News
Atensi Jokowi Untuk Anggaran Kesehatan 2024
Kesehatan masih menjadi prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp 186,4 triliun atau ekuivalen dengan 5,6%.
Sebagai catatan, pada periode tahun 2019-2022, realisasi anggaran fungsi kesehatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,6%, yaitu dari Rp71.006,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp124.469,6 miliar pada tahun 2022.
Sebagaimana terlihat pada grafik, anggaran fungsi kesehatan tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan utamanya dipengaruhi oleh tambahan belanja pada tahun 2020-2022 untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan alkes, serta pengadaan dan pelaksaaan vaksinasi Covid-19.
Selain itu, pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.
Pandemi Covid-19 telah usai. Outlook anggaran fungsi kesehatan tahun 2023 mencapai Rp 92.723,5 miliar atau menurun 25,5% dibandingkan realisasi tahun 2022. Adapun pada tahun 2023, seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 hingga dicabutnya status pendemi pada bulan Juni 2023, proyeksi realisasi penanganan Covid-19 tidak sebesar tahun sebelumnya.
Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi risiko kesehatan lainnya.
Kebijakan anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2024 diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan.
Penurunan Stunting Jadi PR Berat Jokowi di Tahun Terakhir
Beberapa indikator RPJMN berisiko tidak tercapai di 2024, salah satunya adalah penanganan stunting hingga tingkat merokok pada anak. Jika kita menilik data 2022, prevalensi stunting di Indonesia baru mencapai 21,6%, sementara pemerintah menargetkan kasus stunting pada 2024 diharapkan mencapai 14%.
Untuk mencapai target angka stunting di Indonesia di tahun depan dengan persentase 14%, artinya angka stunting harus turun 3,8% per tahun mulai tahun ini. Dan hal ini sulit untuk dilakukan.
Sulitnya penurunan stunting ini sejalan dengan masih banyaknya bayi-bayi di Indonesia yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap bayi.
Adapun upaya penurunan stunting pada RKP Tahun 2024, pemerintah akan melakukan beberapa strategi. Diantaranya pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa, perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK) dan balita kurus.
Dalam menurunkan stunting di tahun 2024, pemerintah juga akan melakukan perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap dan penguatan kualitas data surveilans, mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil (posyandu).
Ironisnya, di tengah sulitnya menurunkan angka stunting ini kabar tak sedap beberapa waktu lalu menghampiri stakeholdernya. Bukan tanpa alasan, saat itu Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengaku selama ini anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting sudah sangat besar. Khusus stunting misalnya, pada 2022 telah dialokasikan sebesar Rp44,8 triliun, terdiri dari alokasi yang masukkan ke anggaran Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Untuk anggaran yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun. Dari total alokasi anggaran itu, ia mengatakan saat dibedah, lebih detail di APBD malah sebagian besar untuk rapat dan perjalanan dinas.
Faktanya, Lumbung Padi Tak Selalu Jadi ‘Obat’ Turunkan Stunting
Lumbung pangan kerap dinilai efektif untuk mengatasi persoalan stunting di Tanah Air. Tapi nyatanya tak selalu begitu, kita lihat saja wilayah Sumatera masih mendominasi jajaran atas pada daftar prevelensi balita stunting di Indonesia berdasarkan Provinsi.
Sebelumnya, Lumbung pangan memang mendesak untuk dibangun di setiap suku di desa-desa dalam rangka mengatasi kasus stuntungatau tengkes di wilayah itu.
Dana desa yang selama ini dimanfaatkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 di desa dapat dialihkan untuk membangun lumbung pangan suku tersebut.Namun ternyata tak selalu berhasil.
Miris sekali! Padahal Pulau Sumatera merupakan salah satu pusat lumbung padi di Indonesia bagian barat. Tapi faktanya kondisi ini tak menjamin penduduk di pulau ini mencatatkan kecukupan asupan gizi yang berkualitas terutama pada balita.
Kalau kita melihat hasil Survesy Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 mencatatkan ada 3 provinsi di Sumatera yang patut menjadi perhatian karena berada di atas rata-rata angka nasional yakni 21,6%.
Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh dengan prevelensi stunting sebesar 31,2%, Provinsi Sumatera Barat di mana angkanya masih tinggi yakni 25,2% dan Sumatera Utara yang berada di 21,1% di bawah rata-rata nasional tapi mendekati.
Dengan angka tersebut artinya, Dari 10 bayi di bawang lima tahun (balita) di wilayah itu 2-3 bayi memiliki status gizi yang rendah. Lantas, mengapa kekurangan gizi bisa terjadi di wilayah yang kaya bahan makanan bergizi?
Baca:Perbandingan Kenaikan Gaji PNS Era Jokowi VS SBY, Jauh Banget
Kekurangan gizi di Sumatera ini lantas memang terdengar memalukan dan begitu mengiris hati karena sebagian besar wilayah ini terkenal dengan lumbung padi. Sumatera barat contohnya. Provinsi ini terkenal dengan sentra produksi beras yan terkenal dan masuk sebagai kualitas unggulan.
SemboyanKabupaten Soloksebagai daerah lumbung beras ternama memang tak terbantahkan. Solok menjadi penghasil hortikultura terbesar di Sumatera Barat (Sumbar). Juga sebagai pemasok beras terbesar hingga ke beberapa Provinsi di pulau Sumatera. Tapi untuk Solok Selatan justru angka stuntingnya mencapai 31,7%.
Bukan hanya Solok, Daerah Pasaman Barat juga ditetapkan pemerintah menjadi salah satu daerah pengembangan kawasan lumbungan pangan (food estate). Namun, faktanya angka prevelensi stunting di wilayah ini mencapai 35,5%. Sangat tinggi sekali.
Beralih ke wilayah Sumatera bagian paling ujung. Ya, Provinsi Aceh di wilayah Kabupaten Gayo Luwes terkenal dengan komoditi beras pylen terpusat di kawasan aliran sungai Aih Tripe. Maka, persoalan akses beras maupuun karbohidrat lain seperti kentang dan ubi bukan menjadi suatu masalah di wilayah ini.
Baca:Pidato Presiden Gaji PNS Naik, Jokowi Bikin ASN Happy
Tapi masih saja, tahun 2022 Provinsi Aceh menjadi pemimpin di wilayah sumatera dengan angka prevelensi stunting tertinggi, yakni mencapai 31,2%.
Memang, selain karbohidrat, protein sebagai sumber pembangun tubuh juga penting diperhatikan. Dia juga memiliki peran penting dalam pencegahan stuntung. Hal ini juga diperkuat dengan riset yang dilakukan Universitas Indonesia (UI) yang mencatat bahwa sekitar 30% anak stunting memiliki riwayat asupan protein di bawah kebutuhan harian tubuhnya.
Riset tersebut juga menjelaskan, konsumsi protein pada anak berkorelasi positif terhadap pertumbuhan tinggi badan serta kecerdasan anak.
Kalau kita lihat kasus Di Sumatera Barat, ikan laut seperti Tuna, Cakalang, Tongkol, Teri menjadi idola masyarakat setelag telur ayam ras. Sisanya tidak lebih dari 5% berasal dari daging, telur, dan susu. Inilah yang menjadi permasalahannya.
Berdasarkan potensi wilayahnya, Sumatera memang bukan pesisir pantai sehingga butuh waktu beberapa jam mengirimkan ikan laut dari pesisir pantai ke wilayah pedesaan. Bukan tidak mungkin juga, ikan datang dalam kondisi yang kurang segar dan harganya kemungkinan cenderung mahal.
Sebagai contoh dari telusuran Tim Riset, bahwa harga ikan air tawar hampir setengah dari harga ikan air laut pada Januari 2023. Karena harganya cenderung relatif mahal makan pemerintah penting juga memikirkan bagaimana memenuhi gizi protein salah satunya dari ikan.
Misalnya ada beberapa potensi ikan air tawar seperti ikan lele, ikan mas, patin, gabus yang bisa dilirik untuk dikembangkan terutama menjadi campuran pangan pada balita.
Disamping itu memang, pengertian, pelatihan untuk memberikan pemahaman terhadap gizi makanan juga harus rutin dilakukan sehingga membentuk kesadaran masyarakat.
Salah satu tantangan berat pemerintah yakni masalah dan tantangan kita dalam penangan stunting ini diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat terkait stunting, sehingga menimbulkan kesalahan pemahaman dalam penanganan dan pencegahan stunting. Sebagian masyarakat menganggap tidak penting asupan gizi seimbang dan bernutrisi cukup bagi anak, ibu hamil atau ibu menyusui.
Selain itu, kita bisa mengacu juga pada penelitian UNICEF Indonesia pada 2016, di mana riset tersebut mengungkapkan stuntung di Tanah Air ini dipicu oleh peran higienis, sanitasi, serta akses terhadap air bersih.
Riset tersebut juga mengungkap bahwa peta peneilitian membukikan 40% rumah tangga di Sumatera Barat dan Aceh tidak memiliki sanitasi yang memadai. Artinya, dalam hal akses air bersih, sanitasi dan higienis ini dapat berpengaruh pada infeksi yang berkepanjangan pada anak.
Selain itu, kondisi ini juga dinilai akan menyebabkan berbagai penyakit lain seperti diare atau bahkan penyebab jenis penyakit serta infeksi lainnya.
Dari sini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersinergi memberikan solusi dari masalah yang sudah dihadapkan. Karena perlu diketahui, menurunkan angka stunting di wilayah di Tanah Air ini tidak bisa diseragamkan, sebab setiap wilayah memiliki potensi dan kekurangan masing-masing.
Pemerintah perlu menggerakan lagi peran pendekatan komunitas di desa-desa serta menurunkan ahli gizi setidaknya 1 di setiap kecamatan untuk memberikan kepada ratusan kepala keluarga.
CNBC INDONESIA RESEARCH
News
Mengenal Panda Bonds, Strategi Baru Indonesia Menggalang Dana Murah dari Pasar China
Pemerintah menyiapkan penerbitan Panda Bonds sebagai sumber pembiayaan alternatif berbiaya rendah sekaligus memperluas basis investor global di luar dolar AS.
Monitorday.com – Pemerintah Indonesia bersiap memasuki babak baru dalam strategi pembiayaan negara melalui rencana penerbitan Panda Bonds, yaitu obligasi berdenominasi yuan yang dipasarkan di pasar domestik China. Instrumen ini diproyeksikan menjadi salah satu alternatif pembiayaan APBN 2026 sekaligus memperkuat diversifikasi sumber pendanaan pemerintah di tengah dinamika pasar keuangan global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah menargetkan penerbitan Panda Bonds dengan nilai sekitar setara US$1 miliar. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis dolar Amerika Serikat, sekaligus memanfaatkan semakin besarnya peran pasar keuangan China dalam sistem keuangan global.
Panda Bonds merupakan surat utang yang diterbitkan oleh entitas asing di pasar obligasi domestik China menggunakan mata uang yuan (renminbi). Artinya, investor yang membeli obligasi tersebut berasal dari pasar China, sementara pembayaran kupon maupun pelunasan pokok dilakukan dalam mata uang yuan. Instrumen ini serupa dengan Samurai Bonds di Jepang yang menggunakan yen, Yankee Bonds di Amerika Serikat yang menggunakan dolar AS, maupun Kangaroo Bonds di Australia yang menggunakan dolar Australia.
Pemerintah melihat sejumlah keuntungan dari penerbitan Panda Bonds. Selain membuka akses terhadap basis investor yang sangat besar di China, instrumen ini juga diperkirakan menawarkan biaya pinjaman yang lebih kompetitif. Berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan, imbal hasil (yield) Panda Bonds berada pada kisaran 2,3–2,5 persen, lebih rendah dibandingkan sebagian instrumen pembiayaan global lainnya. Kondisi tersebut berpotensi membantu pemerintah mengelola biaya bunga utang secara lebih efisien.
Dari sisi strategi fiskal, penerbitan Panda Bonds juga dinilai dapat meningkatkan ketahanan pembiayaan negara. Diversifikasi mata uang pembiayaan akan mengurangi konsentrasi risiko terhadap pergerakan dolar AS serta memperluas akses Indonesia ke berbagai sumber pendanaan internasional. Langkah ini menjadi semakin relevan ketika volatilitas pasar global meningkat akibat ketidakpastian geopolitik maupun perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju.
Selain manfaat finansial, Panda Bonds juga memiliki nilai strategis dalam hubungan bilateral Indonesia dan China. Penerbitan obligasi di pasar domestik China dipandang dapat memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan kedua negara, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.
Pemerintah menargetkan proses penerbitan Panda Bonds dapat direalisasikan pada semester II 2026 setelah rangkaian promosi kepada investor dan penyelesaian persyaratan regulasi di China. Apabila berhasil diterbitkan, Indonesia akan bergabung dengan sejumlah negara dan lembaga internasional yang telah lebih dahulu memanfaatkan pasar obligasi China sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta pasar keuangan global yang semakin terdiversifikasi.
News
Berani Tampil dan Fasih Berbahasa Inggris, Siswa SD Muhla Curi Perhatian Wamendikdasmen
Monitorday.com – Keberanian tampil di depan umum dan kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan para siswa SD Muhammadiyah Lamongan (SD Muhla), Jawa Timur, mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat melakukan kunjungan kerja ke sekolah tersebut, Jumat (19/6/2026).
Dalam kunjungannya, Fajar mengaku terkesan melihat para siswa yang tampil percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik, termasuk menggunakan bahasa Inggris. Menurutnya, kemampuan tersebut merupakan bekal penting untuk membentuk generasi unggul dan calon pemimpin bangsa di masa depan.
“Anak-anak di sini luar biasa. Mereka berani tampil dan banyak yang fasih berbahasa Inggris. Ini merupakan modal penting untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan,” ujar Fajar.
Salah satu siswa yang menarik perhatian adalah Atalia Basani, siswi kelas 6A yang juga dikenal sebagai jurnalis cilik SD Muhla. Dengan penuh percaya diri, Atalia berinteraksi dan menunjukkan kemampuan komunikasinya di hadapan tamu serta peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Penampilan Atalia menjadi gambaran keberhasilan sekolah dalam menumbuhkan keberanian, kemampuan berbicara, dan keterampilan komunikasi sejak usia dini.
Kunjungan Wamendikdasmen kali ini bertujuan meninjau penerapan teknologi pembelajaran sekaligus penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Selama berada di SD Muhla, Fajar berkeliling ke sejumlah ruang kelas untuk melihat secara langsung pemanfaatan perangkat digital dalam proses belajar mengajar.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelas persiapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Matematika untuk siswa kelas 4 dan 5. Di kelas tersebut, proses pembelajaran didukung perangkat Interactive Flat Panel (IFP) yang memungkinkan penyampaian materi berlangsung lebih interaktif dan menarik.
Tak hanya meninjau fasilitas, Fajar juga memberikan motivasi kepada para siswa agar tidak takut mencoba dan berani menghadapi tantangan selama proses belajar.
“Yang penting itu adik-adik punya keberanian tampil. Lalu mengerjakan, mengikuti prosesnya. Soal benar atau salah itu nomor dua,” pesannya.
Semangat yang sama ditunjukkan oleh Airin, salah seorang peserta didik yang mempresentasikan simulasi siklus air menggunakan media pembelajaran digital. Presentasi tersebut menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kepercayaan diri sekaligus kemampuan berpikir kritis siswa.
Meski demikian, Fajar mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi. Ia mengajak para siswa untuk tetap rajin belajar, beribadah, serta aktif bersosialisasi di lingkungan sekitar tanpa bergantung pada gawai maupun media sosial.
Keberhasilan model pembelajaran yang diterapkan SD Muhammadiyah Lamongan juga tercermin dari capaian akademiknya. Berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), rata-rata nilai Matematika dan Bahasa Indonesia sekolah tersebut mencapai 90,6. Adapun nilai tertinggi Matematika mencapai 93,33, sementara Bahasa Indonesia menembus angka 96,33.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa perpaduan antara teknologi pembelajaran, metode pengajaran inovatif, dan penguatan karakter mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas.
Kunjungan Wamendikdasmen ke SD Muhammadiyah Lamongan pun menjadi gambaran bahwa transformasi pendidikan tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga pada pembentukan generasi yang percaya diri, kreatif, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
News
China Dukung Penerbitan Panda Bond, Menkeu: Bukti Tingginya Tingkat Kepercayaan Prospek Ekonomi RI
Monitorday.com – Pemerintah Indonesia memperoleh dukungan kuat dari People’s Bank of China (PBOC) atau Bank Sentral China untuk merealisasikan rencana penerbitan Panda Bond di pasar keuangan domestik Negeri Tirai Bambu.
Dukungan tersebut diperoleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rangkaian kunjungan kerja selama dua hari di Beijing. Dalam kunjungan itu, Menkeu melakukan sejumlah pertemuan strategis dengan Kementerian Keuangan China, PBOC, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta para investor guna memperluas akses pembiayaan dan memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
“Hasilnya cukup baik. Kita bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People’s Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat,” ujar Purbaya di Beijing, Kamis (18/6/2026).
Salah satu capaian utama dari kunjungan tersebut adalah komitmen penuh Pemerintah China terhadap rencana penerbitan perdana Panda Bond Indonesia. Instrumen surat utang berdenominasi yuan itu akan diterbitkan di pasar keuangan China sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pembiayaan nasional.
Menurut Purbaya, baik Kementerian Keuangan China maupun PBOC menunjukkan dukungan yang sangat positif terhadap rencana tersebut, termasuk dalam proses perizinannya.
“Kami meminta dukungan untuk penerbitan Panda Bond dan mereka amat mendukung. Bahkan ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat,” katanya.
Penerbitan Panda Bond, lanjut Purbaya, menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan agar tidak bergantung pada satu mata uang maupun satu pasar keuangan tertentu.
“Kita ingin diversifikasi sumber pendanaan pembangunan sehingga tidak dipengaruhi oleh satu sumber mata uang saja. Ini juga sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal yang sudah terjalin antara Indonesia dan China,” ujarnya.
Menkeu menilai dukungan yang diberikan Pemerintah China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hal itu tercermin dari berbagai diskusi konstruktif yang berlangsung selama kunjungan tersebut.
“Diskusi dengan mereka sangat konstruktif dan menunjukkan bahwa kepercayaan China terhadap Indonesia sangat baik. Kedua negara sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih erat,” kata Purbaya.
Dalam kesempatan itu, Menkeu juga memaparkan kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai tetap solid di tengah ketidakpastian global. Ia menegaskan fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi sehat dan berbagai kendala investasi yang sebelumnya menjadi perhatian investor terus dibenahi pemerintah.
“Fundamental ekonomi Indonesia tidak ada masalah. Beberapa isu yang menjadi perhatian investor sudah direspons dan sedang diperbaiki oleh pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menciptakan iklim investasi yang semakin baik,” ujarnya.
Purbaya menegaskan, langkah memperluas akses pembiayaan dan investasi dari berbagai negara merupakan bagian dari strategi pemerintah yang mengedepankan prinsip non-blok atau non-alignment dalam hubungan ekonomi internasional.
“Kita menerapkan prinsip non-alignment. Semakin banyak negara yang berinvestasi dan mendukung pembangunan Indonesia tentu semakin baik. China merupakan salah satu mitra penting, tetapi kita juga terus membuka peluang kerja sama dengan Amerika Serikat, Singapura, Eropa, dan negara-negara lainnya,” pungkasnya.
News
Kapan Harga Pertamax Akan Turun?
Anjloknya harga minyak dunia membuka peluang penurunan harga Pertamax, namun mekanisme penetapan harga membuat penyesuaian baru berpotensi dilakukan pada awal Juli.
Monitorday.com – Turunnya harga minyak mentah dunia memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: kapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax, akan ikut turun? Berdasarkan simulasi harga keekonomian menggunakan kondisi pasar terkini, harga jual Pertamax saat ini diperkirakan masih berada di atas harga ekonominya. Namun, penurunan harga secara resmi diperkirakan baru dapat dilakukan pada evaluasi harga berikutnya pada 1 Juli 2026.
Perhitungan dengan asumsi harga minyak mentah berada di kisaran US$76–80 per barel menunjukkan harga keekonomian Pertamax berada di kisaran Rp14.600 hingga Rp15.450 per liter. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan harga resmi yang saat ini masih berada di level Rp16.250 per liter, sehingga terdapat selisih sekitar Rp1.000 hingga Rp1.600 per liter. Harga resmi yang berlaku saat ini masih merefleksikan kondisi ketika harga minyak dunia sempat melonjak ke kisaran US$95–100 per barel akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.
Secara teori, penurunan harga minyak dunia seharusnya ikut menekan biaya produksi BBM. Dengan asumsi harga minyak US$76 per barel, estimasi harga produk berdasarkan acuan Mean of Platts Singapore (MOPS) mencapai sekitar US$86 per barel. Setelah dikonversi menggunakan kurs sekitar Rp17.826 per dolar AS, ditambah biaya distribusi, margin badan usaha, serta komponen pajak, harga jual keekonomian diperkirakan berada di kisaran Rp14.600 per liter. Sementara pada skenario harga minyak US$80 per barel, harga keekonomian diperkirakan sekitar Rp15.450 per liter.
Meski demikian, terdapat beberapa faktor yang membuat harga BBM belum bisa langsung mengikuti penurunan harga minyak dunia. Pertama, formula penetapan harga BBM nonsubsidi menggunakan sistem rata-rata harga MOPS dalam periode tertentu sehingga bersifat lagging atau tertinggal. Harga yang berlaku pada bulan berjalan dihitung berdasarkan rata-rata harga pada periode 25 bulan sebelumnya hingga 24 bulan berjalan, sehingga perubahan harga minyak hari ini baru akan memengaruhi evaluasi harga bulan berikutnya.
Kedua, badan usaha masih menjual stok BBM yang diperoleh ketika harga minyak dunia berada pada level tinggi selama periode konflik geopolitik beberapa bulan terakhir. Ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berada di atas Rp17.800 per dolar AS turut mengurangi dampak positif dari turunnya harga minyak mentah, karena biaya impor bahan baku tetap relatif tinggi.
Apabila harga minyak dunia mampu bertahan di kisaran US$76–80 per barel hingga akhir Juni dan tidak terjadi lonjakan baru akibat risiko geopolitik, peluang penurunan harga Pertamax pada evaluasi 1 Juli 2026 dinilai cukup besar. Berdasarkan simulasi keekonomian, harga Pertamax berpotensi turun ke kisaran Rp14.500–Rp15.000 per liter, meskipun besaran penyesuaian tetap akan bergantung pada rata-rata harga MOPS, pergerakan kurs rupiah, serta keputusan badan usaha sesuai ketentuan pemerintah.
Bagi konsumen, perkembangan ini menjadi sinyal positif bahwa penurunan harga minyak dunia mulai membuka ruang bagi penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Namun, mekanisme penetapan harga yang menggunakan rata-rata harga pasar dan mempertimbangkan stabilitas pasokan membuat perubahan harga tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan mengikuti siklus evaluasi yang telah ditetapkan pemerintah.
News
Fundamental Indonesia Dinilai Tetap Menjadi Penopang Rupiah
Pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen global dan arus modal asing, namun fundamental ekonomi serta ruang kebijakan dinilai masih menjadi modal penting menjaga stabilitas.
Monitorday.com – Nilai tukar rupiah menghadapi tekanan kuat pada perdagangan hari ini seiring meningkatnya gejolak pasar keuangan global. Dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sempat menyentuh level tertinggi secara intraday di kisaran Rp17.680 per dolar AS sebelum bergerak di sekitar Rp17.654,9. Tekanan tersebut terjadi bersamaan dengan pelemahan pasar saham domestik dan kenaikan imbal hasil obligasi, dipicu meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta ekspektasi inflasi yang masih tinggi.
Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor eksternal. Penolakan Amerika Serikat terhadap proposal perdamaian Iran kembali meningkatkan ketegangan geopolitik yang mendorong investor global mengalihkan dana ke aset-aset yang dianggap lebih aman, termasuk dolar AS. Di saat yang sama, sikap Federal Reserve yang masih mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi turut memperkuat mata uang dolar dan mempersempit daya tarik imbal hasil aset di negara berkembang.
Di pasar domestik, sentimen juga dipengaruhi oleh arus keluar modal asing setelah peninjauan indeks MSCI pada Mei 2026 yang menghapus sejumlah saham Indonesia dari indeks global. Kondisi tersebut mendorong aksi jual investor asing di pasar saham. Sepanjang pekan sebelumnya, arus keluar dana asing tercatat mencapai sekitar Rp3,2 triliun, sementara secara akumulatif sejak awal tahun mencapai lebih dari Rp56 triliun. Cadangan devisa Indonesia yang turun menjadi 146,2 miliar dolar AS pada April 2026 juga menjadi perhatian karena mencerminkan meningkatnya kebutuhan stabilisasi nilai tukar.
Meski demikian, ruang kebijakan Indonesia masih dinilai cukup memadai untuk menjaga stabilitas pasar. Pelaku pasar memperkirakan Bank Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kebijakan moneter, termasuk melalui kenaikan suku bunga acuan maupun optimalisasi instrumen stabilisasi rupiah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya tarik aset domestik sekaligus meredam volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek.
Di sisi lain, keputusan MSCI yang tetap mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market pada tinjauan aksesibilitas pasar 2026 memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan nasional. Status tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia masih dipandang memiliki akses pasar yang kompetitif bagi investor global, sehingga berpotensi membantu memulihkan kepercayaan pasar setelah tekanan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Para ekonom menilai pelemahan rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi dinamika global dibandingkan perubahan fundamental ekonomi domestik. Dengan inflasi yang relatif terkendali, sistem keuangan yang tetap terjaga, serta koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia, Indonesia dinilai memiliki kapasitas untuk menghadapi volatilitas eksternal. Apabila ketegangan geopolitik mereda dan arus modal asing mulai kembali masuk, tekanan terhadap rupiah berpotensi berangsur berkurang sehingga stabilitas pasar keuangan nasional dapat kembali menguat.
News
AS-Iran Damai: Harga Minyak Merosot-Selat Hormuz Dibuka
Kesepakatan damai AS-Iran memicu penurunan tajam harga minyak dunia. Analisis dampak pembukaan Selat Hormuz terhadap pasokan global dan implikasinya bagi ekonomi, termasuk di Indonesia.
Monitorday.com – Harga minyak dunia mengalami penurunan tajam setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri konflik yang berlangsung lebih dari tiga bulan serta membuka kembali Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi energi terpenting di dunia.
Mengutip laporan AFP, Kamis (18/6/2026), harga minyak mentah turun lebih dari 3 persen dalam perdagangan internasional. Pelemahan tersebut memperpanjang tren penurunan yang telah terjadi sejak kabar kesepakatan damai kedua negara mulai beredar pada akhir pekan lalu.
Kesepakatan tersebut disambut positif oleh pelaku pasar karena dinilai mampu meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang selama beberapa bulan terakhir menjadi salah satu faktor utama pendorong kenaikan harga energi global.
Selama konflik berlangsung, pasar dibayangi kekhawatiran atas kemungkinan terganggunya arus pasokan minyak dunia akibat ancaman penutupan Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis itu menjadi lintasan sekitar 20 persen perdagangan minyak global sehingga setiap gangguan dapat berdampak signifikan terhadap harga energi internasional.
Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, pasar memperkirakan distribusi minyak dari negara-negara kawasan Teluk akan kembali berjalan normal. Kondisi tersebut meningkatkan optimisme terhadap stabilitas pasokan minyak global dalam beberapa bulan ke depan.
Analis pasar menilai kesepakatan damai antara Washington dan Teheran juga mengurangi premi risiko (risk premium) yang sebelumnya melekat pada harga minyak akibat tingginya ketidakpastian geopolitik.
Selain memberikan sentimen positif bagi pasar energi, penurunan harga minyak berpotensi membantu perekonomian global melalui biaya energi yang lebih rendah. Kondisi ini dapat menekan tekanan inflasi, menjaga biaya transportasi dan logistik, serta membantu mengendalikan biaya produksi di berbagai sektor industri.
Bagi negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia, melemahnya harga minyak dunia berpotensi mengurangi beban impor energi dan menekan kebutuhan subsidi maupun kompensasi energi. Namun demikian, penurunan harga minyak global tidak otomatis diikuti oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Harga BBM nasional masih dipengaruhi sejumlah faktor lain, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kebijakan pemerintah, biaya distribusi, serta mekanisme penetapan harga yang berlaku.
Ke depan, pelaku pasar akan mencermati implementasi kesepakatan damai AS-Iran dan perkembangan produksi minyak negara-negara anggota OPEC+ guna mengukur keberlanjutan tren penurunan harga minyak dalam jangka menengah.
Sebelumnya, konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung lebih dari tiga bulan sempat memicu gejolak di pasar energi global. Kekhawatiran terhadap potensi krisis pasokan mendorong lonjakan harga minyak dan meningkatkan tekanan inflasi di sejumlah negara. Tercapainya kesepakatan damai kini menjadi sentimen positif yang memperkuat harapan terhadap stabilitas pasar energi dunia.
News
MSCI Pertahankan Indonesia sebagai Emerging Market
Keputusan MSCI mempertahankan Indonesia sebagai Emerging Market menjadi sinyal positif yang memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek pasar modal nasional.
Monitorday.com – Kekhawatiran pelaku pasar terhadap kemungkinan turunnya status pasar modal Indonesia akhirnya terjawab. Dalam Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis Jumat (19/6/2026), MSCI memutuskan tetap menempatkan Indonesia dalam kelompok Emerging Market. Keputusan ini menjadi kabar baik bagi pasar keuangan nasional karena menjaga posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi penting di kawasan.
Status tersebut sekaligus menghilangkan kekhawatiran akan potensi penurunan menjadi Frontier Market, yang sebelumnya dikhawatirkan dapat memicu keluarnya dana asing dari pasar saham domestik. Dengan tetap berada dalam kategori Emerging Market, Indonesia dinilai masih memiliki fondasi yang kuat untuk menarik minat investor institusi global yang menjadikan klasifikasi MSCI sebagai salah satu acuan investasi.
Dalam penilaiannya, MSCI memberikan apresiasi terhadap keterbukaan pasar Indonesia. Aspek persyaratan investor asing, batas kepemilikan asing (Foreign Ownership Limit/FOL), serta ketersediaan ruang kepemilikan asing (foreign room) memperoleh penilaian tertinggi. Selain itu, pembatasan arus modal juga dinilai sangat baik, mencerminkan kemudahan bagi investor dalam melakukan investasi maupun repatriasi dana.
Kemudahan registrasi investor, pembukaan rekening, serta kualitas regulasi pasar juga memperoleh nilai tertinggi. Dari sisi infrastruktur, layanan kustodian, penyimpanan efek, hingga aktivitas perdagangan dinilai telah memenuhi standar yang mendukung efisiensi transaksi di pasar modal Indonesia. Penilaian tersebut menunjukkan berbagai reformasi yang dilakukan otoritas pasar modal mulai memberikan hasil positif.
Meski demikian, MSCI masih memberikan sejumlah catatan untuk penyempurnaan. Liberalisasi pasar valuta asing, kesetaraan hak investor asing, serta transparansi arus informasi pasar dinilai masih perlu ditingkatkan agar daya saing Indonesia semakin kuat dibandingkan negara-negara emerging market lainnya. Perbaikan pada aspek tersebut diyakini akan semakin meningkatkan kepercayaan investor internasional.
Secara keseluruhan, keputusan MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market menjadi sinyal optimistis bagi perekonomian nasional. Di tengah dinamika ekonomi global, pengakuan ini memperlihatkan bahwa pasar modal Indonesia tetap memiliki daya tarik, stabilitas, serta prospek pertumbuhan yang mampu menjaga kepercayaan investor dan mendukung masuknya investasi asing ke dalam negeri.
News
Pemerintah Perkuat Jurus Hapus Kemiskinan
Pemerintah memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penciptaan kerja, ekonomi desa, dan perlindungan sosial berbasis data tunggal.
Monitorday.com– Pemerintah Indonesia memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang mencakup penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi pedesaan, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah memperluas akses pekerjaan bagi masyarakat rentan. Program padat karya, pelatihan vokasi, serta pengembangan wirausaha menjadi instrumen untuk membuka peluang kerja baru, terutama bagi masyarakat di desa dan sektor informal.
Pemerintah juga mendorong program Tenaga Kerja Mandiri atau TKM Pemula sebagai bagian dari penguatan kemandirian ekonomi. Program ini diarahkan untuk membangun ekosistem wirausaha baru agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu menciptakan pendapatan secara berkelanjutan.
Di tingkat desa, penguatan ekonomi dilakukan melalui pemberdayaan petani lokal, optimalisasi BUMDesa, serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi desa diharapkan menjadi simpul ekonomi baru yang membuka akses modal, memperkuat usaha masyarakat, dan menggerakkan ekonomi dari akar rumput.
Pemerintah juga mendorong pengembangan potensi lokal melalui program desa ekspor. Produk unggulan daerah didorong agar dapat masuk ke pasar yang lebih luas, sehingga desa tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga bagian dari rantai nilai ekonomi nasional dan global.
Selain penciptaan kerja dan penguatan desa, perlindungan sosial tetap menjadi pilar penting. Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis, serta subsidi iuran BPJS Kesehatan diarahkan untuk menekan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan.
Agar penyaluran bantuan lebih akurat, pemerintah memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Basis data ini menjadi rujukan dalam menentukan sasaran program kesejahteraan, subsidi, dan bantuan sosial sehingga intervensi negara dapat lebih tepat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Strategi pengentasan kemiskinan juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kolaborasi ini penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dari hulu hingga hilir.
Dengan kombinasi penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi desa, dan perlindungan sosial berbasis data, pemerintah berharap masyarakat miskin ekstrem dapat keluar dari kerentanan secara berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi rakyat.
News
Bahlil Pastikan Tak Ada Pemadaman Listrik, Pemerintah Fokus Amankan Pasokan Batu Bara
Pemerintah melalui Menteri Bahlil Lahadalia menjamin pasokan listrik nasional tetap aman tanpa pemadaman. Langkah strategis dilakukan untuk mengatasi tantangan pasokan batu bara PLN.
Monitorday.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Abdul Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada rencana pemadaman listrik dalam waktu dekat. Pemerintah, kata dia, terus berupaya menjaga keandalan pasokan listrik nasional, termasuk melalui penguatan dukungan finansial kepada PT PLN (Persero).
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
“Insya Allah tidak,” kata Bahlil saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan pemadaman listrik.
Menurutnya, rapat tersebut membahas berbagai aspek ketenagalistrikan, termasuk skema pembayaran subsidi dan kompensasi kepada PLN agar perusahaan listrik negara itu memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam menjamin pasokan listrik bagi masyarakat.
Bahlil menegaskan bahwa secara umum kondisi sektor ketenagalistrikan nasional berada dalam situasi yang terkendali dan tidak menghadapi persoalan serius.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PLN.
Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Hingga saat ini, PLN telah mengamankan kontrak pasokan sebesar 134 juta ton, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 18 hingga 20 juta ton.
Kendala utama berasal dari pasokan batu bara kalori menengah dengan kualitas sekitar 5.200 kcal/kg GAR yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik.
Menurut Bahlil, sejumlah perusahaan tambang kurang berminat memasok batu bara jenis tersebut ke PLN karena harga yang ditetapkan melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) hanya sebesar 70 dolar AS per ton. Nilai tersebut jauh di bawah Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode pertama Juni 2026 yang mencapai 121,83 dolar AS per ton.
“Masalahnya ada pada selisih harga. Harga jual ke PLN dinilai kurang menarik bagi perusahaan tambang sehingga pasokan batu bara kalori menengah menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Kementerian ESDM membentuk tim khusus pengadaan batu bara kalori menengah yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pihak terkait melakukan koordinasi penuh dalam menjamin ketersediaan pasokan energi bagi pembangkit listrik nasional.
Bahlil berharap kehadiran tim lintas instansi itu dapat memperkuat transparansi, menyatukan data, dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara PLN.
“Kita ingin semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan bekerja dengan data yang sama. Yang paling penting adalah memastikan pelayanan terbaik bagi negara dan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah optimistis kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik dapat dipenuhi sehingga pasokan listrik nasional tetap aman dan andal di tengah meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri.
News
Pemerintah Siapkan Stimulus Baru, Airlangga: Bukan BLT Tunai
Pemerintah siapkan stimulus non-BLT bagi masyarakat menengah ke bawah. Fokus pada program magang untuk menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi global.
Monitorday.com – Pemerintah tengah mematangkan paket stimulus ekonomi baru yang ditujukan bagi masyarakat berpendapatan menengah bawah, khususnya kelompok desil 4 ke bawah. Kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global dan kenaikan harga energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Abdul Airlangga Hartarto mengatakan skema bantuan yang sedang dirancang tidak akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), melainkan melalui mekanisme lain yang dinilai lebih tepat sasaran.
“Stimulus yang kita siapkan untuk kelas menengah ke bawah, desil 4 ke bawah. Ini sedang dipersiapkan. BLT untuk yang bawah, tidak berbentuk cash,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Pemerintah menyiapkan stimulus tersebut sebagai langkah mitigasi terhadap berbagai risiko ekonomi yang berpotensi memengaruhi konsumsi rumah tangga.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, serta ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi global.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya mengingatkan bahwa konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, terutama yang berkaitan dengan jalur strategis Selat Hormuz, dapat mengganggu rantai pasok energi dunia dan memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan meminta pemerintah mewaspadai tren kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi membebani kondisi fiskal negara.
Selain kelompok berpendapatan rendah, pemerintah juga menyiapkan langkah khusus bagi masyarakat kelas menengah yang dinilai mulai merasakan dampak kenaikan biaya hidup, tetapi tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial.
Salah satu program yang akan diperkuat adalah program magang nasional untuk meningkatkan peluang kerja dan pengembangan keterampilan.
“Kelas menengah, salah satu program yang sedang kami dorong kembali adalah program magang yang mulai digencarkan pada Juni ini,” kata Airlangga.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan kondisi yang dihadapi kelompok kelas menengah saat ini. Mereka tidak menerima bantuan sosial, tetapi tetap harus menanggung kenaikan biaya transportasi, kebutuhan pangan, pendidikan, hingga cicilan kredit.
Kepala Pusat Makroekonomi Indef, Rizal Taufikurrahman, menilai kelas menengah saat ini berada dalam posisi yang cukup rentan karena tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang dapat langsung mengurangi beban pengeluaran masyarakat, seperti peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), subsidi transportasi, atau bentuk dukungan biaya hidup lainnya.
Ia menilai langkah tersebut lebih efektif dibandingkan bantuan tunai jangka pendek dalam menjaga konsumsi rumah tangga dan stabilitas ekonomi.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah memastikan berbagai program subsidi energi, termasuk BBM bersubsidi dan implementasi program biodiesel B50, tetap dipertahankan guna menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Sementara itu, data Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatannya. Porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi tercatat menurun menjadi 71,6 persen, mencerminkan meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk menahan pengeluaran.
Melalui stimulus yang tengah disiapkan tersebut, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan perlambatan konsumsi rumah tangga dapat diminimalkan, terutama bagi kelompok yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi global.
