Monitorday.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk program makan bergizi gratis masih masuk akal.

Meskipun total alokasi anggaran untuk bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi sudah mencapai Rp500 triliun, Said meyakini bahwa penambahan anggaran untuk program makan gratis tidak akan mengganggu stabilitas fiskal negara.

“Bahkan sebelumnya kita pernah mencapai Rp540 triliun, dan dengan jumlah yang sekarang mencapai Rp570 triliun menurut saya masih masuk akal,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6).

Said juga menambahkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun ini merupakan harapan para legislator di Banggar. Ia menjelaskan bahwa isu mengenai besaran anggaran untuk program tersebut berkembang cukup signifikan.

“Ada kesan seolah-olah di 2025 angka ini langsung mencapai Rp430 triliun, namun saya yakin bahwa Bapak Prabowo akan menghitung secara cermat mengenai fiskal kita,” katanya.

Dalam rapat DPR terkait rencana kerja pemerintah (RKP), Said mencatat bahwa pemerintah memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang akan datang.

Menurutnya, dalam nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden pada Sidang Tahunan DPR RI pada 16 Agustus mendatang, angka Rp71 triliun tersebut sudah dapat dimasukkan dalam belanja pusat.

“Persoalannya sekarang adalah kementerian mana yang akan mengelola anggaran tersebut, apakah Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu merupakan kewenangan pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin (24/6), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2025.

Diketahui bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap, dengan anggaran Rp71 triliun untuk tahun pertama.