Monitorday.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Selasa untuk membahas berbagai hal, termasuk komitmen Indonesia untuk menjadi anggota penuh organisasi tersebut dalam waktu tiga tahun mendatang.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan dalam keterangan pers melalui siaran akun YouTube Sekretariat Presiden bahwa Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun.

Presiden telah membentuk tim khusus untuk mempercepat proses aksesi Indonesia sebagai anggota tetap OECD, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Tim ini akan dipimpin oleh Airlangga Hartarto dan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Proses aksesi Indonesia juga akan diintegrasikan dengan pembangunan jangka menengah.

Airlangga menyoroti pencapaian Indonesia dalam hal stabilitas ekonomi, dengan membandingkannya dengan negara anggota tetap OECD lainnya seperti Kosta Rika.

Dia menunjukkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara tersebut.

Selain membahas aksesi OECD, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) ke-40.

FATF adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara global.

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Sekjen Mathias Cormann ini merupakan yang kedua kalinya.

Pertemuan sebelumnya dilakukan pada Agustus 2023 dan membahas kemajuan terkini terkait proses aksesi dan langkah-langkah yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperoleh status anggota tetap OECD.

Selain itu, Sekjen Mathias Cormann dijadwalkan juga bertemu dengan sejumlah tokoh penting Indonesia, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta pimpinan DPR RI.

Terdapat juga rencana untuk membuka workshop teknis mengenai proses aksesi OECD dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia.