Monitorday.com – Politik uang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut data, Indonesia menjadi salah satu negara dengan praktik politik uang tertinggi di dunia.
Hal tersebut menjadi salah satu yang disinggung oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat dikukuhkan menjadi Guru Besar bidang Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Rabu (29/11).
Dalam orasi ilmiahnya, Burhanuddin mengangkat tema “Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi” yang secara garis besar menyinggung tentang politik uang di negara demokrasi saat Pemilu.
“Saya mengulas dinamika jual beli suara di Indonesia dan menginvestigasi secara menyeluruh. Pertanyaannya, seberapa banyak praktik politik uang di Indonesia dan seberapa efektif?” ujarnya.
Berdasarkan riset yang dilakukannya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 terlibat politik uang.
Indonesia pun menjadi negara dengan tingkat politik uang tertinggi ketiga di dunia, di bawah Uganda dan Benin.
Burhanuddin melanjutkan pemilih yang menjadi simpatisan menjadi target politik uang. Jumlahnya mencapai 15 persen dari total pemilih, sedangkan 85 persen lainnya adalah massa mengambang (swing voters).
“Mereka enggan membidik pemilih mengambang karena menganggap menerima uang, tapi soal memilih, tidak bisa diandalkan,” ujarnya.
Burhanuddin mengakui strategi pembelian suara hanya mempengaruhi pilihan 10 persen pemilih. Kendati demikian, jumlah tersebut lebih dari cukup bagi banyak kandidat untuk mencetak kemenangan dalam pemilu.
“Kandidat butuh segelintir suara. Angka 10 persen bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Rata-rata margin kemenangan untuk mengalahkan rivalnya hanya 1,6 persen. Jadi, (10 persen) bisa membuat perbedaan caleg yang menang dan yang kalah,” kata Burhanuddin.
