Monitorday.com – Rusia dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Namun, sejarah mencatat Negeri Beruang Merah pernah menelan kekalahan pahit dari sebuah republik kecil bernama Chechnya dalam konflik bersenjata yang berlangsung sengit pada era 1990-an.

Konflik tersebut dikenal sebagai Perang Chechnya Pertama yang berlangsung dari 1994 hingga 1996. Dalam perang ini, pasukan Rusia dipaksa mundur oleh perlawanan gigih dari kelompok separatis Chechnya yang dipimpin oleh Dzhokhar Dudayev, mantan jenderal Uni Soviet.

Akar konflik bermula pada tahun 1991, ketika Chechnya secara sepihak memproklamasikan kemerdekaannya dari Rusia. Dudayev berhasil merebut kekuasaan dan mengusir pengaruh Kremlin dari Grozny, ibu kota Chechnya. Presiden Rusia saat itu, Boris Yeltsin, sempat mengerahkan pasukan untuk merebut kembali kota tersebut, namun upaya itu gagal.

Ketegangan meningkat hingga pada 1994, Moskow melancarkan invasi militer besar-besaran. Meski unggul dalam jumlah dan perlengkapan, militer Rusia menghadapi tantangan besar dari taktik gerilya yang digunakan oleh pasukan Chechnya.

Pertempuran sengit terjadi di Grozny, dan pada akhirnya Rusia terpaksa menarik mundur pasukannya. Gencatan senjata pun ditandatangani pada 1996.

Menurut New World Encyclopedia, sejumlah tokoh Soviet dibunuh dan pemerintahan Chechnya-Ingush dibubarkan secara de facto oleh kelompok separatis di masa awal kemerdekaan tersebut.

Perang Chechnya Pertama menyebabkan kehancuran besar. Diperkirakan 50.000 hingga 100.000 warga sipil tewas, lebih dari 200.000 orang terluka, dan lebih dari setengah juta lainnya mengungsi. Infrastruktur kota dan desa di Chechnya hancur lebur akibat pertempuran yang berlangsung selama dua tahun lebih.

Tiga tahun setelah gencatan senjata, Rusia kembali melancarkan serangan militer ke Chechnya pada tahun 1999. Kali ini, Perdana Menteri Vladimir Putin yang memimpin operasi setelah serangkaian pengeboman di Moskow dikaitkan dengan militan Chechnya.

Putin mengambil pendekatan militer yang jauh lebih keras. Ia terkenal dengan pernyataannya yang menggemparkan:

“Kami akan kejar mereka bahkan sampai ke toilet,” — History.com.

Pada Februari 2000, Rusia berhasil merebut kembali Grozny. Pemerintah Kremlin kemudian menunjuk Akhmad Kadyrov, mantan pemimpin separatis yang berbalik mendukung Moskow, sebagai kepala pemerintahan.

Setelah Akhmad terbunuh dalam serangan bom pada 2004, posisi tersebut diisi oleh putranya, Ramzan Kadyrov, yang hingga kini masih menjabat sebagai pemimpin Chechnya pro-Kremlin.

Perang Chechnya Kedua secara resmi dinyatakan berakhir pada April 2009. Meski begitu, konflik tersebut menyisakan luka mendalam dengan jumlah korban tewas yang diperkirakan mencapai 50.000 hingga 80.000 orang, sebagian besar warga sipil.

Kini, Chechnya menjadi salah satu wilayah Federasi Rusia yang paling dikontrol ketat oleh Moskow. Ramzan Kadyrov menjadi tokoh kunci dalam menjaga stabilitas wilayah tersebut, sekaligus menjadi simbol loyalitas mutlak kepada Presiden Vladimir Putin.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menyepakati percepatan pembahasan negosiasi tarif perdagangan dalam waktu 60 hari.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan perwakilan United States Trade Representative (USTR), Jamieson Greer, pada Kamis (17/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menawarkan berbagai skema untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia. Penawaran utama mencakup rencana pembelian produk energi seperti crude oil, LPG, dan gasoline, serta peningkatan impor produk agrikultur dari AS seperti kedelai, soybeans meal, dan gandum.

AS menyambut baik proposal Indonesia. Lutnick mengapresiasi tawaran tersebut sebagai langkah konkret dan saling menguntungkan. Ia juga mendukung target penyelesaian negosiasi dalam waktu 60 hari, serta menyarankan penyusunan jadwal pembahasan teknis yang lebih detail.

Tim teknis dari USTR langsung menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan mengundang delegasi teknis Indonesia keesokan harinya, Jumat (18/4), guna mendalami isu-isu utama yang menjadi perhatian kedua negara, termasuk format, prosedur, dan tahapan negosiasi.

Berikut adalah 10 poin utama hasil negosiasi RI-AS:

1. Komitmen Impor Energi dari AS
   Indonesia menyampaikan niat untuk meningkatkan impor LNG dan sweet crude oil dari AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral.
2. Peningkatan Impor Produk Agrikultur
   Indonesia siap memperluas impor gandum dan produk hortikultura, yang merupakan komoditas andalan ekspor AS.
3. Kemudahan Investasi Perusahaan AS di Indonesia
   Pemerintah RI menjanjikan percepatan perizinan dan insentif investasi bagi perusahaan AS yang ingin menanamkan modalnya.
4. Kerja Sama Mineral Kritis
   RI mengusulkan kolaborasi strategis dalam rantai pasok global mineral penting, terutama dalam hilirisasi dan pengelolaan berkelanjutan.
5. Kemitraan SDM dan Ekonomi Digital
   Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, teknologi digital, dan pengembangan talenta di sektor sains dan engineering.
6. Evaluasi Tarif Ekspor RI
   RI meminta penurunan tarif bagi produk ekspor utama seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, dan udang, yang selama ini dikenakan tarif lebih tinggi dibanding negara kompetitor.
7. Target Penyelesaian Negosiasi 60 Hari
   Negosiasi ditargetkan selesai dalam 60 hari, menyisakan waktu 30 hari untuk implementasi dari total 90 hari masa penundaan tarif.
8. Relaksasi Aturan TKDN
   AS meminta pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). RI tengah menyusun format baru berbasis insentif guna mendorong efisiensi tanpa mengorbankan industri lokal.
9. Paket Deregulasi untuk Industri Terdampak
   Pemerintah RI menyiapkan paket kebijakan deregulasi bagi sektor industri padat karya dan perikanan. Tiga satuan tugas dibentuk untuk fokus pada efisiensi, daya saing, dan kemudahan regulasi.
10. Diversifikasi Pasar Ekspor
    RI menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS (10% dari total ekspor), dan mulai mengeksplorasi pasar alternatif seperti Meksiko, Inggris, Uni Eropa, dan ASEAN.

Monitorday.com – Pemerintah Kirgistan tengah menggelar sayembara nasional untuk mencari lagu kebangsaan baru, sebagai bagian dari upaya meninggalkan warisan Uni Soviet dan memperkuat identitas nasional.

Keputusan ini menandai langkah simbolik penting bagi negara Asia Tengah tersebut yang pernah menjadi bagian dari kekaisaran Tsar dan Uni Soviet.

Kirgistan telah menggunakan lagu kebangsaan yang diadopsi pada tahun 1992, tak lama setelah merdeka dari Uni Soviet. Namun, lagu tersebut dinilai masih memiliki nuansa kuat era Soviet dan dianggap tidak mewakili jati diri bangsa Kirgistan yang berakar pada sejarah kuno masyarakat nomaden.

“Lagu kebangsaan saat ini tidak mencerminkan realitas sejarah kita. Kita sudah merdeka selama lebih dari 30 tahun. Masa kita terus bernyanyi bahwa kita menuju kebebasan?” ujar Presiden Sadyr Japarov dalam sebuah pernyataan tahun lalu. “Kita butuh lagu yang bisa menginspirasi generasi muda dan generasi mendatang.”

Kompetisi ini telah menarik ratusan peserta dari seluruh negeri, termasuk Balasaguyn Musayev, seorang komposer berusia 36 tahun. Ia menyebutkan bahwa karyanya disusun hanya dalam dua hari setelah sebulan mencari inspirasi. Lirik lagunya ditulis oleh seorang teman penyair.

“Memenangkan kompetisi ini akan menjadi kesuksesan besar,” ujar Musayev kepada AFP saat berlatih di konservatori musik di ibu kota Bishkek. “Lagu kebangsaan yang baru harus lebih baik dalam segala hal. Jika tidak, orang akan mempertanyakan kenapa harus diganti.”

Meski pengumuman pemenang awalnya dijadwalkan pada April, peraturan kontes yang berubah membuat tanggal pastinya kini belum jelas.

Langkah Kirgistan ini tergolong tidak lazim, baik di kawasan Asia Tengah yang cenderung otoriter maupun di panggung global. Negara-negara seperti Australia, Austria, dan Kanada baru-baru ini hanya mengganti sebagian kata dari lagu kebangsaan mereka untuk alasan inklusivitas, bukan mengganti secara keseluruhan.

Sayembara lagu kebangsaan menjadi bagian dari serangkaian reformasi simbol negara di bawah pemerintahan Presiden Japarov. Setelah memperkuat kekuasaannya melalui amandemen konstitusi pada 2021, Japarov juga mengubah desain matahari pada bendera nasional di akhir 2023 agar tidak lagi menyerupai bunga matahari, sebagai simbol penguatan kedaulatan nasional.

Meski Japarov menuai pujian atas keberhasilan ekonomi dan upaya pemberantasan korupsi, kebijakannya juga menimbulkan kekhawatiran dari kelompok hak asasi manusia terkait meningkatnya tekanan terhadap masyarakat sipil.

Sayembara lagu kebangsaan ini menjadi langkah langka di Asia Tengah dan mencerminkan sistem politik Kirgistan yang relatif lebih terbuka dibandingkan negara-negara tetangganya.

Monitorday.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meluruskan informasi terkait potongan video pidatonya yang sempat viral dan menimbulkan kesalahpahaman publik.

Dalam video tersebut, Amran sempat menyebut pernah ditegur oleh Wakil Presiden terkait pemberantasan mafia pangan.

Amran menegaskan bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi di masa lalu dan tidak berkaitan dengan Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.

“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dulu saya anggap sebagai teguran yang sangat positif, yang membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” kata Amran di Makassar, Jumat (18/4).

Ia menekankan bahwa Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah bersih-bersih mafia pangan dan korupsi yang kini dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan Wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani,” ujarnya.

Amran menjelaskan bahwa pernyataannya dalam video viral tersebut disampaikan dalam konteks akademik, sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam perjuangan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, komitmen pemberantasan mafia pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran sudah menunjukkan hasil signifikan.

“Selama ini saya mendapat dukungan penuh dari para Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hari ini,” ujarnya.

Amran merinci bahwa dalam periode sebelumnya, terdapat 784 kasus mafia pangan yang berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tersebut meliputi pelanggaran di sektor pupuk, hortikultura, peternakan, hingga distribusi beras.

Tak hanya itu, Kementan juga mengambil langkah tegas di internal lembaga. Lebih dari 1.500 pegawai dikenai demosi dan mutasi karena melanggar disiplin dan integritas.

Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, Kementan terus melanjutkan langkah tegas dengan menetapkan 20 tersangka baru dan memproses hukum 50 perusahaan yang dinilai merugikan negara dan petani.

Amran mengingatkan semua pihak agar tidak memelintir pernyataannya untuk menciptakan konflik di internal pemerintahan.

“Saya tegaskan, jangan coba-coba adu domba saya dengan Wapres. Semua Presiden dan Wapres yang pernah saya dampingi, termasuk Wapres Gibran, punya semangat yang sama: bersih-bersih mafia pangan dan bela petani,” katanya dengan tegas.

Ia juga mengirim peringatan keras kepada para mafia pangan dan simpatisannya untuk tidak mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional.

“Saat ini jalan menuju swasembada terang benderang. Jangan kalian para mafia dan simpatisannya mengadu domba. Kami tegak lurus pada Presiden dan Wapres. Kami solid untuk kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia,” tutupnya.

Monitorday.com – Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa kembali diterapkan di jenjang SMA berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Keputusan ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Pengamat Pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Aulia Luqman Aziz.

Aulia Luqman menilai penerapan kembali penjurusan di SMA adalah langkah yang tepat.

Menurutnya, semakin lama proses pendidikan akan semakin mengerucut pada keilmuan tertentu.

Ia mencontohkan bahwa seorang profesor memiliki bidang ilmu yang sangat spesifik dan mendalam.

Luqman menjelaskan bahwa pengelompokan minat dan keilmuan siswa memang sebaiknya dimulai di jenjang SMA.

Pengelompokan ini secara umum berdasarkan grup besar ilmu yaitu life science, social science, dan arts and humanities.

Meskipun dinamai IPA, IPS, dan Bahasa, Aulia menilai langkah ini sudah tepat untuk membentuk pola pikir siswa.

Di negara maju seperti Jerman, penjurusan di tingkat SMA juga sudah dilakukan, baik ke arah saintifik maupun vokasional.

Luqman berpendapat bahwa kurikulum merdeka justru menimbulkan kebingungan bagi siswa yang ingin mendalami bidang tertentu di perguruan tinggi.

Kurikulum merdeka memang bertujuan membentuk pola pikir interdisipliner, namun menurutnya justru membuat fokus siswa melemah.

Ia menjelaskan bahwa interdisipliner sebenarnya berarti kolaborasi dengan ahli dari bidang lain untuk menyelesaikan masalah.

Luqman juga menyoroti adanya stigma bahwa siswa jurusan IPA lebih pintar dibandingkan jurusan IPS atau Bahasa.

Menurutnya, stigma tersebut keliru dan perlu diluruskan.

Penjurusan ini, kata Luqman, seharusnya dilihat sebagai spesifikasi minat dan bakat siswa terhadap bidang keilmuan.

Ia menambahkan bahwa siswa IPA yang ingin mempelajari IPS tetap boleh melakukannya sebatas dasar.

Namun, fokus utama siswa tetap perlu diarahkan sesuai peminatan awal yang dipilih.

Fleksibilitas itu bisa difasilitasi melalui mata pelajaran pilihan atau peminatan.

Dengan demikian, penjurusan ini bukan membatasi, melainkan mengarahkan potensi siswa secara lebih fokus.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan perkembangan akademik siswa sejak SMA.

Monitorday.com – Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Bambang Pramujati, menyampaikan pandangannya terkait wacana penjurusan kembali di jenjang SMA.

Ia menilai kebijakan ini penting untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan menyiapkan SDM unggul.

Menurut Bambang, penjurusan kembali akan memberikan manfaat strategis bagi masa depan pendidikan Indonesia.

Salah satu manfaatnya adalah menyelaraskan pendidikan menengah dengan kebutuhan perguruan tinggi.

Ia mencontohkan bahwa program studi bidang sains dan teknologi membutuhkan dasar kuat di fisika dan matematika.

Dengan penjurusan, transisi siswa dari SMA ke perguruan tinggi akan lebih lancar dan terarah.

Penjurusan juga dapat mengurangi risiko siswa mengalami kesulitan belajar di perkuliahan.

Selain itu, penjurusan membantu siswa lebih fokus dalam memilih jalur pendidikan sesuai minat dan bakatnya.

Bambang menegaskan pentingnya siswa memilih bidang berdasarkan passion, bukan sekadar ikut tren atau FOMO.

Ia menambahkan bahwa semua bidang, baik STEM maupun non-STEM, sama-sama membutuhkan kecerdasan dan dedikasi tinggi.

Penjurusan dinilai akan meningkatkan efektivitas pembelajaran di tingkat SMA.

Siswa akan mendalami materi yang relevan dengan jalur pilihannya.

Guru pun bisa mengajar lebih optimal sesuai bidang keahliannya kepada siswa yang berminat.

Fasilitas pendukung seperti laboratorium bisa dimanfaatkan lebih maksimal untuk pengembangan kompetensi.

Penjurusan juga mendorong terbentuknya komunitas belajar yang solid di antara siswa.

Bambang menilai bahwa langkah ini strategis untuk membina talenta-talenta terbaik bangsa.

Ia menyebut penjurusan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju kemajuan nasional.

Langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

Bambang mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan pentingnya kesiapan SDM unggul untuk masa depan.

Dengan begitu, penjurusan menjadi langkah penting dalam pembangunan pendidikan dan bangsa.

Monitorday.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan apresiasi tinggi terhadap proposal negosiasi tarif dagang yang diajukan oleh Indonesia.

Langkah konkret Indonesia dinilai jauh lebih realistis dan saling menguntungkan dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang juga mengajukan pendekatan serupa.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh United States Secretary of Commerce, Howard Lutnick, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu (20/4/2025). Menurutnya, usulan Indonesia mencerminkan komitmen kuat dalam menjalin hubungan dagang yang berimbang.

“Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Lutnick.

Dalam proposalnya, Indonesia menawarkan peningkatan pembelian berbagai produk energi asal AS seperti crude oil, LPG, dan gasoline. Selain itu, sejumlah komoditas pertanian yang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti kedelai, soybean meal, dan gandum juga termasuk dalam daftar pembelian yang diusulkan.

Tak hanya berhenti pada peningkatan transaksi perdagangan, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk memperkuat kerja sama strategis di sektor critical minerals, mendorong masuknya investasi AS, serta menyelesaikan hambatan non-tariff barrier (NTB) yang selama ini menjadi sorotan para pelaku usaha Amerika.

Menurut Lutnick, pendekatan Indonesia tergolong konkret dan realistis dibandingkan dengan proposal dari negara-negara lain seperti Jepang dan Argentina, yang belum mendapatkan respons serupa. Untuk itu, AS sepakat untuk segera memulai pembahasan teknis dalam waktu dekat, dengan target penyelesaian kesepakatan dalam 60 hari ke depan.

Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi bilateral. Indonesia sendiri menjadi salah satu dari sedikit negara yang langsung mendapat respons positif dari Washington, serta dijadwalkan untuk bertemu langsung dengan pejabat tinggi AS, termasuk United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Treasury.

Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebelum pertemuan tatap muka, Airlangga telah melakukan pembicaraan virtual dengan Lutnick, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Kantor Departemen Perdagangan AS (Department of Commerce).

Pertemuan tersebut berlangsung selama lebih dari 1,5 jam, mencerminkan intensitas dan keseriusan kedua pihak dalam mengejar kesepakatan tarif yang adil dan berimbang.

“Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ujar Airlangga.

Dalam lawatannya ke AS, Airlangga turut didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Dengan sinyal positif dari AS ini, Indonesia optimistis dapat mendorong hubungan dagang yang lebih kuat dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara dalam jangka panjang.

Monitorday.com – Di tengah teriakan nyaring warga Israel yang menginginkan damai, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru menggelorakan semangat perang. Sabtu lalu, dalam pernyataan dramatis lewat video, ia menegaskan bahwa operasi militer Israel di Jalur Gaza tidak akan berhenti sebelum Hamas “dihancurkan sepenuhnya.” Pernyataan ini bukan sekadar retorika, tapi penegasan kebijakan berdarah yang menempatkan ambisi politik di atas nyawa manusia.

Lebih dari 120 ribu warga Israel telah menandatangani petisi menuntut diakhirinya perang. Bahkan, 10.000 di antaranya adalah tentara. Namun suara rakyat ini justru diabaikan. Netanyahu menganggap para penyeru damai sebagai alat propaganda Hamas. Sebuah framing sinis yang memperlihatkan betapa kekuasaan bisa menumpulkan empati dan akal sehat.

Forum Sandera dan Keluarga Hilang—kelompok yang beranggotakan keluarga para tawanan Israel—langsung mengecam Netanyahu. Mereka menyebut bahwa sang perdana menteri “tidak punya rencana” untuk membebaskan 59 sandera yang tersisa. Mereka bertanya lantang, “Apa sebenarnya yang dilakukan negara ini untuk memulangkan orang-orang yang kami cintai?” Pertanyaan sederhana namun menusuk. Netanyahu tidak menjawab. Ia lebih sibuk memainkan narasi keamanan, padahal nyawa para sandera terus terancam.

Di sisi lain, Hamas menyatakan kesiapannya untuk berdialog secara menyeluruh: pembebasan tahanan Palestina ditukar dengan penghentian perang dan penarikan penuh Israel dari Gaza. Khalil al-Hayya dari Hamas menegaskan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam “perjanjian parsial” yang hanya digunakan Netanyahu sebagai kedok untuk melanggengkan genosida. Sebuah tudingan serius yang didukung oleh kenyataan di lapangan: lebih dari 9.500 warga Palestina mendekam di penjara-penjara Israel dalam kondisi memprihatinkan. Penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis—semuanya nyata. Laporan HAM dari media Palestina dan Israel menyebut, banyak tahanan telah meninggal dalam jeruji besi rezim Tel Aviv.

Dalam perkembangan lain, Adam Boehler, utusan khusus AS untuk urusan penyanderaan, menyampaikan bahwa “perang bisa dihentikan” jika para sandera dibebaskan. Ini adalah celah diplomasi yang menjanjikan, tapi tidak menarik bagi Netanyahu yang lebih memilih terus memborbardir Gaza, mempertaruhkan masa depan rakyatnya demi ego politik.

Demonstrasi demi demonstrasi terus terjadi di Yerusalem. Ribuan warga turun ke jalan, menuntut pertukaran tahanan dan perdamaian. Tapi suara mereka terkubur di bawah runtuhan bangunan Gaza yang hancur akibat serangan udara Israel. Dunia menyaksikan bagaimana kebohongan “perang demi keamanan” berubah menjadi proyek kekerasan sistemik.

Netanyahu membingkai perang ini sebagai “kemenangan.” Tapi bagi warga Israel yang kehilangan keluarga dan hidup dalam ketakutan, dan warga Gaza yang hidup dalam neraka, ini adalah kekalahan kemanusiaan. Tidak ada kejayaan dalam kehancuran. Tidak ada kemenangan dalam penjajahan.

Hari demi hari, perang ini makin menunjukkan wajah aslinya: bukan sekadar konflik, tapi kejahatan yang dibungkus narasi politik dan ketakutan. Dunia patut bertanya: sampai kapan kita membiarkan dusta dan darah ini terus mengalir?

Monitorday.com – Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menggugah semangat komunitas otomotif untuk melaju lebih kencang—bukan sekadar di jalanan, tapi dalam menggerakkan roda ekonomi kreatif Indonesia. Dalam pertemuan hangat bersama Pengurus Indo Mini Club (IMC) di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Bamsoet, sapaan akrabnya, menekankan bahwa komunitas otomotif memegang peran strategis dalam menciptakan nilai tambah baru bagi perekonomian nasional.

Menurut Bamsoet, geliat komunitas otomotif tak hanya bergaung di aspal, tetapi juga menjalar ke ruang-ruang kreatif yang penuh inovasi. Dari desain modifikasi yang estetik hingga penyelenggaraan event yang edukatif, komunitas otomotif telah membuktikan bahwa kreativitas dapat dikendarai dan disalurkan melalui beragam jalur. “Industri otomotif bukan cuma tentang jual-beli kendaraan. Ini juga soal bagaimana komunitas menjadi wahana berbagi ilmu, menumbuhkan ide-ide segar, dan menciptakan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya energik.

Bamsoet menyoroti bahwa kolaborasi antar pelaku industri kreatif—seperti desainer, seniman, hingga pelaku UMKM—semakin intensif terjadi berkat peran aktif komunitas otomotif. Pameran modifikasi mobil, misalnya, bukan hanya jadi ajang pamer keindahan besi beroda, melainkan juga membuka pintu peluang bisnis. “Dari apparel bermotif otomotif sampai aksesori bernilai artistik, semua bisa lahir dari tangan kreatif yang terinspirasi oleh dunia otomotif,” katanya.

Tak berhenti di situ, Bamsoet menegaskan bahwa masa depan ekonomi kreatif Indonesia juga bertumpu pada kemampuan adaptasi terhadap tren global. Salah satunya adalah digitalisasi. Ia menyebut komunitas otomotif sudah mulai merambah dunia startup—membuat aplikasi manajemen kendaraan, layanan modifikasi daring, dan konten-konten edukatif yang viral di media sosial. Ini, menurutnya, merupakan bentuk nyata kontribusi komunitas dalam ekosistem digital.

“Di era media sosial, siapa saja bisa belajar dari siapa saja. Komunitas otomotif punya peran besar dalam menyebarkan pengetahuan dan keterampilan, dari tutorial hingga review tren terbaru,” ucap Bamsoet sambil menambahkan bahwa edukasi digital seperti ini memperluas akses dan mempercepat inovasi di kalangan generasi muda.

Seruan Bamsoet menjadi refleksi kuat bahwa industri otomotif dan ekonomi kreatif tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling mengisi, saling menguatkan, dan bergerak maju bersama. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat umum—untuk terus mendorong komunitas otomotif sebagai mitra strategis dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif dan berdaya saing.

Dengan penuh semangat, Bamsoet menutup pernyataannya: “Ayo gas pol! Komunitas otomotif harus jadi mesin pendorong inovasi ekonomi kreatif Indonesia.”

Monitorday.com – Jakarta berguncang, bukan karena gempa, tetapi oleh gaung suara para purnawirawan TNI yang menggelegar dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025). Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang berisi para mantan jenderal, laksamana, dan marsekal, menyuarakan delapan sikap tegas demi “menyelamatkan NKRI”. Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)!

Deklarasi ini bukan gertakan kosong. Dokumen pernyataan sikap ditandatangani 332 tokoh militer: 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Nama-nama besar pun ikut membubuhkan tanda tangan: mantan Menteri Agama Fachrul Razi, mantan KSAD Tyasno Soedarto, eks KSAL Slamet Soebijanto, mantan KSAU Hanafie Asnan, hingga Wakil Presiden ke-6 RI sekaligus eks Panglima ABRI Try Sutrisno. Kehadiran para tokoh itu membuat pernyataan ini terasa bukan sekadar seruan, tapi dentuman politik besar.

Panggung silaturahmi itu pun berubah menjadi ruang resonansi nasional. Dokumen pernyataan sikap dibingkai megah dengan latar belakang merah putih bertulisan “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.” Kalimat itu langsung menggiring perhatian ke isi yang menggugah: desakan agar Wapres Gibran diganti oleh MPR karena dianggap lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar hukum acara dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Tapi itu baru satu dari delapan poin. Mereka juga meminta Indonesia kembali ke UUD 1945 versi asli, mendesak Polri berada di bawah Kemendagri, menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga menghentikan proyek-proyek nasional seperti PIK 2 dan Rempang yang dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.

Isu tenaga kerja asing Cina juga jadi sorotan. Forum itu mendesak pemerintah mengusir TKA ilegal asal Cina dari bumi pertiwi. Sementara, sektor pertambangan diminta dibenahi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Mereka bahkan secara terbuka mendorong reshuffle menteri yang dianggap korup dan terikat pada kepentingan politik mantan Presiden Joko Widodo.

Jenderal (Purn) Fachrul Razi, yang menjadi orator utama, menyampaikan kekecewaan karena upaya menemui Presiden Prabowo sejak 11 Februari 2025 belum membuahkan hasil. Ia mengungkap telah mengirim surat resmi ke Istana, namun tak kunjung mendapat tanggapan. “Apakah suratnya sudah sampai atau ada yang mencabut? Bukan urusan kita. Tapi yang jelas, belum ditanggapi,” ujarnya tajam.

Fachrul pun menohok langsung pada relasi Prabowo–Jokowi. Menurutnya, tidak seharusnya Prabowo merasa berutang budi karena dukungan Jokowi. Ia menegaskan bahwa niat Jokowi mendukung bukan tanpa pamrih, melainkan demi kepentingan pribadi: “Titip anaknya untuk jadi wakil presiden,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin. Ia bahkan menyarankan agar Prabowo lebih tegas: “Yang betul, Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya dan berteriak ‘Hidup Prabowo!’, bukan sebaliknya Bapak bilang ‘Hidup Jokowi’. Itu salah!”

Puncak acara ditandai pembacaan pernyataan sikap oleh Mayjen TNI (Purn) Soenarko, eks Danjen Kopassus. Ia dengan lantang membacakan delapan butir tuntutan demi “menyelamatkan NKRI”. Dengan semangat yang membara dan aura patriotik yang menyelimuti ruangan, hadirin pun berdiri memberi penghormatan pada sikap kolektif ini.

Deklarasi ini menjadi momen penting dalam dinamika politik nasional. Dukungan terhadap Prabowo diiringi tekanan kuat untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi, termasuk dengan menyusun ulang kabinet dan mengevaluasi posisi wakil presiden. Tak pelak, gelombang ini bisa memicu turbulensi politik baru yang menggoyang relasi kuasa di tingkat tertinggi negara.

Satu hal yang pasti: ketika para purnawirawan TNI berbicara, Indonesia mendengar. Dan kali ini, suara mereka tak lagi sekadar gema masa lalu, melainkan dentuman perubahan yang menggetarkan masa depan.