Monitorday.com – Pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi untuk memastikan anak-anak terlantar tetap memperoleh hak pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar di Provinsi Bali sebagai langkah strategis membuka akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali terkait penanganan hak administrasi kependudukan anak terlantar, Selasa (24/2/2026).

Mu’ti menegaskan, anak terlantar kerap menjadi korban berbagai persoalan sosial sehingga negara wajib memastikan mereka tetap memperoleh hak dasar, termasuk pendidikan.

Menurutnya, kepemilikan identitas resmi menjadi pintu masuk bagi anak untuk mendapatkan berbagai layanan negara.

“Ini langkah penting untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh haknya. Model seperti ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain karena persoalan anak terlantar tidak hanya terjadi di Bali,” ujar Mu’ti.

Selain penguatan administrasi kependudukan, Kemendikdasmen menyiapkan skema pendidikan alternatif bagi anak yang belum dapat mengakses sekolah formal. Program pendidikan layanan khusus diperluas melalui jalur nonformal, antara lain:

• Program kesetaraan melalui PKBM
• Homeschooling
• Pendidikan berbasis komunitas

Pendekatan ini memungkinkan anak tetap memperoleh layanan pendidikan meski berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Mu’ti menegaskan, pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

“Siapapun anak Indonesia, dalam kondisi apa pun, berhak mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi inisiatif kolaboratif tersebut dan berharap langkah ini dapat menginspirasi daerah lain.

Senada, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna, menekankan bahwa dokumen identitas bukan sekadar administrasi, melainkan fondasi perlindungan hukum dan akses terhadap layanan publik.

Tanpa identitas resmi, anak berisiko kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga perlindungan hukum.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan pemerintah daerah segera menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui langkah konkret di seluruh wilayah Bali. Ia menilai penanganan anak terlantar membutuhkan kesadaran dan kolaborasi bersama agar negara benar-benar hadir melindungi masa depan generasi muda.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana, menegaskan pentingnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap anak. Selain menjamin hak individu, data kependudukan juga membantu pemerintah menyalurkan program secara tepat sasaran.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menghapus hambatan administratif yang selama ini menghalangi anak terlantar untuk bersekolah. Dengan kepemilikan identitas resmi dan dukungan program pendidikan nonformal, pemerintah menargetkan tidak ada lagi anak yang tertinggal dari sistem pendidikan nasional.

Langkah yang diinisiasi di Bali ini diproyeksikan menjadi model nasional dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak rentan di Indonesia.

Monitorday.com– Integrasi kecerdasan buatan (AI) yang pesat ke dalam lingkungan akademik telah memicu perdebatan fundamental mengenai masa depan pendidikan tinggi. Kehadiran teknologi ini secara cepat, dan seringkali membingungkan, kini memaksa institusi-institusi untuk mengevaluasi kembali tujuan mendasar dari pengalaman kuliah.

Kondisi ini telah menggeser fokus dari kekhawatiran awal mengenai plagiarisme dan atribusi karya mahasiswa, menuju pertanyaan yang lebih substansial tentang esensi pendidikan tinggi di tengah perubahan drastis cara mahasiswa belajar, berpikir, dan mempersiapkan diri untuk karier.

“Apa yang terjadi pada pendidikan tinggi ketika chatbot dapat menyusun esai, meringkas bacaan, dan menghasilkan kode komputer dalam hitungan detik?” Pertanyaan ini kini menjadi inti diskusi di kalangan pendidik, menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh kemampuan AI yang semakin canggih.

Para profesor ekonomi dan manajemen serta biologi di berbagai perguruan tinggi seni liberal mengakui bahwa mereka sedang menghadapi dilema yang meluas ke seluruh institusi akademik. Mereka berhadapan langsung dengan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali relevansi dan metodologi pengajaran di era AI.

“Apa tujuan dari pendidikan tinggi, karena AI dengan cepat membentuk kembali bagaimana mahasiswa berpikir, belajar dan mempersiapkan diri untuk karier?” Ini adalah inti permasalahan yang memerlukan refleksi mendalam dari semua pihak terkait pendidikan tinggi.

Meskipun banyak perdebatan publik terfokus pada plagiarisme dan kredit untuk pekerjaan mahasiswa, masalah yang lebih dalam melampaui penetapan aturan. Perguruan tinggi kini dihadapkan pada pilihan krusial: mencoba membentuk dampak AI terhadap pembelajaran, atau akan didefinisikan ulang oleh teknologi tersebut sepenuhnya.

Suatu hari Rasulullah ﷺ berkumpul bersama para sahabat. Beliau tampak tersenyum. Para sahabat bertanya, “Apa yang membuat engkau tersenyum, ya Rasulullah?”
Beliau menjawab bahwa beliau diperlihatkan keadaan di hari akhir—seorang nabi dari Bani Israil datang membawa pedang, namun tidak ada pengikutnya yang masuk surga bersamanya. Ia adalah Nabi Syam’un al-Ghazi.

Syam’un dikenal sebagai hamba yang sangat kuat dan teguh dalam tauhid. Ia beribadah di malam hari dan berjihad di siang hari. Perjuangannya bukan sebentar. Ia melawan kaum kafir selama seribu bulan—sekitar 83 tahun lebih—tanpa henti.

Kekuatan dan keteguhannya membuat musuh kewalahan. Mereka mencari kelemahannya. Hingga akhirnya, melalui tipu daya dan pengkhianatan istrinya sendiri, Syam’un ditangkap dan disiksa dengan kejam. Dalam keadaan tak berdaya, ia berdoa kepada Allah. Dengan pertolongan-Nya, ia diberi kekuatan untuk merobohkan bangunan tempat ia disiksa, hingga musuh-musuhnya binasa.

Ketika kisah itu selesai diceritakan, para sahabat terdiam. Mereka membayangkan ibadah dan perjuangan selama seribu bulan. Salah seorang sahabat berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami dapat menyamai ibadah seperti itu, sementara umur kami tidak sepanjang umat terdahulu?”

Pertanyaan itu menyentuh hati.

Tidak lama kemudian, Malaikat Jibril turun membawa wahyu:

“Innā anzalnāhu fī laylatil qadr… Laylatul qadr khairun min ألف شهر.”

Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam kemuliaan…
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.

Inilah anugerah besar bagi umat Nabi Muhammad ﷺ.
Jika umat terdahulu diberi umur panjang untuk beribadah, maka umat ini diberi malam yang nilainya melampaui seribu bulan.

Bukan panjang umur yang menjadi ukuran kemuliaan,
tetapi keberkahan waktu yang Allah pilihkan.

Dari sinilah kita memahami bahwa Lailatul Qadar adalah hadiah.
Penghiburan.
Sekaligus peluang emas bagi umat yang umurnya lebih singkat, namun dimuliakan dengan kualitas yang luar biasa.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Monitorday.com – Israel menegaskan tidak akan membayar iuran untuk Board of Peace (BoP), organisasi yang diklaim sebagai solusi konflik Jalur Gaza dan diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Wakil Menteri Keuangan Israel, Ze’ev Elkin, menyampaikan sikap tersebut dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah Kan Reshet Bet pada Minggu (22/2).

“Kami tidak akan mendanai Dewan Perdamaian; tidak ada alasan untuk itu,” ujar Elkin, seperti dikutip Jewish News Syndicate (JNS). Ia menegaskan bahwa Israel merasa menjadi pihak yang diserang sehingga tidak memiliki kewajiban membayar biaya rekonstruksi.

Konflik memanas setelah kelompok Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel pada Oktober 2023. Israel kemudian merespons dengan operasi militer besar-besaran ke Jalur Gaza, Palestina.

Selama agresi berlangsung, serangan dilaporkan menghantam berbagai wilayah di Gaza, termasuk infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan kamp pengungsian. Dampaknya, wilayah tersebut mengalami kerusakan luas dan menyisakan puing-puing bangunan.

Data yang beredar menyebutkan lebih dari 72.000 orang tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut.

Di tengah situasi itu, Amerika Serikat menggagas pembentukan Board of Peace yang diklaim bertujuan menciptakan perdamaian sekaligus memfasilitasi rekonstruksi Gaza melalui dana iuran para anggotanya. Organisasi ini terdiri dari 27 anggota tetap dan 22 negara pengamat.

Dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington pekan lalu, Trump mengumumkan komitmen pendanaan dari Amerika Serikat sebesar US$10 miliar atau sekitar Rp168 triliun untuk mendukung rekonstruksi Gaza.

Sejumlah negara lain seperti Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Uzbekistan, Maroko, Bahrain, dan Qatar juga dilaporkan berkontribusi dengan total dana mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp118 triliun.

Isu iuran sempat menjadi sorotan setelah tercantum dalam salah satu pasal Piagam Board of Peace. Dalam Bab II tentang Keanggotaan disebutkan bahwa setiap negara anggota akan menjabat maksimal tiga tahun sejak piagam berlaku dan dapat diperpanjang oleh ketua.

Namun, ketentuan masa jabatan tersebut tidak berlaku bagi negara yang menyumbang lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama berlakunya piagam, sehingga berpotensi memiliki posisi keanggotaan yang lebih lama.

Penolakan Israel untuk berkontribusi menambah dinamika baru dalam upaya pembentukan lembaga internasional tersebut, di tengah konflik yang masih menyisakan ketegangan di kawasan.

Monitorday.com – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat mutu pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing global melalui peresmian gedung baru Australian Independent School (AIS) Bali di Kota Denpasar, Selasa (24/2/2026). Peresmian tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa transformasi pendidikan nasional tidak cukup hanya dengan memperluas akses, tetapi juga harus diiringi peningkatan kualitas agar mampu menjawab dinamika global. Pemerintah, kata dia, memastikan kebijakan pendidikan tetap sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia dan amanat konstitusi.

“Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal. Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya,” ujar Mu’ti.

Menurut Mu’ti, penguatan mutu pendidikan merupakan bagian dari agenda besar pembangunan nasional untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Pemerintah berupaya memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, sekaligus mendorong sekolah-sekolah di Tanah Air mampu bersaing dengan standar internasional tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

Ia juga menyinggung arah kebijakan pendidikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang lebih luas bagi kolaborasi pendidikan global.

“Kebijakan Presiden bukan hanya membuka pintu bagi masyarakat internasional untuk mendirikan sekolah di Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar berstandar internasional,” jelasnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program strategis, termasuk pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformatif. Program ini mengintegrasikan kurikulum internasional seperti International Baccalaureate (IB) dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Selain pembaruan kurikulum, pemerintah juga mendorong penguatan jejaring pendidikan lintas negara melalui program pertukaran pelajar, kerja sama sister school, dan berbagai kolaborasi internasional. Langkah ini dinilai penting agar siswa Indonesia memiliki pengalaman global sejak dini.

“Mereka bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga warga dunia,” kata Mu’ti.

Sementara itu, Kepala Sekolah AIS Bali, John Milliss, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas baru dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan setiap siswa.

“Kami ingin menghadirkan ruang yang aman di mana para pelajar merasa diterima dan dihargai. Visi kami adalah membentuk siswa yang percaya diri, kompeten, dan memiliki kepedulian sosial,” ujarnya.

Gedung baru AIS Bali diharapkan menjadi contoh sekolah berstandar internasional di Indonesia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga inklusif serta berorientasi pada pengembangan karakter siswa.

Monitorday.com – Transformasi pembelajaran anak usia dini melalui pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) kian nyata di wilayah timur Indonesia. Praktik baik yang tumbuh di Kabupaten Keerom hingga Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan bagaimana teknologi mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, kontekstual, dan menyenangkan bagi murid PAUD/TK.

Di Keerom, ruang kelas TK Pembangunan Yapis kini bertransformasi menjadi ruang eksplorasi digital. Layar sentuh berukuran besar memungkinkan anak-anak mengenal bentuk, warna, dan berbagai objek pembelajaran melalui sentuhan langsung. Suasana kelas pun berubah lebih hidup setiap kali sesi pembelajaran berbasis digital dimulai.

Kepala TK Pembangunan Yapis, Winarsih, menyebut kehadiran IFP sebagai lompatan besar bagi pendidikan anak usia dini di wilayah perbatasan. Menurutnya, pola belajar tak lagi satu arah. Murid kini lebih aktif mencoba, memilih, dan bereksperimen dengan materi yang ditampilkan di layar interaktif.

Beragam konten digital menjadi favorit anak-anak, mulai dari menggambar, mewarnai, hingga mengenali objek secara mandiri. Bagi sekolah yang sebelumnya identik dengan keterbatasan sarana, IFP menjadi “jendela dunia” baru bagi murid PAUD.

Praktik serupa juga terlihat di Teluk Bintuni, Papua Barat. Di salah satu PAUD/TK Negeri Pembina, perangkat IFP menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda dari papan tulis konvensional. Ketika gambar burung cenderawasih muncul di layar, suasana kelas seketika dipenuhi tawa dan rasa ingin tahu.

Bagi anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), IFP bukan sekadar perangkat elektronik. Kehadirannya menjadi simbol pemerataan akses pendidikan berbasis teknologi. Rasa percaya diri murid pun tumbuh karena mereka merasakan kesempatan belajar yang setara dengan sekolah di kota besar.

Secara nasional, penguatan digitalisasi pembelajaran PAUD terus didorong oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, realisasi pengiriman IFP untuk jenjang PAUD telah mencapai 64.190 unit atau 100 persen dari alokasi, dengan total sasaran 63.842 satuan pendidikan.

Laporan tersebut juga mencatat 349 satuan PAUD di wilayah terdampak bencana telah menerima IFP. Adapun pemenuhan bagi wilayah bencana direncanakan kembali pada 2026.

Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa penguatan infrastruktur listrik, konektivitas, serta pendampingan guru akan terus diperluas agar pemanfaatan IFP semakin optimal dan berkelanjutan.

“Dengan komitmen bersama antara satuan pendidikan, dinas pendidikan, dan Kemendikdasmen, IFP di ruang kelas PAUD tidak hanya menampilkan gambar di layar, tetapi juga menghadirkan harapan bahwa jarak geografis bukan lagi penghalang lahirnya generasi Indonesia yang cerdas, percaya diri, dan setara,” ujar Gogot di Jakarta, Minggu (22/2).

Praktik di Keerom dan Teluk Bintuni menegaskan bahwa transformasi digital bukan semata soal kecanggihan perangkat, melainkan keberanian sekolah dan guru untuk beradaptasi demi masa depan anak-anak Indonesia.

Monitorday.com – MonitordayPresiden Prabowo Subianto dijadwalkan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II ibn Al-Hussein di Istana Al Husseiniya, Kota Amman, Yordania, Rabu siang (24/2/2026).

Pertemuan tersebut menjadi agenda utama dalam rangkaian lawatan Presiden Prabowo di Amman pada 24–25 Februari 2026. Ini merupakan pertemuan kedua antara kedua kepala negara setelah kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Amman pada pertengahan April 2025.

Dalam prosesi kenegaraan di Istana Al Husseiniya, Presiden Prabowo akan disambut upacara kehormatan dari pasukan Angkatan Bersenjata Kerajaan Yordania. Setelah itu, kedua pemimpin akan menggelar pertemuan empat mata, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Yordania.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis Agung Gumilar Saputra, serta Duta Besar RI untuk Yordania Ade Padmo Sarwono.

Sebelumnya, Menlu Sugiono, Seskab Teddy, Menteri ESDM Bahlil, dan dua asisten khusus Presiden telah mendampingi Prabowo dalam rangkaian lawatan ke Washington, D.C., Amerika Serikat, serta London, Inggris sejak pekan lalu.

Perkuat Kerja Sama Strategis

Dalam dua pertemuan sebelumnya—di Amman pada 14–15 April 2025 dan di Jakarta pada 14–15 November 2025—Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II telah menyepakati sejumlah kerja sama strategis. Kesepakatan tersebut mencakup sektor pertahanan, pertanian, pendidikan, wakaf dan keagamaan, pendidikan tinggi, sains dan teknologi, serta kesehatan.

Saat kunjungan ke Jakarta tahun lalu, Raja Abdullah II juga mengundang Indonesia untuk berinvestasi di tiga sektor strategis di Yordania, yakni pipanisasi gas, pembangunan jalan tol, dan logistik.

Pertemuan kali ini diperkirakan akan menindaklanjuti berbagai pembahasan kerja sama bilateral tersebut, sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi dan investasi kedua negara.

Soroti Dinamika Geopolitik dan Gaza

Selain isu bilateral, kedua pemimpin juga diperkirakan membahas dinamika geopolitik global, terutama tahapan pemulihan di Gaza, Palestina. Indonesia dan Yordania saat ini sama-sama tergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza.

Keanggotaan BoP juga melibatkan sejumlah negara mayoritas muslim seperti Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir. Dewan ini bertujuan mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen di Gaza, menciptakan perdamaian, serta mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.

Sejak 2025, Indonesia dan Yordania juga telah berkolaborasi mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza, khususnya saat blokade diberlakukan oleh militer Israel di jalur darat. Secara geografis, Yordania berbatasan langsung dengan Palestina di wilayah Tepi Barat dan juga berbatasan dengan Israel, sehingga memiliki posisi strategis dalam isu tersebut.

Pertemuan bilateral di Amman ini diharapkan semakin memperkuat hubungan diplomatik kedua negara sekaligus mempertegas peran Indonesia dan Yordania dalam mendorong stabilitas dan perdamaian kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com –  Suasana pembelajaran di SMPN 5 Bandung dan SDN 001 Merdeka Bandung tampak hidup dan interaktif saat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, meninjau langsung proses Pembelajaran Mendalam (PM) di berbagai mata pelajaran, Senin (23/2). 

Di SMPN 5 Bandung, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, murid mempresentasikan proyek e-book hasil kerja kelompok bertema “Sumatra: Hidden Wonders of Indonesia” yang diwakili oleh Raden Alvira. E-book tersebut memuat sejarah dan sastra wilayah Sumatra, alat musik tradisional, busana adat, rempah-rempah, hewan, makanan, tradisi, dan budaya. Selain memperkaya wawasan, proyek ini melatih kemampuan kolaborasi dan pemecahan masalah secara bersama-sama.

Pendekatan serupa terlihat di kelas Bahasa Indonesia yang dikemas melalui joyful learning dengan memanfaatkan Papan Interaktif Digital (PID). Pada kesempatan tersebut, guru memberikan kuis benar atau salah melalui aplikasi Kahoot yang diakses murid menggunakan gawai masing-masing. Setelah itu, diputar video terkait materi teks prosedur, diikuti pertanyaan mengenai kalimat larangan, kalimat anjuran, serta unsur kebahasaan lainnya. Suasana kelas menjadi dinamis, dengan murid terlibat aktif dalam setiap sesi.

Dalam dialognya dengan murid, Wamendikdasmen Atip menekankan pentingnya pertanyaan pemantik sebagai pembuka presentasi agar peserta didik terlibat sejak awal. Ia juga mengajukan sejumlah pertanyaan terkait benua serta pulau-pulau di wilayah paling ujung Sumatra untuk memperdalam pemahaman murid.

Wamen Atip membuka pembelajaran dengan pertanyaan pemantik tentang Pulau Sumatra. Murid menyampaikan berbagai jawaban spontan seperti banjir, makanan, dan Padang. Pertanyaan tersebut kemudian dikembangkan melalui ilustrasi dan penguatan materi yang lebih komprehensif, termasuk pemanfaatan video agar peserta didik memperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual.

Menurut Wamen Atip, Pembelajaran Mendalam merupakan pendekatan yang membuat isi pembelajaran lebih bermakna. “Pembelajaran mendalam memberikan informasi sekaligus inspirasi. Dengan pembelajaran mendalam, murid dapat mengetahui secara lebih mendalam dan memaknai apa yang disampaikan, sehingga mampu mengontekstualisasikan mata pelajaran,” ujarnya dalam kunjungannya yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, serta Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Jawa Barat, Sugito Adiwarsito.

Sementara itu, Kepala SDN 001 Merdeka, Sri Winggowati, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wamendikdasmen sebagai bentuk perhatian langsung pemerintah terhadap praktik pembelajaran mendalam di satuan pendidikan. Menurutnya, kunjungan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya untuk memantau dan mengevaluasi implementasi pembelajaran mendalam di lapangan. “Beliau ingin melihat secara langsung bagaimana metode ini diterapkan, apa saja tantangannya, dan bagaimana dampaknya terhadap siswa,” ujarnya.

Sri menuturkan bahwa dalam dialog dan pembahasan proses pembelajaran, Wamen Atip menekankan pentingnya penguasaan konsep oleh peserta didik serta kebiasaan memulai pembelajaran dengan pertanyaan pemantik. Selain itu, penguatan keterampilan pedagogik guru menjadi perhatian utama agar pembelajaran dapat disajikan secara berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. “Beliau mendorong agar pembelajaran mendalam mampu memotivasi murid untuk menjadi seperti apa yang dipelajari, serta memahami maknanya dalam kehidupan sehari-hari,” kata Sri Winggowati.

Lebih lanjut, Sri menyampaikan bahwa pesan utama yang ditekankan adalah pentingnya meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih mendalam dan berpusat pada siswa. Peran guru dan tenaga kependidikan dinilai sangat strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan efektif. “Mengajar bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi mengajar dengan hati dan olah rasa, pikir, raga, dan karsa. Itu yang menjadi penguatan bagi kami,” ungkapnya.

Senada dengan hal itu, Kepala SMPN 5 Bandung, Asep Hidayat, juga menyampaikan bahwa kunjungan Wakil Menteri dimaknai sebagai momentum yang sangat penting dan strategis dalam memperkuat implementasi pembelajaran mendalam. “Bagi kami, ini adalah ajang refleksi dan evaluasi bersama, sekaligus motivasi bagi guru dan peserta didik, serta ruang dialog dan umpan balik konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.

Asep menilai bahwa kehadiran pimpinan kementerian secara langsung menumbuhkan rasa dihargai dan diakui atas upaya yang telah dilakukan sekolah. Guru dan tenaga kependidikan merasa kerja keras mereka mendapat perhatian di tingkat nasional.

“Kunjungan ini juga meningkatkan kepercayaan diri sekolah. Kami semakin yakin bahwa praktik pembelajaran mendalam yang diterapkan sudah berada di jalur yang tepat. Ini menumbuhkan optimisme untuk terus mengembangkan inovasi pembelajaran,” ungkap Asep.

Menurut Asep, arahan dan umpan balik yang diberikan oleh Wamen Atip menjadi energi baru untuk melakukan refleksi dan penyempurnaan program, sehingga implementasi pembelajaran mendalam tidak berhenti pada tahap awal, tetapi terus berkembang secara sistematis dan terukur. 

Pada akhir kunjungan, Wamen Atip menegaskan pentingnya implementasi nyata di kelas. Menurutnya, pelatihan guru harus diikuti dengan praktik yang konsisten agar Pembelajaran Mendalam benar-benar dirasakan dampaknya oleh murid. “Pelatihan saja tidak cukup jika belum diimplementasikan secara optimal. Kita ingin memastikan guru tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga mampu menerapkannya dalam proses pembelajaran sehari-hari,” pungkasnya.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan Pembelajaran Mendalam berjalan efektif dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Monitorday.com– Indonesia, melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara), menjalin kerja sama kerangka kerja dengan Arm Limited, perusahaan terkemuka di pasar semikonduktor global. Penandatanganan perjanjian ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di London pada Senin, 23 Februari 2026, menandai komitmen serius pemerintah terhadap kemajuan teknologi nasional.

Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk mempercepat penguasaan teknologi semikonduktor di Indonesia, sebuah sektor krusial yang menjadi pondasi inovasi digital modern dan transformasi ekonomi berbasis inovasi. Arm Limited dikenal menguasai pangsa pasar signifikan dalam desain semikonduktor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pentingnya kerja sama ini. “Ini merupakan kerja sama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor, dan Arm ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri,” kata Airlangga, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (24/2/2026).

Airlangga menambahkan, Arm memiliki dominasi yang kuat di industri, dengan menguasai sekitar 96 persen teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94 persen desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Lebih lanjut, Airlangga memaparkan target dari kerja sama ini. “Dengan kerja sama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15 ribu engineers kita di dalam ekosistem Arm, agar mereka bisa menguasai teknologi chip design, dan rencana kerja samanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan di bidang semikonduktor dan desain,” jelasnya.

Kerja sama ini disebut Airlangga sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri. Inisiatif ini juga melengkapi agenda besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional, memperkuat fondasi kemandirian Indonesia di berbagai sektor strategis.

Monitorday.com – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawali tahun 2026 dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui program PSDKP Smart, sebuah forum pembelajaran yang dirancang untuk mendorong peningkatan kompetensi, berbagi pengetahuan, dan penguatan profesionalisme pegawai.

Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan, semangat berbagi pengetahuan bagi seluruh jajaran, terutama dalam menyikapi penugasan luar negeri. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Forum PSDKP Smart bertajuk Lesson Learn: Hukum Laut Internasional dari Australia dan Jepang, yang digelar secara daring, Selasa (24/2/2026).

Ipunk juga mengingatkan bahwa setiap penugasan luar negeri bukan sekadar perjalanan dinas, melainkan kesempatan strategis untuk memperluas wawasan dan memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pertukaran informasi.

“Berpikir positif ketika ada penugasan keluar negeri. Siapa pun yang mendapat penugasan harus dapat bertukar informasi dan membagikan pengetahuan kepada rekan kerja lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerataan kesempatan mengikuti penugasan internasional menjadi prinsip penting dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PSDKP. Menurutnya, semua pegawai memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

“Saya meminta agar pertukaran luar negeri harus merata. Semua pegawai harus memiliki kesempatan untuk ikut serta agar dapat meningkatkan kompetensi dan memperkuat organisasi,” katanya.

Forum PSDKP Smart sendiri merupakan salah satu wadah pembelajaran internal yang dirancang untuk mendorong peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagi pengalaman, hasil pelatihan, maupun praktik terbaik dari berbagai kegiatan, termasuk kerja sama internasional. Pung menilai forum ini menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi potensi dan mendorong kreativitas staf.

“Forum PSDKP Smart ini adalah arena pembelajaran. Saya melihat banyak potensi staf yang perlu terus dikembangkan. Tujuannya agar mereka mampu menyampaikan gagasan dan berkontribusi secara nyata bagi kemajuan organisasi,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa tidak semua pegawai memiliki pengalaman atau kemampuan dalam menyusun bahan paparan. Oleh karena itu, forum ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bersama untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, analisis, dan pelaporan.

Lebih lanjut, Ipunk menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, khususnya kegiatan yang melibatkan kerja sama internasional atau penugasan luar negeri. Ia meminta agar setiap kegiatan didokumentasikan dan dilaporkan secara sistematis kepada pimpinan.

“Setiap kegiatan harus ada laporan untuk pimpinan. Ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi dan pembelajaran organisasi,” tegasnya.

Kegiatan Forum PSDKP Smart kali ini menghadirkan sejumlah narasumber dari internal PSDKP yang memaparkan pengalaman dan pembelajaran terkait hukum laut internasional, khususnya dari praktik di Australia dan Jepang. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman pegawai dalam mendukung tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, Ipunk mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini secara optimal sebagai sarana peningkatan kapasitas dan penguatan profesionalisme.

“Selamat mengikuti kegiatan ini. Jadikan forum ini sebagai momentum untuk belajar, berbagi, dan meningkatkan kualitas diri serta organisasi,” pungkasnya.