Monitorday.com – Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield meminta Israel segera mengatasi kondisi bencana di Gaza.

Ini adalah pertama kalinya AS mengecam Israel di PBB setelah berkali-kali memveto resolusi gencatan senjata.

Thomas-Greenfield menekankan pentingnya perubahan segera dalam penanganan krisis Gaza.

Dia mendesak Israel mengambil tindakan mendesak terkait hal tersebut.

Dia juga menekankan pentingnya masyarakat Gaza kembali ke rumah mereka untuk membangun kembali.

Menurutnya, tidak boleh ada perubahan demografi atau teritorial di Jalur Gaza.

Pada hari yang sama, Gedung Putih menanggapi ancaman PM Israel Benjamin Netanyahu terkait Lebanon.

Juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa Lebanon tidak boleh menjadi seperti Gaza.

Penderitaan di Gaza dan Lebanon menambah urgensi untuk mengakhiri konflik.

AS ingin meletakkan dasar perdamaian dan keamanan abadi di wilayah tersebut.

Departemen Luar Negeri AS juga menolak tindakan militer di Lebanon yang menyerupai Gaza.

Sikap ini berbeda dengan dukungan penuh AS kepada Israel sejak serangan 7 Oktober 2023.

AS tetap mendukung hak Israel untuk membela diri meski tahu risiko balasan tak proporsional.

Pada 18 Oktober 2024, AS memveto resolusi perbaikan kondisi Gaza di Dewan Keamanan PBB.

Ribuan warga Gaza telah syahid pada saat AS memveto rencana resolusi tersebut.

Pada 8 Desember, Dewan Keamanan PBB membahas resolusi gencatan senjata untuk pertama kalinya.

Jumlah korban di Gaza saat itu mencapai 19 ribu jiwa.

AS memveto resolusi gencatan senjata yang diajukan Uni Emirat Arab dan didukung 90 negara.

Pada 20 Februari 2024, AS kembali memveto resolusi gencatan senjata yang diajukan Aljazair.

Menurut Thomas-Greenfield, resolusi tersebut dapat membahayakan negosiasi sensitif.

AS tetap satu-satunya negara yang menentang rancangan tersebut.

Lebih dari 29 ribu orang telah tewas di Gaza saat resolusi tersebut dibahas.

Pada 25 Maret 2024, AS akhirnya meloloskan resolusi gencatan senjata di Gaza menjelang Ramadhan.

Namun, pembicaraan gencatan senjata tersebut terhenti akibat tindakan sabotase dari PM Israel.