Jakarta [MONITORDAY] – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memulai safari rapat kerja maraton di 44 kecamatan se-DKI Jakarta pada Selasa, 3 November 2026. Rangkaian kunjungan kerja ini diawali di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dan ditargetkan rampung seluruhnya dalam waktu tiga bulan.

“Memang saya merencanakan mudah-mudahan 44 kecamatan itu akan selesai kurang lebih dalam waktu 3 bulan,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Langkah jemput bola ini sengaja diambil untuk memetakan secara presisi berbagai kendala dan persoalan di tingkat bawah yang selama ini tersumbat atau belum tersampaikan ke meja pimpinan tertinggi Pemprov DKI. Pramono menegaskan, tujuan utamanya adalah untuk langsung mengurai masalah di lokasi.

“Saya ingin mengetahui itu dan sekaligus memecahkan di tempat kecamatan yang bersangkutan,” kata Pramono.

Ia juga menekankan bahwa mekanisme pemetaan masalah dalam safari ini berbeda dengan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun jaring aspirasi yang biasa dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

“Dan ini pasti berbeda dengan Musrenbang, dan juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD, karena ini persoalan-persoalan yang menyangkut pemerintahan sendiri,” tutur Pramono.

Melalui rapat maraton di tingkat akar rumput ini, Pramono berharap seluruh masalah yang mengendap di lapangan tidak sekadar teridentifikasi, melainkan bisa langsung dicarikan solusi konkret saat itu juga.

“Sehingga dengan demikian mudah-mudahan persoalan-persoalan yang selama ini berhenti pada level kecamatan itu akan bisa diketahui, dipecahkan, dicari solusinya, dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi masyarakat pada level kecamatan,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, agenda ini dipimpin langsung oleh Gubernur Pramono Anung bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Pramono juga memboyong jajaran wali kota, bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga para asisten gubernur ke lokasi.

Melalui forum ini, para lurah serta jajaran aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan diberikan ruang seluas-luasnya untuk memaparkan langsung persoalan wilayah mereka di hadapan gubernur.

“Mulai bulan depan ini, mulai bulan November ini, saya akan mulai mengadakan rapat di kecamatan-kecamatan yang ada di Jakarta. Ada 44 kecamatan, mereka yang menjadi tuan rumah rapatnya di kecamatan yang dipimpin secara langsung oleh gubernur dan Pak Sekda,” pungkas Pramono.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Selasa (13/11/2026) di Istana Merdeka, Jakarta. 

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan program bioetanol E20.

“Saya kebetulan dari sektor energi. Bapak Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita,” jelasnya. 

Menurut Bahlil, pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol mulai dari E20 hingga E50. Implementasi program tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. 

“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM. Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tau ujungnya ke mana,” katanya. 

Selain pengembangan energi berbasis nabati, pemerintah juga berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak atau storage di sejumlah wilayah Sumatra. Menurut Bahlil, pembangunan fasilitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas cadangan minyak nasional. 

“Di samping itu kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa studi kelayakan pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut telah rampung. Pemerintah, menurutnya, akan mulai melakukan peninjauan lokasi pada akhir tahun ini, termasuk melakukan pengecekan terhadap aspek keamanan. 

“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” tegasnya.

Melalui pengembangan bioetanol, keberlanjutan biodiesel B50, dan penguatan cadangan minyak strategis, pemerintahan Presiden Prabowo terus membangun fondasi ketahanan energi yang lebih kuat. Indonesia harus semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya, semakin tangguh menghadapi gejolak dunia, dan semakin mampu menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong penguatan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar mampu mengambil peluang kerja di sektor caregiver, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berkarakter dalam merespons meningkatnya kebutuhan layanan pendampingan warga lanjut usia di berbagai negara.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa fenomena aging society atau meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia telah menjadi realitas di sejumlah negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Singapura. Kondisi tersebut turut membuka kebutuhan tenaga profesional di bidang perawatan dan pendampingan warga lanjut usia.

Peluang ini telah terlihat dari kiprah lulusan SMK Indonesia di dunia kerja internasional. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, beberapa waktu terakhir, Menteri Mu’ti bercerita bahwa ia menghadiri pelepasan sekitar tiga ribu lulusan SMK yang sebagian besar dipersiapkan untuk bekerja di Jepang. Mayoritas di antara mereka akan berkarier sebagai caregiver, baik di rumah sakit maupun layanan pendampingan di kediaman.

Menurutnya, profesi caregiver tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan teknis. Para tenaga pendamping juga perlu memiliki kemampuan berkomunikasi, mendengarkan secara empatik, memahami kondisi psikologis, serta menghormati kemandirian dan martabat warga lanjut usia. Pemahaman terhadap budaya, kebiasaan, dan sistem hukum negara tujuan dikatakan Mu’ti juga menjadi bekal penting.

“Caregiver harus mampu memberikan pelayanan tanpa membuat orang yang didampingi merasa tidak berdaya. Ada keterampilan mendengarkan, kesabaran, empati, dan kemampuan memahami kebutuhan setiap individu yang harus dibangun,” pesannya.

Mendikdasmen juga menekankan bahwa warga lanjut usia bukan semata-mata kelompok yang membutuhkan pelayanan. Banyak di antara mereka tetap sehat, produktif, memiliki pengalaman, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan perlu menempatkan mereka sebagai individu yang tetap memiliki potensi, hak, dan ruang untuk berkembang.

Kemendikdasmen mendorong satuan pendidikan SMK untuk memperkuat pembekalan calon tenaga caregiver melalui pelatihan yang komprehensif, mencakup kompetensi teknis, psikologis, sosial, dan lintas budaya. Penyiapan lulusan juga diarahkan pada penempatan profesional di rumah sakit maupun lembaga layanan yang berbadan hukum.

Melalui penguatan pendidikan vokasi tersebut, Kemendikdasmen berharap lulusan SMK Indonesia semakin mampu menjawab kebutuhan pasar kerja global sekaligus membawa keunggulan karakter bangsa yang santun, sabar, peduli, dan memiliki semangat melayani. 

Monitorday.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melibatkan seluruh lurah dalam agenda rapat internal di 44 kecamatan guna menjaring dan mendengarkan langsung berbagai keluhan serta persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan akurasi data lapangan secara faktual di tengah mencuatnya tren penurunan intensitas aduan warga melalui kanal aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

"Lurah adalah ujung tombak pemerintahan paling bawah karena di tingkat lurah ada begitu banyak perizinan, regulasi yang ada di tingkat itu; dan sering kali, lalu, misalnya, kalau dulu, ya — kalau sekarang saya dengar sudah jarang — ketidakpuasan publik sering terjadi di tingkat itu (kelurahan)," ujar Pramono di Jakarta Pusat.

Pramono menilai penyusutan frekuensi laporan masyarakat di JAKI semestinya menjadi indikasi perbaikan masalah publik, tetapi pemerintah daerah tetap berkewajiban memverifikasi fakta objektif di tengah warga.

"Jangan hanya melaporkan yang baik-baik saja. Saya ingin tahu langsung dari bawah," tutur Pramono.

Agenda rapat koordinasi komprehensif tersebut dijadwalkan berlangsung mulai awal November dengan mekanisme bergilir di 44 kecamatan sebagai tuan rumah.

Monitorday.com – Perusahaan kecerdasan buatan Anthropic mengalokasikan anggaran keamanan sebesar 2,75 juta dolar AS untuk melindungi salah satu pendiri sekaligus Chief Executive Officer Dario Amodei sepanjang 2025. Biaya pengawalan tersebut tercatat melampaui empat kali lipat dari gaji pokok tahunannya yang bernilai 654.167 dolar AS.

Berdasarkan berkas penawaran umum perdana yang dirilis ke publik, perusahaan juga mengeluarkan 1,29 juta dolar AS untuk proteksi pribadi, pengamanan rumah, serta transportasi bagi sang adik yang menjabat sebagai presiden perusahaan, Daniela Amodei. Selain itu, terdapat biaya tambahan senilai 97.055 dolar AS untuk fasilitas penerbangan sewaan pribadi bagi Dario Amodei demi pemenuhan protokol keselamatan.

Dewan direksi Anthropic memutuskan penerapan sistem pengamanan 24 jam tanpa henti bagi keluarga pendiri setelah mempertimbangkan kajian risiko keamanan dan eskalasi sorotan publik. Langkah proteksi menyeluruh ini mencakup penyediaan pengawal pribadi, pengawasan kediaman, serta armada kendaraan khusus lengkap dengan pengemudi profesional.

"Meningkatnya perhatian publik terhadap AI telah meningkatkan risiko keamanan fisik dan informasi, dan kami telah mengalami ancaman terhadap keselamatan karyawan serta upaya untuk memperoleh informasi rahasia melalui sarana fisik atau digital."

Sejumlah ancaman nyata terhadap keselamatan staf dan eksekutif perusahaan mulai mencuat ke ruang publik dalam beberapa bulan terakhir. Pada April, seorang pria tak dikenal berhasil menyelinap ke lobi kantor pusat di San Francisco dan memperingatkan petugas bahwa salah satu pimpinan puncak akan dibunuh, diikuti ancaman daring terhadap keluarga karyawan dari seorang pelamar kerja bermasalah.

Rentetan insiden keamanan berlanjut pada Juni ketika seorang pelanggan yang menuntut pengembalian dana mengancam akan mendatangi kantor perusahaan sambil membawa senjata api. Berbagai peristiwa teror tersebut menegaskan tingginya risiko fisik yang kini membayangi para pengembang teknologi mutakhir di tengah pesatnya perkembangan industri kecerdasan buatan.

Monitorday.com – Perusahaan penyedia rekam medis elektronik, athenahealth, resmi membuka akses data kesehatan pasien ke asisten kecerdasan buatan eksternal. Integrasi perdana ini menggandeng Claude milik Anthropic melalui solusi server baru bernama athenaPatient MCP guna memberikan analisis personal berbasis riwayat klinis pasien.

Melalui protokol penghubung tersebut, pasien dapat mengotentikasi akun menggunakan kredensial portal athenahealth serta memegang kendali penuh atas informasi yang boleh diakses. Pengembang memastikan seluruh kredensial pengguna tidak dibagikan langsung kepada Claude dan informasi tetap terenkripsi demi menjamin keamanan data pribadi.

"Setelah koneksi terbentuk dan pasien menyetujui jenis data apa yang ingin mereka bagikan, selebihnya adalah urusan antara Claude dan pasien," ujar Chief Product and Operations Officer athenahealth, Paul Brient. "Pada intinya, ini bertujuan membantu pasien memperoleh manfaat nyata dari data layanan kesehatan mereka sendiri."

Langkah ini diambil seiring tren masyarakat yang kian masif memanfaatkan teknologi generatif guna menafsirkan hasil laboratorium hingga instruksi obat. Menanggapi tantangan tata kelola informasi medis, athenahealth membatasi akses athenaPatient MCP hanya bagi asisten cerdas yang tidak memanfaatkan data pasien untuk melatih model kecerdasan buatan mereka.

"Kami juga mendorong pasien untuk meninjau kebijakan privasi dan penggunaan data dari layanan apa pun yang mereka pilih untuk digunakan. Data layanan kesehatan layak mendapatkan standar tata kelola yang lebih tinggi daripada kebanyakan informasi, dan kami telah mendekati pekerjaan ini dengan prinsip tersebut," tutur Brient.

"Claude adalah koneksi pertama yang kami aktifkan untuk athenaPatient MCP, tetapi ini tidak dimaksudkan untuk menjadi satu-satunya," kata Brient. "Anthropic telah menjadi mitra kolaborasi peluncuran yang kuat karena pendekatannya terhadap pengembangan AI yang bertanggung jawab. Namun strategi kami tidak dibangun di sekitar satu model AI tertentu. Lanskap AI bergerak sangat cepat, dengan model dan alat baru yang masuk ke pasar hampir setiap pekan. Kami merancang athenaPatient MCP dengan mempertimbangkan realitas tersebut dan membangunnya di atas Model Context Protocol yang telah menjadi norma industri untuk interoperabilitas AI."

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia mematangkan langkah strategis penataan perdagangan komoditas dengan mewajibkan seluruh ekspor sumber daya alam strategis berjalan melalui mekanisme satu pintu di bawah naungan PT Danantara Sumberdaya Indonesia mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan terpusat ini dirancang guna memangkas perantara dan jalur logistik internasional, sehingga pengiriman komoditas unggulan nasional dapat langsung ditujukan ke negara pembeli demi menjaga transparansi nilai tambah ekonomi.

"Bagus, kami dengan DSI koordinasi bagus. Kami akan lewat satu pintu, lewat DSI," ujar Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Penerapan skema satu pintu tersebut ditujukan untuk meniadakan rute transit luar negeri yang selama ini dinilai berpotensi menguras nilai ekonomi komoditas tambang dan mineral Indonesia.

"Tidak perlu lagi lewat transit-transit di mana, bisa langsung ke negara tujuan," tegas Bahlil.

Kebijakan strategis ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, dengan masa transisi yang berlangsung mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Desember 2026 sebelum diberlakukan penuh.

Monitorday.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengeluarkan 82 saham dari dasar perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kebijakan ini diambil guna menjawab kekhawatiran penyedia indeks global MSCI terhadap transparansi dan tata kelola pasar modal domestik.

Saham-saham yang dikeluarkan tersebut diklasifikasikan memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Langkah pembersihan konstituen indeks ini mulai diberlakukan efektif untuk mendorong integritas pergerakan IHSG.

Melalui keputusan tersebut, jumlah konstituen IHSG mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Total emiten yang aktif dihitung dalam pergerakan indeks acuan nasional tersebut kini terpangkas dari 963 emiten menjadi 881 emiten.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar turut terdepak dari jajaran konstituen akibat regulasi baru ini. Beberapa nama emiten besar yang tidak lagi dimasukkan dalam perhitungan mencakup DCI Indonesia, Bayan Resources, hingga Barito Renewables Energy.

Penyesuaian konstituen ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan bursa untuk menyajikan data pergerakan pasar yang lebih akurat, likuid, dan dapat diandalkan oleh para pelaku pasar.

Dengan terbitnya aturan baru tersebut, pasar modal Indonesia diharapkan dapat memenuhi standar internasional serta memberikan perlindungan dan iklim investasi yang lebih sehat bagi para investor global maupun lokal.

Monitorday.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluruskan kabar rencana penerapan pajak digital pada 9 November 2026 yang disebut-sebut menyasar transaksi transfer perbankan. DJP menegaskan, kebijakan tersebut bukan pajak baru dan tidak serta-merta membebani transfer uang pribadi maupun remitansi masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, kebijakan yang dimaksud merupakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem ini dirancang untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri agar lebih tertib, adil, dan berbasis teknologi.

Inge menegaskan, SPP-TDLN tidak mengubah tarif PPN maupun menjadikan seluruh transaksi luar negeri sebagai objek pajak. Pemungutan hanya berlaku terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, mencegah pemungutan ganda, menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan data dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Inge dalam keterangan tertulis, Senin (2/11).

DJP juga menepis kekhawatiran masyarakat terkait pajak transfer bank. Menurut Inge, transfer dana perbankan, pengiriman uang pribadi, maupun remitansi tidak otomatis dikenai PPN melalui sistem tersebut.

SPP-TDLN justru difokuskan untuk memastikan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen Indonesia dapat dipungut sesuai ketentuan. Bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk akan membantu mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria objek PPN.

Selain itu, sistem ini dirancang untuk menghindari pemungutan pajak berganda. Jika PPN atas transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

“SPP-TDLN dirancang untuk mencegah pemungutan ganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN,” jelas Inge.

Dari sisi konsumen, mekanisme ini diharapkan menyederhanakan administrasi perpajakan. Masyarakat tidak perlu mengurus sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas layanan digital luar negeri yang memang wajib dipungut pajak.

DJP menyebut penerapan sistem tersebut telah melalui pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Pengujian mencakup kesiapan teknologi, proses bisnis, pertukaran data, hingga integrasi dengan lembaga yang terlibat dalam pemungutan pajak.

Pada tahap awal, 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer dalam penyelenggaraan SPP-TDLN. Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi sebelum ditetapkan secara resmi.

DJP akan mengumumkan penunjukan lembaga tambahan melalui kanal resmi setelah seluruh tahapan persiapan rampung.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah berencana menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Kebijakan tersebut disebut akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, hingga perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Hashim bahkan menyebut platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan dilibatkan dalam pemungutan serta penyetoran pajak yang selama ini belum tertagih.

“Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Hashim, pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi, hingga kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dari berbagai transaksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Langkah tersebut, lanjutnya, diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Hashim menilai rasio penerimaan negara Indonesia yang mencakup pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih relatif rendah, yakni sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Monitorday.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menjangkau puluhan juta penerima manfaat, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam skala besar. Hingga akhir Oktober 2026, program andalan pemerintah ini telah melibatkan sekitar 1,03 juta pekerja dan lebih dari 80.000 pemasok lokal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, MBG kini telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat. Dari total 27.485 dapur yang beroperasi, sebanyak 26.723 dapur telah berhasil diverifikasi.

“Program ini sendiri secara keseluruhan telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat serta melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja dan lebih dari 80.000 pemasok lokal dari kalangan UMKM,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Di tengah ekspansi program yang masif, BGN menegaskan keselamatan pangan tetap menjadi prioritas utama. Sudaryono mengingatkan bahwa setiap insiden keamanan pangan, sekecil apa pun, tidak boleh dianggap remeh, terlebih karena mayoritas penerima manfaat merupakan anak-anak.

“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak-pun (yang mengalami insiden akibat keamanan pangan) masih terlalu banyak,” ujarnya.

BGN mencatat, sejak MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, pengelolaan program mengalami perubahan signifikan. Pada tahap awal, hanya sekitar 700 tenaga kerja yang harus mengendalikan operasional kurang lebih 27.000 dapur dengan dukungan infrastruktur yang masih terbatas.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan BGN memperketat pengawasan operasional. Langkah pembenahan dilakukan melalui penutupan ribuan dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan serta penerapan sanksi terhadap pengelola yang melanggar ketentuan.

Salah satu bentuk pengetatan pengawasan adalah penghentian pencairan dana bagi dapur yang tidak melaporkan penggunaan anggaran harian secara transparan.

Ke depan, BGN mendorong transformasi melalui skema MBG 2.0. Dalam tahap ini, perluasan jangkauan program harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola, mulai dari standar kebersihan dapur, pengawasan operasional, hingga mutu makanan yang diterima masyarakat.

BGN menegaskan, keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah penerima manfaat maupun tenaga kerja yang terserap. Keamanan, kualitas makanan, dan akuntabilitas pengelolaan menjadi faktor penting untuk memastikan program tersebut mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.