Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), Muhaimin Iskandar atau yang dikenal sebagai Cak Imin, telah menyatakan kesiapannya bersama dengan bakal calon presiden Anies Baswedan untuk menolak politik berbasis identitas. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap permintaan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.
Cak Imin menegaskan, “Kami bersama Mas Anies siap menolak politik identitas.” Ia mengemukakan pandangan ini saat berbicara di Kantor Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Salemba, Jakarta Pusat, pada Rabu, tanggal 6 September 2023. Namun, Cak Imin juga mengakui bahwa setiap individu memiliki identitasnya sendiri yang tidak bisa diabaikan.
Perdebatan yang selama ini berkembang menempatkan politik identitas seakan sama dengan identitas politik. Dengan pernyataan ini maka akan ada reaksi dari pendukung Cak Imin tentang isu tersebut. Di sisi lain juga akan ada respon dari pendukung politik identitas atas lontaran Cak Imin. Dalam soal ini pandangan Anies-Cak Imin nyaris tidak ada bedanya dengan kandidat lain.
Cak Imin juga mencatat bahwa ia telah melakukan diskusi yang mendalam dengan Anies mengenai politik identitas. Dalam diskusi tersebut, mereka menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip seperti “NKRI harga mati,” Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah komitmen yang tak bisa ditawar, yang mereka perjuangkan bersama.
Politik identitas adalah sebuah konsep dalam dunia politik yang mengacu pada upaya dan strategi yang digunakan oleh kelompok atau individu untuk memanfaatkan atau menekankan aspek-aspek identitas tertentu, seperti etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau budaya, sebagai dasar untuk memperoleh dukungan politik atau menggalang massa pendukung. Dalam politik identitas, identitas tersebut seringkali digunakan untuk membedakan dan memobilisasi kelompok tertentu dengan tujuan mencapai kepentingan politik atau sosial tertentu.
Politik identitas dapat memiliki dampak positif, seperti meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu penting yang memengaruhi kelompok identitas tertentu, serta mendorong representasi yang lebih baik dalam politik dan pemerintahan. Namun, politik identitas juga dapat menjadi kontroversial karena seringkali memunculkan polarisasi, konflik, atau ekstremisme dalam masyarakat.
Contoh politik identitas termasuk penggunaan isu-isu seperti hak-hak perempuan, hak-hak etnis atau agama tertentu sebagai basis untuk membangun platform politik atau memperoleh dukungan dalam pemilihan umum. Keberhasilan atau kegagalan politik identitas dapat bervariasi tergantung pada konteks politik dan budaya di suatu negara atau wilayah.
Identitas politik adalah cara seseorang atau kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik. Ini mencakup keyakinan, nilai-nilai, pandangan, dan afiliasi politik yang membentuk pemahaman individu atau kelompok tentang diri mereka dalam kerangka politik. Identitas politik dapat mencakup beberapa aspek.
Yang pertama adalah Pandangan Ideologis: Identitas politik dapat didasarkan pada keyakinan ideologis seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme, libertarianisme, atau ideologi politik lainnya. Ini mencakup pandangan tentang peran pemerintah, ekonomi, sosial, dan isu-isu politik lainnya.
Berikutnya adalah Afiliasi Partai atau Grup: Seseorang mungkin mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota atau pendukung suatu partai politik atau kelompok tertentu, seperti partai demokrat, partai republik, kelompok advokasi hak sipil, atau organisasi politik lainnya.
Lalu, Aspek Demografi: Identitas politik juga dapat terkait dengan karakteristik demografi, seperti etnis, agama, gender, orientasi seksual, usia, atau latar belakang budaya. Misalnya, seseorang dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai seorang feminis, seorang aktivis LGBT, atau seorang anggota kelompok etnis tertentu.
Aspek lainnya mencakup Isu-isu Kebijakan: Identitas politik dapat tercermin dalam isu-isu kebijakan yang diutamakan oleh seseorang. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengidentifikasi diri sebagai seorang lingkungan atau seorang aktivis hak kesehatan.
Identitas politik juga meliputi Pilihan Pemilihan Umum: Identitas politik juga dapat berkaitan dengan dukungan atau preferensi dalam pemilihan umum, seperti dukungan terhadap kandidat tertentu atau partai politik.
Dan tak kalah pentingnya soal Partisipasi Aktif: Identitas politik juga dapat mencakup tingkat partisipasi aktif dalam politik, seperti keanggotaan dalam kelompok advokasi, kampanye politik, atau pemilihan umum.
Identitas politik sangat mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dunia politik, berinteraksi dengan politik, dan berkolaborasi atau berkonflik dengan orang lain yang memiliki identitas politik yang berbeda. Identitas politik juga dapat berubah seiring waktu sejalan dengan perubahan pandangan, pengalaman, atau peristiwa politik yang memengaruhi individu atau kelompok tersebut.
Dengan lontaran pernyataan Cak Imin terbuka kemungkinan dukungan pada Cak Imin akan semakin menguat atau sebaliknya. Pemilu 2024 yang akan menjawabnya.
