Monitorday.com – Kesejahteraan nelayan tidak luput dari perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun kepemimpinan. Perhatian ini diwujudukan dalam Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan semangat 2 Tahun Gerak Nyata, KNMP menjadi upaya pemerintah untuk memperkuat sektor pangan nasional.

Program ini sudah berjalan sejak 2025 sebagai program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KNMP digagas sebagai salah satu Program Strategis Nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Selain itu, KNMP merupakan salah satu program prioritas sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Secara umum, program ini bertujuan mengembangkan kawasan pesisir dan kampung budidaya sehingga menjadi pusat ekonomi kelautan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan produktif. KNMP ini beroperasi dengan basis komunitas dan mengintegrasikan nilai rantai ekosistem yang lengkap di satu kawasan, mulai dari tahap produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa KNMP akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung kegiatan perikanan. Presiden merinci fasilitasnya, antara lain pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial.

“Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, baru mungkin 5% yang dapat kita nikmati, sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jumat (14/8/2026).

Sejak tahun 2025, pemerintah telah berhasil membangun 100 kampung nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam tahap pertama, sudah ada 65 KNMP yang beroperasi, sementara 35 sisanya masuk ke dalam pembangunan tahap kedua. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan akan ada 5.000 KNMP di seluruh Indonesia hingga 2029. Pembangunannya akan mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi setiap kawasan pesisir.

Dari sisi anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mencatat APBN mendukung pembangunan KNMP hingga Rp1,1 triliun pada 2025. Anggaran ini digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan dan fasilitas penunjang kegiatan nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan KNMP Samber-Binyeri di Biak Numfor, Papua, sebagai proyek percontohan KNMP. Produktivitas dan kehidupan nelayan di Samber-Binyeri berubah menjadi lebih baik berkat datangnya KNMP.

Melansir data KKP, produksi ikan berhasil meningkat 121%, dari 552 kg per bulan menjadi 1.221 kg per bulan. Dengan produksi yang meningkat, penjualan ikan dan pendapatan nelayan pun turut meningkat. Penjualan ikan naik 90% dari Rp10,8 juta per bulan menjadi Rp20,5 juta per bulan. Pendapatan nelayan naik 89% dari Rp6,06 juta per bulan menjadi Rp11,43 juta per bulan. Terakhir, berkat bantuan fasilitas melaut di KNMP, nelayan bisa melaut lebih lama, dari awalnya 9 hari menjadi 13 hari.

Tingginya performa ini berhasil memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, hingga mengirimkan hasil tangkapannya ke penjuru negeri di Indonesia. Total sudah ada 15 kali pengiriman sebanyak 231 ton ikan senilai Rp4,36 miliar. Tujuan pengiriman ini meliputi Jakarta, Semarang, Bitung, dan Surabaya.

Keberhasilan ini juga dirasakan oleh nelayan Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang sudah beroperasi sejak Mei 2026. Dalam waktu empat bulan, rata-rata pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Kegiatan operasional di Tongke-Tongke berhasil menyerap 39 tenaga kerja lokal dan sudah menarik total 80 anggota koperasi.

Tidak hanya ikan segar, KNMP Tongke-Tongke juga mengolah tuna segar menjadi tuna loin. Bahkan, tuna loin ini sudah mengirimkan 65 ton tuna loin senilai Rp2,54 miliar lewat mitra koperasi. Terbaru, pada 27 September 2026, kampung ini kembali mengirimkan 12 ton tuna loin ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku unit pengolahan ikan.

Ketua Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo, menjelaskan bahwa konsistensi pengiriman produk perikanan dari kawasan tersebut menunjukkan berkembangnya ekosistem bisnis perikanan di daerah.

“Ini tentu membawa dampak ekonomi yang lebih baik kepada para nelayan sekitar,” ujar Victor.

Bupati Sinjai Ratnawati Arif menilai kehadiran KNMP memberikan peluang untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Keberadaan fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil tangkapan, dan jaringan pemasaran membantu meningkatkan kualitas produk serta memperluas pilihan usaha masyarakat. Ratnawati menyebut program tersebut berpotensi meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan nelayan apabila fasilitas dikelola secara optimal.

“Program ini (KNMP) diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75 persen,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus memperluas pembangunan KNMP secara bertahap menuju target 5.000 kampung nelayan pada 2029. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan nasional, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta menjadikan kawasan pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, transformasi sektor kelautan dan perikanan tidak hanya tercermin dari peningkatan hasil produksi, tetapi juga dari kesejahteraan nelayan yang semakin meningkat.

Monitorday.com – PT PLN (Persero) memasuki babak baru kepemimpinan setelah Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan Darmawan Prasodjo melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Oktober 2026. Pergantian tersebut menjadi bagian dari dinamika pengelolaan perusahaan energi milik negara di bawah koordinasi Danantara Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut pergantian direktur utama sebagai aksi korporasi yang menjadi kewenangan pemegang saham. Perubahan kepemimpinan ini menjadi perhatian publik karena PLN memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan listrik bagi rumah tangga, dunia usaha, dan sektor industri.

Pergantian tersebut berlangsung setelah insiden pemadaman listrik atau blackout melanda Batam, Kepulauan Riau. Bahlil menyampaikan sejumlah kemungkinan penyebab teknis gangguan, termasuk faktor cuaca dan persoalan pada jaringan listrik. Meski demikian, pergantian direktur utama tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat dari insiden tersebut tanpa keterangan resmi yang memastikan hubungan keduanya.

Tantangan utama Suroso Isnandar adalah memastikan keandalan pasokan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional. Gangguan listrik bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi operasional industri, layanan publik, perdagangan, dan sektor usaha yang bergantung pada kontinuitas pasokan energi.

Karena itu, kepemimpinan baru perlu menjadikan evaluasi jaringan dan sistem penanganan gangguan sebagai prioritas. Penguatan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kesiapan petugas, serta penggunaan teknologi pemantauan jaringan dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko pemadaman dan mempercepat pemulihan ketika gangguan terjadi.

Selain keandalan pasokan, efisiensi operasional juga menjadi pekerjaan penting. PLN perlu memastikan investasi infrastruktur dilakukan secara tepat sasaran, pengelolaan biaya berjalan transparan, dan kualitas pelayanan pelanggan terus meningkat. Keberhasilan transformasi perusahaan semestinya diukur melalui indikator yang jelas, seperti frekuensi pemadaman, durasi gangguan, kecepatan pemulihan, serta efektivitas penanganan pengaduan.

Di sisi lain, PLN juga menghadapi agenda transisi energi dan pengembangan energi terbarukan. Perubahan menuju sistem energi yang lebih bersih memerlukan perencanaan investasi, kesiapan jaringan, dan pengelolaan pasokan yang terintegrasi. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, keterjangkauan biaya listrik, dan keandalan layanan.

Pergantian pimpinan pada akhirnya harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Publik membutuhkan listrik yang stabil, pelayanan yang responsif, dan pengelolaan perusahaan yang akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan Suroso Isnandar tidak cukup dinilai dari pergantian jabatan, tetapi dari kemampuannya memperkuat kinerja PLN

Monitorday.com –  Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 menjangkau 943 sekolah di Kalimantan Barat dengan dukungan anggaran Rp846,68 miliar. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai kebutuhan satuan pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meninjau langsung proses revitalisasi di SMAN 7 Pontianak dan SD Negeri 39 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (17/10). Program ini diarahkan untuk menghadirkan fasilitas belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi murid serta guru.

“Kita targetkan revitalisasi ribuan satuan pendidikan tahun ini sebagai wujud komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki mutu dan kualitas pembelajaran anak bangsa di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Mu’ti.

Di Kota Pontianak, program revitalisasi pada 2026 mencakup 46 sekolah dengan total anggaran Rp38,35 miliar. Pelaksanaannya juga melibatkan 585 tenaga kerja lokal. Salah satu sekolah yang menerima bantuan tersebut adalah SMAN 7 Pontianak, yang membutuhkan perbaikan sejumlah fasilitas untuk mendukung keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar.

Kepala SMAN 7 Pontianak, Ibrahim, mengatakan sekolah yang berdiri sejak 1973 tersebut belum pernah menerima program revitalisasi. Sejumlah fasilitas, termasuk laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan ruang kelas, mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan segera demi keselamatan warga sekolah. “Maka dari itu yang darurat kami utamakan dulu, demi kenyamanan dan keamanan belajar,” ujar Ibrahim. Pada 2026, SMAN 7 Pontianak memperoleh alokasi bantuan revitalisasi sebesar Rp1,05 miliar untuk perbaikan laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan ruang kelas. Perbaikan tersebut diharapkan dapat membantu sekolah memenuhi kebutuhan fasilitas belajar yang lebih layak.

Keterbatasan ruang kelas yang layak juga memengaruhi pengaturan kegiatan belajar di sekolah tersebut. Selama dua tahun terakhir, SMAN 7 Pontianak menerapkan pembelajaran dalam dua sesi, pagi dan sore, untuk mengakomodasi kebutuhan rombongan belajar.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMAN 7 Pontianak, Reza Pratama, mengatakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan memberi kesempatan kepada murid untuk belajar dengan lebih baik. “Kami sangat butuh bantuan terkait pembangunan ini, karena ketika kita mempunyai prasarana dan sarana yang bagus, kita bisa melangkah lebih jauh juga,” ungkap Reza.

Harapan agar fasilitas sekolah semakin layak juga disampaikan Aida Nafisa Aristantio, siswi kelas XII SMAN 7 Pontianak. Ia berharap proses revitalisasi dapat segera selesai sehingga guru dan murid dapat menggunakan fasilitas sekolah dengan lebih nyaman. “Kami berharap revitalisasi gedung ini dapat segera selesai sehingga guru bisa kembali memiliki ruang guru dan anak murid bisa belajar dengan normal,” tutur Aida.

Kebutuhan perbaikan fasilitas juga menjadi perhatian di SD Negeri 39 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pada 2026, sekolah tersebut memperoleh bantuan revitalisasi sebesar Rp2,2 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru.

Aqila Viandra, siswi kelas 6A SD Negeri 39 Sungai Raya, menyambut gembira rencana pembangunan ruang kelas baru di sekolahnya. Ia berharap fasilitas tersebut dapat membuat kegiatan belajar semakin menyenangkan. “Wah senang banget, karena ruangan baru juga, tambah senang, tambah semangat,” ucap Aqila.

Secara nasional, pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Pada 2025, sebanyak 16.167 sekolah telah menerima program revitalisasi. Pemerintah terus mendorong perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar semakin banyak sekolah memiliki fasilitas yang layak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Melalui program revitalisasi, Kemendikdasmen berupaya mendukung penyediaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid serta membantu sekolah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. “Mari terus bersemangat dan berdedikasi mencerdaskan bangsa, memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan fasilitas belajar yang layak dan berkualitas,” imbau Mendikdasmen.

Monitorday.com – Sebanyak 67 persen masyarakat percaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menjalankan tugas dengan baik. Meski demikian, tingkat kepuasan terhadap kinerja keduanya masih terpaut cukup jauh.

Temuan survei Parameter Politik Indonesia (PPI) itu disampaikan Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno di Jakarta, Minggu.

“Sebanyak 67,0 persen masyarakat masih optimistis bahwa pemerintah akan mampu menjalankan kewajibannya dengan baik,” kata Adi.

Survei tersebut mencatat 24,4 persen responden tidak percaya pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, 8,6 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Dari sisi kepuasan terhadap kinerja, Presiden Prabowo memperoleh angka 65,2 persen, sedangkan 32,5 persen responden menyatakan tidak puas.

Adapun tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran berada di angka 49 persen. Sebanyak 38,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerjanya.

Adi menilai peningkatan kinerja bersama diperlukan untuk mendongkrak kepuasan publik hingga melampaui 70 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa untuk mampu mengembalikan level kepuasan hingga di atas 70 persen dibutuhkan peningkatan kinerja bersama,” ujarnya.

Survei PPI ini melibatkan 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling dengan cakupan 38 provinsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Responden tersebar di 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa/kelurahan.

Hasil survei tersebut menggambarkan optimisme dan penilaian responden terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode pengumpulan data. Namun, informasi mengenai margin of error dan tingkat kepercayaan survei tidak dicantumkan dalam keterangan yang tersedia.

Monitorday.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam politik luar negeri serta langkah konkret Indonesia membantu rakyat Palestina. Apresiasi itu disampaikan dalam pertemuan bilateral di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/10).

Sekretariat Kabinet dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, menyebut Guterres juga berpamitan kepada Prabowo menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Sekjen PBB pada Desember 2026.

Guterres menilai Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo berperan penting dalam mendorong ketertiban dunia dan memperjuangkan perdamaian internasional. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi Indonesia dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB.

Selain itu, Guterres mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong skema pembiayaan pembangunan yang inovatif serta kontribusinya dalam upaya menanggulangi dan mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Pertemuan tersebut turut membahas reformasi sistem multilateral, kemajuan pencapaian Agenda 2030, serta berbagai persoalan global dan regional. Situasi Palestina menjadi salah satu isu penting yang dibicarakan kedua pihak.

Sekretariat Kabinet menyatakan pertemuan itu menegaskan eratnya komunikasi dan kemitraan Indonesia dengan PBB. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas global, mendorong penyelesaian konflik, serta mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi.

Sementara itu, Guterres didampingi Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air Retno Marsudi dan Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal.

Usai bertemu Prabowo, Guterres dijadwalkan mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Kabupaten Bogor, Senin (20/10). Kunjungan itu menjadi bagian dari agenda penghormatan kepada 50 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas bersama pasukan penjaga perdamaian PBB.

Wakil Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq sebelumnya mengatakan Guterres juga akan bertemu dengan prajurit TNI yang bersiap menjalankan misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah melalui misi MINUSCA.

Dari PMPP TNI, Guterres dijadwalkan melanjutkan agenda ke Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta untuk menyampaikan pidato bertajuk “Delapan Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa: Apa Selanjutnya?”

Setelah seluruh agenda di Indonesia rampung, Guterres dijadwalkan kembali ke New York, Amerika Serikat, pada Senin.

Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik. Program revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang dan proses pembelajaran.

Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan sekolah dan satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Presiden menargetkan renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan dapat diselesaikan paling lambat pada 2029, sehingga tidak ada lagi peserta didik yang harus belajar di ruang kelas dengan kondisi bangunan yang tidak aman.

Program revitalisasi sekolah juga menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan. Tidak hanya menyasar perbaikan fisik bangunan, program ini diharapkan turut menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif sehingga peserta didik dapat belajar dengan lebih nyaman dan optimal.

Di Provinsi Bali, percepatan revitalisasi satuan pendidikan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada 2025, program revitalisasi menjangkau 188 sekolah, sementara pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 401 satuan pendidikan.

Peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan sarana pendidikan, termasuk bagi sekolah yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan dan kerusakan infrastruktur.

Salah satu manfaat program tersebut dirasakan oleh SD Negeri 15 Dangin Puri, Kota Denpasar. Sebelum direvitalisasi, salah satu ruang kelas di lantai tiga sekolah tersebut pernah mengalami kerusakan akibat kondisi bangunan yang terdampak hujan dan angin.

Setelah mendapatkan revitalisasi, kondisi ruang kelas menjadi lebih baik, rapi, dan bersih. Perubahan tersebut turut memberikan suasana belajar yang lebih nyaman bagi peserta didik dan mendorong mereka untuk semakin bersemangat mengikuti pembelajaran.

Hal serupa dirasakan oleh TK Indraprasta Kuta, Kabupaten Badung. Sekolah yang berdiri sejak 1975 tersebut sebelumnya menghadapi berbagai persoalan infrastruktur, mulai dari atap yang bocor, dinding yang rapuh, hingga kerusakan akibat banjir dan rayap.

Melalui program revitalisasi tahun 2026, sejumlah fasilitas sekolah mendapatkan perbaikan, antara lain enam ruang kelas, satu ruang administrasi, satu toilet, serta penataan taman bermain. Perbaikan tersebut memberikan lingkungan belajar yang lebih layak sekaligus mendukung kenyamanan peserta didik.

Pelaksanaan revitalisasi sekolah juga memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Selain meningkatkan kualitas sarana pendidikan, pembangunan yang dilakukan melalui program tersebut turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program revitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas satuan pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan memiliki manfaat berlapis. Perbaikan sekolah tidak hanya menciptakan ruang belajar yang lebih baik bagi peserta didik, tetapi juga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Dengan demikian, pembangunan pendidikan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terus mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memastikan program-program prioritas Presiden dapat berjalan secara terkoordinasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pembelajaran, kualitas tenaga pendidik, serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Percepatan revitalisasi sekolah juga menjadi bagian dari visi pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sekolah yang lebih layak diharapkan dapat memberikan ruang bagi anak-anak Indonesia untuk belajar dengan aman, nyaman, dan penuh semangat.

Melalui sinergi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah akan terus memastikan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Kehadiran negara melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah pada akhirnya bukan hanya tentang memperbaiki bangunan, tetapi tentang menyiapkan ruang yang lebih baik bagi generasi penerus untuk belajar, berkembang, dan mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Monitorday.com – Bandung Lautan Api benar-benar hadir pada Oktober 2026 ini. Semangat membara itu terlihat dari antusiasme lebih dari 1.000 peserta yang meramaikan Bandung Domino Tournament (BDT) 2026, PORDI Series 5 Babak Kualifikasi Liga Pro, yang digelar Pengurus Besar Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) pada Sabtu hingga Minggu, 17–18 Oktober 2026, di D’Botanica Mall, kawasan Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat.

Turnamen berskala nasional yang menghadirkan peserta dari 10 provinsi serta seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat tersebut menjadi momentum penting dalam pengembangan olahraga domino di Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi yang mengedepankan strategi, kecermatan, dan sportivitas, kegiatan ini juga memperkuat persaudaraan antardaerah sekaligus memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi masyarakat Kota Bandung.

Kemeriahan turnamen semakin terasa dengan kehadiran Wakil Wali Kota Bandung, H. Erwin, S.E., M.Pd., atau Kang Erwin, yang secara resmi membuka kegiatan tersebut. Pembukaan turut dihadiri Ketua Umum PB PORDI, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si., jajaran Pemerintah Kota Bandung, tokoh masyarakat Jawa Barat, serta pengurus PORDI dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Kang Erwin menyampaikan bahwa domino merupakan salah satu olahraga yang memiliki banyak peminat dari berbagai kalangan masyarakat.

“Domino di bawah naungan PORDI perlu mendapatkan perhatian sekaligus dukungan pengembangan secara berkelanjutan. Terlebih, dampak dari gelaran selama dua hari ini sangat dirasakan. Hotel-hotel penuh, UMKM pun merasakan manfaat dari kegiatan ini. Luar biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kang Erwin mengatakan bahwa penyelenggaraan PORDI Series 5 di Kota Bandung tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai wilayah diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor perdagangan, kuliner, transportasi, dan jasa selama turnamen berlangsung.

Sementara itu, Ketua Umum PB PORDI, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pengurus Daerah (Pengda) Pordi Bandung, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Bandung, serta High Games Island (HGI) sebagai mitra penyelenggara.

Dr. Andi Jamaro juga menilai bahwa karakter Kota Bandung yang memiliki keberagaman masyarakat dan aktivitas komunitas menjadikannya lokasi yang tepat untuk menyelenggarakan turnamen domino berskala nasional.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat pembinaan atlet, memperluas partisipasi masyarakat, serta meningkatkan eksistensi domino sebagai olahraga yang mengedepankan strategi, konsentrasi, dan sportivitas.

Di sisi lain, Manajer Event sekaligus Ketua Litbang PB PORDI, Dr. Wahyu Irfandi, menegaskan bahwa penyelenggaraan turnamen domino memiliki nilai strategis yang melampaui kompetisi olahraga.

Menurut Wahyu, kegiatan ini dapat menjadi ruang kolaborasi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), pemerintah daerah, dan insan media dalam memperkuat hubungan sosial sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa turnamen juga dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sarana penyampaian berbagai program edukasi publik.

Program tersebut mencakup peningkatan literasi keuangan, pencegahan praktik judi online, serta penguatan kecakapan digital agar masyarakat semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi.

Melalui penyelenggaraan Bandung Domino Tournament 2026, PB PORDI berharap olahraga domino semakin berkembang sebagai kegiatan positif, kompetitif, dan inklusif.

Turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara organisasi olahraga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong prestasi, edukasi, serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Monitorday.com – Pemerintah bersiap mengubah kebijakan kenaikan kelas mulai tahun ajaran 2027/2028. Siswa tidak lagi otomatis naik kelas, melainkan harus melalui penilaian yang mempertimbangkan capaian akademik dan perkembangan karakter.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan menteri beserta petunjuk teknis sebagai pedoman bagi sekolah dan guru. Rencana tersebut, kata dia, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat persetujuan.

“Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insyaAllah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (17/10/2026).

Dalam skema baru, kenaikan kelas tidak hanya ditentukan oleh nilai rapor atau penguasaan materi pelajaran. Perkembangan karakter peserta didik juga akan menjadi bagian dari pertimbangan sekolah dalam menentukan kelanjutan pendidikan siswa.

Abdul Mu’ti menjelaskan, rencana perubahan ini berangkat dari keluhan sejumlah guru terhadap mekanisme kenaikan kelas yang selama ini berjalan. Pemerintah juga menilai capaian akademik siswa masih perlu ditingkatkan.

Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ingin memperkuat budaya belajar, mendorong siswa mendalami materi pelajaran, serta membangun karakter dan mental yang tangguh.

Meski demikian, pemerintah belum merinci kriteria penilaian maupun prosedur yang akan digunakan sekolah. Ketentuan tersebut masih menunggu penyelesaian regulasi dan petunjuk teknis.

Tak hanya soal kenaikan kelas, pemerintah juga menyiapkan kebijakan baru mengenai penjurusan peserta didik. Abdul Mu’ti menyebut rencana tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, kedua kebijakan itu belum dapat diterapkan sebelum aturan pelaksanaannya rampung. Sekolah dan guru masih menunggu panduan resmi mengenai kriteria serta tata cara penerapan di lapangan.

Gagasan mengakhiri kenaikan kelas otomatis sebelumnya disampaikan Abdul Mu’ti pada awal Oktober 2026. Ide tersebut muncul dari masukan Dewan Pendidikan Nasional dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia XII. Pemerintah ingin membangun semangat belajar sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi persaingan.

Kendati demikian, kebijakan ini tidak berarti setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar harus mengulang kelas. Keputusan tidak naik kelas tetap memerlukan pertimbangan menyeluruh terhadap proses belajar, capaian siswa, dan pendampingan yang telah diberikan guru.

Dokumen standar penilaian yang dipublikasikan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya laporan kemajuan belajar, termasuk capaian mata pelajaran dan kegiatan lainnya. Dalam mekanisme yang berlaku, tidak naik kelas ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah berbagai pertimbangan dilakukan.

Dengan target penerapan pada tahun ajaran 2027/2028, tantangan berikutnya adalah memastikan aturan teknis yang disusun mampu memberikan standar penilaian yang jelas, adil, dan dapat diterapkan secara konsisten di setiap sekolah.