Monitorday.com– Hukum Islam memandang teknologi kloning secara berbeda berdasarkan objek dan tujuan penggunaannya. Kloning manusia dinilai haram, sementara kloning pada hewan dan tumbuhan pada prinsipnya dapat dibolehkan (mubah) apabila digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, tidak menimbulkan kerusakan, serta tetap memperhatikan batas-batas etika dan kemaslahatan.

Kloning manusia menjadi persoalan utama karena proses tersebut dapat menimbulkan persoalan serius terkait nasab atau garis keturunan. Dalam sistem hukum keluarga Islam, kejelasan nasab memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek, antara lain perkawinan, perwalian, pengasuhan, hubungan kekerabatan, serta hak waris. Reproduksi melalui kloning berpotensi membuat struktur hubungan tersebut sulit ditentukan secara jelas.

Selain persoalan nasab, kloning manusia juga dipandang dapat mengganggu institusi perkawinan. Reproduksi manusia dalam perspektif Islam berkaitan erat dengan perkawinan yang sah. Kloning reproduktif memungkinkan terciptanya individu tanpa proses reproduksi melalui pasangan suami-istri, sehingga memunculkan persoalan hukum dan etika yang tidak sederhana.

Pertimbangan lainnya adalah prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Dalam kerangka maqashid syariah, perlindungan keturunan (hifz al-nasl) merupakan salah satu tujuan penting syariat. Karena itu, teknologi yang berpotensi mengacaukan keturunan, kehormatan keluarga, maupun tatanan sosial dapat dibatasi. Prinsip sadd adz-dzari’ah juga dapat digunakan untuk mencegah terbukanya jalan menuju dampak yang lebih besar.

Sementara itu, kloning hewan dan tumbuhan tidak otomatis memiliki hukum yang sama dengan kloning manusia. Penggunaannya dapat berstatus mubah sepanjang tujuan dan pelaksanaannya mendatangkan manfaat. Pada hewan, misalnya, teknologi kloning dapat diarahkan untuk penelitian medis, pengembangan obat, konservasi atau peningkatan kualitas peternakan. Pada tumbuhan, teknologi serupa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas dengan kualitas tertentu, meningkatkan produktivitas, maupun mendukung ketahanan pangan.

Dengan demikian, hukum Islam tidak memandang teknologi kloning semata-mata dari teknologinya, tetapi juga dari objek, tujuan, manfaat, dan potensi mudaratnya. Kloning manusia menghadirkan persoalan mendasar terkait nasab, perkawinan dan kehormatan manusia, sedangkan penerapan pada hewan dan tumbuhan dapat diterima apabila berada dalam kerangka kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan. Pandangan tersebut menjadi penting di tengah perkembangan bioteknologi yang semakin memungkinkan manipulasi dan reproduksi materi genetik secara lebih kompleks.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan belum ada laporan Warga Negara Indonesia (WNI) terdampak banjir bandang yang melanda wilayah Gyirong, di perbatasan China dan Nepal. Pemerintah Indonesia menyampaikan duka mendalam kepada pemerintah dan masyarakat kedua negara atas bencana yang menelan korban jiwa serta merusak sejumlah infrastruktur publik.

Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan Indonesia turut bersimpati atas bencana tersebut dan mendukung upaya penyelamatan serta penanganan pascabencana yang dilakukan otoritas China dan Nepal.

“Indonesia menyampaikan simpati dan duka yang mendalam atas terjadinya bencana alam di wilayah Gyirong, perbatasan Tiongkok dan Nepal, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan pada sejumlah infrastruktur publik,” ujar Nabyl di Jakarta, Kamis.

Kemlu terus memantau kondisi WNI di wilayah terdampak melalui KBRI Beijing, Kantor Konsul Kehormatan di Kathmandu, Nepal, serta KBRI Dhaka di Bangladesh.

Sejauh ini, tidak ada laporan WNI yang menjadi korban atau terdampak langsung bencana. Kemlu mencatat terdapat sekitar 45 WNI di Nepal, yang sebagian besar tinggal di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan.

Perhatian Kemlu tidak hanya ditujukan kepada WNI yang tinggal dan bekerja di Nepal, tetapi juga warga Indonesia yang sedang berwisata di negara tersebut.

KBRI Dhaka telah meminta agen perjalanan yang membawa wisatawan Indonesia ke Nepal untuk segera melaporkan keberadaan dan kondisi para WNI, terutama mereka yang sedang melakukan perjalanan pendakian.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan memastikan proses perlindungan WNI dapat dilakukan dengan cepat apabila kondisi darurat terjadi.

Kemlu juga mengimbau WNI yang berada di sekitar wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti seluruh arahan dari otoritas setempat.

Dalam situasi darurat, WNI dapat menghubungi hotline KBRI Beijing di +86 18610455488 atau KBRI Dhaka di +880 161-4444-552.

Skala bencana di kawasan perbatasan China-Nepal tersebut cukup besar. Menurut laporan Anadolu, otoritas China dan Nepal menyatakan lebih dari 1.300 orang masih hilang, termasuk hampir 900 warga negara asing.

Operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung untuk menemukan para korban yang belum diketahui keberadaannya.

Berdasarkan citra satelit, banjir bandang diduga berkaitan dengan mencairnya bongkahan es berukuran besar dari gletser di Pegunungan Himalaya.

Di tengah operasi pencarian yang masih berlangsung, pemerintah Indonesia memastikan pemantauan terhadap WNI terus dilakukan dan meminta warga Indonesia di Nepal tetap waspada.

Monitorday.com – Garuda Indonesia mengubah aturan bagasi penumpang mulai 1 September 2026. Maskapai nasional itu akan meninggalkan sistem berdasarkan total berat bagasi (weight concept) dan beralih ke skema berdasarkan jumlah koper atau piece concept.

Perubahan ini membuat penumpang harus lebih memperhatikan jumlah koper dan batas berat masing-masing koper. Jatah bagasi tidak lagi bisa seenaknya digabungkan ke dalam satu koper.

Direktur Transformasi Garuda Indonesia Neil Raymond Mills mengatakan perubahan tersebut ditujukan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada penumpang sejak awal perjalanan.

“Yang ingin kami dorong adalah agar pelanggan memiliki informasi yang semakin jelas sejak merencanakan perjalanan berapa jumlah bagasi yang dapat dibawa dan berapa batas berat setiap bagasi,” ujar Neil dalam keterangan resmi, Rabu (26/8).

Dalam skema piece concept, jumlah koper yang tercantum dalam e-ticket menjadi patokan utama.

Sebagai contoh, jika tiket mencantumkan jatah 1 piece dengan berat maksimal 23 kilogram, penumpang hanya boleh membawa satu koper dengan berat maksimal 23 kilogram. Jatah 46 kilogram tidak dapat digabungkan menjadi satu koper seberat 46 kilogram.

Berikut ketentuan bagasi Garuda yang berlaku mulai 1 September 2026:

• Ekonomi domestik: jatah hingga 1 koper dengan berat maksimal 23 kilogram.
• Ekonomi internasional: jatah hingga 2 koper, masing-masing maksimal 23 kilogram.
• Business dan First: jatah hingga 2 koper, masing-masing maksimal 32 kilogram, tergantung rute dan jenis tiket.
• E-ticket menjadi acuan: ketentuan akhir tetap bergantung pada rute, kelas penerbangan, dan jenis tiket.

Garuda juga menyarankan penumpang menimbang setiap koper secara terpisah sebelum berangkat. Dengan sistem baru ini, koper yang terlalu berat tidak otomatis bisa ditoleransi hanya karena total berat seluruh bagasi masih berada dalam jatah.

Kelebihan Bagasi Bisa Berasal dari Dua Hal

Penumpang yang membawa bagasi melebihi ketentuan perlu melihat apakah kelebihan terjadi pada jumlah koper, berat masing-masing koper, atau keduanya.

Isi bagasi masih dapat dipindahkan dari satu koper ke koper lain, selama setiap koper tetap berada dalam batas berat yang ditentukan.

Namun, jika jumlah koper melebihi jatah dalam tiket, penumpang harus menggunakan layanan excess baggage sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan Mengandalkan Bagasi Kabin

Kelebihan bagasi juga tidak bisa seluruhnya dialihkan ke kabin.

Bagasi kabin tetap dibatasi maksimal 1 tas atau koper, dengan ukuran hingga 56 x 36 x 23 sentimeter, total tiga dimensi maksimal 115 sentimeter, dan berat paling tinggi 7 kilogram.

Tiket Lama Masih Pakai Aturan Weight Concept

Ada pengecualian bagi penumpang yang sudah memiliki tiket sebelum aturan baru berlaku.

Tiket yang dibeli atau diterbitkan sebelum 1 September 2026 masih mengikuti sistem lama, yakni weight concept atau berdasarkan total berat keseluruhan bagasi.

Sementara itu, penumpang yang menggunakan penerbangan dengan lebih dari satu maskapai—termasuk codeshare, interline, atau penerbangan lanjutan dengan operator berbeda—perlu kembali memeriksa aturan bagasi.

Ketentuannya dapat berbeda antara satu maskapai dan lainnya.

Intinya, mulai 1 September penumpang Garuda tak cukup hanya menghitung total kilogram. Jumlah koper dan berat setiap koper harus sama-sama diperhatikan. Karena itu, sebelum berangkat, penumpang sebaiknya mengecek kembali jatah bagasi yang tercantum dalam e-ticket.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk merancang pembelajaran sejarah berbasis digital. Langkah ini ditujukan agar sejarah lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi generasi muda.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pembelajaran sejarah menghadapi tantangan karena banyak anak muda lebih tertarik pada persoalan masa kini dan masa depan. Cara mengajar yang hanya berfokus pada cerita, tokoh, dan tanggal dinilai berisiko membuat sejarah terasa jauh dari kehidupan siswa.

“Metode pengajaran bahasa dan sejarah terkadang kurang menarik bagi siswa. Sejarah berpotensi dipandang sekadar sebagai cerita mengenai orang-orang di masa lalu yang tidak memiliki keterkaitan dengan kehidupan mereka sekarang,” ujar Abdul Mu’ti dalam forum “Arsip Goes to School” di Gedung ANRI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Karena itu, Abdul Mu’ti mendorong penerapan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Siswa tidak hanya dituntut menghafal fakta dan tanggal, tetapi juga memahami konteks sebuah peristiwa serta kaitannya dengan persoalan yang mereka hadapi saat ini.

Pemerintah juga mendorong penulisan kembali sejarah bangsa dengan bertumpu pada arsip dan dokumen autentik. Menurut Abdul Mu’ti, penggunaan sumber primer penting untuk memperkuat dasar pembelajaran sekaligus mencegah perdebatan sejarah yang tidak ditopang bukti dokumenter.

“Penggunaan sumber sejarah yang kuat diperlukan agar masyarakat tidak terus-menerus berdebat mengenai sejarah bangsa sendiri tanpa dasar dokumentasi yang memadai,” katanya.

Kepala ANRI Mego Pinandoto menilai digitalisasi menjadi langkah yang sulit dihindari karena kebiasaan belajar generasi muda telah berubah. Telepon seluler kini lebih dekat dengan siswa dibandingkan buku fisik.

“Kita melihat bahwa anak-anak sekarang jarang yang bawa buku, bawanya HP, jadi kebayang kalau ada pembelajaran sejarah gitu harus bawa buku, kan sudah tidak sesuai,” ujar Mego.

ANRI membuka peluang materi sejarah dikemas dalam beragam format, mulai dari buku digital, film, hingga media interaktif. Gim juga dipertimbangkan sebagai sarana belajar sejarah yang mampu menghadirkan pengalaman lebih menarik bagi siswa.

“Gim itu juga salah satu model yang sangat menarik, tidak bikin bosan,” kata Mego.

Kolaborasi Kemendikdasmen dan ANRI ini diarahkan untuk mengubah cara siswa memandang sejarah: bukan sekadar hafalan masa lalu, melainkan pengetahuan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Meski dikemas secara digital, arsip autentik tetap menjadi pijakan utama.

Monitorday.com – Rencana aksi penyampaian aspirasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), kembali menjadi perhatian publik. Di tengah berbagai informasi yang beredar di media sosial, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum terverifikasi.

Dosen Hukum Universitas Borobudur, Muhammad Muchlas Rowi, mengatakan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Namun, kebebasan tersebut juga perlu dijalankan secara bertanggung jawab agar aspirasi masyarakat tidak kehilangan substansi akibat provokasi ataupun tindakan kekerasan.

“Penyampaian aspirasi adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus dihormati. Tetapi pada saat yang sama, kita semua berkepentingan memastikan aspirasi yang sah tidak berubah menjadi kekacauan karena provokasi, disinformasi, atau tindakan segelintir pihak,” kata Muchlas, Kamis (27/8).

Menurut Muchlas, peristiwa demonstrasi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus 2025 harus menjadi pembelajaran bersama. Ketika sebuah aksi mengalami eskalasi menjadi kekerasan, perhatian publik dapat bergeser dari substansi tuntutan menjadi persoalan benturan, perusakan, korban, dan keamanan.

“Pelajaran terbesar dari Agustus 2025 bukan bahwa masyarakat harus takut berdemonstrasi. Justru demokrasi harus memberikan ruang bagi aspirasi. Yang harus kita cegah adalah ketika ruang demokrasi tersebut kehilangan kendali dan substansi perjuangannya tenggelam oleh kekerasan,” ujarnya.

Ia menilai upaya mencegah eskalasi tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. Peserta aksi, aparat keamanan, pemerintah, media massa hingga masyarakat yang mengikuti perkembangan melalui media sosial sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga situasi.

Peserta aksi, menurut dia, perlu menjaga kedisiplinan dan menghindari tindakan yang dapat memancing benturan. Sementara aparat keamanan harus mengedepankan langkah yang profesional, proporsional dan humanis dalam memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi.

“Jangan sampai ada dikotomi seolah-olah yang satu harus berhadapan dengan yang lain. Demonstran bukan musuh aparat, dan aparat juga bukan musuh masyarakat. Kepentingan bersama kita adalah memastikan aspirasi tersampaikan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Hingga Kamis pagi, Polda Metro Jaya telah menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan aksi di kawasan DPR/MPR. Kepolisian juga menyatakan menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat dan meminta kegiatan berlangsung tertib, damai, serta bertanggung jawab. Arus lalu lintas Jakarta secara umum dilaporkan masih berjalan normal, sementara pengalihan arus disiapkan secara situasional mengikuti perkembangan di lapangan.

Waspadai Provokasi di Ruang Digital

Muchlas juga mengingatkan bahwa potensi eskalasi saat ini tidak hanya berasal dari situasi di jalan. Ruang digital dapat memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik dan memengaruhi emosi masyarakat.

Menjelang aksi 27 Agustus, misalnya, telah beredar sejumlah video yang dinarasikan memperlihatkan rombongan bus membawa massa dari berbagai daerah menuju Jakarta. Kepolisian kemudian memastikan video tersebut merupakan video lama yang diberi narasi baru dan tidak berkaitan dengan aksi 27 Agustus 2026.

Menurut Muchlas, fenomena tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menerima maupun menyebarkan informasi.

“Di era digital, sebuah video lama yang diberi narasi baru dapat menciptakan kesan seolah-olah situasi sudah genting. Informasi seperti ini dapat membangun ketakutan, kemarahan bahkan memancing tindakan yang sebenarnya tidak perlu terjadi,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru membagikan foto, video ataupun informasi mengenai aksi sebelum memastikan sumber, waktu dan konteksnya.

Muchlas menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap kemungkinan provokasi juga tidak boleh berubah menjadi tuduhan terhadap kelompok tertentu tanpa bukti.

“Kita harus waspada, tetapi kewaspadaan tidak boleh berubah menjadi prasangka. Jangan mudah memberikan stigma kepada demonstran dan jangan pula membangun narasi tentang adanya pihak tertentu tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Justru informasi yang tidak terverifikasi seperti itulah yang berpotensi memperkeruh keadaan,” katanya.

Ia menambahkan, demokrasi yang matang seharusnya mampu menyediakan ruang bagi perbedaan pendapat sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.

Menurut Muchlas, keberhasilan penyampaian aspirasi pada akhirnya tidak diukur dari seberapa besar ketegangan yang tercipta, tetapi dari sejauh mana substansi tuntutan dapat didengar dan mendapatkan respons melalui mekanisme demokratis.

“Kalau substansi aspirasi ingin sampai kepada publik dan pengambil kebijakan, maka kedamaian harus dijaga. Begitu kekerasan mengambil alih, pesan utama yang diperjuangkan justru bisa hilang,” ujarnya.

Muchlas mengajak seluruh pihak menjadikan peristiwa Agustus 2025 sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk membangun ketakutan menghadapi aksi masyarakat.

“Yang kita perlukan hari ini bukan kepanikan, melainkan kewaspadaan yang rasional. Jaga aspirasi, jaga informasi, dan jaga kedamaian. Jangan biarkan aspirasi berubah menjadi kekacauan,” pungkasnya.

Monitorday.com – Banjir bandang yang menerjang Nepal sejak Rabu (26/8) menewaskan sedikitnya 157 orang. Sebanyak 384 orang lainnya masih dinyatakan hilang, sementara 75 korban mengalami luka-luka.

Bencana mematikan itu diduga berkaitan dengan peristiwa geofisika dahsyat di Pegunungan Himalaya. Para ahli menyebut longsoran besar di kawasan pegunungan memicu runtuhnya material gletser dan menghasilkan aliran air dalam volume luar biasa.

Pakar geofisika Earth Observatory, Universitas Columbia, Goran Ekstrom, mengatakan kepada ABC News bahwa longsor terjadi pada siang hari di salah satu celah pegunungan. Material longsoran kemudian menghantam dan meluruhkan gletser besar atau sebagian gletser di Himalaya.

Kekuatan peristiwa tersebut begitu besar hingga terekam sebagai gempa berkekuatan magnitudo 5,2 oleh seismograf di berbagai wilayah dunia.

Menurut Ekstrom, kejadian serupa memang pernah terjadi di Himalaya. Namun, skala peristiwa kali ini jauh lebih besar dan berdampak langsung pada terjadinya banjir bandang yang mematikan.

Ekstrom menjelaskan, bebatuan dalam jumlah besar meluncur dari lereng pegunungan dan menghasilkan energi sangat besar. Energi tersebut diduga meningkatkan suhu hingga mempercepat pencairan gletser.

Air, es, dan material reruntuhan kemudian meluncur deras menuju lembah dan memperbesar daya rusak banjir.

“Secara umum, tanah longsor di wilayah pegunungan ini semakin sering terjadi, hal ini telah dipastikan, dan kejadian tersebut berkaitan dengan mencairnya gletser,” ujar Ekstrom.

Ia memperkirakan tinggi gelombang banjir mencapai sekitar 130-160 kaki atau 39-48 meter. Kecepatan alirannya diperkirakan bisa mencapai 44 mil per jam atau sekitar 71 kilometer per jam.

Ekstrom juga menyoroti pengaruh perubahan iklim. Menurutnya, pemanasan global mempercepat pencairan es dan gletser di berbagai belahan dunia.

Peristiwa seperti ini tetap dapat terjadi tanpa perubahan iklim. Namun, ia menilai meningkatnya pencairan gletser berpotensi memperparah longsor dan banjir yang terjadi di kawasan Himalaya.

Hingga Rabu malam, otoritas setempat mencatat sedikitnya 157 orang meninggal dunia, 75 orang terluka, dan ratusan lainnya masih dalam pencarian.

Monitorday.com – Tenda pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendadak riuh pada Rabu (26/08/2026). Warga berdesakan mendekat, sebagian mengangkat telepon genggam untuk mengabadikan momen, sementara anak-anak menyelinap di antara kerumunan saat Presiden Prabowo Subianto masuk dan menyapa mereka satu per satu.

Tak ada jarak yang terasa. Sejumlah warga mendekat, menjabat tangan, bahkan memeluk Presiden. Di tengah kerumunan itu, seorang anak perempuan tampak tersenyum lebar sambil berdiri begitu dekat dengan Presiden. Anak-anak lainnya ikut mengerubungi Kepala Negara dengan wajah penuh rasa ingin tahu.

Hari itu, Presiden Prabowo datang ke Nagekeo untuk melihat langsung kondisi masyarakat setelah gempa. Namun ketika memasuki tenda pengungsian, kunjungan tersebut berubah menjadi perjumpaan yang lebih personal. Presiden berhenti untuk berbincang dengan warga, menyapa anak-anak, dan membagikan mainan kepada mereka.

Satu per satu tangan kecil terulur. Mainan yang dibawa Presiden kemudian berpindah ke tangan anak-anak. Senyum yang muncul di wajah mereka menghadirkan suasana berbeda di tengah tempat yang selama beberapa hari terakhir menjadi ruang berlindung sementara bagi warga terdampak.

Bagi anak-anak tersebut, kehidupan berubah dalam hitungan detik ketika gempa 7,7 magnitudo mengguncang pada 15 Agustus 2026 lalu. Rumah yang biasa menjadi tempat pulang harus ditinggalkan. Kegiatan belajar dan bermain ikut terganggu. Tenda pengungsian kemudian menjadi tempat mereka makan, beristirahat, bertemu teman, sekaligus menunggu keadaan kembali aman.

Karena itu, perhatian terhadap anak-anak menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Di lokasi pengungsian, berbagai kegiatan disiapkan agar mereka tetap memiliki ruang untuk bermain, menggambar, berinteraksi, serta sejenak melepaskan ketegangan setelah bencana.

“Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu,” ujar Presiden di hadapan para pengungsi. 

Kehadiran Presiden di tengah mereka menambah keceriaan hari itu. Di antara orang dewasa yang menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan, anak-anak punya caranya sendiri menyambut Kepala Negara: mendekat, tersenyum, meminta mainan, dan menikmati beberapa saat yang membuat suasana pengungsian terasa lebih ringan.

“Percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara,” lanjut Presiden.

Sebelum menemui warga, Presiden telah memimpin rapat untuk mendengarkan laporan perkembangan penanganan pascabencana. Kepala Negara menegaskan pentingnya memastikan seluruh proses berjalan cepat, mulai dari penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagi Presiden Prabowo, pemulihan tidak berhenti ketika bantuan telah tiba. Masyarakat harus dapat kembali hidup dengan aman, aktivitas ekonomi kembali berjalan, pelayanan kesehatan tetap tersedia, rumah-rumah dapat dibangun kembali, dan anak-anak pada akhirnya dapat kembali ke sekolah.

Di tengah duka dan ketidakpastian setelah gempa, tawa anak-anak mungkin tidak serta-merta menghapus apa yang telah mereka alami. Tetapi dari tenda pengungsian di Nagekeo, senyum-senyum kecil itu menjadi pengingat bahwa kehidupan perlahan bergerak kembali dan harapan untuk bangkit tetap ada.

Monitorday.com – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) belum menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi jumlah aparatur sipil negara (ASN). Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, AI saat ini masih ditempatkan sebagai alat bantu untuk mempercepat pekerjaan ASN, bukan menggantikan pegawai.

“AI itu alat bantu kerja yang bisa mempercepat proses pekerjaan tertentu,” kata Zudan saat dihubungi awak media, Selasa (25/8/2026).

Menurut Zudan, belum ada pembahasan khusus di BKN mengenai pengurangan jumlah ASN akibat perkembangan AI. Pengelolaan pegawai masih dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan pelayanan pemerintahan.

“Semua berjalan natural, biasa dan sesuai kebutuhan. Wajar-wajar saja, belum ada yang mendesak,” ujarnya.

Pernyataan BKN tersebut muncul di tengah sorotan terhadap potensi AI mengubah pola kerja birokrasi. Sejumlah pekerjaan administratif yang sebelumnya membutuhkan tenaga dan waktu manusia kini dapat diselesaikan lebih cepat dengan bantuan teknologi.

Isu efisiensi ASN sebelumnya dibahas dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf meminta pemerintah mulai menghitung dampak perkembangan teknologi terhadap kebutuhan pegawai di instansi pemerintahan.

Menurut Dede, digitalisasi dan AI berpotensi memangkas kebutuhan tenaga untuk pekerjaan tertentu. Ia mencontohkan pembuatan presentasi yang sebelumnya bisa membutuhkan dua hingga tiga orang, tetapi kini dapat dikerjakan dengan bantuan teknologi.

“Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya,” kata Dede.

Ia juga menyoroti jumlah pegawai di pemerintahan daerah. Menurut Dede, digitalisasi semestinya mendorong evaluasi kebutuhan ASN berdasarkan beban kerja dan jenis pelayanan, bukan sekadar mempertahankan jumlah pegawai yang ada.

“Padahal sebagaimana kita ketahui dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang,” ujarnya.

Dede menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi menghadapi perubahan pola kerja akibat AI. Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar menggantikan ASN dengan mesin, melainkan menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia dengan teknologi yang terus berkembang.

Ia pun mempertanyakan arah kebutuhan ASN di masa depan, apakah jumlahnya akan terus bertambah atau justru mengalami penyesuaian.

“Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi mass product atau akan terjadi pengurangan?” kata Dede.

Untuk saat ini, BKN menegaskan belum ada kebijakan pengurangan ASN yang dikaitkan langsung dengan perkembangan AI. Namun, semakin luasnya penggunaan teknologi menuntut aparatur untuk beradaptasi dan meningkatkan kompetensi digital.

Dengan demikian, tantangan AI bagi birokrasi bukan hanya soal berapa banyak ASN yang dibutuhkan, tetapi juga seberapa siap aparatur memanfaatkan teknologi untuk mempercepat kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.