Monitorday.com –  Indonesia membuka peluang kerja sama bisnis yang lebih luas dengan dunia usaha Amerika Serikat (AS), mulai dari industri hilir hingga sektor strategis seperti logam tanah jarang dan energi terbarukan.

Peluang tersebut dibahas Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam pertemuan dengan Kamar Dagang AS di sela-sela rangkaian G20 Trade Ministers’ Meeting (TMM) di Milwaukee, Wisconsin.

Budi mengatakan Indonesia masih memiliki ruang besar untuk memperdalam hubungan ekonomi dengan AS, terutama melalui penguatan perdagangan dan investasi, kerja sama teknologi, serta integrasi rantai pasok.

“Kami melihat masih terdapat potensi besar untuk memperdalam hubungan bisnis antara Indonesia dan AS,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut Budi, peluang kerja sama mencakup pengembangan industri hilir, produksi bernilai tambah, hingga pembangunan dan penguatan pemasok. Sektor strategis seperti rare earths dan energi terbarukan juga masuk dalam peluang yang dapat dikembangkan bersama.

Bahas Implementasi ART

Dalam pertemuan tersebut, Budi turut membahas perkembangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan kalangan usaha AS.

Ia berharap kesepakatan tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga manfaatnya dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha kedua negara.

Sementara itu, Vice President and Executive Director International Policy Kamar Dagang AS, Isabelle Icso, menyambut positif upaya memperkuat hubungan bisnis dengan Indonesia.

Icso menyampaikan empat fokus utama B20, yakni mengurangi kebijakan yang menghambat perdagangan, memodernisasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), membebaskan bea perdagangan digital, serta memperkuat investasi lintas batas.

Dunia usaha AS juga menawarkan kerja sama pengembangan kapasitas serta sistem pembayaran digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses UMKM Indonesia terhadap ekosistem bisnis dan ekonomi digital global.

Monitorday.com – Pendaftar Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 jenjang SMA/SMK sederajat melonjak hampir 10 persen dibandingkan tahun lalu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 3.863.957 murid telah menyelesaikan seluruh proses pendaftaran.

Jumlah tersebut naik 345.790 murid atau 9,8 persen dibandingkan TKA 2025 yang diikuti 3.518.167 murid.

Kepala Badan Kebijakan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya partisipasi satuan pendidikan dan peserta didik dalam pelaksanaan TKA.

“Tahun ini jumlah calon pendaftar TKA meningkat hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan partisipasi yang semakin luas dari satuan pendidikan dan peserta didik,” kata Toni di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, jumlah peserta masih berpotensi bertambah. Kemendikdasmen hingga kini masih menyelesaikan data residu untuk memastikan seluruh data calon peserta tercatat secara lengkap dan sesuai.

Meski pendaftaran telah ditutup, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah dan satuan pendidikan masih melakukan pemutakhiran serta penyelesaian data residu.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan data sebelum TKA memasuki tahap pelaksanaan.

Kemendikdasmen juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan calon peserta yang ikut memastikan proses pendaftaran berjalan.

“Kolaborasi seluruh pihak menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pelaksanaan asesmen di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Toni.

Kemendikdasmen menjadwalkan pelaksanaan TKA 2026 pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Persiapan mencakup kesiapan sekolah, infrastruktur, sistem, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, perguruan tinggi negeri, dan pemangku kepentingan lainnya.

Toni menegaskan TKA bukan penentu kelulusan siswa. Tes tersebut juga tidak menggantikan penilaian yang dilakukan masing-masing satuan pendidikan.

“TKA melengkapi informasi mengenai capaian belajar peserta didik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pendidikan,” tegasnya.

Menjelang pelaksanaan tes, Kemendikdasmen meminta peserta didik mempersiapkan diri dengan belajar secara sungguh-sungguh dan tetap menjaga kesehatan.

Sekolah juga diminta memastikan kesiapan teknis serta memberikan pendampingan kepada peserta agar pelaksanaan TKA berlangsung tertib dan lancar.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Bahlil Lahadalia untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil menyatakan akan menjalankan amanah tersebut dengan baik sesuai kewenangan dan arahan Presiden usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (01/10/2026).

Menko Bahlil mengatakan bahwa hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo yang perlu terus diperkuat dan dipercepat pelaksanaannya. Untuk itu, koordinasi melalui Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan diarahkan untuk mempercepat eksekusi program-program tersebut.

“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Asta Cita adalah tentang Hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa sektor ESDM memiliki keterkaitan yang besar dengan agenda hilirisasi. Selain itu, Bahlil menyebut sekitar 90 persen dari total investasi hilirisasi berada di sektor ESDM.

“Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat tahap perkembangan. karena saya melihat bahwa fokus kita kan Hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM,” imbuh Bahlil.

Sementara itu, mengenai koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Bahlil menegaskan bahwa kementerian tersebut tetap merupakan kementerian teknis yang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

“Kalau Menko kan Kemenko aja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis. Jadi Kementeriannya Kementerian investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko,” ujarnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Menurutnya, setiap pembantu Presiden harus menjalankan tugas berdasarkan ketentuan dan mandat yang telah diberikan.

“Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden karena kita maknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu oleh Bapak Presiden, dan dilimpahkan para pembantu-pembantunya dan sebagai pembantu Presiden yang baik akan taat, tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang ada dalam Keppres tersebut,” kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa dalam sistem presidensial, pengangkatan menteri merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, seluruh keputusan yang telah ditetapkan Presiden perlu dihormati dan dilaksanakan oleh para pembantunya.

“Kita tahu bahwa dalam sistem presidensial, mengangkat memperhatikan menteri adalah hak prerogatif Bapak Presiden karena itu semua hal yang terjadi, yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kita harus hargai sebagai hak prerogatif Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.

Monitorday.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (01/10/2026).

Kapolri Suyudi mengatakan langkah awal yang akan dilakukannya adalah konsolidasi internal sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah dijalankan kepemimpinan sebelumnya. Program yang dinilai baik akan diteruskan, sementara aspek yang masih perlu diperbaiki akan menjadi bagian dari pembenahan ke depan.

“Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik kita akan lanjutkan dan yang masih perlu diperbaiki kita akan perbaiki,” ujar Kapolri.

Kapolri Suyudi menjelaskan, pihaknya akan berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Selain itu, Kapolri juga menempatkan penegakan hukum yang adil serta hubungan yang makin dekat dengan masyarakat sebagai fokus kepemimpinannya. Hal tersebut sejalan dengan program kerja yang diusungnya, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”.

“Tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik. Kemudian juga penegakan hukum yang adil dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami yaitu polisi bersama masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Kapolri, kedekatan dengan masyarakat merupakan bagian mendasar dari tugas kepolisian. Polri harus hadir di tengah masyarakat sekaligus mampu memberikan respons dengan cepat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban.

“Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat dan juga memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat dalam kerangka kamtibmas,” lanjutnya.

Dalam rangka konsolidasi internal, Suyudi mengatakan akan melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan di tubuh Polri untuk menentukan langkah-langkah prioritas. Pembenahan tersebut akan dilakukan dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengikuti strategi dan peta jalan Polri untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

“Kita akan mencoba belanja masalah dan juga akan melakukan langkah-langkah yang kami anggap penting, menjadi prioritas kami tentunya dalam kerangka hankamtibmas,” ucapnya.

Kapolri Suyudi juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian Presiden Prabowo, antara lain pemberantasan narkotika, penyelundupan, hingga judi daring. Menurutnya, Presiden secara konsisten mengingatkan agar persoalan-persoalan yang menjadi keresahan masyarakat tersebut mendapat perhatian serius.

“Yang pasti Bapak Presiden selalu mengingatkan pada kami semua, terutama dalam berbagai kegiatan seperti juga kemarin pada saat rapat bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah narkotika, kemudian penyelundupan, judi online, dan hal-hal lain yang menjadi keresahan di tengah masyarakat,” ujar Kapolri Suyudi.

Monitorday.com– aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan pada September 2026. Berdasarkan survei S&P Global, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia meningkat menjadi 52,4 dari 49,8 pada Agustus. Angka di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur berada dalam fase ekspansi.

Kenaikan tersebut menjadi perkembangan penting setelah manufaktur mengalami kontraksi pada Agustus. PMI September juga menjadi level tertinggi dalam tujuh bulan, sekaligus menunjukkan perbaikan kondisi bisnis yang paling kuat sejak Februari 2026.

Menurut S&P Global, peningkatan terutama didorong oleh kenaikan pesanan baru. Volume pesanan baru tumbuh pada laju tercepat sejak Februari, seiring meningkatnya permintaan dan dimulainya sejumlah proyek baru. Permintaan ekspor juga kembali meningkat untuk bulan kedua berturut-turut dan mencatat laju pertumbuhan tercepat sejak Mei 2022.

Kenaikan pesanan kemudian mendorong produksi manufaktur. Output meningkat pada laju tercepat sejak Februari, didukung permintaan pelanggan, proyek baru, peningkatan daya beli, serta bertambahnya variasi produk. Produsen juga menambah tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan beban kerja.

Di sisi lain, peningkatan aktivitas produksi masih menghadapi tekanan kapasitas. Tunggakan pekerjaan meningkat pada laju terkuat dalam lima tahun, sementara persediaan barang jadi turun pada laju tercepat sejak Agustus 2020 karena perusahaan menggunakan stok untuk memenuhi pesanan.

Tekanan biaya input juga mulai mereda. S&P Global mencatat inflasi harga input berada pada level terendah dalam enam bulan, meskipun kenaikannya masih berada di atas rata-rata jangka panjang. Kondisi ini memberi ruang bagi produsen untuk meningkatkan pembelian bahan baku dan mempertahankan prospek produksi yang positif.

Perbaikan manufaktur tersebut menjadi salah satu sinyal perkembangan ekonomi Indonesia pada akhir kuartal III 2026. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mencatat bahwa ekspor industri pengolahan pada Januari-Agustus 2026 tumbuh 6,62 persen, menunjukkan peran industri pengolahan yang semakin penting dalam perdagangan Indonesia.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/09/2026) membahas sejumlah program bantuan pemerintah yang disiapkan untuk dilaksanakan pada kuartal keempat tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers seusai rapat mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah program untuk menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut antara lain pembukaan rekening bagi masyarakat, bantuan pangan, serta bantuan subsidi upah bagi para pekerja.

“Tadi rapat dengan Bapak Presiden terkait dengan program-program bantuan pemerintah yang disiapkan untuk kuartal keempat,” ujar Airlangga kepada para awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Airlangga menjelaskan, salah satu program yang dibahas adalah pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun. Program tersebut diarahkan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi jumlah calon penerima bersama kementerian terkait.

“Jadi tadi dibahas program untuk di kuartal keempat, antara lain pembukaan rekening kepada warga negara yang di atas 17 tahun dan diarahkan pada desil sampai dengan desil 4. Nah nanti angkanya sedang di cross-check dengan kementerian terkait,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah mengonfirmasi penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk tiga bulan. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.

“Yang kedua, konfirmasi bantuan pangan yang besarnya 10 kilogram untuk 3 bulan dan nanti akan diserahkan 1 kali untuk Oktober dan Desember. Dan ini diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat. Ini desilnya 1 sampai 4 dan kebutuhan anggarannya kira-kira Rp17,5 triliun,” kata Airlangga.

Program lain yang turut dibahas dalam rapat adalah pemberian kembali bantuan subsidi upah. Menurut Airlangga, bantuan tersebut akan diberikan untuk periode tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan dan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja.

“Dan yang ketiga adalah pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan 1 kali untuk 3 bulan dan perbulannya sebesar 300 ribu dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun,” ujarnya.

Melalui persiapan sejumlah program tersebut, pemerintah berupaya menjaga daya beli sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari pada tiga bulan terakhir tahun 2026.

Monitorday.com– Indonesia kembali membukukan surplus neraca perdagangan pada Agustus 2026 sebesar US$3,55 miliar. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas perdagangan eksternal Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah perubahan permintaan global dan pergerakan harga komoditas.

Berdasarkan data yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan ekspor. Nilai ekspor Indonesia pada Agustus tumbuh 6,72 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap sejumlah produk Indonesia di pasar internasional masih terjaga.

Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap posisi eksternal perekonomian Indonesia, meskipun perkembangan selanjutnya tetap bergantung pada harga komoditas, permintaan negara mitra dagang, nilai tukar rupiah, serta kebutuhan impor domestik.

Menurut laporan Reuters, surplus US$3,55 miliar pada Agustus merupakan capaian yang lebih besar dari perkiraan pasar dan menjadi surplus bulanan terbesar sejak September 2025. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri masih menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi Indonesia.

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu menjaga daya saing ekspor sekaligus memperkuat industri pengolahan di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dapat membuat ekspor tidak hanya bergantung pada komoditas mentah, tetapi semakin banyak berasal dari produk manufaktur dan produk bernilai tambah.

Kinerja perdagangan Agustus juga menjadi bagian penting dalam membaca kondisi perekonomian Indonesia pada paruh kedua 2026. Surplus yang tetap terjaga memberikan ruang bagi perekonomian untuk menghadapi perubahan kondisi global, sementara tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekspor berlangsung berkelanjutan.

Monitorday.com – Raja Maroko Mohammed VI menunjuk Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai perdana menteri baru. Penunjukan ini mencatat sejarah karena El Mansouri menjadi perempuan pertama yang memimpin pemerintahan di Maroko.

Dalam pernyataan resmi Kerajaan Maroko pada Selasa (29/9), Mohammed VI menugaskan El Mansouri untuk membentuk pemerintahan baru.

El Mansouri menyebut penunjukan tersebut sebagai momen bersejarah bagi negaranya.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara kita, seorang perempuan mengemban tanggung jawab memimpin pemerintahan,” kata El Mansouri, dikutip Al Jazeera.

Ia menambahkan, pencapaian tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi dirinya, tetapi juga bagi perempuan Maroko.

El Mansouri tercatat sebagai perempuan kedua yang memimpin pemerintahan di dunia Arab setelah Najla Bouden, yang menjabat sebagai perdana menteri Tunisia pada Oktober 2021 hingga Agustus 2023.

El Mansouri lahir di Marrakesh pada 1976. Ia menempuh pendidikan hukum dan meraih diploma lanjutan dari Universitas Montpellier, Prancis.

Karier politiknya dimulai sejak usia muda. Pada 2009, El Mansouri mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat wali kota Marrakesh.

Setelah masa jabatan pertamanya berakhir, ia kembali memimpin Dewan Kota Marrakesh setelah pemilihan umum 2021. El Mansouri juga memiliki pengalaman di parlemen setelah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama beberapa periode.

Pada Oktober 2021, ia masuk ke pemerintahan nasional dan dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pembangunan Perkotaan, Perumahan, dan Kebijakan Perkotaan.

Penunjukan sebagai perdana menteri kini menempatkan El Mansouri di posisi tertinggi dalam pemerintahan Maroko sekaligus menandai babak baru bagi keterwakilan perempuan dalam politik negara tersebut.

Monitorday.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Peraturan Menteri PU tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol terbit pada Oktober 2026. Aturan baru ini akan memperketat standar layanan yang wajib dipenuhi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), sekaligus menyesuaikan regulasi dengan amanat PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan rancangan aturan tersebut telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari persetujuan izin prakarsa, konsultasi publik hingga harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

Namun, pemerintah masih menyelesaikan ketentuan mengenai sanksi administratif berupa denda yang masuk kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Roy sebelumnya menyebut aturan tersebut ditargetkan diundangkan pada pekan ketiga Oktober 2026. Target itu bergantung pada penyelesaian persetujuan PNBP dan harmonisasi akhir.

Salah satu perubahan penting dalam rancangan aturan adalah peningkatan frekuensi pemeriksaan tingkat ketidakrataan permukaan jalan atau International Roughness Index (IRI).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan survei IRI yang sebelumnya dilakukan setahun sekali akan ditingkatkan menjadi empat kali setahun atau setiap tiga bulan.

Peningkatan frekuensi pemeriksaan ditujukan agar kondisi jalan tol dapat dipantau lebih rutin. Rancangan aturan juga memperkuat sanksi administratif bagi BUJT yang tidak memenuhi SPM sesuai regulasi maupun Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

BPJT mendefinisikan SPM sebagai ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dicapai dalam penyelenggaraan jalan tol.

Dalam rancangan regulasi baru, SPM mencakup delapan aspek dengan total 54 indikator, yakni:

• Kondisi jalan tol;
• Kecepatan tempuh rata-rata;
• Aksesibilitas;
• Mobilitas;
• Keselamatan;
• Unit pertolongan, penyelamatan, dan bantuan pelayanan;
• Lingkungan;
• Tempat istirahat dan pelayanan (TI/TIP).

Pada aspek kondisi jalan, indikator yang dinilai mencakup kekesatan dan kerataan permukaan, lubang, retak, rutting, fungsi drainase, median, hingga bahu jalan.

Tingkat ketidakrataan permukaan jalan dalam rancangan standar ditetapkan paling tinggi 4 meter per kilometer. Sementara kerusakan berupa lubang, retak, maupun rutting harus ditangani maksimal dalam waktu 2 x 24 jam.

Pengetatan SPM tidak hanya menyasar kondisi fisik jalan. Pemerintah juga memasukkan aspek keamanan, keselamatan, dan fasilitas pengguna.

Ketentuan yang disiapkan mencakup penggunaan CCTV, penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta penambahan fasilitas layanan publik di tempat istirahat dan pelayanan.

Dari sisi kecepatan, parameter SPM yang dijelaskan BPJT pada 2026 menetapkan kecepatan tempuh rata-rata minimal 40 kilometer per jam untuk jalan tol dalam kota dan 60 kilometer per jam untuk jalan tol luar kota.

Sebelum aturan baru diterbitkan, SPM jalan tol masih mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Regulasi yang ditetapkan pada 17 Oktober 2014 itu masih tercatat berlaku dalam basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol telah berlaku sejak 20 Mei 2024. Peraturan tersebut menggantikan PP Nomor 15 Tahun 2005 beserta sejumlah perubahannya.

Dengan aturan baru ini, pemerintah tidak hanya memperbarui standar pelayanan jalan tol, tetapi juga memperkuat pengawasan dan mekanisme penegakan aturan terhadap BUJT.

Jika target penerbitan tercapai, regulasi tersebut akan menjadi instrumen baru untuk mengukur kualitas jalan tol secara lebih luas—mulai dari kondisi fisik dan kelancaran perjalanan hingga keselamatan, fasilitas pertolongan, serta layanan bagi pengguna.

Monitorday.com – Komisi II DPR RI resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Pembentukan panja diputuskan dalam rapat internal Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Keputusan tersebut menandai dimulainya pembahasan revisi UU Pemilu melalui mekanisme panja.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pembentukan panja telah disahkan secara formal dalam rapat internal.

“Kami tadi telah menggelar rapat internal di Komisi II DPR yang hari ini secara formil telah mengesahkan panja penyusunan RUU Pemilu,” kata Rifqinizamy kepada wartawan di kompleks parlemen.

Setelah panja terbentuk, Komisi II akan menyusun agenda dan tahapan pembahasan. Rifqinizamy mengatakan jadwal kerja panja akan dibahas dalam rapat pada Senin (5/10/2026).

“Kami akan sampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui rekan-rekan media,” ujarnya.

RUU Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Dalam proses penyusunannya, Komisi II juga telah membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan. Partisipasi publik disebut menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pembahasan revisi aturan pemilu.

Revisi tersebut mencakup perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi itu mengatur sejumlah aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari penyelenggara dan pelaksanaan hingga pelanggaran, sengketa, serta tindak pidana pemilu.

Sebelumnya, Rifqinizamy memastikan panja RUU Pemilu akan dibentuk pada 2026. Komisi II mendapat tugas menyiapkan naskah akademik dan draf rancangan revisi sebagai bagian dari proses legislasi.

Pembahasan RUU Pemilu juga akan berjalan bersamaan dengan sejumlah rancangan undang-undang lain yang menjadi tanggung jawab Komisi II. Rifqinizamy menyebut terdapat 16 RUU yang akan digodok, terdiri atas 15 RUU mengenai kabupaten/kota dan RUU Administrasi Kependudukan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan revisi UU Pemilu perlu dibahas secara hati-hati. Menurut dia, seluruh ketentuan dalam regulasi tersebut perlu dikaji agar perubahan yang dibuat dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemilu sekaligus memberikan kepastian hukum.

Dengan terbentuknya panja, revisi UU Pemilu kini memasuki tahap pembahasan formal di Komisi II DPR. Agenda kerja dan jadwal pembahasan berikutnya akan ditentukan dalam rapat pada awal Oktober 2026.