News
Atensi Jokowi Untuk Anggaran Kesehatan 2024
Published
3 years agoon
By
N Ayu Ashari
Kesehatan masih menjadi prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp 186,4 triliun atau ekuivalen dengan 5,6%.
Sebagai catatan, pada periode tahun 2019-2022, realisasi anggaran fungsi kesehatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,6%, yaitu dari Rp71.006,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp124.469,6 miliar pada tahun 2022.
Sebagaimana terlihat pada grafik, anggaran fungsi kesehatan tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan utamanya dipengaruhi oleh tambahan belanja pada tahun 2020-2022 untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan alkes, serta pengadaan dan pelaksaaan vaksinasi Covid-19.
Selain itu, pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.
Pandemi Covid-19 telah usai. Outlook anggaran fungsi kesehatan tahun 2023 mencapai Rp 92.723,5 miliar atau menurun 25,5% dibandingkan realisasi tahun 2022. Adapun pada tahun 2023, seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 hingga dicabutnya status pendemi pada bulan Juni 2023, proyeksi realisasi penanganan Covid-19 tidak sebesar tahun sebelumnya.
Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi risiko kesehatan lainnya.
Kebijakan anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2024 diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan.
Penurunan Stunting Jadi PR Berat Jokowi di Tahun Terakhir
Beberapa indikator RPJMN berisiko tidak tercapai di 2024, salah satunya adalah penanganan stunting hingga tingkat merokok pada anak. Jika kita menilik data 2022, prevalensi stunting di Indonesia baru mencapai 21,6%, sementara pemerintah menargetkan kasus stunting pada 2024 diharapkan mencapai 14%.
Untuk mencapai target angka stunting di Indonesia di tahun depan dengan persentase 14%, artinya angka stunting harus turun 3,8% per tahun mulai tahun ini. Dan hal ini sulit untuk dilakukan.
Sulitnya penurunan stunting ini sejalan dengan masih banyaknya bayi-bayi di Indonesia yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap bayi.
Adapun upaya penurunan stunting pada RKP Tahun 2024, pemerintah akan melakukan beberapa strategi. Diantaranya pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa, perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK) dan balita kurus.
Dalam menurunkan stunting di tahun 2024, pemerintah juga akan melakukan perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap dan penguatan kualitas data surveilans, mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil (posyandu).
Ironisnya, di tengah sulitnya menurunkan angka stunting ini kabar tak sedap beberapa waktu lalu menghampiri stakeholdernya. Bukan tanpa alasan, saat itu Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengaku selama ini anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting sudah sangat besar. Khusus stunting misalnya, pada 2022 telah dialokasikan sebesar Rp44,8 triliun, terdiri dari alokasi yang masukkan ke anggaran Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Untuk anggaran yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun. Dari total alokasi anggaran itu, ia mengatakan saat dibedah, lebih detail di APBD malah sebagian besar untuk rapat dan perjalanan dinas.
Faktanya, Lumbung Padi Tak Selalu Jadi ‘Obat’ Turunkan Stunting
Lumbung pangan kerap dinilai efektif untuk mengatasi persoalan stunting di Tanah Air. Tapi nyatanya tak selalu begitu, kita lihat saja wilayah Sumatera masih mendominasi jajaran atas pada daftar prevelensi balita stunting di Indonesia berdasarkan Provinsi.
Sebelumnya, Lumbung pangan memang mendesak untuk dibangun di setiap suku di desa-desa dalam rangka mengatasi kasus stuntungatau tengkes di wilayah itu.
Dana desa yang selama ini dimanfaatkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 di desa dapat dialihkan untuk membangun lumbung pangan suku tersebut.Namun ternyata tak selalu berhasil.
Miris sekali! Padahal Pulau Sumatera merupakan salah satu pusat lumbung padi di Indonesia bagian barat. Tapi faktanya kondisi ini tak menjamin penduduk di pulau ini mencatatkan kecukupan asupan gizi yang berkualitas terutama pada balita.
Kalau kita melihat hasil Survesy Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 mencatatkan ada 3 provinsi di Sumatera yang patut menjadi perhatian karena berada di atas rata-rata angka nasional yakni 21,6%.
Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh dengan prevelensi stunting sebesar 31,2%, Provinsi Sumatera Barat di mana angkanya masih tinggi yakni 25,2% dan Sumatera Utara yang berada di 21,1% di bawah rata-rata nasional tapi mendekati.
Dengan angka tersebut artinya, Dari 10 bayi di bawang lima tahun (balita) di wilayah itu 2-3 bayi memiliki status gizi yang rendah. Lantas, mengapa kekurangan gizi bisa terjadi di wilayah yang kaya bahan makanan bergizi?
Baca:Perbandingan Kenaikan Gaji PNS Era Jokowi VS SBY, Jauh Banget
Kekurangan gizi di Sumatera ini lantas memang terdengar memalukan dan begitu mengiris hati karena sebagian besar wilayah ini terkenal dengan lumbung padi. Sumatera barat contohnya. Provinsi ini terkenal dengan sentra produksi beras yan terkenal dan masuk sebagai kualitas unggulan.
SemboyanKabupaten Soloksebagai daerah lumbung beras ternama memang tak terbantahkan. Solok menjadi penghasil hortikultura terbesar di Sumatera Barat (Sumbar). Juga sebagai pemasok beras terbesar hingga ke beberapa Provinsi di pulau Sumatera. Tapi untuk Solok Selatan justru angka stuntingnya mencapai 31,7%.
Bukan hanya Solok, Daerah Pasaman Barat juga ditetapkan pemerintah menjadi salah satu daerah pengembangan kawasan lumbungan pangan (food estate). Namun, faktanya angka prevelensi stunting di wilayah ini mencapai 35,5%. Sangat tinggi sekali.
Beralih ke wilayah Sumatera bagian paling ujung. Ya, Provinsi Aceh di wilayah Kabupaten Gayo Luwes terkenal dengan komoditi beras pylen terpusat di kawasan aliran sungai Aih Tripe. Maka, persoalan akses beras maupuun karbohidrat lain seperti kentang dan ubi bukan menjadi suatu masalah di wilayah ini.
Baca:Pidato Presiden Gaji PNS Naik, Jokowi Bikin ASN Happy
Tapi masih saja, tahun 2022 Provinsi Aceh menjadi pemimpin di wilayah sumatera dengan angka prevelensi stunting tertinggi, yakni mencapai 31,2%.
Memang, selain karbohidrat, protein sebagai sumber pembangun tubuh juga penting diperhatikan. Dia juga memiliki peran penting dalam pencegahan stuntung. Hal ini juga diperkuat dengan riset yang dilakukan Universitas Indonesia (UI) yang mencatat bahwa sekitar 30% anak stunting memiliki riwayat asupan protein di bawah kebutuhan harian tubuhnya.
Riset tersebut juga menjelaskan, konsumsi protein pada anak berkorelasi positif terhadap pertumbuhan tinggi badan serta kecerdasan anak.
Kalau kita lihat kasus Di Sumatera Barat, ikan laut seperti Tuna, Cakalang, Tongkol, Teri menjadi idola masyarakat setelag telur ayam ras. Sisanya tidak lebih dari 5% berasal dari daging, telur, dan susu. Inilah yang menjadi permasalahannya.
Berdasarkan potensi wilayahnya, Sumatera memang bukan pesisir pantai sehingga butuh waktu beberapa jam mengirimkan ikan laut dari pesisir pantai ke wilayah pedesaan. Bukan tidak mungkin juga, ikan datang dalam kondisi yang kurang segar dan harganya kemungkinan cenderung mahal.
Sebagai contoh dari telusuran Tim Riset, bahwa harga ikan air tawar hampir setengah dari harga ikan air laut pada Januari 2023. Karena harganya cenderung relatif mahal makan pemerintah penting juga memikirkan bagaimana memenuhi gizi protein salah satunya dari ikan.
Misalnya ada beberapa potensi ikan air tawar seperti ikan lele, ikan mas, patin, gabus yang bisa dilirik untuk dikembangkan terutama menjadi campuran pangan pada balita.
Disamping itu memang, pengertian, pelatihan untuk memberikan pemahaman terhadap gizi makanan juga harus rutin dilakukan sehingga membentuk kesadaran masyarakat.
Salah satu tantangan berat pemerintah yakni masalah dan tantangan kita dalam penangan stunting ini diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat terkait stunting, sehingga menimbulkan kesalahan pemahaman dalam penanganan dan pencegahan stunting. Sebagian masyarakat menganggap tidak penting asupan gizi seimbang dan bernutrisi cukup bagi anak, ibu hamil atau ibu menyusui.
Selain itu, kita bisa mengacu juga pada penelitian UNICEF Indonesia pada 2016, di mana riset tersebut mengungkapkan stuntung di Tanah Air ini dipicu oleh peran higienis, sanitasi, serta akses terhadap air bersih.
Riset tersebut juga mengungkap bahwa peta peneilitian membukikan 40% rumah tangga di Sumatera Barat dan Aceh tidak memiliki sanitasi yang memadai. Artinya, dalam hal akses air bersih, sanitasi dan higienis ini dapat berpengaruh pada infeksi yang berkepanjangan pada anak.
Selain itu, kondisi ini juga dinilai akan menyebabkan berbagai penyakit lain seperti diare atau bahkan penyebab jenis penyakit serta infeksi lainnya.
Dari sini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersinergi memberikan solusi dari masalah yang sudah dihadapkan. Karena perlu diketahui, menurunkan angka stunting di wilayah di Tanah Air ini tidak bisa diseragamkan, sebab setiap wilayah memiliki potensi dan kekurangan masing-masing.
Pemerintah perlu menggerakan lagi peran pendekatan komunitas di desa-desa serta menurunkan ahli gizi setidaknya 1 di setiap kecamatan untuk memberikan kepada ratusan kepala keluarga.
CNBC INDONESIA RESEARCH
research@cnbcindonesia.com
Mungkin Kamu Suka
-
Diapit SBY dan Jokowi, Prabowo Pimpin Silaturahmi Kebangsaan di Istana
-
Raja Juli Tegaskan Jokowi Belum Bergabung PSI, Kehadirannya Dinilai Bawa Energi Baru
-
Prabowo Menangis Haru di Pernikahan Sespri Agung
-
Isu SBY–Jokowi, PDIP dan Demokrat Serukan Etika Bermedia Sosial
-
Raja Juli Temui Jokowi di Solo, Ada Apa?
News
Rismon Klarifikasi, Sains Mengoreksi Diri?
Klarifikasi Rismon Sianipar menunjukkan bahwa dalam sains, kebenaran adalah proses yang terus diuji, bukan kesimpulan instan.
Published
3 hours agoon
21/03/2026
Monitorday.com– Fenomena klarifikasi yang dilakukan Rismon Sianipar atas analisis ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa ini terjadi di tengah derasnya arus informasi di media sosial yang sering kali mendahului proses verifikasi ilmiah. Menurut berbagai sumber media yang mengulas kasus ini, perdebatan bermula dari analisis awal yang menimbulkan keraguan publik, sebelum akhirnya dikoreksi oleh penelitinya sendiri.
Kasus ini bermula ketika Rismon melakukan analisis terhadap dokumen ijazah Joko Widodo. Temuan awalnya memunculkan spekulasi di ruang publik mengenai keaslian dokumen tersebut. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Rismon kembali melakukan penelitian ulang dengan metode yang lebih komprehensif dan menyatakan bahwa kesimpulan awalnya tidak tepat. Klarifikasi ini menjadi momen penting yang jarang terjadi di ruang publik digital.
Dalam kajian ilmiah, khususnya bidang Digital Image Processing, sebuah citra tidak hanya dilihat sebagai gambar statis, melainkan hasil interaksi kompleks antara cahaya, sudut pengambilan, resolusi, dan perangkat perekam. Perubahan kecil pada variabel-variabel tersebut dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda. Menurut penjelasan yang dikutip dari berbagai analisis media, kesalahan awal diduga terjadi karena keterbatasan dalam mengontrol variabel seperti pencahayaan dan resolusi, yang menyebabkan fenomena false negative—yakni objek yang sebenarnya ada tetapi tidak terdeteksi.
Setelah melakukan perbaikan metode, Rismon menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti analisis gradien, rekonstruksi citra, serta verifikasi multi-metode. Hasilnya menunjukkan bahwa elemen-elemen yang sebelumnya dianggap tidak ada, seperti watermark dan emboss, justru dapat teridentifikasi dengan jelas. Hal ini menegaskan bahwa perubahan hasil bukan berasal dari objek yang dianalisis, melainkan dari cara analisis itu dilakukan.
Peristiwa ini menjadi contoh konkret bagaimana sains bekerja melalui mekanisme koreksi diri. Kesalahan dalam penelitian bukanlah kegagalan akhir, melainkan bagian dari proses menuju pemahaman yang lebih akurat. Namun, di sisi lain, dinamika media sosial sering kali mempercepat penyebaran kesimpulan awal dibandingkan klarifikasi yang lebih valid.
Kasus ini juga membuka pertanyaan lebih luas tentang literasi publik dalam memahami proses ilmiah. Di era digital, masyarakat dihadapkan pada pilihan antara mempercayai informasi secara instan atau menunggu proses verifikasi yang lebih mendalam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah membutuhkan waktu, metode, dan keterbukaan untuk dikoreksi.
Pada akhirnya, klarifikasi Rismon Sianipar bukan hanya soal satu kasus, melainkan refleksi tentang bagaimana masyarakat memaknai kebenaran. Pertanyaannya kini, apakah publik siap memahami bahwa kebenaran dalam sains adalah proses yang terus diuji, bukan sesuatu yang selesai dalam satu kesimpulan.
News
Investasi Aset Digital Menurut Islam
Langkah ini menjadi respons terhadap perkembangan pesat teknologi finansial dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto
Published
5 hours agoon
21/03/2026
Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menegaskan bahwa kripto sebagai aset digital belum memenuhi kriteria syariah, baik sebagai alat tukar maupun instrumen investasi. Kripto dinilai tidak sah digunakan sebagai mata uang karena tidak memiliki otoritas resmi, stabilitas nilai, serta mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) yang tinggi. Selain itu, kripto juga dianggap tidak memiliki underlying asset yang jelas dan tidak terhubung langsung dengan sektor riil yang produktif.
Meskipun di Indonesia kripto diakui sebagai komoditas oleh negara, fatwa tersebut menegaskan bahwa legalitas formal tidak otomatis menjadikannya halal secara syariah. Tingginya volatilitas dan potensi manipulasi pasar memperkuat risiko yang melekat pada kripto. Karena itu, Muhammadiyah mengimbau umat Islam untuk berhati-hati dan cenderung menghindari praktik investasi spekulatif, serta mengarahkan pilihan pada instrumen yang lebih jelas, produktif, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dikabarkan telah mengeluarkan fatwa mengenai status mata uang kripto sebagai aset digital. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan panduan syariah bagi umat Islam di Indonesia terkait investasi dan transaksi menggunakan aset digital yang semakin populer.
Langkah ini menjadi respons terhadap perkembangan pesat teknologi finansial dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto, yang selama ini masih menjadi perdebatan dalam berbagai perspektif, termasuk dari sisi agama dan hukum Islam. Fatwa ini diharapkan mengisi kekosongan panduan resmi dari salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Penyusunan fatwa ini diduga melibatkan kajian mendalam dari berbagai aspek, mulai dari karakteristik teknologi blockchain, volatilitas nilai, hingga potensi risiko dan manfaatnya sesuai prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi umat Islam selaras dengan nilai-nilai keagamaan.
Meskipun detail spesifik mengenai isi fatwa belum dirilis secara luas, publik menantikan kejelasan apakah aset kripto dikategorikan sebagai māl (harta) yang sah secara syariah, atau terdapat batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya sebagai alat investasi atau tukar.
Keputusan Tarjih Muhammadiyah ini diperkirakan akan memiliki implikasi signifikan terhadap perilaku investasi dan ekonomi syariah di Indonesia. Ini juga dapat memicu diskusi lebih lanjut di kalangan ulama dan pakar ekonomi syariah mengenai adaptasi hukum Islam terhadap inovasi finansial modern.
Adanya fatwa ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam memberikan bimbingan keagamaan yang relevan dan kontekstual terhadap isu-isu kontemporer. Diharapkan, fatwa tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi umat dalam mengambil keputusan finansial di era digital.
News
Jurus Prabowo Tangkis Dampak Perang Timur Tengah Pajak hingga WFH Disiapkan
Pemerintah siapkan langkah strategis dari pajak batu bara hingga skema WFH demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Published
5 hours agoon
21/03/2026
Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026), untuk merespons dampak dinamika global, khususnya perang di Timur Tengah yang berimbas pada kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak membebani masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Upaya ini dilakukan melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) agar kondisi fiskal tetap terkendali di tengah tekanan global.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Selain itu, pemerintah juga mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas. Kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan fiskal menghadapi ketidakpastian global.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini merupakan strategi efisiensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang harganya tengah melonjak akibat konflik geopolitik.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengkaji penerapan skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini bertujuan menghemat konsumsi bahan bakar dari mobilitas harian. Rencana ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diadopsi sektor swasta dan pemerintah daerah, dengan target implementasi setelah Idulfitri 2026.
Meski berbagai kebijakan disiapkan, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah-langkah tersebut menunjukkan respons adaptif pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak global yang masih berlangsung.
News
Prabowo Ajak Bangsa Eratkan Persatuan di Momen Lebaran
Published
10 hours agoon
20/03/2026By
Umar Satiri
Monitorday.Com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momen kemenangan ini sebagai ajang memperkuat persatuan nasional.
Dalam pesannya, Prabowo mengungkapkan rasa syukur atas pertemuan kembali umat Muslim dengan Idul Fitri, serta menyampaikan ucapan selamat atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Republik Indonesia.
“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan pentingnya memanfaatkan Idul Fitri sebagai momentum untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Menurutnya, kebersamaan dan persatuan merupakan kunci esensial dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di masa mendatang.
Prabowo juga menyoroti urgensi menjaga semangat gotong royong sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja keras dalam membangun negara yang lebih adil, sejahtera, dan kuat demi masa depan.
News
Pesan Idul Fitri 1447 H, Muchlas Rowi: Kedewasaan Umat Diuji dalam Perbedaan
Published
18 hours agoon
20/03/2026By
Umar Satiri
Monitorday.com, Bandung — Idul Fitri sering dipahami sebagai puncak kemenangan. Namun bagi Dr. M. Muchlas Rowi, kemenangan itu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari ujian yang lebih halus: bagaimana manusia menjaga kelapangan hati setelah sebulan ditempa.
Dalam khutbah Idul Fitri 1447 Hijriah di Kompleks Pendidikan Muhammadiyah Antapani, Kota Bandung pada Jum’at (20/3), Wakil Bendahara Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah ini mengajak jamaah melihat kembali satu peristiwa penting dalam sejarah Islam: Perang Uhud.
“Dari peristiwa Uhud kita belajar satu hal yang sangat penting: kemenangan dalam Islam bukan berarti perjalanan hidup tanpa ujian,” ujarnya.
Nada khutbahnya tidak meninggi, tetapi mengendap—seperti mengajak setiap orang bercermin.
Ramadhan, menurutnya, bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga. Lebih dalam dari itu, ia adalah latihan pengendalian diri yang paling jujur.
“Ramadhan mengajarkan kita menahan diri—menahan amarah, menahan ego, menahan lisan dari kata-kata yang menyakiti orang lain,” kata Muchlas.
Namun refleksi itu tidak berhenti pada dimensi personal. Ia bergerak ke ruang sosial—ke sesuatu yang setiap tahun kembali hadir, dan setiap tahun pula menguji kedewasaan umat: perbedaan.
Dalam Ramadhan tahun ini, umat Islam di Indonesia kembali dihadapkan pada realitas yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan beragama: perbedaan dalam menentukan awal puasa dan hari Lebaran.
Sebagian memulai lebih awal. Sebagian menyusul. Sebagian merayakan hari ini. Sebagian lagi mungkin esok.
Bagi Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial ini, perbedaan itu bukan masalah. Cara menyikapinya lah yang menentukan kualitas keimanan.
“Namun perbedaan itu seharusnya tidak menjadikan hati kita sempit. Justru di situlah kedewasaan umat diuji,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa takwa tidak hanya diukur dari intensitas ibadah, tetapi dari keluasan hati dalam menerima realitas yang tidak selalu seragam.
“Orang yang bertakwa bukan hanya yang rajin beribadah, tetapi juga yang lapang hatinya dalam menyikapi perbedaan,” ujarnya.
Di tengah masyarakat yang kerap mudah terbelah oleh perbedaan kecil, pesan itu terasa relevan—bahkan mendesak.
Idul Fitri, dalam tafsir Muchlas, bukan sekadar momentum kembali ke fitrah secara spiritual, tetapi juga kesempatan memperluas ruang batin: menerima, memahami, dan tetap bersaudara di tengah perbedaan.
Sebab mungkin, kemenangan sejati bukan ketika semua menjadi sama, melainkan ketika perbedaan tidak lagi melahirkan jarak.
News
Sekolah Bakal Terapkan Pembelajaran Hybrid Imbas Kebijakan Hemat Energi, Mulai Kapan?
Published
20 hours agoon
20/03/2026
Monitorday.com — Pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi nasional akan berdampak langsung pada sistem kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Mulai April 2026, sekolah di berbagai daerah akan menerapkan penyesuaian metode pembelajaran, termasuk kombinasi daring dan tatap muka.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional menyusul kenaikan harga minyak dunia. Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama selain kesehatan dan layanan publik lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa penyesuaian metode pembelajaran akan dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan karakteristik setiap mata pelajaran.
“Penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring akan dilakukan sesuai karakteristik mata pelajaran,” ujar Pratikno dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran yang membutuhkan praktik langsung tetap dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas dan capaian kompetensi siswa.
Meski pembelajaran daring akan diperluas, pemerintah memastikan kualitas pendidikan tidak akan dikorbankan. Mata pelajaran berbasis praktikum akan tetap berlangsung secara langsung di sekolah.
Menurut Pratikno, kebijakan ini dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan berbasis data konsumsi energi dan tingkat mobilitas di tiap sektor.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang meminta kementerian dan lembaga menyusun strategi penghematan energi lintas sektor secara responsif dan berbasis data.
Pembahasan teknis dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring dan melibatkan sejumlah kementerian terkait.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi, yaitu:
- Penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN)
- Optimalisasi platform digital dalam layanan publik
- Pembatasan mobilitas perjalanan dinas
- Efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah
- Penyesuaian pembelajaran daring dan luring
Khusus sektor pendidikan, implementasi pembelajaran daring akan mempertimbangkan kebutuhan tiap jenjang serta jenis mata pelajaran.
Pemerintah juga mencermati sejumlah isu lanjutan, seperti kemungkinan penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah.
Selain itu, opsi skema pembiayaan alternatif tengah dikaji guna memastikan akses internet bagi peserta didik tetap terjamin selama penerapan pembelajaran daring.
Koordinasi lintas kementerian disebut menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat akan dirumuskan dalam laporan resmi kepada Presiden yang memuat analisis konsumsi energi sektor pembangunan manusia serta rekomendasi langkah penghematan dari masing-masing kementerian.
Pemerintah menargetkan kebijakan penghematan energi lintas sektor ini mulai diterapkan pada April 2026. Sejumlah kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Dengan pendekatan berbasis data serta pengalaman pengaturan mobilitas selama pandemi COVID-19, pemerintah optimistis efisiensi energi dapat berjalan tanpa mengorbankan mutu pendidikan nasional.
News
Trump dan Putin Sampaikan Ucapan Idulfitri 2026, Tekankan Nilai Kebersamaan dan Spiritual
Published
20 hours agoon
20/03/2026
Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 2026 kepada umat Islam di negaranya. Dalam pernyataan resmi Gedung Putih yang dirilis pada Rabu (18/3), Trump menekankan bahwa Idulfitri merupakan momen penting untuk mempererat hubungan keluarga, sahabat, dan komunitas setelah menjalani ibadah selama bulan Ramadan.
Ia juga menyebut hari raya tersebut sebagai pengingat akan prinsip dasar Amerika Serikat, khususnya kebebasan beragama yang menurutnya terus diperjuangkan pemerintahannya.
“Saya dan Ibu Negara menyampaikan ucapan selamat terbaik kami kepada setiap warga Amerika yang merayakan Idulfitri. Kami juga mengirimkan salam hangat untuk Idulfitri yang penuh berkah kepada semua yang merayakan,” ujar Trump dalam pernyataannya.
Ucapan serupa juga datang dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang menyampaikan pesan kepada umat Islam di negaranya melalui pernyataan resmi Kedutaan Besar Rusia di Indonesia. Putin menilai Idulfitri sebagai simbol upaya spiritual umat Islam dalam mencapai kesempurnaan moral, sekaligus menjunjung tinggi nilai kemurahan hati dan kasih sayang.
Ia menambahkan bahwa umat Islam di Rusia terus menjaga tradisi sejarah dan spiritual warisan leluhur serta merayakan hari raya tersebut secara luas, baik di lingkungan keluarga maupun komunitas.
Putin juga menyoroti berbagai kegiatan selama bulan Ramadan, seperti acara amal, budaya-edukatif, hingga kegiatan untuk anak-anak, yang dinilai telah menjadi tradisi positif. Menurutnya, organisasi-organisasi Islam di Rusia berperan penting dalam memperkuat institusi keluarga, membina generasi muda, serta membangun dialog konstruktif dengan negara dan masyarakat.
Lebih lanjut, Putin memberikan apresiasi khusus kepada umat Islam yang turut berkontribusi dalam membela negara dan mendukung keluarga para pahlawan.
Umat Islam di Amerika Serikat dan Rusia diketahui merayakan Idulfitri pada Jumat (20/3). Di AS, sejumlah masjid, termasuk yang dikelola oleh North American Foundation of Islamic Services di Chicago, menggelar salat Id berjamaah. Sementara itu, di Rusia, salat Id juga dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah, terutama di kawasan selatan yang mayoritas penduduknya Muslim.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan kepada seluruh warga dan elite bangsa untuk menjadikan momentum Idulfitri 1447 H sebagai jalan mempererat persatuan nasional. Ia menekankan pentingnya menghadirkan nilai-nilai ihsan dalam setiap aspek kehidupan, baik personal maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pesan ini disampaikan Haedar Nashir setelah menunaikan dan menyampaikan Khutbah Idulfitri 1447 H di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Jumat, 20 Maret. Dalam seruannya, Haedar secara khusus mengimbau masyarakat untuk tidak mempertajam perbedaan penetapan Idulfitri, melainkan melihatnya sebagai hal yang biasa dan tidak perlu menjadi sumber konflik.
Mengenai perbedaan penetapan Idulfitri, Haedar menekankan pentingnya menahan diri. “Tidak perlu kita mempertajam perbedaan, apalagi mencari pembenaran diri dengan menyalahkan pihak lain. Baik dalam konteks kewargaan maupun pemerintahan, semua pihak harus menahan diri,” ujarnya.
Ia juga mengimbau tokoh agama dan elite bangsa untuk menghindari pernyataan atau ujaran yang dapat memperkeruh suasana di tengah masyarakat, menekankan Idulfitri harus dijalani dengan kekhusyukan ibadah dan kejernihan jiwa serta pikiran. “Jalani Idulfitri dengan khusyuk, baik yang merayakan pada 20 maupun 21 Maret, bahkan yang lebih dahulu, agar kita tidak terjebak dalam hasrat perbedaan yang justru meretakkan persatuan,” imbuhnya.
Haedar Nashir menyatakan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia memiliki kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Ia juga menyampaikan harapan untuk masa depan dunia Islam agar dapat memiliki kalender global tunggal guna meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan. “Ke depan, insyaallah perbedaan itu dapat diminimalisasi, jika ada keterbukaan hati dan pikiran, serta didasarkan pada ilmu pengetahuan yang tinggi,” katanya.
Harapan ini mencerminkan visi Muhammadiyah untuk menciptakan harmoni dan meminimalkan potensi konflik yang timbul dari perbedaan penafsiran keagamaan, sekaligus memperkuat fondasi persatuan nasional di tengah keragaman.
News
Kemendikdasmen Perkuat Literasi dan Karakter Pelajar Melalui Pak Menteri Menyapa
Kemendikdasmen mendorong para pelajar untuk menanamkan “growth mindset” atau pola pikir bertumbuh dalam keseharian mereka
Published
1 day agoon
20/03/2026
Monitorday.com–Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat karakter dan literasi digital pelajar melalui forum digital bertajuk “Pak Menteri Menyapa”. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada Kamis, menjadi inisiatif strategis untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.
Acara tersebut menjadi ruang dialog produktif antara jajaran pimpinan kementerian dengan sekitar 4.000 pelajar dari berbagai komunitas dan organisasi di seluruh Indonesia, mengusung tema “Liburan Pelajar Edukatif dan Bermutu”.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyapa para pelajar yang tetap antusias mengikuti kegiatan di masa liburan. Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menekankan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan karakter generasi muda saat ini akan menentukan wajah Indonesia pada tahun 2045.
Sejalan dengan visi tersebut, Kemendikdasmen mendorong para pelajar untuk menanamkan “growth mindset” atau pola pikir bertumbuh dalam keseharian mereka. Hal ini dianggap krusial untuk menghadapi dinamika kehidupan dan tantangan global.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan, “Orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang mampu belajar dari setiap pengalaman yang pernah terjadi dalam dirinya.”
Penguatan literasi dan karakter melalui forum semacam ini diharapkan dapat membekali pelajar dengan kemampuan adaptasi dan resiliensi, memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
News
Pesan Politik Di Balik Prabowo-Megawati Bertemu di Istana Merdeka
Pesan kuat terpancar dari keduanya bahwa hubungan mereka baik-baik saja.
Published
1 day agoon
20/03/2026
Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan akrab.
Interaksi yang terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026, turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra dan Ketua DPR RI Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan dimensi penting dari pertemuan ini.
Prabowo, mengenakan baju safari berwarna cokelat, menyambut langsung Megawati sejak ia turun dari kendaraan. Ia kemudian menggandeng tangan Megawati saat menaiki tangga menuju Istana Merdeka. Di dalam istana, putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, dan Sespri Prabowo, Rizky Irmansyah, juga turut menyambut kedatangan rombongan.
Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani, yang keduanya kompak mengenakan batik bernuansa biru. Mereka kemudian terlihat mengobrol di ruangan tengah Istana Merdeka sebelum melanjutkan pertemuan formal. Prabowo, Megawati, Dasco, dan Puan terlihat duduk bersama di satu meja selama diskusi.
Terkait substansi pertemuan, Prabowo belum memberikan detail spesifik. Ia menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari silaturahmi antarpemimpin bangsa. “Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idul Fitri 1447 H, saya menerima Presiden Ke-5 RI, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa,” ujar Prabowo.
Momen pertemuan ini juga diunggah oleh Prabowo di akun Instagram pribadinya. Interaksi antara kedua pemimpin partai besar ini menjadi sorotan publik, mengingat dinamika politik nasional dan posisi kedua tokoh sebagai figur sentral dalam perpolitikan Indonesia. Pesan kuat terpancar dari keduanya bahwa hubungan mereka baik-baik saja.
Monitor Saham BUMN
Rismon Klarifikasi, Sains Mengoreksi Diri?
Investasi Aset Digital Menurut Islam
Jurus Prabowo Tangkis Dampak Perang Timur Tengah Pajak hingga WFH Disiapkan
Prabowo Ajak Bangsa Eratkan Persatuan di Momen Lebaran
Dialektika dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan: Keniscayaan atau Kelemahan
Pesan Idul Fitri 1447 H, Muchlas Rowi: Kedewasaan Umat Diuji dalam Perbedaan
Sekolah Bakal Terapkan Pembelajaran Hybrid Imbas Kebijakan Hemat Energi, Mulai Kapan?
Trump dan Putin Sampaikan Ucapan Idulfitri 2026, Tekankan Nilai Kebersamaan dan Spiritual
Haedar Nashir Imbau Elite Bangsa Beri Teladan
Kemendikdasmen Perkuat Literasi dan Karakter Pelajar Melalui Pak Menteri Menyapa
Pesan Politik Di Balik Prabowo-Megawati Bertemu di Istana Merdeka
PLN Siapkan Puluhan SPKLU di Jalur Mudik Trans Jawa
Meksiko Buka Peluang Jadi Tuan Rumah Laga Iran di Piala Dunia 2026
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1447 H Bertepatan 21 Maret 2026
Hasto Beberkan Hasil Pertemuan Prabowo–Megawati di Istana
Umrah Tepat di Hari Ulang Tahun, Hamish Daud Bagikan Momen Haru dan Refleksi Hidup
Sambut FIFA Series 2026, Menpora Erick Tinjau Stadion GBK dan Madya
Sekolah 3T di NTT Rasakan Dampak Langsung Digitalisasi Pembelajaran
Pemerintah Salurkan Tunjangan untuk 1,6 Juta Guru ASND di Awal 2026, Berapa?
