Monitorday.com – Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (27/02/2026), Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa berbagai kebijakan konkret telah dijalankan guna mendukung program peningkatan tersebut. 

Menurut Seskab, salah satu langkah signifikan adalah kenaikan insentif bagi guru honorer. Meski secara kewenangan guru honorer berada di bawah pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memberikan tambahan insentif kepada guru sebagai bentuk dukungan. 

“Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” ucap Seskab di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. 

Selain itu, pemerintah juga menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan penghargaan terhadap profesi guru. 

Tak hanya menaikkan nominal, Seskab mengatakan bahwa pemerintah juga membenahi sistem penyaluran tunjangan. Jika sebelumnya dana ditransfer ke pemerintah daerah dan diterima guru setiap tiga bulan, kini atas instruksi Presiden, tunjangan tersebut disalurkan langsung ke rekening guru setiap bulannya. 

“Tahun lalu, Presiden memberi instruksi, agar setiap bulan, itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan. Tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen,” katanya. 

Lebih lanjut, Seskab menegaskan bahwa seluruh program pendidikan di Indonesia tetap berjalan dan berfokus pada siswa, sekolah, dan guru.

“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” tandasnya.

Monitorday.com – Sejumlah negara Eropa mulai meminta warganya segera meninggalkan Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan dan rencana serangan Amerika Serikat (AS) terhadap negara tersebut. Peringatan perjalanan juga diperluas ke sejumlah negara lain di Timur Tengah, termasuk Israel dan Lebanon.

Pemerintah Belgia, Jumat (27/2/2026), mendesak warganya untuk menghindari perjalanan ke Iran, Israel, dan Lebanon. Warga Belgia yang saat ini berada di Iran juga diminta segera meninggalkan negara itu.

Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prévot, melalui pernyataan di media sosial X menegaskan pentingnya kewaspadaan.

“Mengingat situasi yang tidak stabil di kawasan selama beberapa hari terakhir, saya ingin mengulangi peringatan perjalanan yang saat ini berlaku serta menyarankan semua warga Belgia di kawasan untuk tetap waspada, mengikuti instruksi otoritas setempat, dan berkonsultasi dengan nasihat perjalanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.

Langkah serupa diambil oleh pemerintah Italia. Kementerian Luar Negeri Italia menegaskan kembali peringatan yang telah dikeluarkan beberapa pekan terakhir, meminta warga negaranya meninggalkan Iran serta meningkatkan kewaspadaan di Israel.

“Kementerian Luar Negeri menegaskan peringatan yang telah dikeluarkan selama beberapa pekan kepada warga Italia di Iran untuk meninggalkan negara itu dan untuk berhati-hati di seluruh wilayah karena kemungkinan aktivitas militer baru,” demikian bunyi pernyataan resmi.

Italia juga mengimbau warganya untuk menghindari perjalanan ke Irak dan Lebanon. Pemerintah setempat menyebut situasi keamanan kawasan tetap bergejolak dan seluruh kedutaan besar Italia di wilayah tersebut berada dalam status siaga tinggi.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yunani turut mengimbau warganya agar menghindari kunjungan yang tidak mendesak ke Israel, wilayah Palestina, dan Iran.

Pemerintah Polandia juga mengeluarkan peringatan melalui media sosial X, menyebut situasi keamanan di Timur Tengah tidak stabil dengan risiko eskalasi yang tinggi.

“Risiko eskalasi tinggi. Wilayah udara untuk lalu lintas sipil mungkin ditutup. Kepulangan melalui udara mungkin tidak mungkin atau sangat terhambat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia.

Warga Polandia yang berada di Iran, Lebanon, dan Israel diminta mengamankan aset keuangan, selalu membawa paspor, ponsel, serta obat-obatan dasar untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Meningkatnya peringatan perjalanan dari sejumlah negara Eropa ini menandai kekhawatiran internasional atas potensi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang.

Monitorday.com-Indonesia kembali menunjukkan peran aktifnya di panggung internasional melalui rangkaian pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara guna membahas isu-isu strategis kawasan. Fokus utama pembahasan adalah mendorong perdamaian di Gaza melalui solusi dua negara serta memperkuat koordinasi antarnegara di kawasan Timur Tengah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diplomasi Indonesia dalam merespons dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Pertemuan tersebut dilakukan dalam konteks meningkatnya ketegangan di Gaza yang berdampak luas terhadap stabilitas kawasan. Dalam forum-forum bilateral dan multilateral, Indonesia menegaskan pentingnya penyelesaian konflik berdasarkan prinsip keadilan dan hukum internasional. Solusi dua negara kembali ditegaskan sebagai jalan damai yang realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

Selain isu perdamaian, lawatan ini juga membahas penguatan kerja sama ekonomi dan politik antarnegara Timur Tengah. Sejumlah kesepahaman dan komitmen kerja sama berhasil dicapai, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun penguatan kemitraan strategis jangka panjang. Kerja sama tersebut mencakup bidang perdagangan, investasi, energi, serta pembangunan berkelanjutan.

Menurut situs presiden yang dikutip sebagai sumber, langkah diplomasi ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mengedepankan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia berupaya memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang yang menjembatani dialog dan mendorong stabilitas kawasan, tanpa terjebak dalam blok-blok kekuatan tertentu.

Upaya ini juga memiliki dimensi strategis bagi kepentingan nasional. Dengan memperkuat hubungan bilateral dan regional, Indonesia tidak hanya berkontribusi pada perdamaian dunia, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Diplomasi aktif ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam percaturan geopolitik global sekaligus mitra terpercaya bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com– Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan agar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja tidak dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Usulan ini diajukan dengan alasan kebijakan pemotongan pajak memberatkan buruh, terutama karena mekanisme pembayaran THR sering digabung dengan gaji bulanan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usulan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya belum mendengar langsung mengenai permintaan itu. Purbaya menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai THR, termasuk aspek pajaknya dan pencairannya, akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Saya nggak pernah dengar (permintaan itu). Saya tunggu petunjuk Pak Prabowo,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan, “Nanti begitu presiden pulang mungkin Presiden akan umumkan.”

Sebelumnya, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, secara tegas menyampaikan desakan tersebut. “Partai Buruh dan KSPI mendesak, mulai tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, THR tidak dipotong pajak PPh 21, atau pajak penghasilan 21,” kata Iqbal.

Iqbal menjelaskan dampak penggabungan THR dengan gaji. “Kenapa dipotong pajak? THR itu biasanya digabungkan pembayarannya oleh perusahaan bersama gaji. Sehingga pendapatan penghasilan itu menjadi besar. Katakanlah gaji 1 bulan ditambah THR dari perusahaan 1 bulan, dapat 2 bulan,” jelasnya, menambahkan bahwa skema ini menyebabkan buruh yang seharusnya tidak terkena pajak justru wajib membayar PPh 21.

Monitorday.com – Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan tata kelola data yang lebih terintegrasi, mutakhir, dan akuntabel, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka memperkuat akurasi dan pemutakhiran data-data pendidikan nasional di kantor Kemendikdasmen, Jakarta pada Kamis (26/2). 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Karena itu, kolaborasi dengan BPS menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas dan validitas data pendidikan terus meningkat.

“Kami berkomitmen untuk ke depan bekerja sama secara lebih intensif dalam memperbarui data-data pendidikan. Ini menjadi bagian dari upaya kita melakukan semacam sensus pendidikan secara berkala agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data yang akurat,” ujar Menteri Mu’ti.

Menteri Mu’ti menyampaikan jika melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) yang mengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kemendikdasmen selama ini telah melakukan pengumpulan dan pengolahan data satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Namun demikian, dinamika di lapangan menuntut adanya pembaruan data yang lebih cepat dan sistematis.

“Pengunggahan data melalui Dapodik memungkinkan satuan pendidikan melakukan pembaruan (update) secara berkala. Hal ini penting mengingat kondisi sekolah sangat dinamis, misalnya adanya guru yang memasuki masa pensiun, mutasi, maupun perubahan data lainnya. Karena itu, integrasi dan sinkronisasi data dengan BPS diharapkan dapat meminimalkan ketidaksesuaian tersebut.” ujar Menteri Mu’ti.

Kerja sama tersebut menjadi langkah konkret memperkuat sistem satu data pendidikan nasional, sekaligus memastikan setiap kebijakan, baik terkait perencanaan kebutuhan guru, penganggaran, maupun program intervensi Pendidikan harus berdasarkan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas penandatanganan nota kesepahaman antara BPS dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang selama ini terjalin dengan baik akan semakin diperkuat melalui MoU tersebut sebagai landasan formal untuk memperluas dan memperdalam sinergi kedua lembaga.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi yang sudah berjalan sangat baik. Nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini akan menjadi pengikat untuk memperkuat kerja sama ke depan, khususnya dalam memastikan data pendidikan yang semakin akurat dan berkualitas,” ujar Amalia.

Sebagai tindak lanjut, BPS bersama Kemendikdasmen akan melaksanakan evaluasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) melalui pendataan lengkap terhadap sekitar 457.000 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di seluruh Indonesia. Menurutnya, pekerjaan tersebut merupakan tugas besar namun sangat strategis dalam memperkuat basis kebijakan pendidikan nasional. “Kami siap melaksanakan evaluasi ini. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data pokok pendidikan, kita sekaligus dapat melakukan pembaruan basis data yang selama ini menjadi rujukan berbagai analisis dan perumusan kebijakan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan jika evaluasi akan dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis gawai. Sistem ini memungkinkan data terkirim secara langsung dan meminimalkan potensi kesalahan akibat proses manual.

Selain itu, BPS juga akan memastikan standar metodologi, pengorganisasian lapangan, pengendalian mutu, serta proses verifikasi berjalan sesuai kaidah statistik yang berlaku. Dengan jaringan BPS di seluruh Indonesia, pelaksanaan pendataan diyakini dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan secara komprehensif.

Kemendikdasmen optimistis, dengan sinergi bersama BPS, tata kelola data pendidikan Indonesia akan semakin kuat dan mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas serta berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Tanah Air.

Monitorday.com – Dalam rangka Ramadan dan menjelang perayaan HUT ke-56 pada 1 Juli 2026, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)menggelar program Safari Ramadan di sejumlah daerah. Kegiatan ini diisi dengan pembagian paket sembako gratis, santunan anak yatim piatu, serta bantuan perlengkapan ibadah untuk musala.

Plt. Direktur Utama Jamkrindo, Abdul Bari, mengatakan Safari Ramadan merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen perusahaan untuk hadir di tengah masyarakat, sejalan dengan tema Ramadan tahun ini, ‘Menjalin Silaturahmi Sepenuh Hati, Berbagi Kebaikan di Bulan Suci’.

“Kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako dan santunan yatim piatu merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan sebagai bentuk aksi kepedulian sosial. Semoga bantuan ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Safari Ramadan dilaksanakan di 11 unit kerja Jamkrindo yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Jakarta, Malang, Gorontalo, Tegal, Sukabumi, Mataram, Palangkaraya, Batam, dan Bengkulu.

Di Gorontalo, Jamkrindo menyalurkan 100 paket sembako, santunan kepada 49 anak yatim piatu, serta 150 paket perlengkapan ibadah untuk empat musala. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Abdul Bari bersama Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Ivan Soeparno kepada perwakilan Yayasan Marhamah.

Secara nasional, Jamkrindo menyalurkan total 5.600 paket sembako gratis, santunan kepada 608 anak yatim piatu, serta 5.600 paket perlengkapan ibadah untuk musala.

“Semoga kegiatan Safari Ramadan ini dapat menjadi penambah rasa syukur bagi kita semua serta semakin mempererat silaturahmi antara Jamkrindo dan masyarakat. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata dan keberkahan bagi sesama,” ujar Abdul Bari.

Sementara itu Ketua Yayasan Marhamah, Djabir H. Pano, mengapresiasi bantuan tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Jamkrindo atas bantuan yang diberikan. Semoga Jamkrindo semakin sukses dan terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Melalui Safari Ramadan ini, Jamkrindo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto membagikan momen kebersamaannya saat berbuka puasa dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Istana Qasr Al Bahr, Abu Dhabi.

Momen tersebut diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet dan akun pribadi Presiden Prabowo pada Jumat (27/2/2026) dini hari. Dalam foto yang dibagikan, kedua kepala negara tampak duduk berdampingan di area terbuka yang menjadi lokasi berbuka puasa bersama.

Prabowo dan Sheikh Mohamed bin Zayed—yang akrab disapa MBZ—terlihat berada di bagian tengah, sementara sejumlah pimpinan UEA lainnya duduk berhadapan dengan kedua pemimpin tersebut.

“Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, saya berkesempatan berbuka puasa bersama Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Mohamed bin Zayed Al Nahyan,” tulis Prabowo dalam keterangan unggahannya.

Ia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan UEA. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama strategis kedua negara di berbagai bidang.

“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat persahabatan serta memperkuat kerja sama strategis Indonesia dan UEA bagi kesejahteraan rakyat kedua bangsa,” ujarnya.

Hubungan Indonesia dan UEA selama ini dikenal erat, khususnya dalam kerja sama investasi, energi, dan pembangunan. Pertemuan di bulan Ramadan ini pun dinilai semakin mengukuhkan komitmen kedua negara dalam memperdalam kemitraan yang saling menguntungkan.

Monitorday.com – Setiap pembangunan yang dilakukan Muhammadiyah semata-mata untuk mencari rida Allah SWT dan memajukan kehidupan bangsa. Karena itu, pembangunan tidak boleh dilakukan secara serampangan, termasuk dalam meraih keberhasilan.

Demikian di sampaikan oleh Ketu Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Ketum PP Muhammadiyah) Prof Haedar Nashir di Universitas Muhammadiyah Tangerang,, belum lama ini.

“Bagi Muhammadiyah, membangun itu bukan asal membangun. Berhasil juga bukan asal berhasil. Kita mengikhtiarkan membangun dan berhasil dengan benar,” ujarnya.

Prof Haedar menekankan bahwa membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama, dengan cara yang benar, patut, serta dilandasi semangat damai antar sesama. Menurutnya, keberagaman kepentingan, golongan, dan daerah bukanlah penghalang, melainkan kekuatan jika dikelola dengan persatuan.

“Spiritnya, dengan keragaman kepentingan, keragaman golongan, keragaman daerah, kalau kita bersama, Indonesia akan sukses, Indonesia jaya, dan Indonesia Emas bisa kita raih,” katanya.

Ia mengingatkan, perpecahan dan sikap saling menegasikan hanya akan melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Haedar menyoroti kecenderungan persaingan tidak sehat yang mengedepankan prinsip “the winner takes all”, di mana pihak yang kalah dipinggirkan.

“Kalau satu sama lain ingin bertanding lalu yang menang menghabiskan semuanya, sementara yang kalah dipecundangi, saya yakin kehidupan sosial, politik, dan ekonomi seperti itu tidak akan langgeng,” tegasnya.

Karena itu, Muhammadiyah terus mendorong nilai-nilai ketuhanan yang fungsional bagi kemanusiaan sebagai fondasi membangun peradaban yang lebih maju. Haedar menekankan pentingnya meneladani sifat-sifat Allah, khususnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dalam kehidupan sosial.

Nilai kasih dan sayang, menurutnya, harus menjadi way of life umat Islam dalam menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Selain itu, ia mengajak umat Islam untuk menguatkan sikap tasamuh atau tenggang rasa di tengah masyarakat yang majemuk.

“Kesadaran tasamuh itu penting untuk menjaga harmoni dan menciptakan perdamaian,” ujarnya.

Prof Haedar pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menggelorakan kehidupan yang bernilai, bermakna, dan bermaslahat.

“Mari kita gelorakan hidup yang bernilai, bermakna, bermaslahat, dan saling membutuhkan satu sama lain. Itulah spirit Muhammadiyah,” tutupnya.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan amanah besar dari rakyat demi masa depan generasi penerus bangsa.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa revitalisasi ini bertujuan mendorong terciptanya pembelajaran yang menyenangkan melalui metode pembelajaran mendalam yang humanis dan kontekstual bagi para murid.

“Ini adalah amanah titipan dari masyarakat, dari rakyat kita. Uang ini harus kita awasi bersama karena ini berasal dari pajak rakyat,” tegas Atip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Sumatra Selatan untuk meninjau implementasi program prioritas pendidikan di SD Negeri 06 Indralaya, SMP Olahraga Negeri Sriwijaya, dan SMA Negeri 21 Palembang.

Dalam kesempatan itu, Atip mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran yang telah dialokasikan secara presisi. Menurutnya, seluruh perencanaan telah diperhitungkan agar hasilnya optimal.

“Semua sudah dihitung agar hasilnya optimal. Tidak perlu lagi ada praktik-praktik yang tidak benar dalam perencanaan maupun pengawasan fee,” ujarnya.

Pemerintah memilih skema swakelola dalam program revitalisasi untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dari pihak sekolah. Skema ini dinilai terbukti efisien.

Dari total anggaran sekitar Rp16,9 triliun, pemerintah berhasil meningkatkan jangkauan program dari 13.400 menjadi sekitar 16.150 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 4–5 bulan.

Meski demikian, Atip menekankan pentingnya pelibatan sumber daya lokal dan perguruan tinggi agar program ini turut menggerakkan perekonomian daerah.

“Kita ingin melihat berapa banyak tenaga kerja lokal yang bisa terserap melalui program swakelola ini. Ini yang akan terus kami evaluasi,” katanya.

Selain pembenahan infrastruktur, Atip juga menyoroti pentingnya akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia menegaskan bahwa pengisian data harus dilakukan secara jujur dan sesuai fakta.

Mengawali kunjungannya di SD Negeri 06 Indralaya, Atip meninjau langsung proses pembelajaran matematika dan berdialog dengan para guru. Ia mendorong agar pengajaran matematika tidak lagi berfokus pada angka semata, melainkan dikaitkan dengan narasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

“Saya berpesan kepada guru agar mulai memberikan soal matematika yang kontekstual. Buatlah pembelajaran itu mendalam namun tetap menyenangkan,” tuturnya.

Ia juga mendorong para murid untuk berani berbicara dalam bahasa Inggris tanpa takut melakukan kesalahan tata bahasa. Menurutnya, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional sekaligus bahasa ilmu pengetahuan yang perlu dibiasakan dalam praktik sehari-hari.

“Bahasa Inggris bukan sekadar bahasa asing, tapi bahasa internasional dan sains. Ini adalah keharusan. Gunakan bahasa Inggris sepenuhnya di kelas karena bahasa itu perlu dipaksa agar terbiasa,” ujar Atip.

Monitorday.com – Pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi untuk memastikan anak-anak terlantar tetap memperoleh hak pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar di Provinsi Bali sebagai langkah strategis membuka akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali terkait penanganan hak administrasi kependudukan anak terlantar, Selasa (24/2/2026).

Mu’ti menegaskan, anak terlantar kerap menjadi korban berbagai persoalan sosial sehingga negara wajib memastikan mereka tetap memperoleh hak dasar, termasuk pendidikan.

Menurutnya, kepemilikan identitas resmi menjadi pintu masuk bagi anak untuk mendapatkan berbagai layanan negara.

“Ini langkah penting untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh haknya. Model seperti ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain karena persoalan anak terlantar tidak hanya terjadi di Bali,” ujar Mu’ti.

Selain penguatan administrasi kependudukan, Kemendikdasmen menyiapkan skema pendidikan alternatif bagi anak yang belum dapat mengakses sekolah formal. Program pendidikan layanan khusus diperluas melalui jalur nonformal, antara lain:

• Program kesetaraan melalui PKBM
• Homeschooling
• Pendidikan berbasis komunitas

Pendekatan ini memungkinkan anak tetap memperoleh layanan pendidikan meski berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Mu’ti menegaskan, pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

“Siapapun anak Indonesia, dalam kondisi apa pun, berhak mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi inisiatif kolaboratif tersebut dan berharap langkah ini dapat menginspirasi daerah lain.

Senada, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna, menekankan bahwa dokumen identitas bukan sekadar administrasi, melainkan fondasi perlindungan hukum dan akses terhadap layanan publik.

Tanpa identitas resmi, anak berisiko kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga perlindungan hukum.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan pemerintah daerah segera menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui langkah konkret di seluruh wilayah Bali. Ia menilai penanganan anak terlantar membutuhkan kesadaran dan kolaborasi bersama agar negara benar-benar hadir melindungi masa depan generasi muda.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana, menegaskan pentingnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap anak. Selain menjamin hak individu, data kependudukan juga membantu pemerintah menyalurkan program secara tepat sasaran.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menghapus hambatan administratif yang selama ini menghalangi anak terlantar untuk bersekolah. Dengan kepemilikan identitas resmi dan dukungan program pendidikan nonformal, pemerintah menargetkan tidak ada lagi anak yang tertinggal dari sistem pendidikan nasional.

Langkah yang diinisiasi di Bali ini diproyeksikan menjadi model nasional dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak rentan di Indonesia.