Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2026.

Dikutip dari situs resmi Sekretariat Negara (Setneg.go.id) menyebutkan Keppres tersebut ditetapkan pada 31 Desember 2025 dan diterbitkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan cuti bersama ASN, serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja.

Dalam diktum KESATU, Keppres ini menetapkan jadwal cuti bersama ASN Tahun 2026 sebagai berikut:

• Senin, 16 Februari 2026 – Cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
• Rabu, 18 Maret 2026 – Cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
• Jumat, Senin, dan Selasa, 20, 23, dan 24 Maret 2026 – Cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah
• Jumat, 15 Mei 2026 – Cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus
• Kamis, 28 Mei 2026 – Cuti bersama Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah
• Kamis, 24 Desember 2026 – Cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus

Keppres ini juga menegaskan bahwa cuti bersama yang ditetapkan tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai ASN.

Bagi pegawai ASN yang, karena sifat jabatannya, tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka hak cuti tahunannya akan ditambah sesuai jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Keppres ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 31 Desember 2025, dan dapat diakses melalui laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Monitorday.com – PT MRT Jakarta (Perseroda) mulai melakukan kajian pembangunan MRT lintas Timur-Barat Fase 2 yang akan menghubungkan Kembangan, Jakarta Barat, hingga Balaraja, Banten. Langkah awal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten pada Rabu (4/2).

Direktur PT MRT Jakarta, Tuhiyat, mengatakan kajian tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 8 hingga 10 bulan ke depan. Kajian awal ini menjadi dasar perencanaan pembangunan jalur baru MRT sepanjang kurang lebih 30 kilometer.

“Yang ditandatangani hari ini adalah untuk membuat kajian terlebih dahulu. Kajian itu diperkirakan selesai sekitar 8 sampai 10 bulan,” ujar Tuhiyat usai penandatanganan MoU di Balai Kota Jakarta Pusat.

Menurut Tuhiyat, ada tiga aspek utama yang akan dikaji, yakni kelembagaan, keuangan, dan teknis. Hasil kajian diharapkan dapat membantu Kementerian Perhubungan dalam menyusun perencanaan pembangunan MRT lintas Timur-Barat Fase 2, khususnya dari sisi kelembagaan dan pembiayaan.

“Harapannya studi ini dapat membantu kelancaran perencanaan, baik perencanaan kelembagaan maupun keuangan, untuk lintas Timur-Barat fase kedua dari Kembangan menuju Balaraja,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai penandatanganan MoU ini penting untuk mendukung pembangunan transportasi massal yang berorientasi Transit Oriented Development (TOD). Menurutnya, kerja sama lintas daerah akan memudahkan kolaborasi dengan para pengembang di kawasan yang dilintasi MRT.

Selain itu, Pramono menyebut kerja sama ini dapat meringankan beban pembiayaan pembangunan bagi kedua pemerintah daerah. “Ini merupakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara Pemerintah Jakarta, Pemerintah Banten, pengembang, dan MRT sendiri, terutama dalam hal pembiayaan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Ahmad Soni menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas kerja sama yang terjalin, khususnya dalam pengembangan transportasi di wilayah perbatasan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jakarta yang terus mengajak kami bekerja sama untuk menciptakan pengelolaan moda transportasi di wilayah perbatasan,” kata Soni.

Monitorday.com – Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese tiba di Jakarta dalam rangka kunjungan kerja ke Indonesia, Kamis (05/02/2026) malam. Pesawat yang membawa PM Albanese mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.50 WIB.

Setibanya di bawah tangga pesawat, PM Albanese disambut diantaranya oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono, serta Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Batt.

Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan yang berdiri tegap di sepanjang jalur penyambutan menuju kendaraan resmi. Suasana semakin semarak ketika PM Albanese melangkah melewati barisan kehormatan dengan iringan musik drumben, menandai penghormatan resmi bagi kepala pemerintahan negara sahabat.

Usai prosesi penyambutan, PM Albanese beserta rombongan terbatas langsung bertolak menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Jakarta.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ini, PM Albanese dijadwalkan akan diterima secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 6 Februari 2026. Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan kemitraan strategis Indonesia–Australia di berbagai bidang. 

Monitorday.com – Pemerintah menetapkan pengaturan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadhan 2026 dengan menitikberatkan pada penguatan nilai keagamaan, pembentukan karakter, serta pemenuhan hak belajar peserta didik secara berimbang.

Ketentuan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta, Kamis.

“Ramadhan adalah momentum pendidikan karakter. Karena itu pembelajaran kita arahkan untuk memperkuat nilai keagamaan sesuai agama dan keyakinan murid, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial dan kebiasaan positif,” ujar Pratikno.

Ia menegaskan, pembelajaran selama Ramadhan tidak semata berfokus pada aspek akademik, melainkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat iman, takwa, akhlak mulia, serta karakter sosial anak-anak Indonesia.

Dalam pengaturannya, pemerintah mendorong penguatan materi keagamaan yang disesuaikan dengan agama masing-masing peserta didik. Bagi murid beragama Islam, kegiatan pembelajaran dapat diisi dengan tadarus Al Quran, pesantren kilat, kajian keislaman, serta aktivitas lain yang mendukung penguatan iman dan akhlak.

Sementara itu, peserta didik beragama non-Islam difasilitasi melalui bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Selain aspek keagamaan, pembelajaran selama Ramadhan juga diarahkan untuk memperkuat karakter melalui berbagai kegiatan sosial dan edukatif. Kegiatan tersebut antara lain berbagi takjil, penyaluran zakat dan santunan, serta kompetisi keagamaan seperti lomba adzan, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), dan cerdas cermat keagamaan.

“Kita ingin anak-anak belajar empati, gotong royong, dan kepedulian sosial. Ramadhan ramah anak harus diisi dengan aktivitas yang membangun karakter, termasuk Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, gerakan satu jam tanpa gawai, dan kegiatan positif lainnya,” kata Pratikno.

Rapat tersebut juga menyepakati skema pembelajaran selama Ramadhan 2026, yakni pembelajaran di luar satuan pendidikan pada 18–20 Februari 2026, pembelajaran tatap muka pada 23 Februari hingga 16 Maret 2026, serta libur pasca-Ramadhan pada 23–27 Maret 2026.

Menko PMK mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk menindaklanjuti kebijakan ini melalui pengaturan teknis yang adaptif dan kontekstual, tanpa mengurangi substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

Monitorday.com – Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemilih Muslim dapat menjadi penentu dalam mengayunkan hasil pemilihan di beberapa daerah pemilihan utama, termasuk Kensington dan Putney di London, serta 29 lokasi lain di seluruh Inggris Raya. Dengan ketidakpastian politik yang tinggi, suara komunitas ini diperkirakan akan memegang peranan krusial dalam pemilihan mendatang, berpotensi mengubah lanskap politik ibu kota.

Di tengah hiruk pikuk keseharian di Golborne Road, Kensington Utara, Khalid Hasan, seorang pemilik toko karpet berusia 45 tahun, menyuarakan keprihatinannya. Setelah menutup tokonya untuk shalat Ashar di Masjid Al Huda, ia mengungkapkan kekhawatiran mendalamnya terhadap kondisi sosial saat ini. “Kekhawatiran saya adalah dengan apa yang terjadi begitu banyak saat ini dalam masyarakat: polarisasi yang terjadi antarmanusia – kebencian dan kemarahan yang ada di komunitas kami,” ujar Hasan.

Bagi Hasan dan banyak pemilih Muslim lainnya, isu-isu seperti kejahatan rasial, kekerasan, dan Islamofobia yang sering diberitakan menjadi sangat mengganggu. Mereka merasa terpengaruh langsung oleh peningkatan sentimen negatif dan perpecahan dalam masyarakat. Apa yang mereka dengar di berita—kekerasan dan sentimen anti-Muslim—adalah sesuatu yang sangat meresahkan dan memengaruhi pandangan mereka terhadap para pemimpin politik.

Kekhawatiran ini bukan hanya sekadar isu pinggiran, melainkan inti dari apa yang akan memengaruhi keputusan mereka di bilik suara. Lingkungan seperti Kensington Utara, dengan pasar, toko daging halal, dan kafe-kafe keluarga, mencerminkan komunitas yang beragam namun rentan terhadap isu-isu sosial yang memecah belah.

Dengan demikian, partai-partai politik yang bertarung memperebutkan kursi di wilayah-wilayah kunci seperti Kensington dan Putney harus memahami dan mengatasi kekhawatiran spesifik dari komunitas Muslim. Kemampuan mereka untuk meyakinkan pemilih ini bahwa suara mereka didengar dan masalah mereka ditangani secara serius, bisa menjadi kunci untuk meraih kemenangan dalam pemilu yang semakin kompetitif dan menegaskan pentingnya suara minoritas.

Monitorday.com Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat muslim agar senantiasa teliti dan waspada dalam memilih biro perjalanan umrah. Peringatan ini disampaikan menyusul masih banyaknya aduan yang diterima Kemenhaj terkait dugaan penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah hingga saat ini. Potensi kerugian finansial dan kegagalan berangkat masih membayangi calon jemaah yang kurang cermat.

Melalui Subdirektorat Pengawasan Umrah, Kemenhaj meminta calon jemaah untuk tidak mudah tergiur dengan penawaran harga yang tidak masuk akal atau terlalu murah. Prioritas utama harus diletakkan pada legalitas dan kredibilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Memastikan bahwa travel memiliki izin resmi dan rekam jejak yang baik menjadi langkah krusial untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama proses perencanaan ibadah suci ini.

Kepala Subdirektorat Pengawasan Umrah, Andi Muhammad Taufik, menegaskan bahwa kehati-hatian jemaah merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya penipuan. “Jemaah perlu lebih cermat sejak awal. Jangan mudah tergoda harga murah yang tidak rasional dan selalu pastikan travel umrah memiliki izin resmi. Langkah sederhana ini sangat penting untuk melindungi jemaah dari kerugian,” ujar Andi saat ditemui di Kantor Kemenhaj pada Rabu (04/02/2026).

Untuk membantu masyarakat dalam memilih travel umrah yang aman dan terpercaya, Kemenhaj membagikan beberapa tips praktis. Yang paling utama adalah memastikan travel tersebut terdaftar resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melalui situs SATU HAJI (Sistem Aplikasi Terpadu Umrah dan Haji) milik Kemenhaj. Melalui platform ini, jemaah dapat mengecek status izin, nomor SK, akreditasi, serta masa berlaku izin travel secara transparan.

Kemenhaj mengingatkan bahwa travel perjalanan umrah yang tidak terdaftar dalam sistem SATU HAJI dinyatakan ilegal dan tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi. Oleh karena itu, pengecekan mandiri melalui situs resmi Kemenhaj ini menjadi langkah wajib bagi setiap calon jemaah untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan ibadah umrah mereka.

Monitorday.com – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin pesat dinilai membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi dunia pendidikan. Teknologi ini dapat memperkaya proses pembelajaran, namun perlu disikapi secara bijak agar tidak menggeser nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat membuka seminar internasional bertajuk Navigating the Future: English Language Education with AI and the Evolving Role of Educators di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dalam sambutannya, Mu’ti menegaskan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan pengganti peran guru.

“AI merupakan produk machine learning, algoritma, dan teknologi. Ia hanyalah alat. Pendidikan tetap tentang membangun karakter manusia yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, manusia yang mampu mengendalikan teknologi, serta menggunakan teknologi untuk kemaslahatan sesama dan kesejahteraan bumi kita,” ujar Mu’ti.

Menurut Mu’ti, tantangan pendidikan ke depan bukan hanya soal pemanfaatan AI, melainkan bagaimana memastikan teknologi tersebut tetap berada dalam bingkai nilai-nilai pendidikan yang humanis dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Pada kesempatan yang sama, Mendikdasmen juga mengungkapkan rencana penguatan pembelajaran Bahasa Inggris sejak pendidikan dasar. Mulai 2027, Bahasa Inggris direncanakan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 sekolah dasar. Kebijakan ini diharapkan dapat membekali peserta didik dengan kemampuan komunikasi global sejak dini.

Mu’ti menekankan, pembelajaran Bahasa Inggris ke depan harus mengedepankan pendekatan deep learning yang menekankan pemahaman mendalam, bukan sekadar hafalan. Proses belajar perlu dirancang lebih aktif, kontekstual, dan bermakna agar siswa mampu menggunakan bahasa dalam situasi nyata.

Seminar internasional tersebut menghadirkan pakar pendidikan bahasa dari berbagai negara yang membahas perubahan lanskap pembelajaran akibat hadirnya teknologi generatif. Diskusi menyoroti pentingnya literasi kritis, etika, serta penguatan peran guru sebagai pengarah pembelajaran di tengah melimpahnya konten berbasis AI.

Guru Besar Bahasa Inggris UHAMKA, Herri Mulyono, menilai integrasi AI dalam pendidikan tidak boleh menggeser posisi guru. Menurutnya, guru perlu bertransformasi dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator berpikir kritis, refleksi etis, dan kesadaran budaya. Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan berlebihan terhadap teknologi.

Pandangan serupa disampaikan pendiri ClarityEnglish asal Inggris, Andrew Stokes. Ia menilai AI efektif dimanfaatkan untuk tugas-tugas mikro seperti asesmen, personalisasi materi, dan pengayaan kosakata. Namun, relasi manusia di ruang kelas dan pembentukan karakter peserta didik tetap tidak tergantikan.

Sementara itu, Guru Besar Emeritus Universitas Asia Taiwan, Yinghuei Chen, menegaskan bahwa kehadiran AI justru membuat pembelajaran Bahasa Inggris semakin relevan. Di tengah banjir teks buatan mesin, kemampuan membaca kritis, memahami konteks, dan menafsirkan makna lintas budaya menjadi kompetensi utama.

Melalui forum tersebut, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk terus terlibat aktif dalam dialog global pendidikan di era AI.

“Kami berharap diskusi hari ini dapat memberi kontribusi nyata bagi peningkatan pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah-sekolah, dan pada akhirnya bagi kualitas pendidikan nasional,” tutup Mu’ti.

Monitorday.com- Mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menanggapi langkah Indonesia yang bergabung dalam forum internasional Board of Peace. Ia menilai keputusan tersebut masih berada dalam koridor politik luar negeri bebas dan aktif yang selama ini dianut Indonesia.

Menurut Marty, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional bukanlah hal baru, sepanjang tujuan utamanya adalah mendorong perdamaian dan stabilitas global. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap keterlibatan harus memiliki kejelasan mandat dan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan posisi dan peran Indonesia di Board of Peace kepada publik. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan mencegah munculnya kesalahpahaman serta spekulasi politik di tengah masyarakat.

Marty menilai diplomasi Indonesia harus tetap independen dan tidak terjebak dalam kepentingan kekuatan besar mana pun. Indonesia, kata dia, perlu memastikan bahwa setiap forum internasional yang diikuti tidak menggerus prinsip kedaulatan dan sikap politik luar negeri nasional.

Pernyataan Marty Natalegawa mencerminkan pandangan kehati-hatian dari kalangan diplomat senior agar langkah diplomasi Presiden Prabowo tetap konsisten dengan kepentingan jangka panjang Indonesia.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menggelar sejumlah pertemuan penting dengan Menteri Luar Negeri serta jajaran pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rangka membahas arah kebijakan luar negeri dan konsolidasi politik nasional.

Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri difokuskan pada perkembangan geopolitik global, termasuk konflik kawasan dan posisi strategis Indonesia di forum internasional. Presiden menekankan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menerima audiensi pimpinan PKB di Istana. Dalam pertemuan tersebut, dibahas dukungan politik terhadap langkah-langkah diplomasi pemerintah, termasuk keterlibatan Indonesia dalam berbagai inisiatif perdamaian internasional.

PKB menyampaikan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah selama tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Dialog ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas politik dan memperkuat dukungan lintas partai.

Rangkaian pertemuan ini mencerminkan pendekatan aktif Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan kekuatan politik domestik sekaligus memantapkan peran Indonesia di panggung global.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace tidak bersifat mutlak. Indonesia, kata Prabowo, siap menarik diri apabila forum tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri dan kepentingan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh Islam. Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak akan berkompromi terhadap isu kemanusiaan, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan keadilan global.

Menurut Presiden, partisipasi Indonesia di berbagai forum internasional harus memberi ruang bagi sikap independen dan tidak boleh menjadikan Indonesia sebagai alat kepentingan negara besar. Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tetap menjadi fondasi utama setiap langkah diplomasi.

Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap setiap kerja sama internasional yang diikuti. Evaluasi ini penting agar posisi Indonesia tetap konsisten dengan konstitusi dan aspirasi rakyat.

Penegasan Presiden Prabowo tersebut bertujuan meredam polemik publik sekaligus menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tetap berdiri di atas prinsip kedaulatan, keadilan, dan kepentingan nasional.