak termasuk dalam kategori masif. Dari total area tambang seluas 263 hektare, sebanyak 131 hektare telah direklamasi, dan 59 hektare di antaranya telah berhasil dihijaukan kembali.

Tri juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan udara menggunakan helikopter, pihaknya tidak menemukan tanda-tanda sedimentasi di wilayah pesisir. “Secara keseluruhan, tambang ini tidak bermasalah,” tegasnya.

Sebelumnya, aktivitas tambang PT Gag Nikel — anak usaha dari PT Antam Tbk — telah dihentikan sementara menyusul instruksi langsung dari Menteri Bahlil pada Kamis (5/6/2025). Penghentian ini dilakukan guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan memastikan semua prosedur dijalankan sesuai regulasi.

PT Gag Nikel diketahui merupakan satu-satunya perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Raja Ampat dengan izin produksi berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kementerian ESDM. Selain itu, perusahaan juga mengantongi izin Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dikeluarkan pada tahun 2018.

Bahlil menegaskan bahwa seluruh izin tersebut diterbitkan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM. Meski demikian, ia menekankan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi akan menjadi kunci dalam menyelesaikan polemik ini secara adil dan objektif.

Monitorday.com – Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Rusia yang mengenal hari raya ini sebagai Kurban Bayram.

Ucapan tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui situs web Kremlin pada Jumat (6/6/2025). Dalam pesannya, Putin menekankan makna spiritual dan sosial dari hari raya besar umat Islam tersebut.

“Idul Adha menandai selesainya ibadah haji dan memperkuat rasa persaudaraan serta persatuan di antara umat beragama,” kata Putin. Ia menambahkan bahwa perayaan ini membawa kegembiraan karena menghubungkan umat Islam dengan warisan sejarah dan spiritual para leluhur.

Menurut Putin, umat Muslim merayakan Kurban Bayram dengan melakukan berbagai perbuatan baik dan penuh kasih sayang, terutama dengan membantu mereka yang membutuhkan.

“Dengan mengikuti ajaran dan tradisi leluhur, umat Muslim menunjukkan kepedulian tulus kepada sesama, termasuk mereka yang memerlukan bantuan dan simpati,” ujarnya.

Presiden Rusia itu juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi komunitas Muslim di dalam negeri, yang dinilainya aktif dalam berbagai bidang kehidupan sosial.

“Organisasi-organisasi Muslim di Rusia memainkan peran penting dalam membina generasi muda, memperkuat nilai-nilai keluarga, dan mengembangkan inisiatif besar di bidang kebudayaan, pendidikan, serta kegiatan amal,” tutur Putin.

Ia secara khusus memberikan penghargaan kepada komunitas Muslim atas dukungannya terhadap para pembela Tanah Air dan keluarga mereka.

“Penghargaan khusus dan apresiasi yang sedalam-dalamnya patut diberikan atas kegiatan Anda dalam mendukung para pembela Tanah Air dan keluarga mereka,” tambahnya.

Ucapan ini mencerminkan hubungan yang erat antara negara Rusia dan komunitas Muslim, yang merupakan salah satu bagian penting dari keragaman budaya dan agama di negeri tersebut.

Monitorday.com – Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan secara terbuka bahwa hubungannya dengan CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, telah berakhir.

Dalam wawancara eksklusif dengan NBC News pada Sabtu (7/6), Trump menjawab, “Saya kira begitu, ya,” ketika ditanya apakah ia masih memiliki hubungan dekat dengan Musk. Saat ditanya lebih lanjut apakah ia berniat memperbaiki hubungan tersebut, Trump menjawab singkat, “Tidak.”

Pernyataan ini menjadi babak terbaru dalam perseteruan panas antara dua tokoh besar AS tersebut, yang telah mencuat ke ruang publik dalam beberapa minggu terakhir. Ketegangan mulai meningkat setelah Musk secara terbuka mengkritik rancangan undang-undang pajak dan pengeluaran andalan Trump, yang dijuluki “Big Beautiful Bill.”

Musk menyebut RUU itu akan memperburuk defisit nasional dan menghambat pekerjaannya sebagai kepala DOGE (Departemen Efisiensi Pemerintah), posisi yang ia tinggalkan setelah menjabat selama 129 hari.

Meski awalnya Musk tak secara langsung menyasar Trump, kritiknya memuncak pekan ini. Setelah Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Musk pada Kamis (5/6), Musk membalas melalui platform X dengan menyatakan bahwa Trump tak akan memenangkan pemilu tanpa dukungannya.

Ia juga menyinggung dugaan keterkaitan Trump dengan kasus Jeffrey Epstein — meskipun unggahan tersebut kemudian dihapus dan tidak didukung bukti konkret. Pihak pengacara Epstein pun telah membantah tuduhan tersebut.

Trump membalas melalui platform Truth Social, menyebut Musk “gila” dan mengancam akan membatalkan kontrak bisnis Musk dengan pemerintah federal. Ia juga menegaskan bahwa Musk telah melecehkan institusi kepresidenan.

“Saya pikir itu hal yang sangat buruk, karena dia sangat tidak sopan. Anda tidak boleh tidak menghormati jabatan presiden,” ujarnya kepada NBC News.

Di tengah ketegangan ini, dukungan dari Partai Republik tetap mengalir ke Trump. Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa tindakan Musk “sangat keras” dan memperkirakan Musk tidak akan kembali diterima dalam pemerintahan Trump. Dalam sebuah podcast bersama Theo Von, Vance menilai bahwa serangan Musk terhadap Trump adalah “kesalahan besar.”

Diketahui, Musk pernah menjadi penyumbang besar kampanye Trump, dengan total donasi mencapai sekitar US$250 juta. Namun kini, ia mengisyaratkan kemungkinan mendukung lawan-lawan politik Trump, termasuk kandidat Demokrat dan penantang dari kubu Republik yang mendukung RUU pajak kontroversial tersebut.

Ketika ditanya tentang kemungkinan Musk beralih mendukung Demokrat, Trump memperingatkan bahwa keputusan itu akan membawa “konsekuensi serius.”

Perseteruan dua tokoh ini menandai keretakan dramatis dalam hubungan yang sebelumnya erat, dan bisa berdampak besar pada lanskap politik dan bisnis menjelang pemilu mendatang.